Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Bpjs Kesehatan-PDF Free Download

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BPJS Kesehatan
30 Jan 2020 | 104 views | 0 downloads | 8 Pages | 2.06 MB

Share Pdf : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Bpjs Kesehatan

Export Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Bpjs Kesehatan File to :

Download and Preview : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Bpjs Kesehatan

Report CopyRight/DMCA Form For : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Bpjs Kesehatan



Transcription

Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Indonesia mulai dilaksanakan tahun 2014 Sebagai awal pelaksanaan JKN tidak. dipungkiri masih banyak hal yang harus dibenahi baik dari penyediaan fasilitas kesehatan sumber daya manusia kesehatan. sampai dengan mutu pelayanan kesehatan Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan senantiasa. berupaya melakukan perbaikan Dalam mendukung upaya tersebut program monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. terhadap pelaksanaan JKN sangatlah dibutuhkan Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program JKN. dan memperbaiki berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program JKN secara tepat cepat dan berdasar data. data ilmiah, Kapitasi menjadi salah satu model yang digunakan dalam pembayaran terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP. Besaran dana kapitasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan memberikan dampak positif dan negatif terhadap pelaksanaan JKN. di daerah Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas BLUD Puskesmas. Non BLUD klinik pratama dan dokter praktek perorangan beserta kendala dan alternatif solusi dalam penyelenggaran program. JKN di daerah, Kajian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan besaran sampel yang ditetapkan dengan asumsi. sebaran normal dengan tingkat kepercayaan 95 z 1 96 variance 0 25 s 0 5 dan margin of error ME 5 sehingga di. dapatkan 384 FKTP Unit analisis yang terdiri dari Puskesmas BLUD Puskesmas Non BLUD klinik pratama dan dokter praktek. perorangan dipilih secara random sampling Variabel alokasi pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi diukur dengan meng. gunakan data sekunder dan data primer melalui instrumen berupa kuesioner yang dirancang dengan beberapa pertanyaan ter. buka dan tertutup Pengambilan data dilakukan selama 2 bulan dan dianalisis dengan mempertimbangkan ruang lingkup kajian. yang telah ditetapkan, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Alokasi dana kapitasi, Jumlah peserta JKN dan kapitasi Per Orang Per Walaupun klinik pratama menerima kapitasi. Bulan POPB setiap FKTP sangat menentukan seberapa POPB tertinggi namun rata rata tertinggi total kapitasi. b esa r tot a l da n a ka p it a si ya n g diterima FKTP diterima Puskesmas BLUD Rp73 9 juta setiap. setiap bulan Hasil kajian menunjukkan bahwa ratarata bulan Tingginya variasi kapitasi POPB di Puskesmas. jumlah peserta tertinggi dimiliki Puskesmas Non BLUD menunjukkan tidak banyak Puskesmas. BLUD dan Puskesmas Non BLUD yang mencapai Non BLUD yang mendapatkan kapitasi POPB. 4 5 kali jumlah peserta JKN di klinik pratama dan maksimal sebagaimana yang diterima oleh Puskesmas. dokter praktek perorangan DPP Walaupun demikian BLUD Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan. setiap FKTP cenderung mengalami kenaikan Sumber Daya Manusia SDM kesehatan. jumlah kepesertaan yang rata rata kenaikan tertinggi. sarana prasarana lingkup pelayanan dan komitmen, berkisar 3 9 dokter praktek perorangan dan 5 5.
klinik pratama dari jumlah peserta di bulan sebelumnya. Tingginya kenaikan jumlah peserta di klinik pratama. dan dokter praktek perorangan bukan sekedar, menunjukkan tingginya cakupan peserta melainkan. juga menunjukkan perubahan kecenderungan, peserta JKN dalam memilih FKTP Walaupun peserta. penerima bantuan iuran PBI masih mendominasi, kepesertaan JKN hasil kajian menunjukkan adanya. peningkatan proporsi peserta Non PBI di daerah studi. tahun 2014 2015 Potensi peningkatan penerimaan, dana kapitasi pun masih tinggi seiring dengan Gambar 2 Kenaikan total penerimaan kapitasi di. peningkatan cakupan peserta Non PBI FKTP n 384 Jan 2014 Juli 2015. Jika dibandingkan dengan Puskesmas kenaikan, dana kapitasi yang diterima oleh dokter praktek.
perorangan dan klinik pratama cukup signi ikan Hal. tersebut seiring dengan adanya kenaikan jumlah peserta. di kedua fasilitas kesehatan tersebut Walaupun, demikian kajian juga menemukan adanya Puskesmas. dan dokter praktek perorangan yang mengalami, penurunan dana kapitasi. Kita terjadi penurunan dana kapitasi sesuai, dengan tadi Peraturan BPJS ya No 2 Solusinya. ya kalau bisa Peraturan No 2 ini dicabut, Puskesmas BLUD. Potong pajak pajaknya kebesaran pajaknya Ada beberapa FKTP yang menggunakan sudut. sekarang mencapai 2 juta Bu Dokter Praktek pandang bahwa ketidakcukupan dana kapitasi karena. tidak dapat menanggung biaya perjalanan untuk, Untuk sementara mungkin cukup pak tapi mengakses layanan kesehatan di FKTP tersebut.
hari ini ada kabar menyedihkan karena dana Selain itu dinamika perubahan regulasi yang sering. kapitasi dipotong lagi menjadi 4000 sedangkan, 6000 aja alhmdulillah eh sekarang malah. berganti membawa konsekuensi tersendiri bagi, jadi 4000 Puskesmas Non BLUD perencanaan dan penganggaran Puskesmas BLUD. Hasil kajian juga mencoba mengidenti ikasi ketidakcukupan. Di lain sisi rata rata kenaikan dana kapitasi dana kapitasi tersebut dari sisi rata rata. yang diterima tiap bulan oleh klinik pratama mencapai biaya aktual sebagai berikut. 6 1 dan dokter praktek perorangan mencapai 4 1, dari penerimaan kapitasi di bulan sebelumnya Bukan. tidak mungkin secara perlahan rata rata dana, kapitasi yang diterima oleh klinik pratama dan dokter. praktek perorangan akan melebihi rata rata dana, kapitasi yang diterima Puskesmas setiap bulannya.
Penilaian FKTP yang menjadi responden menunjukkan, bahwa sebagian besar responden bukan. hanya mengetahui dasar penentuan besaran kapitasi Lebih rendahnya biaya aktual kapitasi terhadap. tetapi juga menilai bahwa alokasi besaran kapitasi rerata biaya pasien per kunjungan perlu menjadi. ya n g d i t e r i m a t e l a h s e s u a i d e n g a n h a k F K T P. perhatian Hal ini yang mungkin memicu persepsi, kecuali bagi dokter praktek perorangan dan klinik. pratama Dari seluruh responden yang mengetahui ketidakcukupan dana kapitasi terutama bagi klinik. dasar penentuan kapitasi di FKTP sebagian besar pratama dan dokter praktek perorangan Selain perlu. menilai bahwa dana kapitasi tidak cukup membiayai adanya kendali terhadap biaya pasien per kunjungan. pelayanan kesehatan peserta JKN kajian terhadap tingkat utilisasi peserta JKN di kedua. Karena wilayah kita kan lebar pak jadi kami fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut juga. sedikit kadang kadang kasihan dengan perlu dipertimbangkan karena bisa jadi rendahnya. adanya pasien yang dicover BPJS namun, biaya biaya tersebut tergolong rendah karena. biaya kapitasi aktual dipicu oleh terlalu tingginya. melihat biaya perjalanan karena jaraknya tingkat utilisasi di FKTP di daerah studi Walaupun. jauh Puskesmas Non BLUD biaya aktual di Puskesmas masih lebih tinggi dari. Untuk beli obat saja masih kurang obat pada klinik pratama dan dokter praktek perorangan. kita tu obat obat yang curah curah kan ratarata namun hasil kajian menunjukkan bahwa rasio. o b a t ya n g s e m i s e m i i t u l a h s e m i s e m i. paten Itu masalahnya di situ Dokter utilisasi di Puskesmas mengalami peningkatan. Praktek Perorangan, Cukup agak kerepotan dengan peningkatan. Tetapi begitu kebijakan seperti pengaturan kunjungan pasien yang yah cukup drastis. besar kapitasi ini kami linglung galau jadi yah Yah sebelum ada BPJS yah biasa biasa. kami ini yang dibawah jadi pesimis Kami aja setelah ada BPJS melonjak drastis. sudah tertata rapi pak RBA kami sudah susun Puskesmas Non BLUD. kami sudah bermimpi untuk 5 tahun yang, akan datang Puskemas BLUD.
Pengelolaan dana kapitasi, Pengelolaan dana kapitasi erat kaitannya dengan. tatakala pencairan dana kapitasi setiap bulannya, Apabila ditemui kendala dalam pencairan dana. bukan tidak mungkin akan berdampak pada proses, pemanfaatan kapitasi dan pemberian pelayanan. kesehatan bagi peserta JKN, Dana kapitasi masuk ke rekening Puskesmas. langsung dibayar sebelum tanggal 15, setiap bulan Puskesmas BLUD.
Jadi Puskesmas sudah menerima dana ini, setiap bulannya BPJS mempunyai patokan. bahwa setiap tanggal 15 atau dibawahnya itu, mereka akan menyalurkan dana itu pak Sebagian besar FKTP yang menjadi mitra JKN. Puskesmas Non BLUD menerima dana kapitasi di masing masing rekening. paling lambat tanggal 15 setiap bulannya Walaupun, demikian kajian menemukan adanya data outlier di. awal tahun 2014 yang menunjukkan ada keterlambatan. dana kapitasi masuk ke rekening Puskesmas, di Kabupaten Bintan. B e r b e d a h a l d e n g a n d o k t e r Selama tidak ada peraturan daerah atau SK Bupati. praktek perorangan dan klinik pratama Puskesmas adanya Perpres No 32 2014 Permenkes No 59. Non BLUD masih harus mengajukan surat rekomendasi 2014 dan Permenkes No 19 2014 tidak dapat secara. kepada Dinas Kesehatan dan atau keuangan langsung diterapkan karena Puskesmas masih. daerah untuk menggunakan dana kapitasi dari rekening merasa takut menyalahi aturan dalam pengelolaan. P u s ke s m a s P ro s e s i n i m e m b u t u h k a n wa k t u dana kapitasi. kurang lebih 1 minggu sehingga akan lebih baik jika. BPJS Kesehatan dapat mempertimbangkan waktu Untuk persentase jaspel dan operasional. kita artinya ini ee itu diatur oleh pimpinan, pencairan dana kapitasi lebih awal sebelum tanggal sendiri kalau misalnya karyawan atau.
15 atau di awal bulan sehingga dana kapitasi dapat petugas kita banyak tentu masing masing. segera digunakan lebih optimal dalam pemberian pimpinan DPP yang menentukan mungkin. pelayanan kesehatan disesuaikan dengan tugas dan tanggung. jawabnya Dokter Praktek Perorangan, Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara. penganggaran pelaksanaan penatausahaan dan, Berbeda halnya dengan klinik pratama dan dokter. pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima, praktek perorangan yang mengelola dana kapitasi. oleh FKTP dari BPJS Kesehatan Sebagian besar, sesuai dengan keputusan pimpinannya Adapun. Puskesmas di daerah studi cenderung menjadikan, visualisasi mengenai mekanisme perencanaan.
SK Bupati sebagai landasan utama dalam pengelolaan. penganggaran pencairan dan pertanggungjawaban, dana kapitasi termasuk Permendagri No 900. berdasarkan hasil kajian disajikan sebagai berikut. 2280 SJ tentang juknis kapitasi pada FKTP milik, pemerintah dan Permendagri 61 2007 tentang BLUD. Tata cara penganggaran dokter praktek perorangan dan klinik pratama sangat mandiri sesuai kebijakan masing masing. pimpinan klinik Berbeda hal dengan Puskesmas BLUD yang mengkategorikan semua penerimaan dana Puskesmas. sebagai pendapatan yang harus diuraikan menjadi belanja pegawai barang dan jasa sesuai dengan rencana belanja. anggaran institusi BLUD Dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Non BLUD juga masih terkompilasi dalam Rencana. Kerja Anggaran RKA SKPD untuk penggunaan belanja langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan dana kapitasi, Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemanfaatan. dana kapitasi hasil kajian menunjukkan Pasien yang datang meskipun sudah kita. bahwa setiap FKTP cenderung mengalami kenaikan banyak kasih promotif preventif tetap nggak. ada ngaruhnya besok besok juga sakit lagi, rasio utilisasi terutama di klinik pratama dan dokter dengan sakit yang ringan Dokter Praktek. praktek perorangan Rata rata rasio utilisasi untuk Perorangan. klinik pratama sekitar 16 9 dan dokter praktek per. orangan sekitar 13 3 Tingginya utilisasi ini mungkin. yang menyebabkan kapitasi aktual di klinik pratama. dan dokter praktek perorangan lebih rendah, daripada biaya kapitasi aktual di Puskesmas.
S e p e r t i h a l n ya k e b i j a k a n d a l a m p e n g e l o l a a n. dana kapitasi sebagian besar Puskesmas di daerah, studi cenderung menjadikan SK Bupati sebagai. landasan utama dalam pemanfaatan dana kapitasi, Berbeda halnya dengan klinik pratama dan dokter. praktek perorangan yang tergantung pada kebijakan, masing masing pimpinan Peraturan daerah atau SK. Bupati juga digunakan Puskesmas dalam mengalokasikan. proporsi jasa pelayanan dan dukungan, biaya operasional dari dana kapitasi yang diterima. setiap bulan, Kenaikan jumlah peserta JKN di daerah studi.
diikuti dengan kenaikan rasio utilisasi Hasil kajian. menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan, sebagian besar dilakukan oleh peserta non. PBI bahkan rasio utilisasi non PBI cenderung mengalami. kenaikan dari tahun 2014 2015 Bukan hanya, utilisasi tetapi kasus rujukan pun ternyata masih. didominasi oleh peserta Non PBI Seperti yang Pemanfaatan dana kapitasi JKN yang diatur. diketahui bahwa dana kapitasi diperuntukkan baik Permenkes No 19 2014 menyatakan bahwa alokasi. untuk peserta PBI dan Non PBI sehingga menjadi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sekurang. sangat penting untuk memperbaiki akses peserta kurangnya 60 dari penerimaan kapitasi Hasil. JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kajian menunjukkan bahwa sebagian besar kab kota. terutama peserta PBI di daerah studi menerapkan kebijakan alokasi. Dana kapitasi disinyalir bukan sedekar lebih tersebut Walaupun demikian ada beberapa kab. banyak digunakan oleh peserta Non PBI melainkan kota yang masih mengalokasikan jasa pelayanan. kurang dari 60 dari penerimaan dana kapitasi, juga pasien umum terlebih sebagian besar dukungan. Berbeda halnya dengan Puskesmas pemanfaatan, biaya operasional digunakan untuk belanja modal klinik pratama dan dokter praktek perorangan sangat. dan peruntukan selain obat Pemanfaatan dukungan bervariasi bergantung pada kebijakan masing masing. biaya operasional yang dimaksud akan dibahas lebih pimpinan. selanjutnya di bahasan berikutnya, Kita menggunakan Peraturan Bupati No 4.
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI MONITORING DAN EVALUASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA was commenced in early 2014 BPJS Kesehatan

Related Books

SISTEM KAPITASI DALAM PEMBIAYAAN PELAYANAN DOKTER KELUARGA

SISTEM KAPITASI DALAM PEMBIAYAAN PELAYANAN DOKTER KELUARGA

Sistem Pembiayaan 11 Fee for service datang berobat bayar 22 Health insurance datang berobat yang membayar pihak asuransi pihak ketiga Pembayaran praupaya untuk mengatasi masalah dengan administrasi pada asuransi 11 Sistem KapitasiSistem Kapitasi JPKM 22 Sistem Paket 33 Sistem Diagnosa kelompok terkait DRG system 44 Sistem anggaran PENYELENGGARAAN JPKM BAPIM BAPEL Ikatan

MEKANISME PENGELOLAAN DANA PILKADA GUBERNUR DAN BUPATI

MEKANISME PENGELOLAAN DANA PILKADA GUBERNUR DAN BUPATI

berbeda Antara KPU daerah satu dengan KPU daerah yang lain 3 Komisioner tidak diperkenankan menerima honor Pokja di luar gaji honor bulanan 12 bulan yang ada kaitannya dengan penugasannya dalam rangka Pilkada Namun Komisoner dapat menjadi anggota Pokja 4 Non Komisioner diperkenankan menerima honor pokja sepanjang memang belum menerima

ANALISIS PROSEDUR PENGAJUAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA

ANALISIS PROSEDUR PENGAJUAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA

pertama dana pensiun Dengan mekanisme pengelolaan dimana dana pensiun di investasikan ke beberapa investasi seperti reksadana sukuk obligasi deposito tanah bangunan emas serta 3 paket yang masing masing paket memiliki jangka waktu yang berbeda dengan hasil dan resiko yang berbeda pula Kata Kunci Dana Pensiun Muamalat prosedur

LAMPIRAN D Umum Pengelolaan Dana Bantuan dan Perpajakan

LAMPIRAN D Umum Pengelolaan Dana Bantuan dan Perpajakan

dari sumber dana lainnya untuk terwujudnya pembangunan Renovasi Sekolah SMA 3 PIHAK KEDUA sanggup melakukan pengurusan penghapusan aset khususnya pada bangunan lama yang masuk kriteria untuk dihapus 4 PIHAK KEDUA sanggup memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan bantuan pemerintah SMA tahun 2018 BAB II PEMBIAYAAN Pasal 2 Jumlah Bantuan Dana Jumlah

STUDI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL WAKAF DI YAYASAN

STUDI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL WAKAF DI YAYASAN

C Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin misalnya Nasrun Haroen Wahbah al Zuhaili As Sarakhi D Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab misalnya Toko Hidayah Mizan xi ABSTRAK Nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan

KAJIAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA ABSTRAK

KAJIAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA ABSTRAK

Permasalahan sampah bukan menjadi hal yang baru lagi di sekitar kita Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir adalah masalah yang harus segera dipecahkan jika tidak dikelola secara benar masalah sampah tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat khususnya di Kota Cilegon Tujuan

PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM BAHASA

PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM BAHASA

laboratorium bahasa yang telah diadakan tersebut belum dimanfaatkan dikelola dan dikembangkan dengan maksimal Sejumlah laboratorium bahasa hanya sesekali saja dipakai untuk pembelajaran Bahkan ada beberapa diantaranya yang rusak tanpa hampir pernah dipergunakan Dengan demikian tujuan diadakannya laboratorium bahasa dengan investasi dana yang besar tidak dapat tercapai Proses

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA ALOKASI UMUM DANA

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA ALOKASI UMUM DANA

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA tahun anggaran sebelumnya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri No 13 tahun 2006 SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode

BAB II JENIS JENIS REKSA DANA 2 1 Reksa Dana OPAC

BAB II JENIS JENIS REKSA DANA 2 1 Reksa Dana OPAC

Kewajiban dan tanggungjawab Manajer Investasi amp Bank Kustodi Hak dari Pemegang Unit Penyertaan Tata cara pembelian dan penjualan kembali Kewajiban laporan keuangan Imbalan jasa dan alokasi biaya Mekanisme pembubaran dan likuidasi Karakteristik dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN 2018

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN 2018

Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal perbatasan kepulauan dan transmigrasi Melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dalam pengalokasian DAK antar bidang subbidang DAK antardaerah dan antara DAK dengan pendanaan selain DAK dengan mengoptimalkan peran Provinsi

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA Studi Kasus di Desa

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA Studi Kasus di Desa

1 ABSTRAK Nunuk Riyani A220120006 ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA Studi Kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BOS

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BOS

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah RAPBS SMP Negeri 2 Pakem b sosialisasi RKAS kepada pihak komite sekolah untuk dicermati lebih lanjut dan c sosialisasi RKAS kepada para wali murid 2 Penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 2 Pakem dilaksanakan secara triwulan