Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kriteria-PDF Free Download

17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 18. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) 19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 21. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 23. Badan Pusat Statistik (BPS) 24. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara

Keywords: empon-empon, herbal medicine, production, management, marketing. PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditi obat-obatan yang potensial. Aneka ragam jenis tanaman obat telah diproduksi sebagai bahan baku obat modern maupun obat tradisional (jamu). Prospek pengembangan produksi tanaman obat cukup cerah antara lain karena berkembangnya industri obat modern dan .

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .

badan pengawasan keuangan dan pembangunan peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor: per- 503 /k/jf/2010 tentang prosedur kegiatan baku penilaian dan penetapan angka kredit auditor dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan, menimbang : a. b.

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah . Kepala Pusat Meteorologi Maritim II.a 15 12. Kepala Pusat Meteorologi Publik II.a 15 13. Kepala Pusat Infor

kepala badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nomor : kep. 11 tahun 2010 tentang pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan meteoro

Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.42.2996 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Tradisional, Dalam rangka pengawasan importir, distributor, industri obat tradisional dan atau industri farmasi yang memasukkan obat tradisional wajib melakukan pendokumentasian distribusi obat tradisional. 11

Daftar Obat Esensial Nasional adalah daftar yang memuat obat esensial yang diterbitkan oleh suatu negara. Daftar obat esensial nasional disusun berdasarkan konsensus untuk pengobatan dengan obat yang tersedia yang dipilih berdasarkan kemanfaatan dan keamanan. Daftar obat esensial dapat disesuaikan dengan level pelayanan yang ada, misal daftar .

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 231/KA/XII/2012 tentang Tata Naskah Dinas harus menyesuaikan dengan peraturan .

herbal 37,55%), Pakistan US 10,71 juta (36,76%), Malaysia US 2,67 juta (9,17%), Vietnam sebesar US 1,19 juta (4,12%) dan Jepang sebesar US 806 ribu (2,77%). nilai ekspor obat Herbal indonesia 2009-2013 (Us ribu) Produk Utama ekspor obat Herbal indonesia Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia. Warta Ekspor Edisi September 2014 5 Tajuk Utama Pasar Impor Obat Herbal Nilai impor obat herbal .

obat dan alat kesehatan c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkaitdengan kesehatan d. Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan .

2. Apakah ada peraturan yang mengharuskan farmasis untuk mengganti obat merek lain, tetapi dengan obat yang sejenis ? 3. Apakah apotek mempunyai daftar obat esensial nasional 2008 ? 4. Apakah apotek wajib memiliki satu produk untuk setiap obat yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional 2008? 5.

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP- 138 /PP/2018 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, Menimbang Mengin

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang . Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. 11. Kepala Badan Pengawas Obat dan .

OBAT HERBAL TERSTANDAR DAN FITOFARMAKA - 29 BAB PRODUK OBAT MODERN ASLI INDONESIA HAL 30 – 100 INDEX 114 . B Informatorium Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) di Masa Pandemi COVID-19 2 Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas karunia-Nya, penyusunan “Informatorium Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) di Masa Pandemi COVID-19” dapat diterbitkan untuk memberikan dukungan .

PEDOMAN CARA PEMBUA TAN OBAT TRADISIONAL YANG BAlK i. PENDAHULVAN 1.1. Latar 8elakang Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan . selumh aspek pembuatan obat tradisional dalam industri obat tradisional tersebut selalu mel11enulu CPO'lH.

Nasional. Adanya formularium rumah sakit yang disusun mengacu pada formularium nasional merupakan salah satu upaya mendukung penggunaan obat rasional melalui peningkatan akses terhadap obat esensial 11. Sistem pemesanan dilakukan dengan dua cara yaitu secara e-procurement untuk obat-obat BPJS dan dengan pemesanan

PERAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU PAI A. Pengertian Kepala Sekolah Kepala sekolah tersusun dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimipin dalam suatu organis

Herbal Indonesia alau kita bicara pengobatan herbal maka pikiran kita pasti melayang ke obat tradi-sional, jamu gendong, warung yang menye-diakan jamu kemasan untuk obat sakit kepala atau masuk angin. Tidak salah memang sebab herbal memang masuk kategori obat tradisional. 1 Di negara Asia lainnya terutama Cina, Korea dan India untuk penduduk pedesaan, obat herbal masuk dalam pilihan pertama .

badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bmkg keputusan kepala badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nomor: kep.145/kb/ix/2013 tentang pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan barang milik negara kepada kepala satuan kerja oj lingkungan badan meteorologi

8. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat UPT PTSP adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang menangani perizinan dan non perizinan. 9. Kepala UPT PTSP yang selanjutnya disebut Kepala PTSP adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. 10.

2. lndustri Obat Tradisional : adalah industri yang memproduksi obat traditional dengan total asset diatas Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan 3. lndustri Kecil Obat Tradisional : adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini. Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd. MARDIASMO

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan

implementasi kebijakan peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan rebuplik indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang grand design peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah di inspektorat . kabupaten aceh tamiang . tesis . oleh . muhammad hakim . 171801031 . program studi magister ilmu administrasi publik . program .

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pedoman Pembentukan BPBD; 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008, tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana; D. Pengertian 1.

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Produk hukum desa terdiri dari Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Jika perdes yang menjadi pedoman tersebut lazimnya terkait perencanaan, anggaran, tata ruang dan organanisasi pemerintah desa, maka peraturan bersama Kepala Desa

Industri dan Usaha Obat Tradisional . tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (GMP) Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 dan perubahannya No.42 Tahun 2013 tentang . Pembinaan terhadap PEMDA dan masyarakat dilaksanakan oleh

12. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota ( District Food Inspector /DFI) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten. 13.

a. peraturan tertulis, pengertian “aturan tertulis” adalah sebagai lawan dari “aturan tidak tertulis” yang lebih terkenal dengan istilah “hukum adat” atau “hukum kebiasaan. peraturan tertulis juga berarti peraturan yang mempunyai bentuk atau format tertentu. Selain tertulis peraturan perundang-undangan juga harus

Pengertian Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama . ASAS HUKUM Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila perbedaan baik

Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia ini menjelaskan gambaran umum dan ilustrasi normatif tentang Sumber Daya Manusia IAIN Ambon yang terdiri dari; peraturan rekrutmen dan seleksi, peraturan promosi jabatan, peraturan pelatihan dan pengembangan, peraturan kompensasi, peraturan terminasi/pemutusan hubungan kerja, peraturan

untuk Obat herbal ada 3 : Jamu, obat herbal terstandarisasi dan fitofarmaka. Obat tradisional merupakan salah satu warisan nenek moyang atau leluhur yang secara turun temurun dipergunakan dalam proses mencegah, mengurangi, menghilangkan atau menyembuhkan penyakit, luka dan mental pada manusia atau hewan. Sebagai warisan nenek moyang yang dipergunakan secara turun temurun . 3 maka perlu kiranya .

penggunaan obat. Pedoman ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan . - Sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam pembinaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas 1.3. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan . Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Perbekalan

tempat dimana Obat tradisional itu di buat dan di produksi. b. Sales S. a. les dalam proses peredaran obat tradisional ilegal merupakan pihak yang menawarkan obat tradisional kepada penjual obat tradisional, Jadi pengertian Sales Person atau Salesman di sini adalah individu yang menawarkan suatu produk

Daftar Obat Essensial Nasional(DOEN), merupakan daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan dan yang harus tersedia di Unit Pelayanan Kesehatan sesuai dengan fungsi . menyediakan obat esensial dengan nama generik untuk kebutuhan Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Lain diwilayahnya.

a.Daftar Obat Esensial Nasional Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) merupakan daftar berisikan obat terpilih yang paling dibutuhkan dan diupayakan tersedia di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN merupakan standar nasional minimal untuk pelayanan kesehatan.

pemilihan obat, pengadaan, pendistribusian dan pemakaian. Fungsi pemerintah pusat pada pengelolaan obat di era desentralisasi meliputi : penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional, Penetapan Harga Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Program, penyiapan modul-modul pelatihan dan pedoman pengelolaan.

DOEK Daftar Obat Esensial Kota DOEN Daftar Obat Esensial Nasional DOEP Daftar Obat Esensial Propinsi DOERS Daftar Obat Esensial Rumah Sakit DOTS Directly Observed Treatment of Short Course DPT Dipteri Pertusis Tetanus DPR Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dsb Dan sebagainya