Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana-PDF Free Download

18 BAB II TINJAUAN UMUM A. Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pemidanaan.

Kegiatan Belajar 1 akan dikemukakan mengenai apa pengertian dari tindak pidana khusus. Lalu, dalam Kegiatan Belajar 2 akan dikemukakan mengenai ruang lingkup tindak pidana khusus yang terdiri mulai dari macam-macam tindak pidana khusus, subjeknya, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus tersebut.

27 BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA KORUPSI A. Tindak Pidana Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutk

1) Penyerahan barang itu harus dari tindakan tipu daya 2) Si penipu harus memperdayakan si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP. 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak

BAB II . TINJAUAN . PUSTAKA . A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana. Perkataan tindak pidana merupakanterjemahan dari Bahasa Belanda “starfbaar feit”, criminal actdalam bahasa Inggris, dalam Bahasaacatus reus latin. Didalam menerjemahkan perkataan itu terdapat beraneka strafbaar fiet

Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). . akuntabel, efektif, efisien serta optimal guna pelaksanaan tugas pokok dalam penanganan tindak pidana korupsi. 3) Tugas Pokok dan Fungsi (a) Tugas Pokok: Direktorat Tindak Pidana Korupsi bertugas .

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN (PASAL 170 KUHP) OLEH WARGA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus POLRES Lombok Tengah) Program Studi Ilmu Hukum Oleh AHMADAL FATONI D1A212026 Menyutujui, Pembimbing Pertama Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.

BAB II SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM . 3 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 183. 18 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. perampasan barang-barang tertentu 3. pengumuman putusan hakim4 . 1. Jenis-Jenis .

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan No : 48/PID.B/2014/PN.MKS.) SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum. BETA RISKY AISTIN B111 13 004 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

dikaji dalam skripsi ini adalah pertama, mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak difabel dalam putusan nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR. Kedua, mengenai penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan nomor : 530/Pid.B/2016/PN.MTR.

1. Mampu Menjelaskan Pengertian Secara Harfiah, 2. Mampu Menjelaskan Pengertianan Secara Yuridis, 3. Mampu Menganalisis Berbagai Penerapan Asas-Asas Dalam Hukum Pidana, 4. Mampu Memahami Penggunaan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Fenomena Kasus Hukum. B. URAIAN MATERI 1. PEMBAHASAN APA ITU HUKUM PIDANA.

pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik . Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada .

lebih besar. 3) Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, diantaranya yuridis normatif, deskriptif, induktif dan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, terdapat disparitas putusan hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang penyebabnya adalah a) Kebebasan hakim

dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. 2.4.3 Faktor Anak Berhadapan dengan Hukum Kenakalan dalam diri seorang anak atau remaja merupakan perkara yang lazim terjadi.

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.MKS) OLEH ANDI AGUNG GUNAWAN B111 14 530 SKRIPSI Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana. e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu sendiri dilakukan dan atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan

analisis hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi putusan nomor : 1674/pid.b/2017/pn.medan) skripsi oleh : fuad rizaldi npm :14.840.0052 fakultas hukum universitas medan area medan 2018 ----- hak cipta dilindungi undang-undang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menyelesaikan penyusunan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di .

24 pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).4 2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada

17 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Pidana Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu Straafrecht, straafdalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman.rechtdalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum.

Kampus Universitas Maritim Raja ali Haji, Gedung Rektorat Lantai III. Jalan Raya Dompak, Tanjungpinang – Kepulauan Riau, 29111 Telp/Fax : (0771) 7001550 – (0771) 7038999, 4500091 . Hukum pidana umum, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Ketentuan hukum pidana umum ini dapat

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : RAMLA TAHA NIM : 271412101 JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2016 . LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI TINJAUAN KRIMINOLOGI DALAM UPAYA MENAGGULANGI TINDAK PIDANA

dalam menegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran kode etik, Mengkaji dan menjabarkan konsep yang baik untuk kepolisian dalam menangani kasus unjuk rasa di DPR agar tidak melanggar kode etik kepolisian. Keyword: Tindakan Pidana, Etika Profesi, Kode Etik Kepolisian.

EKSISTENSI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KHALWAT (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah . Hukum Jinayat dalam sistem hukum pidana nasional, secara teori hukum, . Bapak/Ibu staf administrasi Biro Magister Ilmu Hukum Universitas

JURNAL ILMIAH . PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERLATAR BELAKANG SUKU BERBEDA DI DIY . . banyak antara lain, suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Minang, Melayu, Aceh, . koordinasi dan pengawasan operasional dan

korporasi yang selaras di sepanjang tahun 2019. Malam 1001 Geliat bisnis pembangkitan listrik yang begitu dinamis mendorong Indonesia Power untuk merancang strategi dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memerlukan sebuah mekanisme yang mengatur ritme korporasi

jurnal ilmiah koordinasi antara kepolisian negara republik indonesia (polri) dan badan narkotika nasional (bnn) dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika diajukan oleh: juliantro npm : 120510813 program studi : ilmu hukum program kekhususan : peradilan pidana universitas atma jaya yogyakarta fakultas hukum 2016

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu

ini berusaha memberikan pemahaman baik pada perkenalan sisstem pembuktian, jenis-jenis pembuktian yang ada di dunia dari beberapa sistem hukum di duna. Hal tersebut berguna dalam menemukan jawaban bahwa suatu tindak pidana proses pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat persidangan. B. TUJUAN PEMBELAJARAN

adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada . Etika bisnis yang bermoral memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh oleh setiap pelaku usaha

dan pengabdian kepada masyarakat, juga perlunya dibuat laporan penggunaan dana . Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu disusunnya buku panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberi petunjuk dalam penyusunan . (PPK) dalam rangka pelaksanaan Perjalanan .

1. Strategi komunikasi korporasi, 2. Pengelolaan keragaman budaya dan masyarakat informasi 3. Visualisasi komunikasi interaktif 4. Desain dan evaluasi konten multimedia untuk pemasaran 5. Pemasaran media sosial 6. Metode riset kuantitatif dan kualitatif dalam komunikasi korporasi. Ketrampilan Khusus Mahasiswa mampu :

PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN . januar-anas.blogspot.com . I. PENDAHULUAN . Tindak kecurangan sa

skripsi analisis yuridis upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak) bagi penyalahguna tindak pidana narkotika (studi kasus putusan nomor : 931k/pid.sus/2015) oleh: andi erlangga hamzah b 111 16 612 departemen hukum pidana fakultas hukum universitas hasanuddin makassar 2020

1 DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung Adami Chazawi, 2007, Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum. Bayu Media Publishing, Malang _, 2001, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, T

Hukum Pidana v HALAMAN PENGESAHAN BUKU AJAR 1. Judul : Hukum Pidana 2. Ketua Tim Pengusul a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.

judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan PT Makassar No.5 / Pid / 2011 / PT.Mks)” sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap

Keberkesanan Penggunaan Bahasa dalam Akhbar Melayu: Tindak Balas . Universiti Putra Malaysia, mohdhazreenshahputra@gmail.com 2 Sharil Nizam Sha’ri, Ph.D, Pensyarah Kanan, , . membezakan setiap fungsi yang didukung oleh setiap penggolongan kata yang digunakan

1975 Rencana aksi dunia bagi pemajuan perempuan dengan tema "Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian" . pasal yang memberi perhatian peran serta perempuan dalam masyarakat dan . Kekerasan Terhadap Perempuan Perempuan di Era Otonomi Daerah Komnas Perempuan, Jakarta, him. 15 . 5 4.

4 “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195). Dalam hal ini Ibn Hajar sendiri menyampaikan hadits yang secara khusus menegaskan keharaman ganja:5. ٍِتَفمُوَ ٍ ِكْسُم ِلكُ نْعَ مََلَسوَ هِيَْلَع ُالله ىَلصَ ِالله لُوُس َ ىَهَن تَْلاَق اَهْنعَ ىَلاَعَت .