Pluralisme Dan Perseteruan Politik Di Indonesia Pengantar-PDF Free Download

Pluralisme dan Perseteruan Politik di Indonesia Pengantar
14 Feb 2020 | 7 views | 0 downloads | 25 Pages | 396.77 KB

Share Pdf : Pluralisme Dan Perseteruan Politik Di Indonesia Pengantar

Download and Preview : Pluralisme Dan Perseteruan Politik Di Indonesia Pengantar


Report CopyRight/DMCA Form For : Pluralisme Dan Perseteruan Politik Di Indonesia Pengantar



Transcription

memperlihatkan bahwa pluralisme kritis menawarkan sebuah alat untuk memahami politik. Indonesia selain program penelitian progresif yang dapat mendorong analisis mengenai. kekayaan material dan kekuasaan politik lebih jauh daripada penelitian tentang oligarki. selama ini Dialog terbuka antara analisis pluralis dan oligarkis ini memberikan sumbangan. pada kajian seputar kekayaan material dan kekuasaan politik di Indonesia dan negeri lain. dalam tiga aspek Secara konseptual membantu para analis membedakan klaim deskriptif. dengan klaim kausal terkait kekayaan material kekuasaan politik dan hasil yang bersifat. politik Secara teoretis menantang analisis oligarkis dengan menawarkan argumen kausal. yang menandingi dan saling melengkapi tentang efek distribusi sumber daya material yang. tidak merata Secara metodologis menguraikan praktik produksi pengetahuan para sarjana. Indonesia yang mendalami efek kekayaan material terhadap politik Indonesia kontemporer. seraya menarik perbandingan terstruktur dengan konteks negara atau kurun historis lain serta. menerangkan peran bukti nyata dalam memutuskan pelbagai pendekatan yang saling. Saya sengaja menggunakan istilah kritis di sini tidak secara baku 4 Alih alih berlaku. sebagai teori teori politik struktural atau materialis istilah tersebut justru ditujukan sebagai. tantangan internal terhadap teori teori pluralisme itu sendiri mengikuti kelemahan yang. dipaparkan di atas dan berusaha mengatasinya dengan mempertanyakan mengapa ada. perpecahan dan mengapa kepentingan bisa atau tidak terartikulasi Hal ini memungkinkan. para sarjana beranjak melampaui analisis satu atau dua dimensi kekuasaan dan kepentingan. serta memerhatikan sejarah dan struktur sosial dengan sungguh sungguh 5 Tidak satu pun. otokritik pluralis tersebut murni lahir dari esai ini namun semua itu belum terartikulasi. dengan jelas dalam perbincangan berkelanjutan dengan kasus Indonesia kontemporer selama. dua dasawarsa 6 Istilah kritis yang saya gunakan di sini juga menafikan pencarian satu. Saya meminjam istilah pluralisme kritis dari Gregor McLennan Marxism Pluralism and Beyond Classic. Debates and New Departures Cambridge Polity Press 1989 hal 43 56 McLennan mengacu pada kritik. Robert Dahl dan Charles Lindblom terhadap analisis pluralis konvensional ekonomi politik Amerika Serikat. McLennan juga menjadi sumber rujukan istilah pluralisme konvensional sebagaimana diuraikan dalam esai. Gabriel Almond menyatakan bahwa literatur kaum pluralis awal yang secara konseptual jauh lebih maju. ketimbang para pengkritiknya dan menyiratkan bahwa sebagian besar kritik itu benar benar dipahami dengan. baik sejak awal 1950 an Untuk tinjauan ini lihat tulisan Gabriel A Almond Corporatism Pluralism and. Professional Memory dalam Gabriel A Almond ed A Discipline Divided Schools and Sects in Political. Science Newbury Park CA Sage Publications 1990 hal 173 188. Stefan Eklo f mengamati kemunduran debat teoretis di antara model model politik Indonesia pada akhir kurun. Orde Baru lihat Stefan Eklo f Power and Political Culture in Suharto s Indonesia The Indonesian Democratic. Party PDI and the Decline of the New Order 1986 98 Copenhagen NIAS Press 2003 hal 11 Hal ini. mungkin mencerminkan kejenuhan akan perdebatan tersebut atau pergeseran umum dari fokus pada tipologi. teori ke pengukuran kuantitatif dalam politik komparatif lihat David Collier Jody LaPorte dan Jason. narasi induk dalam politik Indonesia dan merekomendasikan agar praktik kajian kajian. politik Indonesia pertama dan terutama lebih memperhatikan teori taraf menengah dalam. melakukan penjelasan sosial 7 Pluralisme sebagaimana pendekatan analisis sosial lainnya. justru menjadi paling kuat bila mengakui keterbatasan daya penjelasnya. Karena pluralisme bukan sebuah teori yang memprediksi akibat atau hasil tertentu. maka analisis ini tidak dapat difalsifikasi atau diuji Namun pluralisme kritis menghasilkan. hipotesis di bidang studi kekayaan material dalam politik Indonesia yang dapat difalsifikasi. melalui analisis empiris Konflik politik semasa krisis keuangan dan tata kelola ekonomi. daerah di Indonesia era desentralisasi menawarkan dua studi terkait yang memperlawankan. pluralisme dan oligarki sebagai kerangka penjelas bagi isu isu pokok dalam politik Indonesia. kontemporer dengan ketimpangan kekayaan tampak amat sangat mencolok. Esai ini melanjutkan bahasan sebagai berikut Pertama menelusuri sejarah singkat. teori pluralis dalam analisis politik komparatif dan kemudian mengamati penerapan. pluralisme dalam analisis ekonomi politik Indonesia masa Orde Baru Melalui tinjauan ini. akan semakin jelas sebagaimana disimpulkan sejumlah sarjana politik Amerika Serikat tahun. 1960 an bahwa analisis pluralis terhadap apa pun yang menyoal liberalisme kelompok. kepentingan di Indonesia tidaklah tepat 8 Dari sana saya langsung beralih ke konsep. oligarki sebagaimana dikemukakan Vedi Hadiz dan Richard Robison serta Jeffrey Winters. dengan menguraikan titik ketegangan antara analisis oligarkis dan analisis pluralis. Berdasarkan bahasan tersebut saya kemudian menyajikan dua studi kasus yang saling. mengait Di dalam kedua studi kasus tersebut saya memulai dengan apa yang saya anggap. sebagai kekuatan dan manfaat pendekatan berbasis oligarki terhadap masalah kontemporer. dalam politik Indonesia dan setelah itu menyodorkan sejumlah persoalan yang pasti dihadapi. kritik pluralis beserta solusi yang ditawarkannya Esai ini ditutup dengan mendiskusikan. bagaimana para Indonesianis seharusnya membangun program riset 9 yang progresif dan. kumulatif dengan mengkaji politik Indonesia tanpa mengabaikan ketimpangan distribusi. kekayaan atau efek korosifnya terhadap jalannya demokrasi Indonesia. Seawright Putting Typologies to Work Concept Formation Measurement and Analytic Rigor dalam. Political Research Quarterly 65 1 2012 hal 217 232. Daniel Ziblatt Of Course Generalize But How Returning to Middle Range Theory in Comparative. Politics dalam American Political Science Association Comparative Politics Newsletter 17 2 2006 hal 8. Tentang pernyataan klasik kritik ini dalam konteks Amerika Serikat lihat Theodore M Lowi The End of. Liberalism edisi revisi New York Norton 1979, Yang saya maksud progresif di sini dalam pengertian Lakatosian lihat Imre Lakatos Falsification and the. Methodology of Scientific Research Programs dalam Imre Lakatos dan Alan Musgrave eds Criticism and. the Growth of Knowledge New York NY Cambridge University Press 1970 hal 91 196. Pluralisme dalam Politik Indonesia, Saripati pluralisme adalah konsepsi tentang politik sebagai persaingan di antara. kelompok penekan yang mewakili berbagai kepentingan dalam masyarakat 10 Dalam esai ini. saya hanya menguraikan secara singkat perkembangan pluralisme yang telah berubah secara. signifikan selama enam dasawarsa terakhir 11 Pada awalnya pluralisme memiliki ambisi. normatif maupun deskriptif serta digunakan tidak hanya untuk mencirikan sifat dasar konflik. politik tetapi juga untuk melegitimasi praktik kehidupan demokratis 12 Analisis kemudian. yang dipelopori Robet Dahl tokoh kunci dalam debat pluralis awal mulai memisahkan. unsur deskriptif dari komponen normatif dalam analisis politik pluralis Sementara para. sarjana itu tetap setia menekuni analisis normatif politik demokratis di negara negara. kapitalis 13 analisis kritis mereka terhadap pluralisme sebagai sebuah kerangka deskriptif. semakin tertuju pada karakterisasi poros inti konflik politik dalam berbagai negara 14. Walaupun berdaya guna mengoreksi sebagian besar analisis pluralis yang idealistis. dan dangkal pendekatan kritis Dahl terhadap pluralisme tetap tidak mampu menyelamatkan. tradisi ini dari kehilangan daya tarik intelektual ketika para ilmuwan politik beralih. meninggalkan debat paradigmatis dalam politik komparatif Kritik Theodore Lowi terhadap. liberalisme kelompok kepentingan di Amerika Serikat juga turut membantu membenamkan. pluralisme konvensional 15 Namun dorongan kaum pluralis yang menggambarkan politik dan. proses penyusunan kebijakan sebagai persaingan di antara berbagai kelompok dengan. kepentingan berbeda terhadap hasil kebijakan tetap bertahan Hal ini sangat jelas dalam. Meskipun pluralisme merupakan arus dominan dalam ilmu politik arus utama hampir di sepanjang abad ke. 20 analisis atau pendekatan itu tidak pernah diartikulasi secara definitif sebagai teori politik oleh para sarjana. yang terkait dengannya Bahkan jauh sebelum perdebatan konseptual tentang pluralisme dan alternatifnya. mengendur pada tahun 1990 an sebagian kritikus umumnya melihat pluralisme tidak memiliki kaidah pokok. yang disepakati bersama oleh semua penganutnya lihat Grant Jordan The Pluralism of Pluralism An Anti. theory dalam Political Studies 38 2 1990 hal 286 301 McLennan Marxism Pluralism and hal 35. Mengomentari analisis Arend Lijphart terhadap demokrasi konsosional consociationalism Gary King Robert. Keohane dan Sidney Verba menyatakan bahwa secara luas diakui bahwa konsep pluralisme sering digunakan. dengan cara saling bertentangan tidak satu pun yang jelas atau cukup konkret untuk disebut sebagai sebuah. teori Deskripsi Ronald Rogowski mengenai pluralisme sebagai teori yang kuat deduktif dan konsisten. tentu merupakan penghargaan kali pertama yang diterimanya Lihat Gary King Robert O Keohane and. Sidney Verba The Importance of Research Design in Political Science dalam American Political Science. Review 89 2 1995 475 81 hal 480 Catatan Kaki 3, Tinjauan terbaru tradisi pluralis dan para penerusnya dengan gaya buku ajar dapat ditemukan dalam John S. Dryzek dan Patrick Dunleavy Theories of the Democratic State New York Palgrave Macmillan 2009 hal. 35 56 131 203, Rujukan standarnya adalah David B Truman The Governmental Process New York Alfred A Knopf 1951. Lihat Robert A Dahl A Preface to Economic Democracy Berkeley University of California Press 1985. Lihat misalnya Robert A Dahl Pluralism Revisited dalam Comparative Politics 10 2 1978 hal 191. Lowi The End of Andrew McFarlane menjuluki teori alternatif Lowi sebagai plural elitis Politik. distributif dan redistributif tersebut tetap penting bagi konsepsi politik dan penyusunan kebijakan lihat Andrew. S McFarland Interest Groups and Theories of Power in America dalam British Journal of Political Science. 17 2 1987 hal 129 147, silsilah The Rise and Decline of Nations karya Mancur Olson yang menggunakan tulisan.
Olson sebelumnya tentang tindakan kolektif dan perilaku kelompok dengan menggali lebih. dalam bagaimana koalisi distribusional memengaruhi bentuk politik dan kebijakan 16 Di sini. pemisahan dari aspirasi normatif pluralisme awal telah selesai karena analisis Olson. meragukan kelompok penekan itu mewakili segalanya yang menyerupai kepentingan. publik dan persaingan di antara mereka akan berdampak baik pada perpolitikan nasional atau. kinerja ekonomi 17 Karya karya komparatif penting berikutnya yang kurang lebih mencolok. dalam tradisi teoretis ini yang mengait dengan politik distribusional yakni kepentingan kelas. dan kepentingan sektoral memengaruhi politik dan kebijakan antara lain Peter Gourevitch. tentang politik pascakrisis ekonomi Ronald Rogowski tentang perdagangan dan perkongsian. politik serta Jeffry Frieden tentang ekonomi politik Amerika Latin 18 Politik distribusional. juga terlihat mencolok dalam analisis analisis seputar pembangunan ekonomi reformasi. ekonomi dan kebijakan publik kendati kepentingan sektor atau faktor bisnis hanya. berpengaruh sebagian saja terhadap hasilnya 19, Kesimpulannya yang penting adalah pluralisme yang berawal dari ilmu politik. Atlantik Utara pertengahan abad ke 20 hampir seluruhnya telah dicampakkan dan dianggap. usang baik oleh kritik internal Dahl maupun kritik eksternal yang moderat Lowi serta. radikal Lukes Namun warisan intelektual pluralisme lestari dalam analisis politik. distribusional Pemahaman saya tentang pluralisme yang diterapkan dalam konteks politik. Indonesia kontemporer dimulai dari perspektif bahwa para aktor politik terlibat dalam dunia. politik untuk menghasilkan sejumlah kebijakan yang disukai Konflik politik muncul dari. Lihat Mancur Olson The Rise and Decline of Nations Economic Growth Stagflation and Social Rigidities. New Haven Yale University Press 1984, Harmon Zeigler Interest Groups dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan eds Encyclopedia of. Government and Politics New York Routledge 1992 hal 377 392 Teori pilihan publik mengacu pada. wawasan serupa namun kemudian tumbuh berkembang mencakup kritik umum terhadap campur tangan. pemerintah yang ditawan oleh kepentingan tertentu rujukan standarnya adalah James M Buchanan dan Gordon. Tullock The Calculus of Consent Logical Foundations of Constitutional Democracy Ann Arbor University of. Michigan Press 1962 Kritik teori pilihan publik mazhab Virginia terhadap peraturan pemerintah atau. pemerintahan aktivis itu secara logis tidak mengikuti ontologi pluralis tentang konflik politik Olson sendiri. mengeluhkan nilai kontribusi ilmiah Gordon Tullock dan sejawatnya di Mazhab Virginia disamarkan ketika. diperlakukan sebagai bagian dari atau pembenaran terhadap ideologi sayap kanan lihat Iain McLean The. Divided Legacy of Mancur Olson dalam British Journal of Political Science 30 4 2000 hal 657. Lihat Jeffry A Frieden Debt Development and Democracy Modern Political Economy and Latin America. 1965 1985 Princeton Princeton University Press 1991 Peter Gourevitch Politics in Hard Times. Comparative Responses to International Economic Crises Ithaca Cornell University Press 1986 dan Ronald. Rogowski Commerce and Coalitions Princeton Princeton University Press 1989. Lihat misalnya Richard F Doner Limits of State Strength Toward an Institutionalist View of Economic. Development dalam World Politics 44 3 1992 hal 398 431 Stephan Haggard Sylvia Maxfield dan Ben. Ross Schneider Theories of Business and Business State Relations dalam Sylvia Maxfield dan Ben Ross. Schneider eds Business and the State in Developing Countries Ithaca Cornell University Press 1997 hal. 36 60 dan Hector E Schamis Distributional Coalitions and the Politics of Economic Reform in Latin. America dalam World Politics 51 2 1999 hal 236 268. perbedaan kepentingan pelbagai aktor baik individu maupun kelompok Dampak atau hasil. politik dibentuk oleh sumber daya yang tersedia bagi kelompok kelompok yang saling. bertentangan dan institusi yang mengumpulkan atau menyalurkan preferensi individu atau. kolektif Institusi tersebut justru menjadi sasaran manipulasi para aktor dan kelompok yang. hendak ia kendalikan Dengan kata lain konflik institusi politik semacam itu mencerminkan. konflik yang lebih mendasar atas distribusi redistribusi dan rekognisi Tidak ada alasan. untuk percaya bahwa konflik tersebut akan selalu menghasilkan keseimbangan atau. kebijakan yang optimal secara sosial atau bahwa kelompok kepentingan yang ada memang. dikenal mewakili kepentingan sebagaimana klaim mereka. Modifikasi Pluralisme dan Ekonomi Politik Orde Baru. Pluralisme konvensional tidak pernah menjadi kerangka analitis yang serius bagi. telaah mengenai politik Indonesia Namun pluralisme yang membentuk agenda penelitian. tentang Orde Baru Persoalannya adalah bagaimana mencocokkan tinjauan bahwa rezim. Soeharto tidak menghadapi ancaman yang berarti dari setiap kelompok oposisi terorganisasi. dengan tinjauan bahwa adalah mungkin menyingkap bukti nyata adanya politik distribusional. yang berdampak terhadap hasil kebijakan di bidang deregulasi finansial hingga kebijakan. harga beras dan gula kepentingan dan kelompok relatif lemah mampu memengaruhi hasil. hasil kebijakan yang menguntungkan mereka dan preferensi pemerintah sangat jarang. ditentukan oleh hasil kebijakannya sendiri 20 Penelusuran pluralisme dalam politik Orde Baru. diperkuat oleh kecenderungan serupa dalam kajian negara negara komunis Eropa saat itu. yang berupaya menunjukkan kegunaan kerangka konseptual pluralis untuk mempertajam. analisis politik di bawah komunisme 21 Dengan demikian muncul istilah pluralisme yang. dimodifikasi dalam studi ekonomi politik Orde Baru. Pluralisme yang dimodifikasi menggabungkan konsep persaingan kelompok dengan. beberapa ciri khas sistem politik Orde Baru secara tradisional baik jaringan birokrasi yang. luas ataupun sistem politiknya dari atas ke bawah untuk menggambarkan sistem politik. cangkokan Contohnya antara lain pluralisme birokratis sebagaimana digunakan Dwight. King dan Donald Emmerson 22 pluralisme terkendali John Bresnan 23 serta pluralisme. Lihat R William Liddle The Politics of Shared Growth Some Indonesian Cases dalam Comparative. Politics 19 2 1987 hal 127 146 M Hadi Soesastro The Political Economy of Deregulation in Indonesia. dalam Asian Survey 29 9 1989 hal 853 869, Untuk tinjauan lihat Gabriel A Almond dengan Laura Roselle Model Fitting in Communist Studies. dalam Almond ed A Discipline Divided hal 66 116, Donald K Emmerson Understanding the New Order Bureaucratic Pluralism in Indonesia dalam Asian. Survey 23 11 1983 hal 1220 1241 dan Dwight Y King Bureaucracy and Implementation of Complex. terbatas Hadi Soesastro dan Peter Drysdale 24 Pluralisme birokratis barangkali secara. teoretis merupakan pluralisme paling maju di antara pluralisme yang dimodifikasi. menggambarkan garis silsilah teoretis cukup panjang yang ditelusuri Emmerson hingga. tulisan tulisan awal Juan Linz 25 Dalam hal ini pluralisme yang dimodifikasi membawa. sejumlah model teoretis yang kali pertama dipakai untuk mengkaji dan menelaah rezim. otoritarian Eropa Selatan dan Amerika Latin pasca Perang Dunia II. Analisis tersebut juga menyingkap hal mendasar menyangkut kebijakan sebagai titik. pusat konflik politik Fokus analitis mengenai hasil kebijakan itu memang didominasi. persoalan ekonomi namun sumber daya material dan kepentingan ekonomi menempati posisi. tidak istimewa dalam analisis pluralis yang dimodifikasi atau dalam khazanah literatur. pluralis yang berkembang saat itu di Indonesia 26 Pendek kata hubungan di antara pluralisme. yang dimodifikasi dengan konsep pluralisme yang lebih luas misalnya otoritarianisme. birokratis27 tidak pernah diuraikan dengan saksama 28 Tidak jelas apakah pluralisme yang. dimodifikasi merupakan subtipe pluralisme yang timpang semacam pluralisme minus. demokrasi elektoral atau subtipe otoritarianisme yang pantas pemerintahan otoriter plus. konflik kelompok yang bisa diidentifikasi 29 Secara umum masalah yang menghambat. analisis pluralis komparatif terhadap rezim Orde Baru adalah sulitnya menggambarkan ciri. konseptual pluralisme yang dihilangkan para sarjana saat mereka menggunakan istilah. birokratis dan istilah pengubah lainnya Persoalan ini mengingatkan kembali pada kritik. pluralisme awal sebagai sebuah kerangka teoretis tanpa seperangkat prinsip prinsip dasar. yang koheren dan disepakati para penganut dan pendukungnya. Menyelamatkan pluralisme sebagai alat untuk memahami politik Indonesia dari. kekacaubalauan definisi dan subtipe cacat wajar memang memerlukan sebuah strategi sama. Tasks in Rapidly Developing States dalam Studies in Comparative and International Development 30 4. 1995 1996 hal 78 92, Lihat John Bresnan Managing Indonesia The Modern Political Economy New York Columbia University.
Press 1993, M Hadi Soesastro and Peter Drysdale Survey of Recent Developments dalam Bulletin of Indonesian. Economic Studies 26 3 1990 hal 3 44, Emmerson Understanding the New hal 1222 Juan J Linz Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder Lynne Rienner 2000,Dahl Pluralism Revisited. Lihat Guillermo A O Donnell Bureaucratic Authoritarianism Argentina 1966 1973 in Comparative. Perspective Berkeley University of California Press 1988. Hal ini serupa dengan masalah umum penggolongan rezim Orde Baru lihat Dwight Y King Indonesia s. New Order as a Bureaucratic Polity a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritarian Regime What. Difference Does It Make dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin eds Interpreting Indonesian. Politics Thirteen Contributions to the Debate Ithaca Cornell Southeast Asia Program 1982 hal 104 116. Tentang subtipe timpang diminished versus subtipe pantas proper lihat David Collier dan Steven. Levitsky Democracy with Adjectives Conceptual Innovation in Comparative Research dalam World Politics. 49 3 1997 hal 430 451, sekali berbeda daripada yang ditemukan dalam pendekatan pluralis yang dimodifikasi Alih. alih melukiskan politik Indonesia dengan istilah pluralis pluralis yang dimodifikasi atau. istilah lain dengan demikian meletakkan keseluruhan politik Indonesia dalam sebuah ruang. tipologis tugas pluralisme dalam ekonomi politik modern adalah menyediakan sebuah alat. yang bisa digunakan untuk menganalisis masalah tertentu dalam politik Indonesia Alat. tersebut berupa analisis kepentingan dan artikulasinya di bidang politik Kegunaan. pendekatan pluralis dalam satu domain konseptual atau empiris tidak harus mengisyaratkan. kegunaan globalnya bagi semua persoalan dalam politik Indonesia Para pendukung. pendekatan ini seharusnya skeptis terhadap kemampuan mereka dalam membaca kepentingan. perilaku yang teramati atau profil ekonomi dan sosial beberapa aktor atau kelompok dan. secara eksplisit akan berteori tentang hubungan antara kepentingan dan struktur kelembagaan. tertentu saat menegaskan pengaruh kepentingan terhadap kebijakan atau hasil kebijakan. lainnya Sebagaimana kritik Lukes terhadap kekuasaan pluralisme kritis juga harus peka. terhadap dominasi rekognisi recognitional domination yakni kepentingan individu atau. kelompok dirujukkan kepada mereka oleh faktor eksternal struktur sosial atau institusi. Karena itu pluralisme tidak seharusnya dianggap sebagai teori atau deskripsi tentang. politik Indonesia sebagaimana pluralisme yang dimodifikasi Ini adalah sebuah kerangka. yang bisa digunakan untuk mengorganisasi pengamatan tentang konflik politik di Indonesia. dan menyusun teori mengenai asal usul serta konsekuensi konflik tersebut Ada dua. sumbangannya terhadap studi sumber daya material dan kekuasaan politik Pertama. mencirikan dan membedakan tujuan para aktor yang dilimpahi materi Kedua menyejajarkan. kepentingan material dengan kepentingan non material untuk memahami bagaimana. keduanya berinteraksi dalam membentuk dan memengaruhi tindakan politik. Hal yang penting ini tentu bukan sebuah seruan untuk membahas politik Indonesia. secara lebih komprehensif atau inklusif Bagi sejumlah sarjana politik Indonesia yang. menolak oligarki sebagai kerangka konseptual salah satu strategi untuk menunjukkan. keunggulan beberapa konsepsi alternatif mengenai politik Indonesia adalah dengan. memperlihatkan aspek aspek tertentu politik Indonesia yang tidak bisa dijelaskan konsep. oligarki Hal seperti itu pasti berlimpah sebagaimana dipaparkan sendiri oleh sebagian. teoritikus oligarki bahwa banyak hal yang tidak mereka jelaskan pada dasarnya setiap. Lukes Power hal 120 Lukes mengilustrasikan dominasi rekognisi ini dengan merujuk analisis Martha. Nussbaum mengenai identitas perempuan di India yang melulu diberikan definisi dalam kaitannya dengan. kepentingan laki laki lihat Martha C Nussbaum Women and Human Development The Capabilities Approach. New York Cambridge University Press 2000, sumber kekuasaan bukan berarti sumber kekayaan material Pendekatan hal lain yang juga.
penting seperti itu bukan strategi yang hendak digunakan di sini karena pendekatan tersebut. tidak menyentuh pendekatan oligarki secara langsung dan juga tidak menjelaskan kondisi di. mana sumber daya material memang memiliki daya penjelas Pada bagian berikutnya saya. berusaha menyelami gagasan yang sangat meyakinkan bahwa sumber daya material niscaya. berperan di segala aspek ekonomi politik Indonesia dari kebijakan makro ekonomi nasional. hingga konflik sumber daya lokal,Oligarki dan Pluralisme Ketegangan. Dipahami sebagai sebuah pendekatan konflik politik ketimbang sejenis tatanan politik. atau sistem relasi kekuasaan pluralisme bukannya tidak sesuai dengan oligarki sebagaimana. didefinisikan Winters sebagai politik perlindungan kekayaan oleh para aktor yang berlimpah. materi 31 Kaum oligark mungkin tidak begitu peduli dengan kebijakan atau peristiwa politik. yang tidak memengaruhi jaminan kekayaan material mereka di sini lensa pluralis dapat. menerangkan jenis politik seperti apa yang mengikutinya Pendekatan pluralis bisa. menjelaskan apa sebenarnya pertarungan yang terjadi di antara kaum oligark adalah saat. mereka berbaris di sisi berseberangan dalam sebuah debat kebijakan Terakhir analisis. pluralis pada asasnya melihat kaum oligark sebagai sebuah kelompok yang terlibat konflik. dengan kelompok lainnya khususnya dalam sejumlah kasus yang disebut Winters oligarki. sipil tempat kaum oligark menyerahkan persenjataan dan dibatasi undang undang 32. Richard Robison dan Vedi Hadiz menggunakan definisi oligarki yang berbeda untuk. menggambarkan kasus Indonesia Oligarki dalam analisis mereka adalah. sistem pemerintahan tempat hampir semua kekuasaan politik dipegang oleh segelintir. orang kaya orang orang yang membentuk dan memengaruhi kebijakan publik agar. menguntungkan mereka secara finansial melalui subsidi langsung kepada perusahaan. perkebunan besar atau perusahaan dagang kontrak kontrak pemerintah yang. menguntungkan serta langkah langkah proteksionis yang bertujuan merugikan. pesaing ekonomi mereka sambil menampilkan sedikit perhatian terhadap. kepentingan warga yang lebih luas Oligarki juga digunakan sebagai istilah kolektif. merujuk pada semua anggota kelompok kecil penguasa korup dalam sistem tersebut. Winters Oligarchy hal 7 Dalam tulisan lain Winters dan Benjamin Page melihat oligarki bisa hadir di. dalam lanskap politik yang secara umum pluralis seperti di Amerika Serikat Jeffrey A Winters dan Benjamin I. Page Oligarchy in the United States dalam Perspectives on Politics 7 4 2009 hal 731 751 Setiap. bahasan tentang politik Indonesia dengan pendekatan pluralis atau sebaliknya yang mengingkari adanya politik. tertentu riel ataupun potensial semata mata karena mempertahankan kekayaan tidak sesuai dengan pendekatan. oligarki Winters, Meskipun pada prinsipnya benar saya tidak bisa membayangkan seperti apa analisis itu dalam praktiknya. Winters dan Page tampaknya skeptis memperlakukan kaum oligark sebagai sebuah kelompok kepentingan. Winters dan Page Oligarchy hal 738, Istilah itu selalu mengandung konotasi negatif atau menghina baik ketika digunakan. di masa klasik maupun kontemporer 33, Definisi itu tidak selaras dengan takrif pluralisme konvensional karena dalam. pengertian konvensional kelompok kepentingan dan aktor aktor kolektif lain yang tidak. ditentukan oleh kekayaan mereka tetap memiliki dan menjalankan kekuasaan Namun. definisi itu sepenuhnya senada dengan pluralisme kritis sebagaimana dipaparkan di atas. hanya selama ada konflik distribusional yang dapat diidentifikasi di antara orang orang. kaya yang membentuk dasar bagi tindakan politik Tanpa konflik tersebut tidak ada yang. bisa dijelaskan oleh seorang pluralis Bahkan analisis pluralis kritis bisa menyimpulkan. bahwa kelompok kelompok kepentingan saling bertentangan yang diamati seorang pluralis. naif benar benar merupakan manifestasi pertarungan di antara kaum oligark dan elite yang. secara strategis telah dieksternalisasi ke dalam masyarakat fenomena yang akrab bagi. setiap pengamat unjuk rasa bayaran di Indonesia pasca Soeharto. Menjelaskan konsekuensi politik dari berbagai konfigurasi kekuasaan dan. kepentingan merupakan hal sangat penting bagi tradisi pluralis Namun oligarki maupun. pluralisme konvensional tidak mampu membuat klaim kausal sendiri Dalam hal ini tipologi. oligarki seperti dikemukakan Winters ragam oligarki menurut tingkat fragmentasi sumber. koersi dan apakah oligarki liar atau jinak amat sangat berguna Tidak ada klaim yang. muncul dari tipologi oligarki ini tentang apa yang menyebabkan satu jenis oligarki berbeda. dengan lainnya Yang ada hanyalah pernyataan pernyataan konstitutif tentang apa yang. melandasi satu tipe oligarki berdasarkan klaim teoretis yang mendahului soal bagaimana. kaum oligark bisa berkaitan satu sama lain dalam menyelenggarakan kekerasan Ada. sejumlah pengamatan tentang apa yang dilakukan kaum oligark menurut tipe oligarkinya. Namun klaim sebab akibat tentang konsekuensi oligarki bagi kebijakan dan hasil politik tidak. dapat ditarik begitu saja berdasarkan tipologi itu semata Kelemahan tersebut tentunya juga. dimiliki pluralisme konvensional, Pemahaman Richard Robison dan Vedi Hadiz akan oligarki juga tidak memberikan.
penjelasan kausal mengenai hasil politik Namun itu bukan merupakan penjabaran konsep. oligarki sebagai kategori teoretis melainkan praktik oligarki sebagaimana didefinisikan oleh. kedua penulis di Indonesia Gambaran tentang kasus Indonesia ini memang tidak kurang. Lihat Robison dan Hadiz Reorganising Power hal 16 17 Catatan 6 Sumber aslinya adalah Paul M. Johnson Oligarchy A Glossary of Political Economy Terms. http www auburn edu johnspm gloss oligarchy diakses 13 Februari 2013. teoretis dibanding Jeffrey Winters tetapi deskripsi itu lebih menekankan perkembangan. historis struktur kekuasaan politik dan perubahannya dari waktu ke waktu. Bagaimanapun juga terlepas dari kesesuaian kedua konsepsi oligarki tersebut dan apa. yang saya gambarkan sebagai pluralisme kritis tidak benar jika oligarki dan pluralisme. merupakan proyek teoretis seperti empat persegi panjang Hal ini membuat hubungan antara. oligarki dan pluralisme berbeda dari hubungan antara oligarki dan demokrasi yang dianggap. kompatibel baik oleh Vedi Hadiz dan Richard Robison maupun Jeffrey Winters 34 Pluralisme. kritis menuntut adanya analisis terhadap oligarki kekuasaan politik dan ketimpangan. material di Indonesia Bagi para sarjana yang bekerja dalam tradisi pluralis setiap upaya. mengkaji politik tanpa merujuk pada kebijakan dan konsekuensinya tidaklah lengkap Di sini. kebijakan dipahami sebagai sebuah prinsip atau serangkaian tindakan yang diambil atau. diajukan sebagai hal yang menyenangkan menguntungkan atau diperlukan 35 Kebijakan. adalah titik pusat bagi tradisi pluralis karena senantiasa menjadi obyek kontestasi politik bisa. seluas dan berisi platform partai sosial demokrat atau sepicik dan sekorup upaya. mengarahkan regulator untuk mengusik pesaing bisnis 36 Kebijakan memiliki pengaruh. langsung misalnya mengganggu bisnis pesaing dan tidak langsung misalnya keputusan. investasi para pendatang pasar potensial yang menghindari gangguan Dalam tradisi pluralis. program riset progresif dalam studi politik Indonesia akan menjadi salah satu program yang. bisa menghasilkan teori teori hasil politik dan pilihan kebijakan serta dapat menjelaskan. mengapa hasil kebijakan politik itu bervariasi melintasi ruang dan waktu melalui hipotesis. yang bisa dibuktikan ketidakbenarannya yang berasal dari teori teori tersebut. Studi mengenai korupsi di Indonesia pasca Soeharto menunjukkan perbedaan antara. teori tipologis dengan penjelasan kausal dan oleh karena itu juga perbedaan antara. pendekatan yang berakar pada oligarki versus tradisi pluralis Para teoretikus oligarki. mencatat bahwa kekuasaan orang orang super kaya di Indonesia mengalami reorganisasi. Dalam pengertian konvensional pluralisme dan demokrasi tidak dapat dipisahkan menurut definisi konsep. pluralisme itu sendiri Pendekatan Dahl sangat jelas semua negara demokratis adalah demokrasi pluralis. Robert A Dahl Dilemmas of Pluralist Democracy Autonomy vs Control New Haven Yale University Press. 1982 hal 5 Walaupun secara teoretis penting bagi tradisi pluralis poin ini memiliki sedikit konsekuensi saat. digunakan untuk mencirikan politik di negeri negeri yang ditandai dengan ketimpangan besar sumber daya. material Seorang materialis yang gigih dapat menyatakan bahwa hubungan yang relatif otonom di negeri negeri. demokrasi pluralis seperti Indonesia itu hanya berada di luar kepentingan kaum oligark atau elite ekonomi. Ini adalah definisi standar kamus policy n 1 OED Online Oxford University Press December 2012. http www oed com view Entry 146842 rskey uMAZca result 1 isAdvanced false diakses 10 Februari. Perhatikan lebih lanjut bahwa kebijakan mungkin saling berlekatan atau bertentangan bahwa kebijakan bisa. saja diusahakan oleh politikus pendukung mereka atau lapisan masyarakat yang kehilangan hak sama sekali. dan bahkan kebijakan itu mungkin saja ilegal, ketimbang berkurang sejak transisi demokrasi 37 Dalam tipologi Winters oligarki Indonesia. telah bertransformasi dari oligarki kesultanan menjadi oligarki penguasa yang liar 38. Pengamatan terkait struktur elite politik dan relasi bisnis politik istilah oligarki tidak. digunakan awal pasca Orde Baru dibuat terpisah oleh Andrew MacIntyre dan Ross H. McLeod kedua pakar ini disebut sebut bertolak dalam tradisi teoretis yang berbeda dari. sarjana oligarki 39 Dengan memusatkan perhatian pada kasus kasus korupsi keduanya. menyatakan bahwa logika dasar politik uang berubah setelah Orde Baru tumbang Namun. MacIntyre dan McLeod mengajukan hipotesis yang dapat menjelaskan bagaimana pelbagai. organisasi elite politik atau relasi bisnis politik memengaruhi keseluruhan struktur dan kadar. korupsi Mereka pun menyiratkan mengikuti model kanonik organisasi industri korupsi 40. bahwa tanpa adanya mekanisme yang bisa mengikat dan menangkap tangan ribuan politikus. dan pejabat rendahan suap di Indonesia pasca Soeharto lebih kecil ukurannya tetapi. jumlahnya lebih banyak ketimbang masa Orde Baru Akibatnya korupsi di Indonesia pasca. Soeharto lebih banyak mengancam investasi ketimbang korupsi di bawah pemerintahan Orde. Baru setidaknya pada saat MacIntyre dan McLeod tengah menyusun tulisan 41. Sepengetahuan saya hipotesa ini belum diuji secara formal dan bukti pendukung. yang tersedia bersifat sementara dan tidak lengkap bertumpu pada anekdot serta berselimut. maklumat bahwa semua orang tahu Bagaimanapun juga argumen MacIntyre dan McLeod. selaras dengan program riset yang mulai bergeser dari pembahasan deskriptif tentang. perubahan organisasi politik uang ke pembahasan kausal akan dampaknya terhadap. investasi di Indonesia pasca Soeharto Ini adalah argumen yang dapat difalsifikasi kendati. hingga saat ini tidak ada upaya sistematis yang dilakukan untuk memulai hal itu. Ringkasnya titik titik ketegangan antara pendekatan analitis berlandaskan oligarki. dan pluralisme kritis tidak terletak pada konseptualisasi oligarki atau fokus analitis terhadap. fondasi sosial konflik politik melainkan pada fokus kebijakan sebagai objek kontestasi. politik dan pengembangan penjelasan kausal terkait hasil politik Titik ketegangan tersebut. sangat penting bagi studi politik Indonesia Bagian berikutnya akan menyelami soal tersebut. Demikianlah judul buku Robison dan Hadiz Reorganising Power. Winters Oligarchy hal 181, Andrew MacIntyre Institutions and the Political Economy of Corruption in Developing Countries. Makalah dipresentasikan pada Workshop on Corruption Stanford University 31 Januari 1 Februari 2003 dan. Ross H McLeod Soeharto s Indonesia A Better Class of Corruption dalam Agenda 7 2 2000 hal 99 112. Saya tidak menyatakan bahwa keduanya merasa nyaman disebut kaum pluralis kritis atau sarjana yang. bergumul dalam tradisi atau kerangka pluralis Bagaimanapun juga seluruh pemikiran dan wawasan mereka. selaras dengan pendekatan saya dalam menyusun analisis pluralis mengenai korupsi di Indonesia. Andrei Shleifer dan Robert W Vishny Corruption dalam Quarterly Journal of Economics 108 3 1993. hal 599 617, Kedua penulis melihat sistem hukum di Indonesia sama sekali tidak efektif. dengan menyajikan dua studi terkait konflik politik di Indonesia dalam konteks. ketidaksetaraan kekayaan material dan kekuasaan politik yang sangat besar. Oligarki dan Pluralisme, Saya membahas dua isu politik penting dalam sejarah Indonesia selama dua puluh. tahun terakhir untuk menunjukkan bahwa hanya terfokus pada oligarki saja akan menyumbat. pertanyaan mendasar soal politik dan penyusunan kebijakan krisis ekonomi 1997 1998 dan. ekonomi politik daerah era desentralisasi Dalam kasus krisis ekonomi saya memperlihatkan. bahwa sekalipun mengabaikan sepenuhnya kepentingan non material pendekatan pluralis. menjadi satu satunya kerangka teoretis yang bisa menangkap aneka konflik di seputar. penyesuaian kebijakan dalam koalisi Orde Baru yang mengatur gerak runtuhnya. perekonomian Indonesia dan akhirnya rezim Orde Baru sendiri Dalam kasus desentralisasi. saya menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya material dalam konflik politik senantiasa. bergantung pada faktor non material sehingga mustahil memahami dampak ketidaksetaraan. material terpisah dari kondisi tempat tersebarnya sumber daya tersebut. Kepentingan Material Penyesuaian Kebijakan dan Perubahan Rezim. Awal 1990 an sebagian besar analis Orde Baru sependapat bahwa Soeharto sebagai. pribadi memegang kekuasaan politik luar biasa Tatkala mencirikan sistem pemerintahan di. bawah pimpinan Soeharto para sarjana oligarki merujuk segelintir konglomerat hampir. semuanya laki laki dengan posisi ekonomi bergantung pada kedekatan hubungan pribadi. dengan Soeharto dan yang mengeruk keuntungan serta memupuk kekayaan sangat besar. Para sarjana tersebut seperti sarjana dari tradisi pemikiran lain mengenali orang orang kaya. itu sebagai penggerak sekaligus pengguncang perekonomian Indonesia semasa Orde Baru. Kehidupan pribadi dan kerajaan bisnis beberapa tokoh seperti William Soeryadjaya dan Liem. Sioe Liong sesungguhnya bisa digunakan untuk memetakan perkembangan ekonomi politik. Indonesia 42 Argumen utama Richard Robison dan Vedi Hadiz adalah banyak di antara sosok. berpengaruh itu tidak hanya berhasil menjaga harta kekayaan saja tetapi juga posisi politik. mereka pada masa transisi demokrasi di Indonesia sesuatu yang mungkin tidak diduga oleh. para analis transisi demokrasi Indonesia yang paling optimistis Sementara itu seperti. disebutkan sebelumnya Jeffrey Winters menyatakan bahwa politik mempertahankan. kekayaan di Indonesia sedang dalam proses bergerak dari oligarki kesultanan menuju. Marleen Dieleman dan Wladimir M Sachs Coevolution of Institutions and Corporations in Emerging. Economies How the Salim Group Morphed into an Institution of Suharto s Crony Regime dalam Journal of. Management Studies 45 7 2008 hal 1274 1300 Yuri Sato The Astra Group A Pioneer of Management. Modernization in Indonesia dalam The Developing Economies 34 3 1996 hal 247 280. oligarki penguasa yang tak terkendali 43 dengan uang menjadi inti politik tetapi dengan cara. yang berbeda saat masih berada di bawah rezim Orde Baru 44 Pendek kata pendekatan. pendekatan tersebut mengakui bahwa oligarki Indonesia telah berubah namun tidak. dilenyapkan melalui proses demokratisasi, Jika kelompok kepentingan asosiasi pengusaha serikat buruh dan kelompok lainnya.
tidak berhasil melobi atau mengampanyekan isu isu berkesinambungan atau platform yang. terpadu maka kerangka pluralis konvensional mengenai persaingan kelompok kepentingan. tidak sesuai menggambarkan politik Indonesia setidaknya pada aras nasional Namun. seandainya para analis tetap terfokus di aras nasional analisis yang cermat mengenai politik. distribusional dalam tradisi pluralis amat diperlukan untuk memahami peristiwa paling. penting dalam sejarah Indonesia modern sejak konsolidasi Orde Baru pada 1971 ambruknya. perekonomian Indonesia pada 1997 dan tumbangnya Orde Baru pada 1998. Sebagaimana saya uraikan di tempat lain Krisis Keuangan Asia tidak menghasilkan. pertarungan bebas di antara mereka yang kemudian disebut kaum oligark atau penolakan. kaum oligark bersama elite bisnis dan elite politik terhadap rezim Soeharto 45 atau juga tidak. begitu mengganggu model politik ekonomi yang pada dasarnya sudah cacat 46 Krisis. finansial tersebut justru menghasilkan konflik distribusional yang khas di antara dua faksi. pemilik kapital modal tetap dan modal bergerak 47 Akar konflik adalah perselisihan pendapat. tentang bagaimana menyesuaikan diri dengan krisis yang kemudian memunculkan dua paket. kebijakan penyesuaian yang secara teknis bertolak belakang dengan implikasi distribusional. yang juga berbeda Kelompok individu yang disebut kaum oligark hanyalah sekumpulan. aktor yang terbelah menjadi dua fraksi dengan masing masing fraksi mencakup pelbagai. kepentingan bisnis yang lebih kecil Karena itu konflik distribusional memecah kaum oligark. dan mencipta kepentingan bersama di antara kaum oligark dengan aktor aktor yang memiliki. kekayaan lumayan besar,Winters Oligarchy hal 181, Permainan bagi bagi kurang terpuji ini sebanding dengan analisis Aspinall mengenai proyek lihat. Edward Aspinall A Nation in Fragments Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia dalam. Critical Asian Studies 45 1 2013 hal 27 54, Hal ini dinyatakan Winters dengan mengutip Rizal Ramli Sampai sekarang setiap orang menyanjungnya. dan menendangnya karena tahu dia sudah jatuh Winters Oligarchy hal 178. Bagi Robison dan Hadiz Kami memperhatikan krisis telah menggerus perekat politik dan keuangan yang. menyelubungi sistem sangat lemah dan rapuh ini yang sepenuhnya bergantung pada perlindungan negara. otoriter dan sistem kekuasaan yang korup serta keterlibatan dengan kapital global yang tak mudah diatur. Robison dan Hadiz Reorganising Power hal 149, Thomas B Pepinsky Capital Mobility and Coalitional Politics Authoritarian Regimes and Economic. Adjustment in Southeast Asia dalam World Politics 60 3 2008 hal 438 474. Perspektif ini memperlihatkan bahwa respons kebijakan yang ternyata tidak efektif. pada masa akhir berkuasanya Orde Baru sangat jauh dari irasional atau ideologis 48. Sebaliknya respons tersebut pada dasarnya bersifat politis politik rendahan yang dijalankan. para oligark dan pengusaha kecil yang sama sama berusaha menghindar dari kebangkrutan. Persoalan muncul akibat ulah mereka sendiri karena beban perusahaan semakin berat dan. debitor mengabaikan risiko nilai tukar ketika memperoleh pinjaman dalam mata uang asing. Konfliknya pun sederhana upaya menerapkan kontrol modal secara langsung bertentangan. dengan kepentingan modal bergerak tetapi patokan nilai tukar dan kebijakan makro ekonomi. ekspansif yang diinginkan perusahaan perusahaan lokal yang telah mengakar kuat di. Indonesia hanya mungkin jika dengan akun modal tertutup 49. Pengamatan bahwa kaum super kaya di Indonesia berusaha melindungi harta. kekayaan masing masing sebanyak mungkin semasa krisis justru tidak memberikan informasi. apapun tentang hakikat pertarungan kebijakan di atas Koalisi distribusional yang dipicu. krisis mata uang pada 1997 jelas bukan kelompok kepentingan sebagaimana dipahami dalam. pengertian konvensional dan mereka tidak bertindak sebagai aktor yang koheren mewakili. sejumlah kepentingan sosial atau ekonomi Namun konflik politik pada bulan bulan terakhir. Orde Baru pada dasarnya adalah konflik tentang bagaimana membagi beban penyesuaian. krisis ekonomi di antara berbagai sekutu rezim Selain itu konflik tersebut tidak hanya. berbentuk kebijakan penyesuaian pada akhir rejim Orde Baru konflik itu juga menjelaskan. tumbangnya pemerintahan Soeharto dan bagaimana cara jatuh rezim ini 50 Namun. seandainya berakhirnya Orde Baru tidak bisa dipastikan jika penyebab sejati tumbangnya. rezim itu sesungguhnya adalah karena kepikunan Soeharto mobilisasi oposisi masyarakat. sipil dan keberanian pengunjuk rasa resistansi para elite oposisi pembangkangan di tubuh. Sebaliknya dalam tulisan lain Robison dan Andrew Rossner keliru menjelaskan hakikat konflik kebijakan. semasa krisis lihat Richard Robison dan Andrew Rosser Contesting Reform Indonesia s New Order and the. IMF dalam World Development 26 8 1998 hal 1593 1609 Alih alih pada dasarnya konflik ideologis antara. IMF dengan Soeharto kelompok politico business dan para konglomerat hal 1599 1603 ini adalah. distribusi konflik di dalam kubu kedua tentang bagaimana keluar dari krisis tanpa mengobrak abrik sumber. daya ekonomi sebagian fraksi pemilik kapital Robison dan Hadiz juga mengenyampingkan perseteruan. mendasar di dalam koalisi pemerintahan Soeharto ketika menggambarkan program program yang dicanangkan. IMF dihambat oleh resistansi sebagian besar kaum politico business Robison dan Hadiz Reorganising. Power hal 157 Mengelola mata uang kembar dan krisis perbankan dalam setiap perekonomian sedang. berkembang merupakan pilihan yang sulit karena berkiat kelindan dengan kebijakan nilai tukar dan neraca. modal Kenyataan bahwa IMF mengamanatkan paket kebijakan neoliberal tidak membuat konflik kebijakan. ini bertambah parah ketimbang tidak ada IMF sebagaimana diperlihatkan dalam kasus Malaysia lihat. Pepinsky Capital Mobility, Kasus Malaysia pada 1998 serta Cile dan Meksiko pada 1982 menunjukkan langkah penyelesaian ini serta. politik distribusional dalam respons terhadap kebijakan itu. Lihat Thomas B Pepinsky Economic Crises and the Breakdown of Authoritarian Regimes Indonesia and. Malaysia in Comparative Perspective New York Cambridge University Press 2009.


Related Books

MARKET OPPORTUNITIES FOR COMMERCIAL CASSAVA IN GHANA M ...

MARKET OPPORTUNITIES FOR COMMERCIAL CASSAVA IN GHANA M

Cassava chips are often used in production of animal feed or exported, as they are a more stable intermediary product than fresh cassava, which spoils within 24-48 hours after harvest if not dried or processed. High-quality cassava flour (HQCF) can be blended with wheat flour for making bread, biscuits, snacks and pasta. Starch is extensively ...

Modeling and Analysis of Dynamic Systems

Modeling and Analysis of Dynamic Systems

Modeling and Analysis of Dynamic Systems by Dr. Guillaume Ducard Fall 2016 Institute for Dynamic Systems and Control ETH Zurich, Switzerland based onscriptfrom: Prof. Dr. LinoGuzzella

Physics Section A - Pearson Global Schools

Physics Section A Pearson Global Schools

Physics 5 6 a) Without friction, objects would not be able to start moving from a stationary position, or stop moving when in motion. It would not be possible to build things because it would be difficult to pick up the building materials, and structures rely on friction to remain intact.

An Introduction to Parallel Computing - University of Houston

An Introduction to Parallel Computing University of Houston

Short course on Parallel Computing Edgar Gabriel An Introduction to Parallel Computing Edgar Gabriel Department of Computer Science University of Houston

InRoads Design Guidelines - dot.ga.gov

InRoads Design Guidelines dot ga gov

InRoads Design Guidelines SS2 Page iv Date Revision Number By Section Description 12-8-17 2.3 JB 2.6 Changed SWIMMING POOL triangulate field to Yes.

Introduction to OpenMP - chpc.utah.edu

Introduction to OpenMP chpc utah edu

Introduction to OpenMP. Martin . ?. uma Center for High Performance Computing University of Utah [email protected] https: ... Introduction to Parallel Computing.

Introduction to Parallel Programming - SCI Home

Introduction to Parallel Programming SCI Home

Introduction to Parallel Programming Martin ?uma Center for High Performance Computing University of Utah [email protected]

COMP 422: Introduction to Parallel Computing - cs.rice.edu

COMP 422 Introduction to Parallel Computing cs rice edu

Vivek Sarkar Department of Computer Science Rice University [email protected] COMP 422: Introduction to Parallel Computing COMP 422Lecture 1 8 January 2008

Advances in Spoken Discourse Analysis

Advances in Spoken Discourse Analysis

vi About the authors publications are The Structure of Teacher Talk, ELR, 1990, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford University Press, 1991, and the edited collection Looking Up, Collins Cobuild, 1987. Amy Tsui is a Lecturer in the Department of Curriculum Studies at Hong Kong University. Her studies on conversational analysis, pragmatics and speech act theory have appeared in Semiotica ...

Electrical (Electrician) Electrical (Electrical Machine ...

Electrical Electrician Electrical Electrical Machine

Electrical (Electrician) trade workers select, install, set up, test, fault find, repair and maintain electrical systems and equipment in industrial, commercial and domestic settings.