SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

3y ago
76 Views
5 Downloads
2.19 MB
255 Pages
Last View : 15d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Dani Mulvey
Transcription

SUSUNAN DALAM SATU NASKAHUNDANG-UNDANG PERPAJAKANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

KATA PENGANTARDAFTAR ISIAssalamualaikum WarahmatullahiwabarakatuhSejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwaKataperlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Perpajakan yaitu Undang-Undang KetentuanPengantarUmum dan Tatacara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PajakDaftar IsiPertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan tersebut bertujuan bih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatadan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahanCara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Denganketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan ,meningkatkanketerbukaanUndang-Undang nomor 16 Tahun 2009 .administrasiII.perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.7Susunan dalam satu naskah Undang-Undang no. 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan SebagaimanaSistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhanamenjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem selfTelah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 36 Tahunassessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan2008 .kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hakdan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.III.155Susunan dalam satu naskah Undang-Undang no. 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenerbitan Buku Susunan Dalam Satu Naskah yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang KetentuanPenjualan atas Barang Mewah Sebagaimana TelahUmum dan Tatacara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42Diubah Dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12.Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraiini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pegawai pajak agar dapat memahami hakIV.SusunandalamsatunaskahUndang-Undang303no.dan kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, dan jelas. Hal ini berguna bagi pegawai untuk12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunanmeningkatkan profesionalisme pelayanan dan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak maupunSebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undangmasyarakat umum.nomor 12 Tahun 1994 .Semoga Buku Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan ini bermanfaat danV.Susunan dalam satu naskah Undang-Undang no. 19dipergunakan untuk kepentingan dinas.Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan SuratWassalamualaikum WarahmatullahiwabarakatuhPaksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan UndangJakarta,Undang nomor 19 Tahun 2000 .2011Direktur Penyuluhan Pelayanan dan HumasVI.NIP 195812121982102001429Susunan dalam satu naskah Undang-Undang no. 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai .Euis Fatimah389491

PRESIDENREPUBLIK INDONESIASUSUNAN DALAM SATU NASKAHUNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1983TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANSEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :1.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan besarnyakemakmuran rakyat.2.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayarpajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyaihak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.3.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milikdaerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKANKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan7

asan,11.organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objeklembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifpajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuaidan bentuk usaha tetap.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa12.barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usahaperdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerahpabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luardaerah pabean.13.14.6.dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaranyang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.15.Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan PajakWajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yangdalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.7.Lebih Bayar.16.jumlahuntuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutangUndang-Undang ini.8.kalender.9.17.10.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian n.8SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKANKetentuan Umum dan Tatacara nadalahsuratketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yangtelah ditetapkan.18.Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kreditBagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) TahunPajak.kekuranganadministrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bilaWajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahunSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajakyang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajakdalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalamSurat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepadadipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib PajakSurat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoranpajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telahBarang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang1984 dan perubahannya.Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuksuatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahandikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan NilaiSurat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatuMasa Pajak.pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan5.Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakanpajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.19.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kreditpajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidakterutang.SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKANKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan9

20.21.Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telahatau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya28.jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankanpenagihan pajak.22.hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuanKredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiriperaturan perundang-undangan perpajakan.oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalamSurat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan23.25.29.teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yangdipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar ataumeliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlahterutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluanharga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutupkelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan labarugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak ang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yanglampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan danterutang.penghitungannya.Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi31.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaianyang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperolehtindakanpenghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat unyangdilakukanolehpenyidikuntukmencarisertatindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukandantersangkanya.32.Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganuntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atauDirektorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagaiuntuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanpenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidangperundang-undangan anadalahperaturanperundang-undangan.Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupaketerangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk27.adalahmenilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan10Penelitianpendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajakmengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara26.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secaratidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atauyang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian24.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindakmembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruanpidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yangpenerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangandapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat TagihanPemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukanSUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKANKetentuan Umum dan Tatacara PerpajakanPajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKANKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan11

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat KeputusanPenjelasan Pasal 1Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan PenguranganCukup jelas.Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atauBAB IISurat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.34.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatanNOMOR POKOK WAJIB PAJAK,terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atauPENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.35.SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAKPutusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas bandingPasal 2terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WajibPajak.36.37.39.objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganterhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderalundangan perpajakan dapat diajukan gugatan.Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempatPutusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung ataskedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajibpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atauPajak.(2)Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalahwajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajaksurat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluanyang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukankelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkanmenjadi Pengusaha Kena Pajak.Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan(3)Pajak.41.tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selainyang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atauTanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalb.tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yangpada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secarawilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktoratlangsung.Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatanTanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalusaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusahafaksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggaltertentu.pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.12Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:a.faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal12Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkanGugatan dari badan peradilan pajak.yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib40.Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif danPutusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatanoleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan38.(1)SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKANKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan(4)Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKANKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan13

atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila(7)melakukanpemeriksaanharusWajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak(2).orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan,PengusahaKenaPajaktidaksejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.(8)Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajibsecara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejakPajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kenasaat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuaiPajak.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, palinglama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajakdan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena riksaanharusmemberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhanPengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejakJangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftarandan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajakdan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diaturtanggal permohonan diterima secara lengkap.Penjelasan Pasal 2Ayat (1)dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direkturdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Jenderal Pajak apabila:a.diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajakoleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajaksudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau apenghentianataupenggabungan atanusahanya di Indonesia; ataud.dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskanNomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidakmemenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.14setelahkewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayatatauWajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak14Pajakmemberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor PokokPajak(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor N DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKANKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakanundangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajibmendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untukdicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkanNomor Pokok Wajib Pajak.Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai denganketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PajakPenghasilan 1984 dan perubahannya.Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yangmenerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untukmelakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuanUndang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadapwanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidupterpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secaratertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKANKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan15

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diriDirektorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untukuntuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanyadikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantorsendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hakDirektorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempatdan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dantinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantorkewajiban perpajakan suaminya.Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempatNomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagaiFungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakantanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karenauntukitu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomorsebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajibanPokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak jugadidipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaranAtas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasipajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalamperpajakan.hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajakdiwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yangdimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diriuntuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksisesuaidenganketentuanper

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, . 12 13 Penjelasan Pasal 1 Cukup jelas. BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 2 (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan .

Related Documents:

Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2012. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008, Wajib Belajar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 24 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2007, Standar Sarana dan Prasarana

Dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 8 TAHUN 1981 (8/1981)

(2013) 17 JUUM 1 - 11 Keterangan Melalui Kitābah: Menurut Fiqh dan Undang-Undang Semasa di Malaysia (Evidence Through Kitābah: According to Fiqh and Current Malaysian Laws) WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL HJ ZULFAKAR RAMLEE ABSTRAK Kitābah atau dokumen sebagai kaedah pembuktian amat banyak diperbincangkan dalam undang-undang sivil dan diamalkan secara yang meluas di Mahkamah-Mahkamah Sivil.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 10 Pedoman penulisan Hukum oleh Wartawan Internet Adami Chazawi, Tindak Pidana Pers dalam UU Pers

Naskah soal ini terdiri atas halaman depan, halaman petunjuk umum, Lembar Jawaban Ujian (LJU), dan soal sebanyak 8 halaman. 2.Naskah dan LJU merupakan satu kesatuan. LJU pada naskah ini tidak dapat digunakan untuk naskah lain. 3.Peserta harus melepas LJU dari naskah. Seandainya

Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 aya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan strategis kepada