LEMBAGA KEUANGAN MIKRO UNDANG-UNDANG TENTANG

2y ago
44 Views
3 Downloads
357.65 KB
29 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Camden Erdman
Transcription

LEMBAGA – KEUANGAN MIKRO2013UU NO. 1, LN 2013/No. 12, TLN NO. 5394UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKROABSTRAK: -Perlu untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanankeuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah,kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secaralebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Lembaga Keuangan Mikro.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2),dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Lembaga keuangan mikro, yang terdiriatas;1. Ketentuan Umum;2. Asas dan Tujuan;3. Pendirian, Kepemilikan, dan Perizinan;4. Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha;5. Penjaminan Simpanan;6. Informasi;7. Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran;8. Perlindungan Pengguna Jasa LKM;9. Transformasi LKM;10. Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan;11. Sanksi Administratif;12. Ketentuan Pidana;13. Ketentuan Peralihan; dan14. Ketentuan Penutup.CATATAN: -Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejakdiundangkan tanggal 8 Januari 2013.Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN2013UU NO. 2, LN 2013/No. 17, TLN NO. 5395UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSIKALIMANTAN TIMURABSTRAK: -Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi KalimantanTimur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatanpotensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 danPasal 21; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 47Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Mahakam Uludi Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.CATATAN: --Ketentuan Umum;Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;Urusan Pemerintahan Daerah;Pemerintahan Daerah;Personel, Aset, dan Dokumen;Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;Pembinaan;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Mahakam Ulu harusdisesuaikan dengan Undang-Undang ini.Sebelum Bupati Mahakam Ulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mahakam Ulu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati MahakamUlu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten MahakamUlu.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN2013UU NO. 3, LN 2013/No. 18, TLN NO. 5396UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSATENGGARA TIMURABSTRAK: -Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa TenggaraTimur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatanpotensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 danPasal 21; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 69Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Malaka diProvinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.CATATAN: ---Ketentuan Umum;Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;Urusan Pemerintahan Daerah;Pemerintahan Daerah;Personel, Aset, dan Dokumen;Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;Pembinaan;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Malaka harusdisesuaikan dengan Undang-Undang ini.Sebelum Bupati Malaka bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMalaka menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Malaka menetapkanperaturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturandaerah dan Peraturan Bupati Belu sepanjang tidak bertentangan denganUndang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Malaka.Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN2013UU NO. 4, LN 2013/No. 19, TLN NO. 5397UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSISULAWESI BARATABSTRAK: -Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendorongpeningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untukpenyelenggaraan otonomi daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 danPasal 21; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten MamujuTengah di Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.CATATAN: --Ketentuan Umum;Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;Urusan Pemerintahan Daerah;Pemerintahan Daerah;Personel, Aset, dan Dokumen;Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;Pembinaan;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Mamuju Tengah harusdisesuaikan dengan Undang-Undang ini.Sebelum Bupati Mamuju Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mamuju Tengah menetapkan peraturan daerah, dan Bupati MamujuTengah menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Mamuju sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten MamujuTengah.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN2013UU NO. 5, LN 2013/No. 20, TLN NO. 5398UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSISULAWESI TENGAHABSTRAK: -Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dimaksudkan untuk mendorongpeningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untukpenyelenggaraan otonomi daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 danPasal 21; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 51Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Banggai Laut diProvinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.CATATAN: --Ketentuan Umum;Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;Urusan Pemerintahan Daerah;Pemerintahan Daerah;Personel, Aset, dan Dokumen;Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;Pembinaan;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Banggai Laut harusdisesuaikan dengan Undang-Undang ini.Sebelum Bupati Banggai Laut bersama Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Banggai Laut menetapkan peraturan daerah, dan Bupati BanggaiLaut menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan sepanjangtidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di KabupatenBanggai Laut.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN2013UU NO. 6, LN 2013/No. 21, TLN NO. 5399UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSIMALUKU UTARAABSTRAK: -Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu dimaksudkan untuk mendorongpeningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untukpenyelenggaraan otonomi daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 danPasal 21; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabudi Provinsi Maluku Utara, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.CATATAN: --Ketentuan Umum;Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;Urusan Pemerintahan Daerah;Pemerintahan Daerah;Personel, Aset, dan Dokumen;Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;Pembinaan;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pulau Taliabu harusdisesuaikan dengan Undang-Undang ini.Sebelum Bupati Pulau Taliabu bersama Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pulau Taliabu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati PulauTaliabu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Sula sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten PulauTaliabu.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN2013UU NO. 7, LN 2013/No. 22, TLN NO. 5400UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DIPROVINSI SUMATERA SELATANABSTRAK: -Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimaksudkan untukmendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untukpenyelenggaraan otonomi daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di ProvinsiSumatera Selatan.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 danPasal 21; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diProvinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.CATATAN: --Ketentuan Umum;Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;Urusan Pemerintahan Daerah;Pemerintahan Daerah;Personel, Aset, dan Dokumen;Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;Pembinaan;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.Sebelum Bupati Penukal Abab Lematang Ilir bersama Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan daerah,dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan bupati sebagaipelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan BupatiSeksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

Muara Enim sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetapberlaku di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN2013UU NO. 8, LN 2013/No. 23, TLN NO. 5401UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSISULAWESI TENGGARAABSTRAK: -Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur dimaksudkan untuk mendorongpeningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untukpenyelenggaraan otonomi daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 danPasal 21; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Kabupaten Kolaka Timur di ProvinsiSulawesi Tenggara, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.CATATAN: --Ketentuan Umum;Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;Urusan Pemerintahan Daerah;Pemerintahan Daerah;Personel, Aset, dan Dokumen;Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;Pembinaan;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Kolaka Timur harusdisesuaikan dengan Undang-Undang ini.Sebelum Bupati Kolaka Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kolaka Timur menetapkan peraturan daerah, dan Bupati KolakaTimur menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kolaka sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten KolakaTimur.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

TERORISME – PENCEGAHAN – PEMBERANTASAN2013UU NO. 9, LN 2013/No. 50, TLN NO. 5406UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAPENDANAAN TERORISMEABSTRAK: -Salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasukancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksiterorisme. unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiapaksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harusdiikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaanterorisme. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganpendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif sehingga perlumembentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pendanaan Terorisme.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 28J;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pendanaan terorisme, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.CATATAN: -Ketentuan Umum;Ruang Lingkup;Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana PendanaanTerorisme;Pencegahan;Pemblokiran;Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang Dikeluarkan olehPemerintah;Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPendanaan Terorisme;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 13 Maret 2013.Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf aPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yangSeksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KONVENSI – PENGESAHAN – PERDAGANGAN INTERNASIONAL – BAHAN KIMIA DANPESTISIDA2013UU NO. 10, LN 2013/No. 72, TLN NO. 5411UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIORINFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDESIN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUANATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTUDALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)ABSTRAKCATATAN: -Dalam rangka melaksanakan tujuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Rotterdam tentangProsedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia danPestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional untuk untukmeningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama Para Pihak dalamperdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untukmelindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta menunjangpenggunaannya yang berwawasan lingkungan.Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Konvensi Rotterdamtentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia danPestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional denganUndang-Undang.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20;Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pengesahan Konvensi Rotterdamtentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia danPestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional yang salinannaskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasaIndonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Undang-Undang ini.: -Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Mei 2013.Penjelasan 6 hlm.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KONVENSI – PENGESAHAN – KEANEKARAGAMAN HAYATI2013UU NO. 11, LN 2013/No. 73, TLN NO. 5412UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETICRESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIRUTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYATENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADILDAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMANHAYATI)ABSTRAKCATATAN: -Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalyang berkaitan dengan sumber daya genetik yang melimpah dan bernilaiekonomis. akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalyang berkaitan dengan sumber daya genetik harus diberikan berdasarkanpersetujuan. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalyang berkaitan dengan sumber daya genetik harus memberikan keuntunganyang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya. Pemerintah Indonesiapada tanggal 11 Mei 2011 telah menandatangani Protokol Nagoya tentang Aksespada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil danSeimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi KeanekaragamanHayati yang mengatur tentang prosedur akses dan pembagian keuntungan yangadil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuantradisional.Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Protokol Nagoyatentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yangAdil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas KonvensiKeanekaragaman Hayati dengan Undang-Undang.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20;Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pengesahan Protokol Nagoya tentangAkses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil danSeimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi KeanekaragamanHayati yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannyadalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.: -Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Mei 2013.Penjelasan 9 hlm.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN2013UU NO. 12, LN 2013/No. 83, TLN NO. 5414UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSISULAWESI TENGAHABSTRAK: -Pembentukan Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk mendorongpeningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untukpenyelenggaraan otonomi daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-UndangNomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999; Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-UndangNomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Morowali Utaradi Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.CATATAN: ---Ketentuan Umum;Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;Urusan Pemerintahan Daerah;Pemerintahan Daerah;Personel, Aset, dan Dokumen;Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;Pembinaan;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013.Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Morowali Utara harusdisesuaikan dengan Undang-Undang ini.Sebelum Bupati Morowali Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMorowali Utara menetapkan peraturan daerah dan Bupati Morowali Utara menetapkanperaturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah danPeraturan Bupati Morowali sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang initetap berlaku di Kabupaten Morowali Utara.Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN2013UU NO. 13, LN 2013/No. 84, TLN NO. 5415UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSISULAWESI TENGGARAABSTRAK: -Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk mendorongpeningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untukpenyelenggaraan otonomi daerah.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi SulawesiTenggara.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-UndangNomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-UndangNomor 8 Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten KonaweKepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas;1.2.3.4.5.6.7.8.9.CATATAN: ---Ketentuan Umum;Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;Urusan Pemerintahan Daerah;Pemerintahan Daerah;Personel, Aset, dan Dokumen;Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;Pembinaan;Ketentuan Peralihan; danKetentuan Penutup.Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013.Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Konawe Kepulauan harusdisesuaikan dengan Undang-Undang ini.Sebelum Bupati Konawe Kepulauan bersama Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Konawe Kepulauan menetapkan peraturan daerah, dan Bupati KonaweKepulauan menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Konawe sepanjang tidak bertentangandengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.Penjelasan 11 hlm, lampiran 1 hlm.Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN – PERUBAHAN2013UU NO. 14, LN 2013/No. 85, TLN NO. 5416UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARATABSTRAKCATATAN: -Dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-UndangNomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di ProvinsiPapua Barat.Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undangtentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.-Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, danPasal 22D; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012.-Undang-Undang ini mengatur tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi PapuaBarat, yaitu:1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 5;2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya diubah, dan ditambahkan 5(lima) huruf, yaitu huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k;3. Ketentuan Pasal 4 diubah;4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasan ayat (2) diubah;5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A;6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 14A;7. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 19A; dan8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 20A.: -Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013.Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorongmasih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah KabupatenManokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di DistrikAmberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belumditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintahan Kabupaten Tambrauw dan tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini.Penjelasan 15 hlm, lampiran 1 hlm.-Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

APBN2013UU NO. 15, LN 2013/No. 108, TLN NO. 5426UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013ABSTRAK: -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dankemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkanperekonomian nasional. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2013, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasarekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yangberdampak cukup signifikan terhadap besaran APBN Tahun Anggaran 2013sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013.Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013, segeradilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanjanegara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaananggaran. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2013 dilakukan Dewan Perwakila

Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 aya

Related Documents:

Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2012. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008, Wajib Belajar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 24 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2007, Standar Sarana dan Prasarana

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 8 TAHUN 1981 (8/1981)

standar laporan keuangan 4.20 Membuat laporan keuangan 3.20.1 Menjelaskan standard laporan keuangan 3.20.2 Menganalisis standard laporan keuangan usaha produk barang/ jasa 4.20.1 Menyusun laporan keuangan Penyususnan laporan keuangan - Mengamati untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyusunan laporan keuangan usaha

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk kegiatan LKD (Latihan Keuangan Daerah), KKD (Kursus Keuangan Daerah) dan KKDK (Kursus Penatausahaan/Akutansi Keuangan Daerah) yang bekerja sama

Modul dan bahan ajar pendukung ini terdiri dari enam seri yang terdiri atas: 1).Mengelola keuangan UPT Sekolah, 2). Mengelola keuangan UPT Puskesmas, 3). Pengantar mengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 4). Mengelola keuangan BLUD, 5). Mengelola keuangan kecamatan, 6).

(2013) 17 JUUM 1 - 11 Keterangan Melalui Kitābah: Menurut Fiqh dan Undang-Undang Semasa di Malaysia (Evidence Through Kitābah: According to Fiqh and Current Malaysian Laws) WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL HJ ZULFAKAR RAMLEE ABSTRAK Kitābah atau dokumen sebagai kaedah pembuktian amat banyak diperbincangkan dalam undang-undang sivil dan diamalkan secara yang meluas di Mahkamah-Mahkamah Sivil.

Dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Accounting The Accounting programme is written by Niall Lothian, formerly Professor at Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, and John Small, Professor Emeritus at Heriot-Watt University. Both have previously occupied chairs in the University’s Department of Accountancy and Finance.