Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang .

3y ago
81 Views
4 Downloads
292.63 KB
142 Pages
Last View : Today
Last Download : 5m ago
Upload by : Mara Blakely
Transcription

Undang Undang No. 8 Tahun 1981Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara PidanaOlehNomorTanggalSumber::::PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA8 TAHUN 1981 (8/1981)31 DESEMBER 1981 (JAKARTA)LN 1981/76; TLN NO. 3209DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a.bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggihak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan danwajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya;b.bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktubdalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MajelisPermusyawaratan .Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978)perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaanhukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi sertaunifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dariWawasan Nusantara;c.bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidanghukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dankewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap parapalaksana penegak hukum sesuai dengan fungai dan wewenangmasing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindunganterhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastianhukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945;d.bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het HerzieneInlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkandengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LembaranNegara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur

dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenaihukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengancita-cita hukum nasional;e.bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentanghukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilandalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung denganmengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam prosespidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapatditegakkan.Mengingat:1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945;2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorIV/MPR/1978;3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuanPokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Dengan mencabut :1.2.Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraNomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya;Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain;dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan angka 2,sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana.Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.BAB I

KETENTUAN UMUMPasal 1Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :1.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabatpegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus olehundang-undang untuk melakukan penyidikan.2.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukantersangkanya.3.Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara RepublikIndonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukantugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.4.Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberiwewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.5.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidanaguna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurutcara yang diatur dalam undang-undang ini.6.a.b.7.8.9.Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum sertamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang olehundang-undang ini untuk melakukan penuntutan danmelaksanakan penetapan hakim.Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkanperkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam undang-undang ini denganpermintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidangpengadilan.Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang olehundang-undang untuk mengadili.Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas,jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undang-undang ini.

10.Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksadan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,tentang:a.sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain ataskuasa tersangka;b.sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dankeadilan;c.permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranyatidak diajukan ke pengadilan.11.Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalamsidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebasatau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut carayang diatur dalam undang-undang ini.12.Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidakmenerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau bandingatau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonanpeninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalamundang-undang ini.13.Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yangditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuanhukum.14.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya ataukeadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagaipelaku tindak pidana.15.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dandiadili di sidang pengadilan.16.Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alihdan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atautidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentinganpembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.17.Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasukirumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukantindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapandalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakanpemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda18.

yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untukdisita.19.Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedangmelakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saattindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan olehkhalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabilasesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telahdipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkanbahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantumelakukan tindak pidana itu.20.Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangansementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapatcukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atauperadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.21.Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempattertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim denganpenetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalamundang-undang ini.22.Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atastuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap,ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkanundang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atauhukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.23.Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknyadalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yangdiberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karenaditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yangberdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenaiorangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diaturdalam undang- undang ini.24.Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karenahak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yangberwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinyaperistiwa pidana.Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yangberkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindakmenurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduanyang merugikannya.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan gunakepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu25.26.

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alamisendiri.27.Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidanayang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidanayang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri denganmenyebut alasan dari pengetahuannya itu.28.Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yangmemiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuatterang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.29.Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anaktentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkarapidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut carayang diatur dalam undang-undang ini.30.Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampaiderajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yangterlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undangundang ini.31.Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktutiga puluh hari.32.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.BAB IIRUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGPasal 2Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalamlingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.BAB IIIDASAR PERADILANPasal 3

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.BAB IVPENYIDIK DAN PENUNTUT UMUMBagian KesatuPenyelidik dan PenyidikPasal 4Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.Pasal 5(1)Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :a.karena kewajibannya mempunyai wewenang :1.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentangadanya tindak pidana;2.mencari keterangan dan barang bukti;3.menyuruh berhenti seorang yang dicurigai danmenanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;4.mengadakan tindakan lain menurut hukum yangbertanggung-jawab.b.(2)atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:1.penangkapan, larangan meninggalkan tempat,penggeledahan dan penahanan;2.pemeriksaan dan penyitaan surat;3.mengambil sidik jari dan memotret seorang;4.membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaantindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf bkepada penyidik.Pasal 6(1)Penyidik adalah :a.pejabat polisi negara Republik Indonesia;b.pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenangkhusus oleh undang-undang.

(2)Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.Pasal 7(1)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karenakewajibannya mempunyai wewenang :a.menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanyatindak pidana;b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka ;d.melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan danpenyitaan;e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;f.mengambil sidik jari dan memotret seorang;g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara;i.mengadakan penghentian penyidikan;i.mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggungjawab.(2)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf bmempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadidasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnyaberada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalamPasal 6 ayat (1) huruf a.(3)Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.Pasal 8(1)Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangiketentuan lain dalam undang-undang ini.(2)Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.(3)Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dilakukan:a.pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkasperkara;

b.dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidikmenyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktikepada penuntut umum.Pasal 9Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurufa mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.Bagian KeduaPenyidik PembantuPasal 10(1)Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara RepublikIndonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara RepublikIndonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.(2)Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diaturdengan peraturan pemerintah.Pasal 11Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan denganpelimpahan wewenang dari penyidik.Pasal 12Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkarakepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yangdapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.Bagian KetigaPenuntut UmumPasal 13Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang iniuntuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14Penuntut umum mempunyai wewenang :a.menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidikatau penyidik pembantu;b.mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikandengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikandari penyidik;c.memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan ataupenahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelahperkaranya dilimpahkan oleh penyidik;d.membuat surat dakwaan;e.melimpahkan perkara ke pengadilan;f.menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuanhari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baikkepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidangyang telah ditentukan;g.melakukan penuntutan;h.menutup perkara demi kepentingan hukum;i.mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabsebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;j.melaksanakan penetapan hakim.Pasal 15Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerahhukumnya menurut ketentuan undang-undang.BAB VPENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKANRUMAH,PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURATBagian Kesatu PenangkapanPasal 16(1)Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidikberwenang melakukan penangkapan.(2)Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantuberwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.Pasal 18(1)Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisiannegara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas sertamemberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yangmencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasanpenangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yangdipersangkakan serta tempat ia diperiksa.(2)Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa suratperintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segeramenyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepadapenyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.(3)Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelahpenangkapan dilakukan.Pasal 19(1)Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukanuntuk paling lama satu hari.(2)Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapankecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turuttidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.Bagian Kedua PenahananPasal 20(1)untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atasperintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenangmelakukan penahanan.(2)Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenangmelakukan penahanan atau penahanan lanjutan.Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan denganpenetapannya berwenang melakukan penahanan.(3)

(1)Pasal 21Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadapseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindakpidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaanyang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwaakan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti danatau mengulangi tindak pidana.(2)Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik ataupenuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa denganmemberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yangmencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkanalasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yangdipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.(3)Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan ataupenetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harusdiberikan kepada keluarganya.(4)Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atauterdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupunpemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahunatau lebih;b.tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3),Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KitabUndang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea danCukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang TindakPidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955,Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7),Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (LembaranNegara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3086).(1)Pasal 22Jenis penahanan dapat berupa :a.penahanan rumah tahanan negara;b.penahanan rumah;c.penahanan kota.

(2)Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumahkediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasanterhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapatmenimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupemeriksaan di sidang pengadilan.(3)Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempatkediaman te

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 8 TAHUN 1981 (8/1981)

Related Documents:

Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2012. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008, Wajib Belajar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 24 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2007, Standar Sarana dan Prasarana

Dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 10 Pedoman penulisan Hukum oleh Wartawan Internet Adami Chazawi, Tindak Pidana Pers dalam UU Pers

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan strategis kepada

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Ta

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2014 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 I. PENDAHULUAN Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Bupati Tana Tidung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, .

The themes of pilgrimage and welcome are central to The Canterbury Journey. A lasting part of its legacy will be the new free-to-enter Welcome Centre with dedicated community and exhibition spaces and viewing gallery. The journey to our new centre is underway, to open in 2019. A New Welcome In 2017, the face of the Cathedral has changed .