PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA

3y ago
103 Views
6 Downloads
584.90 KB
13 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Warren Adams
Transcription

Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 111-123ISSN 2302-5719Vol II, Nomor 1PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIASURAJIYO1Dosen Tetap pada Universitas Indraprasta PGRI, JakartaSurel: drssurajiyo@yahoo.co.idDiterima: 5 Januari 2014Disetujui: 28 Maret 2014ABSTRACTEssentially, Pancasila is the source of all moral and legal norms in Indonesia which are then applied nationally. Pancasila as political ethics is closely associated with the ethics of forms, objects, and political issuesof material objects that covers the legitimacy of the state, law, power, and critical assessment for the saidlegitimacy. Based on MPR RI Decree Number: VI/MPR/2001, about national ethics, political ethics in thelife of the nation, a concept that derived its legitimacy from religious values, especially values which areby nature universal, as well as cultural values originated from Indonesia, all those values are reflected inPancasila as the basic reference in thinking, behaving, and acting in the spirit of nationalism. Pancasila aspolitical ethics can be used as a tool to examine political behavior of a country, especially as a critical methodto decide the truth or falsity of government’s actions and policies, by examining the implied correspondencebetween objective values with inter-subjective value. The results are then examined more thoroughly toweigh the synergy between government’s policies and actions with each principle of Pancasila. In political realm, a country should be based on democratic values which is then developed and actualized on itspolicies. In Indonesian context, these policies should be based on morality, divinity, humanity, and unitywhich bind the nation within the framework of Pancasila. This paper aims to expand the discussion on howPancasila is applied as Indonesia’s most original and trustworthy political ethics.Keywords: Nilai-nilai Pancasila, Etika, Moral, Etika Politik, Etika Kehidupan Berbangsa.PendahuluanPancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya merupakan sumber dari segalanorma, baik norma hukum, norma moral,maupun norma kenegaraan lainnya. Nor-1ma hukum adalah suatu sistem peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah makaPancasila berkedudukan sebagai sumberdari segala sumber hukum di negara Indonesia. Norma moral berkaitan denganDosen tetap pada Universitas Indraprasta PGRI, dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala. Pengampu Mata KuliahPendidikan Kewarganegaraan (Civics) di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. Alumnus Fakultas FilsafatUGM Yogyakarta (S1) dan Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta.008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 1114/24/2014 10:39:49 AM

112PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIAtingkah laku manusia sebagai manusia untuk mengukur baik atau buruknya sebagaimanusia. Dalam kapasitas inilah nilai-nilaiPancasila telah dijabarkan dalam normanorma moralitas atau norma-norma etikasehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa danbernegara.Jadi, sila-sila Pancasila pada hakikatnyabukanlah merupakan pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis melainkan sistem etika yang menjadi sumbernorma moral maupun norma hukum, yangharus dijabarkan lebih lanjut ke dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.Berdasarkan pandangan, keyakinandan kesepakatan bersama para bapakpendiri bangsa bahwa Pancasila merupa kan dasar negara (Philosophische grondslag)maka konsekuensinya Pancasila merupakan sumber norma hukum, norma moral,dan norma kenegaraan lainnya. Dalamkonteks Pancasila sebagai sumber normamoral inilah p ermasalahan muncul yakni sejauh mana Pancasila merupakan etika politik di Indonesia? Untuk menjawabpertanyaan besar ini, permasalahan yangterkait dengan etika politik yakni tentangpengertian etika, nilai, moral, dan normaakan dibahas lebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan pengertianetika politik, Pancasila sebagai nilai dasarfundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika, dan tulisan akan diakhiridengan pelaksanaan etika politik Pancasila.Pengertian Etika, Nilai, Moral, dan Norma1. EtikaEtika secara etimologi berasal dari kata Yunani ethos yang berarti watak kesusilaanatau adat. Secara terminologi etika adalahcabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 112VOL II, 2014hubungannya dengan baik-buruk. Yangdapat dinilai baik atau buruk adalah sikapmanusia yang menyangkut perbuatan,tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-katadan sebagainya. Sedangkan motif, watak,suara hati sulit untuk dinilai. Perbuatanatau tingkah laku yang dikerjakan dengankesadaran sajalah yang dapat dinilai, sedangkan yang dikerjakan dengan tak sadartidak dapat dinilai baik atau buruk.Menurut Sunoto (1982: 5), etika dapatdibagi menjadi etika deskriptif dan etikanormatif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apaadanya, tidak memberikan penilaian, tidakmengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Contohnya sejarah etika. Sedangkanetika normatif sudah memberikan penilai an yang baik dan yang buruk, yang harusdikerjakan dan yang tidak. Etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum danetika khusus. Etika umum membicarakanprinsip-prinsip umum, seperti pengertian dan pemahaman tentang nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan se bagainya. Etika khusus adalah pelaksanaanprinsip-prinsip umum di atas, seperti etikapergaulan, etika dalam pekerjaan, dan se bagainya.Pembagian etika yang lain adalah etikaindividual dan etika sosial. Etika individualmembicarakan perbuatan atau tingkahlaku manusia sebagai individu. Misalnyatujuan hidup manusia. Etika sosial membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan oranglain. Misalnya; baik/buruk dalam kehidup an keluarga, masyarakat, negara. (Sunoto,1982: 5-6)Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidakmem berikan ajaran melainkan memeriksake biasaan-kebiasaan, nilai-nilai, normanor ma dan pandangan-pandangan moralsecara kritis. Etika menuntut pertanggung-4/24/2014 10:39:49 AM

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIAjawaban yakni karena banyak sekali ajaran moral dan pandangan moral sepertidalam kitab-kitab suci, petuah, wejangandari para kyai, pendeta, orang tua dansebagainya, dan manusia harus memilihdengan kritis dan meng ikuti ajaran moraltertentu sehingga bisa dipertanggungjawabkan atas pilihannya. Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral tidakdapat dipertanggungjawab an. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahanmoral. Misalnya seorang ibu yang mengandung dan difonis oleh dokter untuk memilih dua pilihan apakah bertahan tetap mengandung sampai melahirkan dengan resikojiwa ibu terancam karena kandungannyalemah atau menggugurkan dengan resikotidak punya anak. Masalah-masalah seperti itu perlu tinjauan kritis untuk mengambil keputusan. Sedangkan kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia.Bidang moral adalah bidang kehidupanmanusia bila dilihat dari segi kebaikannya.Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dantindakan manusia sebagai manusia danbukan sebagai pelaku peran tertentu danterbatas. Misalnya kalau seorang wartawanternyata tidak bisa membuat berita dan ketika mencari warta juga tidak bisa maka sebagai peran wartawan salah, tetapi sebagaimanusia bisa juga seorang itu baik karenaselalu berbuat jujur, adil, disiplin dan sebagainya (Magnis-Suseno, 1987: 18).Objek etika menurut Franz MagnisSuseno (dalam Zubair, 1987: 18) adalahpernyataan moral. Apabila diperiksa segala macam moral, pada dasarnya hanyaada dua macam, yaitu: pernyataan tentangtindakan manusia dan pernyataan tentangmanusia sendiri atau tentang unsur-unsurkepribadian manusia seperti motif-motif,maksud, dan watak. Ada himpunan pernyataan ketiga yang tidak bersifat mo ral,tetapi penting dalam rangka pernyataantentang tindakan.008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 113SURAJIYO 113Berdasarkan pendapat Franz MagnisSuseno tersebut Zubair (1987: 18) membuatskema sebagai berikut ernyataantentang tindakanmanusia,Pernyataantentang manusiasendiriPernyataan bukanmoral.Berdasarkan skema tersebut, Zubair(1987: 19) merincinya sebagai berikut :1. Dalam beberapa pernyataan kita me ngatakan bahwa suatu tindakan tertentu sesuai atau tidak sesuai dengannorma-norma moral dan oleh karenaitu adalah betul, salah, dan atau wajib.Contoh: “Engkau seharusnya mengembalikan uang itu”. “Mencuri itu salah”,“Perintah jahat tidak boleh ditaati” Ketiganya disebut sebagai pernyataan kewajiban.2. Orang, kelompok orang dan unsur-unsur kepribadian (motif, watak, maksud,dan sebagainya) kita nilai sebagai baik,buruk, jahat, mengagumkan, suci, memalukan, bertanggung jawab, pantasditegur, disebut sebagai pernyataan penilaian moral.3. Himpunan pernyataan ketiga yang harus diperhatikan adalah penilaian bukan moral. Contoh: Mangga itu enak,Anak itu sehat. Mobil itu baik, Kertasini jelek, dan sebagainya.Perbedaan penting mengenai beberapapernyataan di atas :1. Pernyataan kewajiban tidak mengenaltingkatan. Wajib atau tidak wajib, betulatau salah Tidak ada tengahnya.4/24/2014 10:39:49 AM

114PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIAVOL II, 20142. Penilaian moral dan bukan moral me ngenal tingkatan. Rasa dari sebuahmangga dapat agak enak atau enaksekali. Watak bersifat amat jahat atauagak jahat; dan lain sebagainya.ri-hari ada sedikit perbedaan. Moral danmoralitas dipakai untuk perbuatan yangsedang dinilai. Sedangkan etika dipakaiuntuk pengkajian sistem nilai yang ada.Magnis-Suseno (1987: 14) membedakanantara ajaran moral dengan etika. Ajaran2. Nilaimoral adalah ajaran-ajaran, wejangan-weDi dalam Dictionary of Sociology and Related jangan, khotbah-khotbah, peraturan-peraScience (dalam Kaelan, 2004: 87) dikemuka- turan lisan atau tertulis tentang bagaimanakan bahwa nilai adalah kemampuan untuk manusia seharusnya hidup dan bertindakdapat dipercayai yang ada pada suatu ben- agar ia menjadi manusia yang baik. Sumberda sehingga ia dapat memuaskan manusia. langsung bagi ajaran moral adalah pelbagaiSifat dari suatu benda yang menyebabkan orang dalam kedudukan yang berwenang,menarik minat seseorang atau kelompok. seperti orang tua dan guru, para pemukaJadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat masyarakat dan agama, juga tulisan paraatau kualitas yang melekat pada suatu ob- bijak. Etika bukan sumber tambahan bagijek, dan bukan objek itu sendiri. Jika sebuah ajaran moral tetapi filsafat atau pemikiranobjek mengandung nilai maka artinya ada kritis dan mendasar tentang ajaran dansifat atau kualitas yang melekat pada objek pandangan moral. Etika adalah sebuahitu.ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi etikaDi dalam nilai itu sendiri terkandung dan ajaran moral tidak berada di tingkatcita-cita, harapan-harapan, dambaan-dam- yang sama. Hal yang mengajarkan bagaibaan dan keharusan. Jika kita berbicara ten- mana kita seharusnya menjalani hidup butang nilai, maka sebenarnya kita berbicara kanlah etika melainkan ajaran moral. Etikatentang hal yang ideal, tentang hal yang mau mengerti ajaran moral tertentu, ataumerupakan cita-cita, harapan dambaan bagaimana kita dapat mengambil sikapdan keharusan. Berbicara tentang nilai be- yang bertanggung jawab dalam menghararti berbicara tentang das Sollen, bukan das dapi pelbagai ajaran moral.Sein, kita masuk ke dunia ideal dan bukandunia riil. Meskipun demikian, di antara 4. Normakeduanya, antara das Sollen dan das Sein, Pada mulanya norma berarti alat tukangantara dunia ideal dan dunia riil mereka batu atau tukang kayu yang berupa segitisaling berhubungan atau saling berkait ga. Dalam perkembangannya norma berarsecara erat. Artinya das Sollen seharusnya ti ukuran, garis pengarah, atau aturan, danmenjelma menjadi das Sein, yang ideal ha- kaidah bagi pertimbangan serta penilaian.rus menjadi real, dan hal yang bermakna Nilai yang menjadi milik bersama di dalamnormatif harus direalisasikan dalam per- satu masyarakat dan telah tertanam de buatan sehari-hari yang merupakan fakta. ngan emosi yang mendalam akan menjadinorma yang disepakati bersama.(Kaelan, 2004; 87-88)Segala hal yang kita beri nilai baik,3. Moralcantik atau berguna akan kita usahakanMoral berasal dari kata latin “mos” ja- supaya diwujudkan kembali di dalam permaknya “mores” yang berarti adat atau cara buatan kita. Sebagai hasil usaha itu makahidup. Etika dan moral mengandung mak- timbul ukuran perbuatan atau norma tinna yang sama, tetapi dalam penilaian seha- dakan. Norma yang diterima oleh anggota008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 1144/24/2014 10:39:49 AM

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIASURAJIYO 115gar norma hukum pasti dikenai sanksi.masyarakat selalu mengandung sanksi danTetapi norma hukum tidak sama de pahala.- Tidak dilakukan sesuai norma – hu ngan norma moral.kum an; celaan dan lain sebagainya.3. Norma Moral- Dilakukan sesuai dengan norma – puNorma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur ke jian; balas jasa dan sebagainya.baikan seseorang. Maka dengan nor maJadi skemanya sebagai berikut :moral, kita benar-benar dinilai. Itulahsebabnya penilaian moral selalu berNilaiPenilaianbobot. Manusia tidak dilihat dari salahsatu segi melainkan sebagai manusia.Apakah seseorang merupakan wargaNormanegara yang selalu taat, atau seorangmunafik. Apakah kita ini baik atau buAda banyak macam norma. Ada norruk, maka hal itulah yang menjadi perma-norma khusus, yaitu norma yangmasalahan moral.hanya berlaku dalam bidang dan situasiyang khusus, misalnya bola tidak bolehKetiga macam norma kelakuan itu, mana disentuh oleh tangan, hanya berlaku kalaukah yang mengalah apabila ada tabrak andan sewaktu kita main sepak bola dan kitadi antara keduanya? Norma sopan santunbukan kiper. Disamping norma khusus adamengalah baik terhadap norma-normajuga norma umum. Norma umum menuruthukum maupun norma-norma moral. BaMagnis-Suseno (1987: 19) ada tiga macam,gaimana kalau norma hukum bertabrakanyaitu :dengan norma moral? Misalnya, seorang1. Norma Sopan Santunayah yang sama sekali tidak mempunyaiNorma ini menyangkut sikap lahiriahuang lagi, di satu pihak ia berwajib (moral)manusia. Meskipun sikap lahiriah dapatuntuk memberi makan anak serta istri, dimengungkapkan sikap hati dan karenalain pihak satu-satunya jalan yaitu denganitu mempunyai kualitas moral, namunmengambil uang orang lain secara diamsikap lahiriah sendiri tidak mempunyaidiam. Thomas Aquinas berpendapat bahkualitas moral. Orang yang melanggarwa suatu hukum yang bertentangan dennorma kesopanan karena tidak mengegan hukum moral (hukum kodrat) akantahui tatakrama di daerah itu, atau dikehilangan kekuatannya. Norma-normatuntut oleh situasi, maka ia tidak dapatmoral muncul sebagai kekuatan yang amatdianggap melanggar norma moral.besar dalam hidup manusia, karena ber2. Norma Hukumdasarkan norma morallah manusia benarNorma hukum adalah norma yang dibenar dinilai.tuntut dengan tegas oleh masyarakatkarena dianggap perlu demi keselama5 . Hubungan etika, nilai, moral, dan nor tan dan kesejahteraan umum. Normamahukum adalah norma yang tidak bolehAgar nilai menjadi lebih berguna dalamdilanggar. Hukum tidak dipakai untukmenuntun sikap dan tingkah laku manumengukur baik buruknya seseorang sesia, maka ia perlu lebih dikonkretkan lagibagai manusia, melainkan untuk menserta diformulasikan menjadi lebih objekjamin tertib umum. Jadi yang melangtif se hingga memudahkan manusia un-008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 1154/24/2014 10:39:49 AM

116PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIAtuk menjabarkannya dalam tingkah laku.Wujud yang lebih konkret dari nilai adalah norma. Terdapat berbagai macam norma. Dari berbagai macam norma tersebutnorma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan olehkekuatan eksternal seperti penguasa ataupenegak hukum.Selanjutnya nilai dan norma senantiasaberkaitan dengan moral dan etika. Istilahmoral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadianseseorang amat ditentukan oleh moralitasyang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itutercermin dari sikap dan tingkah lakunya.Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntunsikap dan tingkah laku manusia (Kaelan,2004: 92-93).Pengertian Etika PolitikDalam hubungan dengan etika politikpengertian politik harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuksuatu persekutuan hidup yang disebutmasyarakat negara. Hukum dan kekuasaannegara merupakan aspek yang berkaitanlangsung dengan etika politik. Hukumsebagai penataan masyarakat secara normatif, serta kekuasaan negara sebagailembaga penata masyarakat yang efektifpada hakikatnya sesuai dengan struktursifat kodrat manusia sebagai individu danmakhluk sosial.Setiap ilmu terkandung dua macam objek yakni objek forma dan objek material.Objek forma adalah sudut pandang subyekmenelaah objek materialnya. Objek material adalah sasaran penyelidikan dari disiplin ilmu. Etika politik berkaitan de nganobyek forma etika, dan obyek material politik. Jadi etika politik mempelajari politik008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 116VOL II, 2014dari sudut pandang etika, yang dalam politik mencakup masalah legitimai negara,hukum, kekuasaan serta penilaian kritisterhadap legitimasi-legitimasi tersebut.Secara substansial pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjeksebagai pelaku etika yaitu manusia. Olehkarena itu etika politik berkait erat denganbidang pembahasan moral. Hal ini berda sarkan kenyataan bahwa pengertian ‘moral’ senantiasa menunjuk kepada manusiasebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajib an-kewajiban lainnya. Kewajiban moraladalah kewajiban yang dilakukan manusiasebagai manusia atas kesadarannya, sedangkan kalau melakukan kewajiban atasdasar karena perintah di luar diri maka kewajiban itu bukan kewajiban moral. Misalnya jika seorang pelatih memberikan perintah kepada anak buahnya “besuk andawajib latihan”. Kemudian anak buah itubesuk hadir latihan, namun karena anakbuah itu menjalankan kewajiban atas dasarperintah di luar diri maka tidak termasukkewajiban moral. Tetapi kalau ada orangdengan merasa wajib mengembalikanuang yang bukan haknya dan kewajibanini dilkakukan atas dasar dari hati nuranimaka inilah kewajiban moral. Oleh karenaitu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat danmartabat manusia sebagai manusia (Magnis-Suseno, 1987: 14-15).Etika politik tidak langsung mencampuri urusan politik praktis. Tugas etika politik ialah membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankansecara objektif. Etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangannormatif bagi mereka yang memang maumenilai kualitas tatanan dan kehidupanpolitik dengan tolok ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moralsebagai keputusan politik. Suatu keputus-4/24/2014 10:39:49 AM

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIAan bersifat politis apabila diambil denganmemperhatikan kepentingan masyarakatsecara keseluruhan.Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatunegara adalah adanya cita-cita rule of law,partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut pahamkemanusiaan dan struktur sosial budayamasyarakat masing-masing serta keadilansosial (Syarbaini, 2003: 29).Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamentalbagi Bangsa dan Negara Republik IndonesiaDalam Dictionary of Sociology and RelatedScience (dalam Kaelan, 2004: 87), nilai secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan yang dipercayai ada pada suatubenda untuk memuaskan manusia. Sifatdari suatu benda itu yang menarik minatseseorang atau kelompok. Jadi nilai padahakekatnya adalah sifat atau k

etika politik, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Re-publik Indonesia, nilai-nilai Pancasila seba-gai sumber etika, dan tulisan akan diakhiri dengan pelaksanaan etika politik Pancasila. Pengertian Etika, Nilai, Moral, dan N. orma 1. Etika. Etika secara etimologi berasal dari kata Yu-nani . ethos. yang berarti watak .

Related Documents:

Etika Bisnis Etika Etika Umum Etika Khusus Etika Individual Etika Sosial Etika Lingkungan Hidup Etika terhadap sesama Etika Keluarga Etika Politik Etika Profesi . Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius 2. Muslich. 1998. Etika Bisnis, Pendeka

POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM A. Politik 1. Konsepsi Politik Untuk memahami konsep Politik Pendidikan Islam, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi politik. Menurut Suys, politik adalah perebutan kekuasaan. Menurut Jouseph Roucek, untuk masalah pusat, politik adalah distribusi dan kontrol kekuasaan.

Jadi, filsafat etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Dasar filsafat etika yaitu etika individual sendiri. Menurut hukum etika, suatu perbuatan itu dinilai dari 3 tingkat, yaitu : a. Tingkat pertama: semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat. b.

kebijakan dan melaksanakan tujuan . POLITIK POLITICS Interaksiantara pemerintah . UNSUR POKOK POLITIK Kebijakan umum sebagai hasil keputusan politik 7. Kebijakan Umum . UNSUR POKOK POLITIK Alokasi berhubungan dengan pembagian kewenangan pada lembaga di bawah negara 8. Pembagian atau Alokasi. ILMU POLITIK.

“Ilmu yang menyelidiki sebab dan asa segala benda”. 4. Al-farabi merumuskanya sebagai “ilmu pengetahuan alam yang maujud (realitas) dan bertujuan menyelidiki hakekat maujud atau realitas yang sebenar-benarnya”. 5. Notonegoro mendefinisikan filsafat sebagai “ilmu pengetahuan ya

BAB VI. PEMBELAJARAN ETIKA LINGKUNGAN 111 A. Rambu-Rambu Membelajarkan Etika Lingkungan 111 B. Pembelajaran Etika Lingkungan Melalui Model Pembelajaran OIDDE 121 C. Pengambilan Keputusan Etik dalam Kasus Etika Lingkungan 131 D. Pembelajaran Etika Lingkungan (Pengalaman di Beberapa Negara) 133 DAFTAR FUSTAKA 145 GLOSARIUM 159

Khususnya bagi masyarakat Indonesia ajaran moral dalam Serat We dhatama dapat ditarik relevansinya antara lain dalam hal: etika ketuhanan, etika sosial, etika pribadi - Dalam kaitannya deng Etika Pancasila, ajaran moral YC.i1g; tersimpul dalam Serat vJedha - tama merupakan sumber bahan yang layaY. sebagai bahan kajian.

Alison Sutherland 579 Alison Sutherland 1030 Alison Will 1084 Alison Haskins 1376 Alison Butt 1695 Alison Haskins 1750 Alison Haskins 1909 Alison Marr 2216 Alison Leiper 2422 Alistair McLeod 1425 Allan Diack 1011 Allan Holliday 1602 Allan Maclachlan 2010 Allan Maclachlan 2064 Allan PRYOR 2161 Alys Crompton 1770 Amanda Warren 120 Amanda Jones 387 Amanda Slack 729 Amanda Slack 1552 Amanda .