HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

3y ago
103 Views
4 Downloads
3.40 MB
504 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Kamden Hassan
Transcription

HUKUM ACARAMAHKAMAH KONSTITUSISekretariat Jenderal dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi2010

HUKUM ACARAMAHKAMAH KONSTITUSIBuku ini disusun sebagai salah satu rujukan pengajaranHukum Acara Mahkamah KonstitusiPenerbit:Sekretariat Jenderal dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJakarta, 2010Bekerjasama denganAsosiasi Pengajar Hukum AcaraMahkamah Konstitusi

HUKUM ACARAMAHKAMAH KONSTITUSITim Penyusun Hukum Acara Mahkamah KonstitusiJakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRICetakan Pertama, Agustus 2010xviii. 486 hlm; 150 x 22.5 cm1. Mahkamah Konstitusi2. Hukum AcaraISBN: 978-602-8308-26-7Hak cipta dilindungi oleh Undang-UndangAll right reservedHak Cipta pada Sekretariat Jenderal dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi Republik IndonesiaCetakan Pertama, Agustus 2010Penerbit:Sekretariat Jenderal dan KepaniteraanMahkamah KonstitusiJl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta PusatPO Box 999 JKT 10000Telp. 62 21 23529000, Fax. 62 21 3520177www.mahkamahkonstitusi.go.idemail: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

DARI PENERBITBuku Hukum Acara MK ini dimaksudkan untuk meresponperkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MahkamahKonstitusi, yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besarterhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia,dan di sisi lain telah memunculkan studi baru yang perlu dikajidan diajarkan di perguruan tinggi, yaitu Hukum Acara MahkamahKonstitusi. Dengan semakin meluasnya studi tentang Hukum AcaraMahkamah Konstitusi diharapkan dapat mendorong penyebarluasandan peningkatan pemahaman peradilan konstitusi yang dijalankanoleh MK sehingga dalam jangka panjang akan memperlancarproses persidangan di MK dan pada akhirnya ikut mewujudkan visimembangun konstitusionalitas Indonesia dan mewujudkan budayasadar berkonstitusi.Penyusunan buku ini mengacu pada Hukum Acara MKsebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan MahkamahKonstitusi (PMK), serta diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi,dan praktik. Di dalamnya tidak hanya berisi uraian normatif, tetapididahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalamankomparatif. Dalam penggambaran hukum acara, juga diuraikanperkembangan-perkembangan yang terjadi dalam praktik peradilandi MK, disertai dengan rujukan kepada putusan-putusan MK yangtelah ada dan menjadi dasar dari praktik Hukum Acara MK. Bukuini disusun sebagai salah satu rujukan pengajaran Hukum AcaraMahkamah Konstitusi. Di samping itu, dapat pula menjadi referensiyang cukup kaya bagi mahasiswa, praktisi, dan semua pembaca yangberminat mempelajari Hukum Acara MK.

Buku ini ditulis atas kerja sama antara Sekretariat Jenderal danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar HukumAcara Mahkamah Konstitusi yang didahului dengan penyusunanSilaby dan Satuan Acara Perkuliahan. Kami ucapkan terima kasihkepada Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, serta semua pihak yangtelah bekerja keras dan bekerja sama dari penyusunan naskah hinggapenerbitan buku ini.Selamat membaca.Jakarta, Juli 2010Sekretaris JenderalMahkamah KonstitusiJanedjri M. GaffarviHukum Acara Mahkamah Konstitusi

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSIDEWAN PIMPINAN PUSATKATA PENGANTARKETUA UMUMASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARAMAHKAMAH KONSTITUSIHukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal(procedural law) memiliki fungsi sebagai publiekrechtelijk instrumentariumuntuk menegakkan hukum materiil (handhaving van het materiele recht),yaitu hukum tata negara materiil (materiele staatsrecht). Hukum tatanegara materiil ini meliputi berbagai peraturan perundang-undanganyang berlaku secara formal dalam praktik penyelenggaraan negarayang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagaithe supreme law of the land.Dalam rangka menegakkan hukum materiil, mengawal danmenegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hakhak konstitusional warga negara, Undang-Undang Dasar 1945telah memberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajibankonstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk: (1) mengujiUndang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partaipolitik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;dan (5) memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukumoleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau WakilPresiden menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar kewenangan

dan kewajiban konstitusional inilah, hukum acara (procedural law)diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara diMahkamah Konstitusi.Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengatur penegakan hukumyang materinya telah ditentukan dalam hukum materiilnya – hetmateriele recht moet ‘gehandhaafd’ worden en dat gebeurt in een process.Jadi, hukum materiil harus ditegakkan dan hal itu terjadi di dalamsuatu acara. Hukum yang mengatur acara inilah yang disebut dengan‘formeel recht’ atau ‘procedural law’.Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini merupakankarya keilmuan yang dibuat sebagai tindaklanjut kerja sama antaraSekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi denganAsosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di bidangPengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia.Buku ini memuat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yangbersifat umum, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang bersifatkhusus, yang secara normatif bersumber dari Undang-Undang Nomor24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa PeraturanMahkamah Konstitusi (PMK), seperti PMK Nomor 06/PMK/2005tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalamSengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; PMK Nomor12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran PartaiPolitik; PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracaradalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; PMKNomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; PMKNomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan PMKNomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam MemutusPendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.viiiHukum Acara Mahkamah Konstitusi

Buku ini juga menguraikan hukum yang berkembang dalampraktik terkait dengan ‘ijtihad’ para Hakim Konstitusi dalam rangkamenemukan hukum (rechtsvinding) guna menegakkan supremasikonstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warganegara. Contoh-contoh putusan Hakim Konstitusi sebagaimanabanyak ditemukan dalam buku ini, memperkaya kajian-kajian tentangperkembangan praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diIndonesia, yang terkadang dalam logika beberapa kalangan terkesankontroversial dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan formal yangmengaturnya, akan tetapi dalam praktik terus dikembangkan untuktegaknya hukum dan keadilan secara substansial.Apapun, hakim-lah yang pada akhirnya memutuskan, dan salahsatu tugas terpenting hakim dalam memutus perkaranya, adalah ketikaia dihadapkan dengan beberapa asas hukum untuk ditimbang-timbang.Dari beberapa asas hukum itu, hakim harus memilih berdasarkanpengetahuan dan keyakinannya, seperti dikemukakan Bruggink -- bijde beslissing zal uiteindelijk het ene rechtsbeginsel bij de interpretatie van derechtsregel zwaarder hebben gewogen dan andere -- melalui pengambilankeputusan pada akhirnya satu asas hukum akan ditimbang lebih beratketimbang yang lainnya dengan menggunakan interpretasi terhadapaturan hukum tersebut. Inilah konsekuensi doktrin peradilan yangterkenal – ius curia novit en vrij bewijs; bahwa hakim dipandangtahu hukumnya dan hakim bebas dalam memeriksa, mengadili danmemutus perkaranya. Hakim juga bukan sekedar berfungsi sebagaispreakbuis (corong) undang-undang saja. Oleh sebab itu, hakim harusmenghindari agar jangan sampai seperti diisyaratkan Montesquieu –les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui lesparoles de la lois, des etre iannimes qui n’en peuvent moderer ni la force, nila riguere -- hakim-hakim dari bangsa yang bersangkutan, sebagaimanatelah kami katakan, tidak lebih ketimbang sekadar mulut yangmenyuarakan kata-kata dari undang-undang.Kata PengantarKetua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusiix

Mudah-mudahan buku yang diterbitkan dengan tujuan yang muliaini berguna bagi kita dalam rangka turut serta mengembangkan kualitasPendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, serta sebagai salah saturujukan dalam pengajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi dalamrangka turut mengisi praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusimelalui pemikiran-pemikiran akademis yang dikembangkannya.Jakarta, Juli 2010Wassalam,Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.HumxHukum Acara Mahkamah Konstitusi

SAMBUTANKETUA MAHKAMAH KONSTITUSISejak pertama kali berdiri, MK telah menunjukkan perannyadalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Sejakperiode pertama hakim konstitusi, berbagai terobosan dilakukanyang mendobrak kebuntuan dan kebekuan hukum. MK sejak awaljuga telah menunjukkan bagaimana seharusnya lembaga peradilanmenjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Hal inisangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan harapan masyarakatterhadap institusi peradilan, bahwa mewujudkan peradilan yangbersih dan adil bukan suatu hal yang mustahil.Tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanyamenerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untukmenegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukumyang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan diMK banyak muncul hal-hal baru karena adanya kebutuhan hukumuntuk dapat memberikan solusi hukum. Hal-hal baru semacamini tentu pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi dikalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih padabelum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentasi yangmendasari terobosan hukum itu sendiri.Praktik peradilan yang terjadi tentu perlu dipelajari dandidalami, khususnya di perguruan tinggi. Dengan demikian akanmuncul referensi berupa best practices yang sangat mungkin menjadiinspirasi bagi penataan lembaga peradilan yang lain. Dalam duniaakademik hal ini akan mewujudkan hubungan mutualisme antarateori dan praktik.MK telah ada dan eksis dalam dunia hukum di Indonesiaselama 7 (tujuh) tahun. Hal ini telah membawa perubahan orientasi

dalam pendidikan tinggi hukum. Hukum Tata Negara dan HukumKonstitusi yang pada masa lalu dipahami sebagai hukum statis, kinimenunjukkan dinamika yang pesat, bahkan lebih pesat dari lapanganhukum yang lain. Keberadaan MK dengan kewenangan yang dimilikimemunculkan kebutuhan adanya lapangan hukum baru untukmenegakkan Hukum Tata Negara, yaitu Hukum Acara MK.Munculnya lapangan hukum baru ini tentu harus diantisipasi,salah satunya adalah dengan menjadikan Hukum Acara MK sebagaimata kuliah di perguruan tinggi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagimahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan memiliki ketrampilanuntuk beracara di MK pada saat lulus, tetapi juga bermanfaat untukproses peradilan di MK sendiri. Jika semua pihak yang berperkaradi MK telah mengetahui proses beracara di MK, maka persidangandapat dilakukan dengan cepat dan efektif, apalagi untuk perkaraperkara yang telah ditentukan batas waktunya.Saya mengapresiasi buku Hukum Acara MK ini karena tidakhanya memuat hal-hal normatif. Ternyata di dalamnya juga diuraikanberbagai teori yang terkait dengan setiap wewenang MK. Buku inijuga menjadi sangat kaya karena memuat perkembangan Hukum Acaraberdasarkan praktik yang terjadi di MK, bahkan disertai dengan contohputusan dan pertimbangan hukum yang mendasari perkembanganyang terjadi. Buku ini sangat layak sebagai salah satu rujukan dalampengajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi.Semoga buku ini membawa manfaat besar bagi perkembanganpendidikan hukum di Indonesia, serta bermanfaat secara hukum bagitegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.Jakarta, Juli 2010.Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.xiiHukum Acara Mahkamah Konstitusi

DAFTAR ISIPengantar Penerbit.Pengantar Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK.Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi .Daftar Isi.vviixixiiiBab I Pendahuluan .1A. Mahkamah Konstitusi dan Sistem KekuasaanKehakiman di Indonesia .1. Gagasan Judicial Review dan KelembagaanMahkamah Konstitusi.2. Latar Belakang Pembentukan MahkamahKonstitusi RI .B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang MahkamahKonstitusi RI .C. Susunan Hakim Konstitusi . .115911Bab II Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.A. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara MK .B. Asas-Asas Hukum Acara MK . .1. ius curia novit .2. Persidangan terbuka untuk umum .3. Independent dan imparsial.4. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan .5. Hak untuk didengar secara seimbang(audi et alteram partem).6. Hakim aktif dalam persidangan .7. Asas praduga keabsahan (praesumtio iustae causa) .C. Sumber Hukum Acara MK . .D. Kekhususan Hukum Acara MK . .13131415171821Bab III Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK.A. Permohonan .B. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang . .C. Permohonan Online . .D. Penggabungan Perkara .E. Beban Pembuktian dan Alat Bukti .3131323435372223242528

a. Surat atau Tulisan .b. Keterangan Saksi .c. Keterangan Ahli . .d. Keterangan Para Pihak . .e. Petunjuk .f. Informasi Elektronik .F. Jenis dan Sifat Persidangan .1. Pemeriksaan Pendahuluan . .2. Pemeriksaan Persidangan .3. Rapat Permusyawaratan Hakim . .4. Pengucapan Putusan .G. Persidangan Jarak Jauh . .H. Putusan .1. Putusan Provisi dan Putusan Akhir .2. Ultra Petita .3. Sifat Putusan . .4. Pengambilan Putusan .5. Isi Putusan .6. Pendapat Berbeda . .7. Kekuatan Hukum Putusan . .I. Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan . .414142434444444648495050515153555656585959Bab IV Penafsiran Konstitusi . .A. Pengantar .B. Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum .C. Macam-Macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi .1. Interpretasi Gramatikal .2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis .3. Interpretasi Sistematis atau Logis .4. Interpretasi Historis .5. Interpretasi Komparatif atau Perbandingan .6. Interpretasi Futuristis .7. Penafsiran Tekstual .8. Penafsiran Historis (atau penafsiran originalism) .9. Penafsiran Doktrinal .10. Penafsiran Prudensial .11. Penafsiran Struktural . .12. Penafsiran Etikal .D. Hakim Bebas Memilih Metode Penafsiran Konstitusi . .6363666970717273737474747575757677xivHukum Acara Mahkamah Konstitusi

Bab V Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar .A. Pengantar .B. Ruang Lingkup Pengertian Undang-Undang yang Diuji .C. Pengujian Formil dan Materiil .1. Pengujian Formal (Formele Toetsingsrecht) . .2. Pengujian Materiil (Materiele Toetsingsrecht) . .D. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) .1. Perorangan Warga Negara Indonesia .2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat . .3. Badan Hukum Publik atau Privat . .4. Lembaga Negara .5. Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional .E. Posisi Pembentuk Undang-Undang dalam Persidangan .F. Keterangan Tambahan (ad informandum judicem) .G. Proses Persidangan dan Pembuktian .1. Proses Persidangan .a. Pemeriksaan Pendahuluan .b. Pemeriksaan Persidangan . .c. Rapat Permusyawaratan Hakim .d. Pengucapan Putusan .2. Pembuktian .H. Putusan .1. Jenis Putusan .2. Isi Putusan . .3. Amar Putusan .a. Ditolak .b. Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard).c. Dikabulkan .d. Perkembangan Putusan MK .1) Konstitusional Bersyarat (ConditionallyConstitutional).

ia dihadapkan dengan beberapa asas hukum untuk ditimbang-timbang. Dari beberapa asas hukum itu, hakim harus memilih berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya, seperti . A. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara MK . 13 B. Asas-Asas Hukum Acara MK . 14 1. ius curia novit .

Related Documents:

PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS A. Pengertian Hukum Acara Perdata Menurut fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan

Hukum sebagai ilmu pengetahuan 2. Hukum sebagai disiplin 3. Hukum sebagai kaedah 4. Hukum sebagai tata hukum 5. Hukum sebagai petugas (hukum) 6. Hukum sebagai keputusan penguasa 7. Hukum sebagai proses pemerintah 8. Hukum sebaga perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur 9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

MEMPERKENALKAN GAGASAN KONSTITUSI EKONOMI Jimly Asshiddiqie 2 ABSTRAK Ide konstitusi ekonomi yang menghubungkan studi konstitusi dengan persoalan-persoalan ekonomi dapat dikatakan memang baru mulai dikembangkan pada dua dasawarsa terakhir abad ke-20. Pendekatan hukum dan konstitusi di bidang ekonomi ini dikembangkan oleh para ahli, karena adanya ketidakpastian yang luas terjadi dalam .

Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015 www.hukumonline.com Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi kembali mengabulkan sebagian uji materi Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer

MEMPERKENALKAN GAGASAN KONSTITUSI EKONOMI1 Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH2. 1. Wacana dan Perkembangan Konsep Istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) relative baru dikenal dalam pemikiran tentang hukum konstitusi, hukum ekonomi, dan ilmu ekonomi pada umumnya. Dapat dikatakan, bahwa di lingkungan negara-negara sosialis-komunis di Eropah Timur, negara pertama yang menuangkan .

Portugal. Dalam konstitusi Portugal 1976 diketahui sebagai konstitusi hijau pertama di dunia. Pengaturan yang ada dalam konstitusi Portugal 1967 yaitu gagasan pembentukan peradilan konstitusi, gagasan tentang perlindungan lingkungan hidup, dan gagasan tentang hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi Spanyol 1987

3. Memahami klasifikasi teoretis UUD 1945. SK : Memahami dan menganalisis konsep konstitusionalisme dan konstitusi di Indonesia. KB 1 KB Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme Serta Sejarah Konstitusi Di Indonesia 2 Materi Muatan UUD 1945 KB 3 Supremasi Konstitusi dan Perubahan UUD 1945 Tujuan pembelajaran. Uraian materi : 1.

5541 (SCM 2034) for all animal species (EFSA-Q-2019-00319) A.02.02 Safety and efficacy of 31 flavouring compounds belonging to different chemically defined groups for all animal species (EFSA-Q-2020-00175) A.02.03 Benzoic acid for pigs and poultry as a flavouring compound. FAD-2016-0078 - Supplementary information