BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Manajemen Pelayanan Publik 1 .

2y ago
60 Views
2 Downloads
1.09 MB
20 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Anton Mixon
Transcription

BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Manajemen Pelayanan Publik1. Pelayanan PublikPelayanan publik merupakan suatu elemen yang sangat penting dalampenyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dapatdipahami sebagai pelayanan yang di selenggarakan oleh pemerintah. Pelayananpublik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orangatau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai denganaturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan17. Pengertian lain pelayananpublik merupakan merupakan pelayanan negara untuk memenuhi kebutuhan dasardan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasiyang di sediakan oleh penyelengggara pelayanan publik18.Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiapwarga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yangdisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik19.Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur NegaraNo/KEP//25/M.PAN/2/2014 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah segalakegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik sebagai17Mulyadi, Deddy Dkk. 2016. Administrasi publik untuk pelayanan publik ( konsep dan praktikadministrasi dalam penyususnan SOP, standart pelayanan, etika pelayanan, inovasi untuk kinerjabirokrasi. Bandung. Alfabeta. Hlm. 3918Sujardi.2011. pengembangan kinerja pelayanan publik. Bandung. PT. Refika aditama. Hlm. 7.19Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik20

upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaanperaturan perundang-undangan20.Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalahaktfitas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan baik secaralangsung ataupun secara tidak langsung kepada masyarakat untuk memenuhikebutuhan masyarakat baik berupa barang, jasa ataupun pelayanan administratif.Mengacu pada pendapat diatas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publikmerupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untukmemenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pelayanan publik juga harus mengacudan di dukung oleh undang-undang ataupun regulasi yang berlaku sehingga dapatmenjadi acuan dalam penyelenggaranya. Selain dari pihak pemerintah yangmenjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula penyelenggaraanpelayanan publik dilakukan oleh non pemerintah seperti swasata.2. Prinsip Pelayanan PublikDalam penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan dengan prisipprinsip pelayanan publik sebagai berikut21.a. Sederhana, Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudahdilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkaubagi masyarakat maupun penyelenggara.b. Partisipatif, Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakatdan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atasdasar komitmen atau hasil kesepakatan.c. Akuntabel, Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapatdilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.20Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No/KEP//25/M.PAN/2/2014Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014Tentang Pedoman Standart Pelayanan2121

d. Berkelanjutan, Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikansebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.e. Transparansi, Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses olehmasyarakat.f. Keadilan, Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yangdiberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi,jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.3. Manajemen Pelayanan PublikManajemen merupakan inti dari suatu administrasi, karena manajemenmerupakan alat pelaksana utama administrasi. Adapun pengertian manajemenmenurut para ahli diantaranya di kemukakan oleh Gibson dan Donelly danIvancevich dalam buku Ratmanto mendefinisikan manajemen sebagai berikut iduuntukmengkoordinasikan berbagai aktifitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidakdicapai apabila satu individu bertindak sendiri22”.Sedangkan menurut Ratminto manajmen pelayanan dapat di artikan sebagaiberikut :“Suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyususn rencana,mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikanaktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan yangtegas dan ramah terhadap konsumen, terciptanya interaksi khusus dan kontrolkualitas dengan pelanggan23”Manajemen publik seringkali diidentikan dengan manajemen instansipemerintah. Manajemen adalah suatu studi interdisispliner dari aspek-aspekumum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen sperti22Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen peleayanan pengembangan modelkonseptual, penerapan citizen’s charter dan standart pelayanan minimal. Yogyakarta. Pustakapelajar.hlm 2.23Ibid Hal. 422

planning, organizing, dan controling di satu sisi sedangkan di sisi lain adalahSDM, keuangan, fisik, informasi dan politik24. Manajemen pelayanan publik jugadapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan dan pengimplementasianya sertamengarahkan dan juga mengkoordinasikan penyelesaian aktifitas-aktifitaspelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen pelayanan publik yang baik tentu saja akanberpengaruh dan memberikan pelayanan yang berkualitas, sebaliknya buruknyakualitas pelayanan publik maka akan berpengaruh pada tingkat kepercayaanmasyrakat terhadap pemerintah. Dari uraian diatas dapat di pahami bahwapelayanan adalah suatu proses. Dengan demikina Objek utama dari manajemenpelayanan publik adalah pelayanan itu sendiri, jadi manajemen pelayanan publikadalah manajemen proses, yaitu sisimanajemen yang mengatur danmengendalikan proses layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapatberjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, serta memuaskan bagi pihak yangdilayani.Pelayanan publik hampir secara otomatis akan dapat membentuk citra ( image) tentang kinerja birokrasi. Karena kebijakan negara yang menyangkut pelayananpublik tidak lepas dari birokrasi. Sehubungan dengan itu kinerja birokrasi secaralangsung berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan yang diberikan olehaparatur25.24Safroni , Ladzi. 2012. Manajemen dan informasi pelayanan publik dalam konteks birokrasiIndonesia. Malang. Aditiya publisisng. Hal. 45.25Rinaldi , Runi. 2012. Analisis kualitas pelayanan publik. Vol 1. No 1.23

4. Model Manajemen Pelayanana. Model Manajemen pelayanan segitiga pelayananPelayanan yang baik hanya akan dapat terwujud apabila dalam lingkunganinternal suatu organisasi penyelenggara layanan kepada msayarakat terdapatbeberapa faktor yaitu, sistem pelayanan yang mengutamakan kepentinganpelanggan, kultur pelayanan dalam suatu organisasi pelayanan dan sumber dayamanusia yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan sumber daya yangmemadai. Seperti yang tertuang dalam skema sebagai berikut :StrategipelayananpelanggansistemSDMGambar 2.1 :Model Manajemen segitiga pelayananSumber : albrecht & bradford dalam buku Ratminto dan Atik Septi Winarsih ( 2009 ).Penjelasan gambar diatas menurut teori dalam buku Ratminto, bahwapelayanan yang baik akan dapat diwujudkan apabila penguatan posisis tawarpengguna jasa pelayanan ( masyarakat/ pelanggan ) mendapatkan prioritas utama.Dengan demikian pengguna jasa pelayanan dapat prioritas utama dan dukungandari berbagai faktor diantaranyaa) kultur organisasi pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakatkhususnya pengguna jasa24

b) sistem pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayananc) sumber daya manusia yang berorientasi pada pengguna jasa26.Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pelayanan yang baik akandapat diwujudkan apabila pengguna jasa atau masyarakat sebagai pelanggandiletakkan dalam pusat yang mendapatkan dukungan dari kultur organisasi yangberorientasi kepada kepentingan masayarakat seperti visi misi, komitmen, sertapembagian kerja organisasi. Selain itu pengguna jasa juga dapat dukungan darisistem pelayanan organisasi yang berorientasi kepada masyarakat, dalam hal inibahwa kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan seperti penggunaanteknologi serta kejelasan suatu prosedur organisasi yang tidak menyulitkanmasayarakat. Selain itu pengguna jasa sebagai tumpuan utama juga mendapatkandukungan dari sumber daya manusia yang berorientasi kepada kepentinganpelanggan. Dalam hal ini pemberi jasa pelayanan harus meletakkan kepentinganpelanggan diatas kepentingan pribadi, selain itu sumber daya manusia juga harusmemiliki kompetensi yang baik dalam hal melayanai kepentingan pelanggan. Jikasuatu organisai dapat melakukan hal tersebut dengan baik maka akan dapatdikatakan organisasi tersebut berorientasi kepada kepentingan pelanggan.B. ZONA AIR MINUM PRIMAZona air minum prima ( ZAMP ) merupakan salah satu produk layanan dariPDAM Kota Malang. ZAMP sendiri merupakan sebuah inovasi dari PDAM KotaMalang yang semula hanya menyediakan air bersih saja namun, dengan adanya26Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen peleayanan pengembangan modelkonseptual, penerapan citizen’s charter dan standart pelayanan minimal. Yogyakarta. Pustakapelajar.hlm 52.25

program ZAMP ini PDAM Kota Malang mampu memberikan produk yaitu airsiap minum. Zona air minum prima adalah zona khusus yang di tetapkan olehPerusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota Malang untuk layanan air siapminum. Air yang disalurkan ke kawasan tersebut sudah sehat dan aman untukdiminum secara langsung dari kran meter pertama. ZAMP merupakan programCATNIP ( certification and training for network inprovment project ) hasilkerjasama antara perusahaan air minum seluruh Indonesia ( PERPAMSI ) denganUS-AID program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minummelalui program sertifikat dan pelatihan untuk perbaikan jaringan perpipaanPDAM27.Awal mula pembentukan zona air minum prima tersebut adalah adanya alasanyaitu perwujudan peningkatan pelayanan khususnya peningkatan dalam halkualitas air yang di produksi oleh PDAM Kota Malang. Hal ini sesuai denganUndang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Alam pasal 40 ayat 2dan 3 bahwa pengembagan sistem penyediaan air menjadi tanggung jawabpemerintah dan pemerintah daerah yang penyelenggaraanya dilaksanakan olehBUMN dan atau BUMD28. Tentu tujuanya untuk mencapai sebesar-besarnyakemakmuran rakyar dan menjamin kehidupan yang layak bagi kemanusiaansesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat329.Selain itu pembentukan zona air minum prima sebagai upaya penerapanPeraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 Tentang pengembangan sistempenyediaan air minum dimana air yang di distribusikan kepada masyarakat harus27Haq , Barihul dan Ali Masduqi. 2014. Sistem Distribusi Air Siap Minum PDAM Kota Malang :Studi Kasus Kecamatan Blimbing. Jurnal teknik pomits. Vol 3 no 2. . ISSN. 2337-3559 ( 23019271 print )28Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Alam29Undang- Undang Dasar 194526

air dengan kualitas air minum. Program zona air minum prima di dukung dandiawasi dengan kaputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/menkes/ per /IV / 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum serta PeraturanWali Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum. Tujuan di bentuknya program zona air minum prima iniadalah yang pertama untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan caramenghemat penggunaan sampah botol plastik. Kedua adalah untuk meningkatkanpelayanan PDAM Kota Malang yang semula hanya menyediakan air bersihnamun dengan adanya program zona air minum prima masyarakat dapat langsungmeminum air langsung dari kran fountai tab.Dalam pelaksanaan zona air minum prima setidaknya PDAM Kota ntinunitassertaketerjangkauan. Kualitas yang dimaksud disini adalah perbaikan mutu pelayananair untuk koonsumen PDAM Kota Malang sebisa mungkin untuk menjaga mutudan senantiasa memperbaiki kualitas air yang di distribusikan ke konsumen.Sedangakan kuantitas di sisni adalah program zona air minum prima ini harustetap dapat dijangkau masyarakat dengan biaya yang murah, PDAM Kota Malangberusaha menekan biaya agar masyarakat berpenghasilan rendah pun dapatmenjangkau program zona air minum prima. Sedangkan kontinunitas adalahbagaimana cara PDAM Kota Malang ini mengalirkan air ke konsumen secaraterus-menerus selama 24 jam sehingga dapat dinikmati konsumen kapanpun.Sedangkan untuk keterjangkauan adalah bagaimana semua masyarakat di KotaMalang tak terkecuali masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati airminum tanpa membebani masyarakat berlebihan. Hal ini sesuai dengan PP No 1627

Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pasal 4 ayat 1bahwa terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas danterjangkau30 Dalam pelaksanaan zona air minum prima sebelum pemasanganharus meperhatikan beberapa aspek sebagai berikut :1. Syarat estetikaa. Bersedia menerima bantuan dan ditempati fountain tab/chiler air siapminum.b. Bersedia menjaga keamanan dan kebersihan terhadap keberadaanfountain tab /chiler air siap minum dan area sekitarnya.c. Bersedia menerima kunjungan instansi perusahaan swasta sertamempersiapkan sarana pendukung yang dibutuhkand. Menyiapkan duta ZAMP sebanyak 4 personile. Melaporkan apabila terjadi kerusakan , ketidaksesuaian parameterkeluhan atau pengaduanf. Memenuhi persyaratan yang berlaku di PDAM2. Syarat Teknisa. Pelanggan PDAM Kota Malangb. Sanggup menyediakan daya listrik 150 watt yang di bebankan padapenerima bantuan serta menyiapkan sarana pendukung lainya.c. PDAM akan menentukan fountain tab atau chiler air siap minumd. Mengizinkan petugas PDAM melakukan pemeriksaan rutin minimal 2hari sekali30Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum28

e. Penerima manfaat harus melakukan sosialisasi lanjutan terhadappengguna setelah dapat sosialisasi dari petugas PDAMf. Dilarang menambah peralatan treatment di instansi fountain tabC. SMART CITY1. Definisi Smart CitySmart city secara arti bahasa adalah kota pintar, yang merupakan sebuah engimplementasianteknologi dalam suatu kota. Pengertian lain bahwa smart city ( kota pintar )merupakan sebuah kota yang terdepan dalam perekonomian, sumber dayamanusia, pemerintahan, mobilitas, lingkungan serta kehidupan masyarakat, yangmana keseluruhan dibangun secara cerdas independen dan memiliki kesadarandari msyarakatnya31.Pada dasarnya smart city dapat diartikan sebagai kota yang memanfaatkanteknologi informasi dan mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanankepada pemerintah dan masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan,transportasi, perekonomian, sumber daya, pemukiman dan keselamatan publiksehingga dengan bersinerginya seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akanmeningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota yang baik.Smart city juga dapat direprentasikan sebagai kota cergas ( cerdas dan gagas )cerdas dalam bertindak dan segera mengeksekusi sampai suatu permasalahanterselesaikan dengan baik. Konsep cergas melibatkan tiga komponen yaitu31giffinger , Rudolft. 2011. Smart cities europan smart cities : the need for a place relatedunderstanding. Edinburg napier university. 0Giffinger%20-%20SC Edinburgh VUT RGiffinger.pdf. Diakses pada 19 agustus2018 pukul 18:28.29

teknologi, proses dan manusia. Ketiga komponen harus saling mendukung danselaras dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan kota melalui implementasi smartcity32.Dalam roadmap smart city Kota Malang dijelaskan bahwa smart citymerupakan konsep pengembangan dan pengelolaan Kota dengan pemanfaatanteknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan mengendalikan danmemonitor sumber daya yang ada di dalam Kota dengan Lebih efektif dan efisienuntuk memaksimalkan pelayanan kepada warga serta mendukung pembangunanyang berkelanjutan33.2. Indikator Smart CityPengembangan konsep smart city sebenarnya sudah dilakukan oleh negaranegara maju di Eropa dan Amerika serta sebagian di Asia. Pengembangan tersebutdapat dilihat dari beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut meliputi smarteconomic, smart, smart mobility, smart governance, smart people, smart livingdan smart enviorment34. Berikut adalah bagan pembagian smart city dapat dilihatdalam diagram sebagai berikut.32Suhono Harso Supangkat. 2015. pengenalan dan pengembangan smart city. Bandung. EIndonesia initiative.33Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan Kota Malang. Road map smart city KotaMalang tahun 2017 hal. 1134I Putu Agus Eka Pratama. Op.Cit30

smart citySmart economySmart mobilitySmartgovernanceSmartenviormentSmart peopleSmart livingGambar 2.2.Pembagian Smart City Menurut IBMSumber : smart cities. New cognitive approcehes to long standing challenges.a. Smart EconomyEkonomi merupakan aspek penting dalam suatu daerah maupun negara.Dalam roadmap smart city kota malang dijelaskan bahwa Smart economy adalahkarakteristik penerapan information, communication, technology, terhadappertumbuhan ekonomi yang memberikan kemudahan, produktifitas dan jugakemajuan pelayanan35. Dalam smart economy menurut roadmap smart city kotamalang lebih memfokuskan dalam pengembangan sistem ekonomi yang berbasisICT, dalam pengimplementasianya seperti contoh yaitu melalui kemudahanpelayanan pariwisata yang akan meningkatkan pendapatan, selain itu smarteconomy juga memfokuskan pada produktifitas serta efektif efisien dalampemanfaatan sumber daya.35Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan Kota Malang. Road map smart city KotaMalang tahun 2017 hal. 1631

b. Smart PeoplePembangunan suatu daerah tidak harus dalam konteks fisik namun jugapembangunan manusianya. Seperti dalam konsep smart city, dalam konsep smartcity pembangunan smart people adalah faktor yang penting karena pembangunansuatu kota tergantung masyarakatnya. Dalam roadmap smart city Kota Malangdijelaskan bahwa smart people adalah karakteristik yang berkaitan dengan sumberdaya manusia yaitu masyarakat kota pemahaman masyarakat tentang teknologiyang diperoleh dari pendidikan dan juga pelatihan menciptakan masyarakat yanginklusif yang bertujuan untuk mendorong kreatifitas dan inovasi36. Selain itusmart people juga dapat disebut sebagai masyarakat yang ikut berpartisipasisecara langsung dalam pembangunanc. Smart GovernanceSmart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas, atau dalamroadmap smart city Kota Malang dijelaskan bahwa smart goverment adalahketerkaitan pemerintah antara satu kotadengan kota lainya yang mencakuphubungan pihak masyarakat, swasta dan juga pemerintahan serta komunitas yangsebagai wadah integrasi antar pihak secara efektif dan efisien ketercapaian tujuaninteraksi dalam smart goverment dilakukan melalui pembangunan ICT (information, communication, technology )37. Smart goverment di tandai denganpelayanan pemerintah yang efektif efisien, kemudahan akses, pandanganpemerintah yang visioner dan juga kebijakan yang cerdas dari pemerintah.3637Ibid. Hal 16.Ibid. Hal 1632

d. Smart MobilitySmart mobility merupakan sebuah dimensi yang penting dari smart city.Smart mobility atau secara harfiah pergerakan yang pintar adalah sistempergerakan yang memungkinkan pencapaian tujuan transportasi denganpergerakan seefisien mungkin dan seefektif mungkin dengan hambatan serendahmungkin. Dengan kata lain smart mobility adalah sebuah konsep eknologidalamtransportasi dengan meminimalkan berbagai resiko seperti kemacetan, kecelakaandan dampak sosial lainya. Konsep smart city memiliki karakteristik pemeanfaatanteknologi, terintegrasi, aman danSejalan dengan roadmap smart cit

Pelayanan publik juga harus mengacu dan di dukung oleh undang-undang ataupun regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaranya. Selain dari pihak pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh non pemerintah seperti swasata. 2.

Related Documents:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian ini menggunakan beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini berfungsi untuk pedoman dan pembanding penelitian yang akan dilakukan. Urfan (2017) melakukan penelitian berjudul Aplikasi Kalender Event Seni

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL. PENELITIAN . 2.1 Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka adalah kajian mengenai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap penelitiapenelitian sebelumnya diharapkan memberikan wawasan agar n-

10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka Penelitian tentang aplikasi mobile berbasis android yang dibuat oleh universitas atau berisi info seputar kampus atau panduan bagi mahasiswa atau

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Keagenan Keagenan adalah hubungan yang mempunyai kekuatan hukum yang terjadi bilamana kedua pihak bersepakat, memuat perjanjian, dimana salah satu pihak diamakan agen, setuju untuk mewakili pihak lainnya yang

6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka 1. Chronic kidney disease (CKD) a. Definisi Chronic kidney disease merupakan suatu keadaan kerusakan ginjal secar

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian ini mengacu pada beberapa sumber dan tinjauan yang sudah ada dimana masing-masing penulis menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang di

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan Umum tentang Arbitrase 1. Pengertian Arbitrase Suatu hubungan keperdataan yakni dalam suatu perjanjian selalu akan ada resiko kemungkinan timbulnya suatu perselisihan dalam prosesnya baik antar pihak maupun dengan objek perjanjian. Sengketa tersebut dapat