BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kebijakan Publik

3y ago
67 Views
2 Downloads
1.47 MB
42 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Sasha Niles
Transcription

BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1Kebijakan PublikKebijakan publik telah menjadi suatu diskursus penting di dalam kajiandisiplin ilmu pengetahuan, khususnya bidang politik dan pemerintahan. Banyakpara ahli dan pakar telah mendefinisikan arti kebijakan publik ke dalam berbagaipengertian. Sebelum memahami lebih lanjut tentang pengertian kebijakan publik,sebaiknya terlebih dahulu mengartikan makna kebijakan dan publik itu sendiri.Kebijakan menurut Easton adalah suatu keputusan politik yang dikembangkan olehbadan atau pejabat pemerintah yang memiliki otoritas dalam sebuah sistem politik,yang terdiri eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan ‘publik’mengandung dua arti yang berbeda32.Pertama publik dapat diartikan dengan negara atau pemerintah, sepertiterjemahan public administration sebagai administrasi negara. Kedua, ‘publik’merupakan padanan kata dari ‘umum’ seperti public transportation (transportasiumum) atau public interest (kepentingan umum)33. Dengan begitu ‘publik’ dapatdiartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orangbanyak. Apabila kemudian kebijakan dan publik menjadi satu padanan kata, makaakan melahirkan definisi baru, yaitu suatu produk hukum atau keputusan yangberasal dari pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat luas.Adapun definisi lain dari kebijakan publik yang telah dikemukakan olehpara ahli misalnya saja James Anderson. Ia mengatakan bahwa kebijakan publik32Agustino, Leo, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta33Ibid28

adalah “purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set ofactors in dealing with a problem or matter of concern” (suatu langkah atau tindakanyang dilakukan secara sengaja oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan denganadanya masalah dan persoalan tertentu yang dihadapi)34. Aktor ini yang terlibatbiasanya adalah pemerintah selaku pembuat kebijakan yang ditujukan untukmemecahkan permasalahan yang ada secara luas dan menyeluruh.Pendapat lain tentang kebijakan publik juga dikemukakan oleh Thomas R.Dye yang menyatakan “whatever governments choose to do or not to do” (suatupilihan atau tindakan apapun yang dilakukan atau pun tidak dilakukan olehpemerintah)35. Pengertian ini diperkuat oleh pendapat Knoepfel yaitu serangkaiankeputusan serta tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur danberulang di antara berbagai aktor, baik publik atau pemerintah maupun swasta yangterlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi dan memecahkan suatumasalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik36.Apa yang disampaikan oleh Knoepfel tersebut setidaknya memberikan kitapemahaman mengenai apa itu kebijakan publik yaitu (1) kebijakan publik lebihmengarah ke suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan bukansekedar apa yang dipikirkan atau yang ingin dilakukannya saja; (2) kebijakan dankeputusan memiliki arti yang berbeda dimana kebijakan merupakan pemilihan daribeberapa jumlah alternatif yang tersedia yang telah dibuat sebelumnya; (3) bersifat34Anderson, 1994 dalam Solichin Abdul Wahab, 2015, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi kePenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara35Ibid36Knoepfel, 2007 dalam Solichin Abdul Wahab, 2015, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi kePenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara29

memecahkan masalah atau problem solving yang timbul pada masyarakat danmenjadi masalah nasional yang harus segera diakhiri.Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap kebijakan itudimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan atau paling tidakmengurangi kerumitan masalah publik yang telah masuk ke agenda pemerintah.Dengan demikian kebijakan mencerminkan sebuah tanggapan sistem politik danadministrasi terhadap sebuah realita sosial yang ada dan dianggap sudah tidak bisaditolerir lagi. Kebijakan publik tentu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakatsecara konkret apabila kebijakan tersebut memiliki luaran dan ada dampak yangdirasakan karena berhasil diterapkan. Luaran ini lebih mengarah kepada apa yangsesungguhnya telah dikerjakan oleh pemerintah.Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan sebuah kebijakanpublik yang berskala nasional yang berasal dari Kementerian Pertanian. KebijakanPUAP dibuat secara khusus untuk memberikan modal usaha kepada petani. Sebabadanya program PUAP karena kemiskinan yang dialami petani. Oleh karenanyamereka mengalami kesulitan mendapatkan modal untuk bertani dan usaha bidangagribisnis lainnya. Harapannya selain memudahkan akses modal kepada petani,kebijakan PUAP dikembangkan untuk kegiatan agribisnis lainnya sesuai denganpotensi desa masing-masing.2.2Implementasi Kebijakan PublikDitinjau dari segi etimologi, implementasi berasal dari terjemahan katabahasa inggris yaitu ‘implementation’, yang memiliki arti mengisi penuh ataumelengkapi sesuatu. Maksudnya adalah pertama bahwa implementasi membawakita pada suatu hasil sebagai sebab akibat, melengkapi dan menyelesaikan semua30

kegiatan. Kedua adalah menyediakan sebuah sarana atau alat untuk melaksanakansesuatu, dan ketiga adalah melengkapi dengan alat37.Pengertian implementasi tersebut di atas jika dirangkaikan dengan istilahdari kebijakan publik, maka dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan aktifitas daripenyelesaian masalah atau melaksanakan sebuah kebijakan publik yang ditetapkanmenggunakan alat dan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Memang tidaklahsemua proses dari sebuah implementasi dapat berjalan lancar, makanya diperlukanjuga sebuah evaluasi untuk mengetahui keberhasilan kebijakan itu sendiri.Begitu banyak definisi dari implementasi kebijakan disampaikan oleh paraahli dan akademisi. Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan implementasi ialahsuatu pelaksanaan dari sebuah keputusan yang berupa undang-undang dan dapatjuga berbentuk perintah atau putusan badan peradilan. Keputusan ini menyebutkanmasalah yang ingin diselesaikan, secara tegas menyebutkan tujuan dan sasaran yangingin dicapai dan cara bagaimana untuk menerapkannya 38.Selain itu seorang ahli, Anderson mendefinisikan implementasi kebijakanyaitu means administration of the law in which various actors, organizations andprocedurs or techniques work together to put adopted policies into effect in an effortto attain policy or program goals. Apa yang disampaikan oleh Anderson itu dapatdiartikan bahwa implementasi kebijakan adalah menjalankan isi kebijakan ke dalamapa yang ingin dicapai oleh kebijakan itu sendiri39. Kebijakan yang telah dibuatharuslah dilaksanakan karena apabila dibiarkan begitu saja hanyalah akan37Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)38Agustino, Leo, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta39Ibid31

berbentuk sebuah impian belaka. Karena sebagus-bagusnya kebijakan yang sudahdirancang dengan penuh perhitungan tanpa adanya suatu implementasi itu bersifatnihil, tidak berarti sama sekali.Implementasi kebijakan yang paling sederhana adalah berbentuk top-downdan bottom-up. Maksudnya dari top-down adalah bahwa kebijakan ini dibuat olehindividu dan pejabat atau pemerintah yang diarahkan kepada pencapaian tujuanbeserta sasaran yang disepakati bersama di dalam keputusan kebijakan. Padamekanisme ini masyarakat berlaku sebagai obyek penerima dari kebijakan, tanpabisa ikut campur untuk membuat kebijakan bersama dengan para stake holder.Dengan kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan yang bersifat substantif, yaitukebijakan diberikan untuk masalah urgen seperti kemiskinan.Sedangkan maksud dari bottom-up adalah proses dari adanya kebijakanyang diawali dengan proses penjaringan aspirasi masyarakat luas juga pemetaankebutuhan publik dengan mengakomodasi tuntutan dari lingkungan kemudiandiikuti dengan pencarian dan alternatif cara pemecahannya40. Era reformasi sepertisekarang sangat memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikanmasukan kepada pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan sesuai denganapa yang masyarakat butuhkan.Perlu juga diperhatikan bahwa impelementasi kebijakan memiliki catatanpenting untuk diperhatikan, perihal faktor yang menjadi penentu keberhasilan dariprogram. Misalnya saja adalah karena respek anggota masyarakat kepada otoritasdan keputusan pemerintah, kesadaran diri masyarakat untuk menerika kebijakan,keberadaan sanksi hukum, kepentingan pribadi maupun kelompok, apakah ada40Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)32

pertentangan dengan sistem dan nilai yang ada, estimasi waktu dan sosialisasi danjuga koordinasi antara lembaga dan organisasi41. Beberapa poin tersebut perlu jadiperhatian agar implementasi kebijakan di lapangan dapat berjalan sesuai dengantujuan yang diharapkan.Berbagai model implementasi telah dikembangkan hingga sekarang. Hal iniberguna untuk memudahkan pemahaman terhadap gambaran objek, situasi dankondisi sekaligus proses, bagaimana korelasi antar komponen yang satu dengankomponen yang lain. Model yang telah ada di antaranya seperti model Donald vanMetter dan Carl varn Horn dengan istilah A Model of The Policy ImplementationProcess, model George Edwar III dengan model implementasi Direct and IndirectImpact on Implementation, dan juga ada model Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier dengan sebutan A Frame Work for Implementations Analysis, serta modelyang dikembangkan oleh Thomas R. Dye. Serta masih banyak berbagai modelimplementasi kebijakan lain selain yang telah disebutkan.Model adalah bagaimana cara memahami kebijakan ini diterapkan. Didalam menggambarkan menerapkan program PUAP penulis menggunakan modelimplementasi kebijakan publik Merilee S Grindle. Pemilihan model implementasiGrindle didasarkan karena bisa menjelaskan bagaimana bentuk penerapan dariprogram Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Ponorogo. Model Grindlesering disebut sebagai implementation as a political and administrative process.Artinya bahwa implementasi kebijakan itu merupakan sebuah proses politik danadministrasi. Keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah dimana terdapatpengaruh besar terhadap ketercapaian tujuan yang ditetapkan sebagai hasil akhir.41Agustino, Leo, 2017, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta33

Grindle berkata bahwa berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik dapatdiukur melalui hasil pencapaian tujuan program. Bentuk implementasi dibedakanmenjadi dua bentuk, yaitu :421. Segi proses, menilai apakah pelaksanaan program PUAP di KabupatenPonorogo sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan;2. Ketercapaian tujuan, memiliki dua indikator berupa dampak PUAPterhadap objek serta perubahan apa yang ada pada kelompok sasaran.Selain itu juga Grindle menentukan tingkat implementasi terdiri dari duabentuk, yaitu content of policy dan context of policy. Maksudnya ialah berikut ini:1. Content of Policya. Interest Affected (Kepentingan yang Mempengaruhi)b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Diraih)d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)e. Program Implementator (Pelaksana Program)f. Resources Commited (Sumber Daya yang Digunakan)2. Context of Policya. Power, Interest and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan,Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)b. Institution and Regime Characteristik (Karakteristik Lembaga danRezim yang Berkuasa)c. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Respondari Pelaksana42Agustino, Leo, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta34

2.3Evaluasi Implementasi Kebijakan PublikEvaluasi kebijakan publik adalah rangkaian terakhir dari suatu prosesperumusan kebijakan. Pada dasarnya evaluasi bertujuan untuk menilai suatukebijakan yang berlangsung atau telah selesai diterapkan. Penilaian tersebut akanmenentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan, sehingga akan munculsaran atau pun perbaikan ke depannya. Istilah evaluasi dapat dipahami dengan suatupenaksiran (appraisal), pemberi angka (rating) dan penilaian (assesment). Katayang mengatakan usaha untuk menganalisa hasil kebjakan dalam arti satuannilainya. Ketika tujuan dari kebijakan memberikan nilai maka hasil tersebut dapatmemberikan kemajuan dalam tujuan dan sasaran tersebut43.Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam menganalisa kebijakan yangtengah dijalankan di lapangan maupun yang telah usai diterapkan. Sejalan denganhal itu William N Dunn memberikan definisi mengenai apa itu evaluasi kebijakan.Menurutnya evaluasi adalah suatu prosedur yang harus dilakukan untuk mencariinformasi nilai dan besarnya manfaat dari kegiatan di masa lampau maupun yangakan datang.44William N Dunn kemudian memberikan pendapatnya tentang evaluasibahwasanya evaluasi adalah sumber informasi yang digunakan untuk menilaikinerja dari suatu kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan publik menurutnyaadalah sumbangan terhadap kritik dan nilai yang mendasari pilihan dari tujuan dantarget yang ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah sumbangan untuk metode43Dunn, William N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press. Terj. Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition44Syahruddin, 2009, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri diKabupaten Karawang, Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik35

analisa kebijakan yang mencakup rekomendasi ke depannya itu seperti apa danbagaimana.45Jones ikut memberikan definisi evaluasi sebagai “evaluation is an activitydesigned to judge the merits of government program which varies significantly inthe specification objects, the techniques of measurements, the methods of analysisand the forms of recommendation.46”Apa yang dikatakan Jones tersebut menunjukkan bahwasanya evaluasimerupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara sengaja dalam menguji kualitasberbagai program pemerintah yang penting, dimana kegiatan tersebut misalnyamelihat kondisi obyek program di lapangan, perencanaan teknik pengukuran sertaformat usulan setelah evaluasi dilaksanakan.Sejalan dengan definisi tersebut, Spaulding juga mengartikan evaluasisebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengambilkeputusan yang menghasilkan rekomendasi dan perbaikan program. PendapatSpaulding dapat kita maknai bahwasanya hakikat dari evaluasi adalah kegiatanyang dirancang dalam menuntaskan masalah dengan ideal melalui cara mengenalmasalah lebih dalam dengan fenomena yang ada, menghasilkan alternatif atausolusi dari pilihan program yang tersedia, memberikan kritik penilaian atasalternatif yang ada dan tersedia dan juga memberi usulan agar melakukan danmenggunakan pilihan alternatif terbaik untuk mengurangi masalah47.45Syahruddin, 2009, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri diKabupaten Karawang, Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik46Agustino, Leo, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta47Spaulding, 2008 dalam Leo Agustino, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta36

Dari definisi yang dikemukakan oleh Dunn, Jones dan Spaulding kita dapatmenarik kesimpulan bahwasa evaluasi adalah bagian dari proses perumusankebijakan publik yang digunakan untuk memberikan nilai-nilai terhadap kebijakanyang diimplementasikan. Apakah kebijakan sudah tepat sasaran atau belum, perluadanya perbaikan atau bahkan tidak perlu untuk dilanjutkan. Evaluasi perlu terusdilakukan agar tujuan kebijakan yang hendak dicapai dapat diperoleh dengan hasilyang maksimal.Evaluasi lebih mengarah ke analisa hasil implementasi di lapangan, dalamartian bahwa jika kebijakan ternyata memberikan dampak dan pengaruh maka dapatdikatakan pula kebijakan tersebut telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yangditetapkan. Akan tetapi jika belum sesuai maka perlu dilakukan perbaikan, dandianalisa bagian mana yang perlu diubah, ditambah maupun dihentikan.Implementasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan telahberjalan di Kabupaten Ponorogo mulai tahun 2008-2013. Oleh karena itu perludilakukan evaluasi penilaian terhadap program, apakah PUAP telah berdampakkepada masyarakat atau belum. Selain melihat bentuk implementasi PUAP dilapangan dan kemudian diberikan penilaian, terdapat juga indikator lain di dalammengevaluasi program. Poin-poin indikator ini menurut M. Irfan Islamy adalahsebagai berikut :1. Apakah stretegi pendekatan program PUAP telah diidentifikasi,dipilih kemudian juga dirumuskan dengen jelas?2. Apakah unit pelaksana teknis program PUAP telah disiapkan?3. Apakah aktor utama pelaksana PUAP telah ditetapkan dan sudah siapmenerima tanggung jawab pelaksana kebijakan PUAP?37

4. Apakah prosedur operasi baku sudah jelas dan sudah dipahami olehpelaksana kebijakan?5. Apakah koordinasi pelaksanaan program PUAP sudah dilakukandengan baik?6. Bagaimana, kapan dan kepada siapa program PUAP dilaksanakan?7. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab sudahdiberikan dan dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakanPUAP?8. Apakah pelaksanaan kebijakan PUAP sudah diselaraskan denganrencana tujuan dan sasaran kebijakan?9. Apakah teknik pengukuran dan kriteria penilaian keberhasilan dariprogram PUAP sudah ada dan ditetapkan dengan baik?10. Apakah penilaian kinerja kebijakan PUAP telah menerapkan prinsipefisiensi ekonomi dan politik serta juga sosial?48Kriteria yang disampaikan tersebut berguna untuk mengetahui dan menilaiapakah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan sudah sesuai sepertiyang direncanakan. Selain itu juga untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaranterpenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.Evaluasi implementasi kebijakan ini dilakukan pada salah satu bagian dariproses dan tahapan kebijakan publik, yaitu masih pada proses implementasi. Garisbesar tahap ini adalah mengetahui dan memberikan nilai apakah program PUAPyang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Sebagai hasil akhirmaka akan ada rekomendasi, nilai terhadap program PUAP ke depannya.48Syahruddin, 2009, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri diKabupaten Karawang, Tesis. FISIP-Universitas Indonesia38

2.3.1Tujuan Evaluasi Implementasi KebijakanEvaluasi memerankan peran utama dalam proses analisa kebijakan,sebab memberikan informasi penting tentang kinerja dari suatu kebijakan.Sudah sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan telah dapat dicapai. Selanjutnyaevaluasi memberi kritik dan saran terhadap hasil penilaian kebijakan, dan ikutberusaha memberikan ide pada rekomendasi ke depannya49. Secara jelasnyaWilliam N Dunn menguraian tujuan evaluasi kebijakan ke dalam poin berikut:1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yangpenting tentang kinerja dari kebijakan. Hal ini untuk menilai aspekinstrumen atau tata cara pelaksanaan kebijakan serta menilai hasildari penggunaan instrumen tersebut2. Evaluasi kebijakan berusaha menilai kepantasan tujuan dan atautarget dengan masalah yang dihadapi itu. Dengan kata lain apakahtujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan mampu menyelesaikansegala bentuk permasalahan atau tidak3. Evaluasi kebijakan memberikan sumbangan untuk kebijakan lainutamanya dari segi metodologi. Hasil penilaian akan dijadikanpelajaran bagi pelaku kebijakan lainnya di masa depan.Hal senada juga diungkapkan oleh Jones50, bahwa evaluasi kebijakanbisa digunakan untuk dua tujuan, yaitu menilai hal apa saja yang terjadi padakeseluruhan proses kebijakan dan usaha menilai manfaat program pemerintah49Dunn, William N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press. Terj. Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition50Leo Agustino, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta39

tertentu. Evaluasi itu juga untuk menemukan kemungkinan penyimpangan yangdilakukan baik oleh aktor maupun obyek kebijakan, menemukan kekuranganmaupun ketidakcocokan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasilnya, danjuga berusaha untuk menemukan keberhasilan yang baik yang bisa menjadipercon

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kebijakan Publik Kebijakan publik telah menjadi suatu diskursus penting di dalam kajian disiplin ilmu pengetahuan, khususnya bidang politik dan pemerintahan. Banyak para ahli dan pakar telah mendefinisikan arti kebijakan publik ke dalam berbagai pengertian.

Related Documents:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian ini menggunakan beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini berfungsi untuk pedoman dan pembanding penelitian yang akan dilakukan. Urfan (2017) melakukan penelitian berjudul Aplikasi Kalender Event Seni

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL. PENELITIAN . 2.1 Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka adalah kajian mengenai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap penelitiapenelitian sebelumnya diharapkan memberikan wawasan agar n-

10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka Penelitian tentang aplikasi mobile berbasis android yang dibuat oleh universitas atau berisi info seputar kampus atau panduan bagi mahasiswa atau

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Keagenan Keagenan adalah hubungan yang mempunyai kekuatan hukum yang terjadi bilamana kedua pihak bersepakat, memuat perjanjian, dimana salah satu pihak diamakan agen, setuju untuk mewakili pihak lainnya yang

6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka 1. Chronic kidney disease (CKD) a. Definisi Chronic kidney disease merupakan suatu keadaan kerusakan ginjal secar

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian ini mengacu pada beberapa sumber dan tinjauan yang sudah ada dimana masing-masing penulis menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang di

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan Umum tentang Arbitrase 1. Pengertian Arbitrase Suatu hubungan keperdataan yakni dalam suatu perjanjian selalu akan ada resiko kemungkinan timbulnya suatu perselisihan dalam prosesnya baik antar pihak maupun dengan objek perjanjian. Sengketa tersebut dapat