Parameter Kesetaraan Gender - Kemenkumham

2y ago
30 Views
2 Downloads
2.08 MB
182 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Adalynn Cowell
Transcription

ParameterKesetaraan Genderdalam Pembentukan PeraturanPerundang-undangan

Kata PengantarDEPUTI BIDANGPENGARUSUTAMAAN GENDERBIDANG POLITIK, SOSIAL DAN HUKUMKEMENTERIAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKAssalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhGagasan untuk penyusunan dan terbitnya buku “PARAMETER KESETARAANGENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”ini pada awalnya lebih dilandasi atas rasa keprihatinan terhadap banyaknyaberbagai peraturan perundang-undangan, termasuk berbagai kebijakanyang diindikasi diskriminatif dan/atau bias gender, yang terjadi baik di tingkatnasional/pusat maupun daerah.Gagasan tersebut semakin dikuatkan,manakala Kementerian Hukum dan HAM telah menggagas dan menerbitkanbuku “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah”,yang didalamnya juga memuat mengenai pentingnya pengintegrasian prinsipkesetaraan gender, selain prinsip hak asasi manusia dan prinsip pembangunanberkelanjutan dengan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik.Pada dasarnya antara gagasan Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak dan Kementerian Hukum dan HAM telah sejalan,utamanya untuk maksud dan tujuan mewujudkan muatan materi peraturanperundang-undangan yang responsif gender. Namun demikian, dalam uraiani

penjelasannya belum menyentuh pada pokok persoalannya, meski didalamnyasudah digambarkan dalam bentuk contoh Matrik Pengintegrasian Prinsip Genderdalam Penyusunan Peraturan Daerah. Adapun indikatornya, didasarkan padahal-hal terkait urusan wajib, sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 37 Tahun 2004 tentang Penyerahan Urusan Pusat ke Daerah. Disadaribahwa hal itu tetaplah penting, namun mengingat indikator utamanya jugapenting untuk diketengahkan, yakni, adanya akses, partisipasi, kontrol danmanfaat yang dapat dinikmati secara adil sebagai dampak dari ketentuanperaturan perundang-undangan yang responsif gender, maka hal itu perludiberikan uraian penjelasannya. Selanjutnya buku Parameter Kesetaraan Genderini akan memberikan uraian mengenai pengintegrasian kesetaraan gender dalampembentukan peraturan perudang-undangan, sehingga tidak terbatas padaperaturan daerah saja dan hal ini perlu disusun tersendiri sekaligus melengkapibuku pedoman yang sudah diterbitkan oleh pihak Kementerian Hukum danHAM.Mengingat bahwa hal tersebut di atas juga sangat terkait dengan kebijakan yangmenjadi bidang tugas dan tanggung jawab pihak Kementerian Dalam Negeri,utamanya dalam hal terkait dengan pembinaan daerah, maka dukungan dansinergi serta kerjasamanya juga sangatlah penting, dengan harapan bahwaterhadap berbagai kebijakan daerah yang diindikasi diskriminatif dan/ataubias gender tersebut dapat segera ditinjau kembali dan lebih lanjut dilakukanupaya perbaikannya. Sebagaimana disinyalir dari Hasil Catatan Tahunan KomnasPerempuan 2009, 2010 dan 2011, bahwa telah ada sekitar 207 kebijakandaerah yang diskriminatif. Untuk hal itu, upaya untuk melakukan perbaikan danpencegahannya sangatlah penting dan ke depan lebih menumbuhkembangkanterbitnya berbagai kebijakan daerah yang responsif gender.Guna memahami dan memunculkan indikasi adanya peraturan perundangundangan responsif gender, pendekatan yang dilakukan dalam menguraiparameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundangundangan tersebut adalah dengan mendasarkan pada 40 (empat puluh) hakdasar Konstitusional, masing-masing dijabarkan dan diberikan contoh untukmemunculkan indikator kesetaraan gender dalam ketentuan normanya, yakni,adanya Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang adil bagi perempuandan laki-laki, atau dikenal dengan sebutan APKM. Penggambaran hal tersebut,dituangkan dalam bentuk Matrik tentang Pengintegrasian Kesetaraan Genderdalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.iiParameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Lebih lanjut, atas nama Tim Penyusun dan Tim Editor, kami menyampaikanpenghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telahberkenan membantu melengkapi, menanggapi, memberikan masukan danpenyempurnaannya dan berharap buku ini dapat diterima serta bermanfaat.Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami mengharapsaran dan/atau kritik yang membangun demi kesempurnaan buku ParameterKesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Semoga buku ini dapat bermanfaat, oleh siapa pun, utamanya bagi parapembentuk peraturan perundang-undanag dan/atau ng penentu kebijakan.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.Jakarta, November 2011DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDERBIDANG POLITIK, SOSIAL DAN HUKUM,drg. IDA SUSELO WULAN, MMiii

ivParameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAKREPUBLIK INDONESIAKATA SAMBUTANAssalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhSaya menyambut baik dan gembira atas diterbitkannya buku “ParameterKesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”,yang pada hakekatnya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan suatu alatanalisis dari perspektif gender, guna menghasilkan suatu ketentuan peraturanperundang-undangan yang responsif gender. Analisis gender dalam hal ini akanselalu mempertimbangkan hasil dan dampak bahwa suatu rumusan ketentuanperaturan perundang-undangan kelak akan dapat berakibat pada terwujudnyakeadilan bagi setiap warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, sehinggasuatu ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam rumusan maupundalam penerapannya juga akan berakibat pada penetapan atau perlakuan yangadil dan setara gender, sekaligus juga merupakan tekad dalam meningkatkankomitmen dan konsistensi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,termasuk upaya untuk mencegah dan upaya melakukan perbaikan atas peraturanperundang-undangan yang diindikasi masih diskriminatif dan/atau bias gender.Harapan saya bahwa buku ini akan dapat digunakan sebagai pedoman dalammenyusun dan melakukan pembahasan, sehingga menghasilkan suatu peraturanperundang-undangan yang responsif gender, yang terbingkai dalam satu alurproses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanpa mengurangi kaidahkaidah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Parameter KesetaraanGender ini akan terintegrasi dalam setiap proses pembentukan suatu peraturanv

perundang-undangan, dalam berbagai jenis peraturan perundang-perundanganyang akan dibentuk, sehingga pada akhirnya akan dihasilkan suatu ketentuanperaturan perundang-undangan yang responsif gender. Oleh karena itu ketentuanresponsif gender dalam hal ini sudah terintegrasi mulai tahap perencanaan(naskah akademis), penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, danpengundangan, selanjutnya dalam tataran implementasi kebijakan teknisoperasional dengan sadar mempertimbangkan untuk mewujudkan dampakyang adil dan setara gender, tanpa mendiskriminasikan salah satu jenis kelaminatas setiap warga Negara dan penduduk Indonesia.Akhirnya saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Kementerian/Lembaga, khususnya Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri sertastakeholder terkait lainnya. Demikian halnya kepada seluruh Tim Penyusun danTim Editor, yang telah dengan sabar dan berhati-hati dalam mempersiapkan bukuini, dengan tetap berharap bahwa buku ini dapat digunakan dan bermanfaatbagi setiap pembentuk peraturan perundang-undangan, baik tingkat nasionalmaupun daerah, para penyusun perancangan peraturan perundang-undangandan dapat membuka wawasan bagi siapa saja yang dengan sukarela maumembaca dan/atau berkenan memperkaya buku ini.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhJakarta,November 2011MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAKREPUBLIK INDONESIALinda Amalia SariviParameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIAKATA SAMBUTANAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganyang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan strategis kepadaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan peraturanPerundang-undangan, yang mencakup mulai dari tahapan perencanaan,penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai denganpengundangan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumberhukum Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalampembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan harus mencerminkanasas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan,bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan,keserasian, dan keselarasan. Sumber, dasar dan asas-asas tersebut merupakantitik tolak dan tolak ukur dan kendali dalam pembentukan peraturan perundangundangan.Kemudian Saya menyambut baik atas diterbitkannya Buku “ParameterKesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”yang melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan KementerianDalam Negeri dalam proses penyusunan buku tersebut. Dengan diterbitkannyavii

Buku “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan” diharapkan buku tersebut sebagai alat analisis dari perspektif genderyang akan digunakan dalam setiap proses penyusunan dan/atau perumusanperaturan Perundang-undangan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidahyang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan.Peraturan Perundang-undangan telah banyak mengamanatkan tentangpersamaan gender mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalambanyak aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pembentukperaturan perundang-undangan baik untuk peraturan perundang-undangan ditingkat pusat maupun di tingkat daerah perlu mempunyai pemahaman yangsama dalam mengimplementasikan pengintegrasian Parameter KesetaraanGender dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangandengan mengacu pada sumber, dasar dan asas-asas materi muatan sesuai jenis,hierarki peraturan perundang-undangan.Akhirnya Saya mengucapkan Selamat atas diterbitkanya Buku “ParameterKesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”agar semua pihak khususnya para pembentuk Peraturan perundang-undangan(regulator) mengetahui dan memahami Parameter Kesetaraan Gender, sebagaipanduan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehinggakedepan tidak ada lagi perangkat peraturan perundang-undangan yang tidakberkeadilan gender.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jakarta, November 2011MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIAAMIR SYAMSUDINviiiParameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAKATA SAMBUTANBismillahirrahmanirrahim,Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Dalam perspektif kebijakan pembangunan nasional, upaya Pemerintah untukmendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, secara intensifdimulai sejak dibentuknya “Kementerian Negara Peningkatan Peranan Wanita”dalam Kabinet Pemerintahan pada era Orde Baru. Kebijakan pembentukankementerian ini didasarkan pada paradigma “Woman in Development (WID)”yang memposisikan kaum perempuan sebagai kelompok sasaran sekaligussebagai pelaku dalam pengelolaan program-program pembangunan, dengantema utama “Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera(P2W-KSS)”.Sejalan dengan pergeseran paradigma “Woman in Development (WID)” menjadi“Gender and Development (GAD)”, maka kebijakan pembangunan nasional bagikaum perempuan berubah menjadi “kesetaraan dan keadilan gender (genderequity and equality)”, dengan mengutamakan kesetaraan peran antara pria danwanita dalam pembangunan. Kebijakan ini ditetapkan melalui Instruksi PresidenNomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam PembangunanNasional, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender DalamPembangunan di Daerah. Namun, implementasi kebijakan ini mengalami distorsi,ix

terutama karena masih adanya perbedaan pandangan mengenai “ParameterKesetaraan dan Keadilan Gender” yang menjadi rujukan dalam penetapankebijakan dan program pembangunan, termasuk dalam pembentukan PeraturanPerundang-undangan dan penegakkan hukum yang masih bias gender.Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri selaku pembina penyelenggaraanpemerintahan daerah mendukung sepenuhnya upaya Kementerian NegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menerbitkan bukuyang berjudul “Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan PeraturanPerundang-undangan”, dengan harapan kiranya buku ini dapat menjadi rujukandalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berperspektifgender. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi seluruh pengabdian kitakepada masyarakat, bangsa, dan negara.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jakarta, Desember 2011MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA,MOHAMAD GAMAWAN FAUZIxParameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Daftar IsiKATA PENGANTAR .iSAMBUTAN1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRepublik Indonesia .2. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia .3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia . .vviiixDAFTRA ISI .xiBAB IPendahuluan .1.1. Latar Belakang . .1.2. Dasar Pemikiran . .1.3. Tujuan . .1.4. Hasil yang Diharapkan .1.5. Sasaran Pengguna .116788BAB IILandasan Filosofis, Sosiologi, Yuridis . .2.1. Landasan Filosofis . .2.2. Landasan Sosiologis . .2.3. Landasan Yuridis .991213xi

BAB IIIKesetaraan Gender .3.1. Pemahaman Tentang Gender .3.1.1 Konsep Gender .31.2. Peran Gender .3.2. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender .3.2.1 Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia . .3.2.2 Prinsip Konversi CEDAW . .3.2.2.1 Prinsip Kesetaraan Substantif . .3.2.2.2 Prinsip Non Diskriminasi .3.2.2.3 Prinsip Kewajiban Negara .21212124252526262834BAB IVParameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan .4.1. Indikator Kesetaraan Gender dalam Pembentukan PeraturanPerundang-undangan . .4.2. Pengintegrasian Kesetaraan Gender dalam PembentukanPeraturan Perundang-undangan .393944BAB VMekanisme Pengawasan Peraturan Perundang-Undanganyang Responsif Gender .5.1. Pengawasan Melalui Jalur Hukum (Yudicial Review) . .5.1.1 Permohonan Gugatan Hak Uji Materiil Undang-Undang .5.1.2 Permohonan Gugatan Hak Uji Materiil melaluiMahkamah Agung (MA) . .5.2. Pengawasan Oleh Pemerintah (Executive Review) .8182838485BAB VIPenutup.A.Rencana Tindak Lanjut . .B.Kesimpulan .919192LAMPIRAN . 95xiiParameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangSeiring dengan gerak langkah reformasi yang hingga saat ini terus diupayakanbaik dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, reformasi di bidanghukum merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan progresnya baikdalam pembentukan, penegakkan, maupun proses monitoring dan evaluasinya.Salah satu upaya dalam rangka membangun hukum yang responsif terhadapsegala permasalahan yang terus silih berganti dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, yang juga dibarengi dengan pesatnya perkembanganinformasi dan teknologi, telah ikut mempengaruhi tatanan kehidupan yangberdampak pada terjadinya perubahan secara progresif dalam kehidupanberkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah perlu ada suatutatanan kehidupan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang sensitif sekaligus responsif terhadap berbagai hal perubahanyang terjadi dalam masyarakat.Masalah pokok untuk mengupayakan substansi Peraturan Perundang-undangantermasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadapberbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender.1

Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturanperundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gendersangat penting agar segala persoalan serta aspirasi masyarakat dapat diwadahidalam suatu bentuk pengaturan yang juga responsif gender. Pengintegrasianperspektif gender ke dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan danketenteraman sebagaimana yang diidamkankan oleh masyarakat luas. PeraturanPerundang-undangan tersebut dapat berupa Undang-Undang beserta peraturanpelaksanaannya dan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.Harapan akan dihasilkannya suatu produk Peraturan Perundang-undanganyang memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai persoalan, aspirasi, dankebutuhan masyarakat yang sangat heterogen, termasuk kebutuhan spesifikperempuan dan laki-laki dan kelompok rentan lainnya, adalah terwujudnyaketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkesetaraan dan berkeadilangender. Sebagaimana diharapkan ketentuan tersebut bukan saja mengakomodirkebutuhan spesifik gender tetapi juga mampu untuk mencerminkan pengaturanyang transformatif gender, berorientasi pada aspek perlindungan dan pemulihanatas praktek ketidakadilan gender, baik terhadap diri perempuan maupunlaki-laki ataupun kelompok rentan lainnya, meski faktanya lebih sering tertujukepada perempuan. Dengan demikian, harapan adanya hukum melalui substansiperaturan perundang-undangan yang bukan saja dapat dijadikan sebagai alatuntuk menciptakan kesejahteraan, tetapi juga dapat mewujudkan keadilan dankemanfaatan bagi masyarakat, yang di dalamnya adalah masyarakat laki-laki danperempuan.Sebagai gambaran bahwa sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sejak Tahun1999 sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telahmelakukan pemantauan berbagai kebijakan daerah, dan menemukan setidaknyaada 40 (empat puluh) kebijakan daerah yang kondusif bagi pemenuhan hakkonstitusional perempuan, antara lain, tentang pemulihan korban, perlindunganbagi buruh migran, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (traffickingin person), dan penanganan HIV/AIDS. Keempat puluh kebijakan ini belumtermasuk inisiatif di beberapa wilayah untuk menerbitkan kebijakan daerahtentang pendidikan dan layanan kesehatan yang murah bahkan gratis, sesuaidengan kemampuan daerahnya. Namun di sisi lain juga ditemukan berbagaikebijakan daerah yang diskriminatif atau bias gender, yang jumlahnya cenderungterus meningkat. Pada awalnya sejumlah 154 pada Tahun 2009, kemudian 184pada Tahun 2010, dan terakhir menjadi 217 pada Tahun 2011.2Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan bagaimana mewujudkan suatu produk Peraturan Perundangundangan yang sensitif dan responsif gender sekaligus tantangan atas kehadirankebijakan otonomi daerah tersebut, diperlukan suatu tolok ukur atau parameterkesetaraan gender yang jelas dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Parameter kesetaraan gender ini penting karena akan dapat dijadikansebagai acuan dan alat analisis gender dalam pembentukan Peraturan Perundangundangan dan lebih lanjut pada teknis perumusan kebijakan operasionalnya.Dengan demikian akan dapat di cegah lahirnya Peraturan Perundang-undanganyang diskriminatif dan/atau bias gender. Diharapkan pula bahwa denganmenggunakan parameter kesetaraan gender tersebut, akan dapat mengurangidan menanggulangi persoalan diskriminasi gender dalam suatu bentuk perauranperundang-undangan.Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan bagi perempuan dan/ atau anakperempuan serta berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap perempuandan/atau anak perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan, pada dasarnyamengindikasikan masih terabaikannya pemenuhan hak asasi perempuan,diantaranya sebagai akibat masih terdapat Peraturan Perundang-undanganyang diskriminatif dan/atau bias gender sehingga berimbas pada bentukperlakuan diskriminatif pula. Di sisi lain terjadinya pratik diskriminasi sebagaiakibat pemahaman masyarakat yang belum responsif terhadap permasalahandan aspirasi laki-laki dan perempuan yang pada hakekatnya berbeda, sehinggapenting untuk selalu diusahakan merumuskan ketentuan yang sifatnya responsifgender dalam Peraturan Perundang-undangan, demikian halnya dalam kebijakanteknis operasionalnya. Usaha tersebut perlu terus diupayakan untuk penegakanatas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan.“Akar persoalan agak sulitnya pemenuhan hak asasi perempuan, sangat terkaitdengan nilai dan konsep budaya patriarkhi, yang menempatkan perempuandan laki-laki pada relasi kekuasaan yang tidak setara. Pengalaman menunjukkanbahwa diskriminasi terjadi karena perempuan berasal dari golongan minoritasetnis, ras, warna kulit, kelas dan tentu saja karena setting sejarah tertentu”(Moore, 1988).Suatu pernyataan mendasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni,sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009 bahwakhususnya terkait permasalahan mengenai masih rendahnya kualitas danperan perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;3

rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; kesenjangan pencapaianpembangunan antara perempuan dan laki-laki; banyaknya hukum dan peraturanperundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, danbelum peduli anak. Meski waktu telah berlalu, namun permasalahan tersebutmasih tetap berlangsung, dan perlu upaya kelanjutan yang lebih konkrit dalampenanggulangannya. Oleh karena itu, sasaran yang hendak dicapai denganpenerbitan Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan PeraturanPerundang-undangan atau yang selanjutnya disebut Parameter KesetaraanGender (PKG) ini adalah bagaimana:1.Terjaminnya keadilan gender di dalam berbagai kebijakan baik yang tertuangdalam Peraturan Perundangan-undangan, program pembangunan, maupundalam kebijakan teknis lainnya;2.Menurunnya kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-lakidalam pencapaian pembangunan;3.Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.Permasalahan bahwa kesenjangan tersebut masih terus berlanjut, dan haltersebut sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan RPJMN Tahun 2010-2014(Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014)bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, antara laindisebabkan karena:1.Adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalampembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama padatatanan antar provinsi dan antar kabupaten/kota.2.Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatanpublik, dan di bidang ekonomi.3.Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahaniklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik social, sertaterjadinya penyakit.Kesemua permasalahan tersebut di atas sangat sarat dengan isu gender, yangmemerlukan penanganan program lintas bidang serta koordinasi denganberbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung,baik pada tingkat pusat maupun daerah, atau antar tingkat pusat dan daerah,dimulai dari sejak perencanaan, perumusan, pelaksanaan kebijakan sampai padatahap monitoring dan evaluasinya.4Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025 pada dasarnyatelah mengarahkan untuk adanya perwujudan Indonesia yang demokratisdan berlandaskan hukum, yang antara lain menyatakan bahwa: “Demokratisyang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkanpembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil . dst. Hukum padadasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif danmenghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananyakeadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas,sosial, ras, etnis, agama ataupun gender. Hukum yang ditaati akan menciptakanketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal”.Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka pengintegrasian perspektif kesetaraangender ke dalam setiap kegiatan penyusunan dan perumusan PeraturanPerundang-undangan menjadi sangat penting dan pada dasarnya merupakansebuah keniscayaan yang harus diterapkannya. Hal ini mengingat, bahwaPeraturan Perundang-undangan dalam berbagai jenisnya, yakni TAP MPR,Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai padatingkat Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undangNo.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,justru yang akan dijadikan sebagai suatu ‘dasar hukum’ bagi penyusunan dan/atau perumusan Peraturan Perundang-undangan turunannya, terutama untukpengaturan yang bersifat teknis. Indikator yang diharapkan bahwa dengandiintegrasikannya perspektif kesetaraan gender ke dalam suatu rumusanketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dijabarkan dalam akses,partisipasi, manfaat dan kontrol atas penguasaan terhadap sumber daya,maka diharapkan pula akan berdampak pada perlakuan dan pemenuhan hakyang berperspektif kesetaraan gender, dan bukan sebaliknya berakibat padadiskriminatif atau bias gender. Oleh karena itu, sudah seyogyanya bahwa suatuketentuan peraturan perundang-undangan yang juga akan menjadi sebagaidasar hukum tersebut harus mengandung muatan materi yang responsif gender,sehingga dalam bentuk pengaturan lebih lanjutpun dapat dijabarkan demikepentingan terwujudnya kesetaraan gender. Hal ini merupakan konsekuensilogis dari adanya suatu rumusan pengaturan yang diindikasi telah responsifgender sesuai dengan substansi/muatan materi atau bidang, yang diatur dalamsuatu norma jenis/bentuk Peraturan Perundang-undangan.5

1.2. Dasar PemikiranAda 2 (dua) hal pokok sebagai dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunanparameter kesetaraan gender yang selanjutnya akan menjadi ukuran atau standardalam menemukan kesetaraan gender, yang diharapkan bahwa suatu peraturandan pelaksanaannya pun akan menjadi adil baik terhadap perempuan maupunterhadap laki-laki, yakni:a.Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan sebagaihak asasi manusia, dan untuk hal itu perlu dijalankan secara mendalamsumber hukum hak asasi manusia, yang terkandung dalam:1.Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia;2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorXVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan tanggal 13Nopember 1998;3.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangdidalamnya terkandung dalam 14 (empat belas) Rumpun Hak, dandijabarkan dalam 40 (empat puluh) Hak Konstitusional setiap wargaNegara Indonesia;4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentangPengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk DiskriminasiTerhadap Wanita (Convention on the Elimination of All DiscriminationAgainst Women);5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia;6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentangPengesahan Convention on Economic, Social and Cultural Rights(Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial danBudaya);7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan International Convention on Civil and Political Rights(Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik);8.Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Conventionon The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hakpenyandang Disabilitas)6Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

9.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang PengesahanConvention on The Rights of the Child (Konv

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan strategis kepada

Related Documents:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong kesetaraan gender dalam keluarga melalui kemitraan peran gender karena kesetaraan gender dalam relasi keluarga merupakan salah satu pondasi dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Kemitraan peran gender antara suami istri dalam

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 4. Menurunkan angka kematian anak. 5. Meningkatkan kesehatan ibu. 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. 8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

accessible and diverse gender information. It is one of a family of knowledge services based at IDS . Other recent publications in the Cutting Edge Pack series: Gender and Care, 2009 Gender and Indicators, 2007 Gender and Sexuality, 2007 Gender and Trade, 2006 Gender and Migration, 2005 Gender and ICTs, 2004 . 6.3.1 Gender mainstreaming .

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Oleh: Arin Purwanti A220110118 . Bapak Wagimin S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah SMK N 8 Surakarta yang telah membantu untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender. 9. Ibu Dra. Urip Indriastuti, M.Pd selaku kepala TU SMK Negeri 8 Surakarta

keywords: gender identity bill - gender identity - gender discrimination – equality - human rights - european union law - national law. malta’s gender identity, gender expression and sex characteristics act – a shift from a binary gender to a whole new spectrum?

Mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di pendidikan kesetaraan di dalamnya memuat materi-materi sejalan dengan yang terdapat di dalam pendidikan formal sehingga dicapai kompetensi setara dengan kualitas lulusan yang dihasilkan pendidikan formal. Meski, mengingat masalah dan tantangan khusus dihadapi pendidikan kesetaraan, kontekstualisasi perlu

Kisi-Kisi-US-Paket B dan Paket C-2014/2015 Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG KEMDIKBUD 1 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH PENDIDIKAN KESETARAAN BERDASARKAN KURIKULUM STANDAR ISI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 a. Kisi-kisi Paket B/Wustha 1. Pendidikan Kewarganegaraan Paket B/Wustha a. Tertulis NO. KOMPETENSI INDIKATOR 1. Memahami konsep dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan .

kesehatan mata menggunakan media permainan ular tangga. Tindakan preventif yang dilakukan adalah dalam bentuk pemeriksaan kesehatan mata pada masyarakat. Kegiatan diharapkan dapat mencangkup masyarakat lebih luas. Oleh karena itu, even Car Free Day dipilih sebagai lokasi kegiatan. Gambar 1. Lokasi Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan Mata di Car Free Day Cilembang . April 2020 [JURNAL .