PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN .
PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DANIMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAPFUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH(Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) diKabupaten Boyolali)NASKAH PUBLIKASIDiajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh GelarSarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas EkonomiUniversitas Muhammadiyah SurakartaDisusun Oleh :NOVI ANDIANIB.200 080 039FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSIUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA2012
PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI SISTEMAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH(Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Boyolali)Oleh :NOVI ANDIANIFakultas Ekonomi AkuntansiABSTRACTPengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangandaerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu,pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnyadalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untukmemberikan bukti empiris tentang pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasankeuangan daerah dan pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasankeuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian jenis survei dengan memberikan kuestioner secara langsungkepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). Jumlah sampel dalam penelitianini adalah 42 responden dan diolah menggunakan program SPSS untuk menguji hipotesis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadapfungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan thitung3,603 danρ 0,001); (2) Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsipengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan thitung 5,289dan ρ 0,000). Hal ini berarti seluruh hipotesis dalam penelitian ini terdukung statistik.Kata Kunci : Sistem pengelolaan keuangan daerah, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, fungsipengawasan keuangan daerahI.PENDAHULUANOtonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistemyang power share setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah.Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintahdaerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukansecara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sisteminformasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintahdaerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasiakuntansi (Sri Dewi Wahyundaru dalam Latifah dan Sabeni, 2007: 2).Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belumbisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan good public governance, khususnya di bidangpengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yanglebih mendalam, khususnya menyangkut pengawasan, pemahaman mengenai sistem akuntansikeuangan daerah serta manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya denganpelayanan publik. Dalam hal ini unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalamoperasional roda pemerintahan di daerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusatpertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas operasionalpemerintahan dan lebih banyak mengkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dandipertanggungjawabkan pada kepentingan publik. Salah satu perubahan mendasar dalam manajemenkeuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintahpusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam
pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun kabupatendan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini (Halim, 2002 : 61).Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansikeuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi danakuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakansalah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasianggaran publik dilakukan pengawasan dengan baik yang tercermin dalam anggaran pendapatandaerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik. Suwardjono (2005: 14) menegaskanbahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasiyang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untukbertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Salah satu tujuannya adalahalokasi sumber daya ekonomi secara efisiensi sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajathidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal ini juga dikemukakan oleh Hay(1997) bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah : (1)menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik, dansosial serta penampilan akuntabilitas dan stewardship; (2) menyajikan informasi yang berguna untukmengevaluasi kinerja manajer dan organisasi dalam kepemerintahan (Tausikal, 2009: 26).Lebih lanjut, Mardiasmo (2002: 11) menyatakan bahwa terbatasnya jumlah personelpemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli ataumungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. Peterson (1994) menegaskan bahwa improvingbudgeting di negara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnyaproses politik dalam alokasi sumber daya. Seperti halnya dikemukakan oleh Newkirk (1986) bahwakeberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmendan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangansebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerahyang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang sistemakuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalammengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyediainformasi keuangan. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, dari kacamataakuntansi, khususnya sistem akuntansi keuangan, akuntansi harus dapat berperan dalammengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturanyang berlaku (Suwardjono, 2005 dalam Tuasikal, 2009).Selama ini ada anggapan bahwa lembaga pemeriksa fungsional eksternal tidak mampumengemban fungsinya dengan efektif, demikian juga lembaga pemeriksa fungsional intern yangberlapis-lapis pada umumnya tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik (Damanik, 2001:43).Pemerintah daerah merasa bahwa audit yang dilaku terlalu banyak sehingga terjadi tumpang tindihaudit finansial yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional intern maupun ekstern. Tumpangtindih tersebut telah berjalan bertahun-tahun dan terus-menerus sehingga auditee lebih merasakannyasebagai beban daripada bantuan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan. Di samping itu, aparatpemeriksa fungsional pemerintah di daerah dalam menjalankan tugasnya sering mengalamihambatan-hambatan misalnya budaya kurang transparansinya laporan keuangan daerah, terbatasnyateam monitoring dalam perencanaan penyusunan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.Setyawan (2002) melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja anggaran keuangandaerah pemerintah Kota Malang dilihat dari perspektif akuntanbilitas. Penelitian ini menggunakananalisis rasio keuangan akuntabilitas kinerja (performance accountability). Analisis rasio keuangandaerah yang digunakan terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian,Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitiannya menunjukkanbahwa: (1) Ketergantungan daerah masih tinggi, terutama terhadap penerimaan dari bantuanpemerintah pusat berupa DAU (Dana Alokasi Khusus); (2) Dilihat dari analisis rasio efisiensi, kinerjapemerintah dalam memungut pajak daerah sudah efisien yang ditandai dengan trend rasio yangsemakin menurun dari tahun ke tahun; (3) Berdasarkan analisis aktivitas/keserasian menunjukkan
dana APBD masih banyak digunakan untuk kegiatan operasional yang bersifat rutin, sedangkan untukbelanja pembangunan relatif kecil sehingga dapat dikatakan belum optimal; dan (4) Berdasarkan rasiopertumbuhan menunjukkan bahwa belanja yang dikeluarkan dari tahun ke tahun cenderung semakinbesar, kecuali pada tahun anggaran 2000, namun pada posisi pendapatan dari tahun ke tahun semakinmenurun, sehingga berakibat pada surplus anggaran.Penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan penelitian Abdul Rohman (2009), tetapi penelitianini menggunakan variabel pengawasan keuangan daerah sebagai variabel dependen, sedangkanpenelitian sebelumnya menggunakan variabel kinerja sebagai variabel dependen. Penelitian AbdulRohman (2009) menggunakan jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakanmetode survei pada tempat dan waktu yang berbeda. Adapun persamaannya adalah penelitian inimenggunakan variabel implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah sebagaivariabel independen.Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalampenelitian ini adalah:1. Apakah sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangandaerah?2. Apakah implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangandaerah?Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiristentang : 1) Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerahdan 2) Pengaruh implementasi sistem akuntansi terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.II.TINJAUAN PUSTAKAA. Sistem Pengelolaan Keuangan DaerahDitinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuanganadalah proses pengurusan, penyeleng-garaan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiapusaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun daripelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasionalapabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yangpelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungananggaran pendapatan dan belanja daerah (Tjahjanulin Domai, 2002). Sejalan dengan pengertiantersebut di atas Abdul Halim (2001) mengatakan, membicarakan pengelolaan keuangan daerahtidak terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah : oleh karena ituanggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan program kerja suatu daerah dalambentuk angka-angka selama satu tahun anggaran.Tuntutan mengenai otonomi daerah dan kepemerintahan yang demokrasi di daerah sebagaikonsekuensi dan implikasi globalisasi. Otonomi selalu dikaitkan atau disepadankan denganpengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonomi jika ia menentukan dirisendiri, membuat aturan (Hukum) sendiri, mengatur diri sendiri, dan berjuang berdasarkankewenangan kekuasaan dan prakasa sendiri (A. Suryadi. C, 2000) dalam (Rohman, 2009).Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah,telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah diIndonesia, sebagai konsekuensinya adalah perlu dilakukan penataan terhadap berbagai aspekyang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah sebagai manivestasi dari Otonomi Daerah.B. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahImplementasi sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkankemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok dalampenyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2002: 12). Dari pengertiantersebut, maka implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdiri dari dua dimensi yaitu:
kemudahan dan kemanfaatan. Kemudahan dan kemanfaatan implementasi sistem akuntansipemerintahan memungkinkan kebijakan akuntansi diterima semua pihak.Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangandan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untukberbagai kepentingan (general purposes financial statements), karena sistem akuntansimemberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segalaperistiwa penting kegiatan pemerintah.Implementasi sistem akuntansi pemerintahan diharapkan mampu menjamin bahwa segalaperistiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dandapat diiktisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan dimana bisa diperiksa segalatransaksi yang terjadi di dalam entitas itu, yakni entitas pemerintah. Sistem akuntansi sangatdiperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan (Hendriksen, 2005:79).Adanya sistem akuntansi, pemeriksaan akuntansi dapat dilakukan secara efektif (Dunk danPepera, 1997 dalam Rohman, 2009). Implementasi pengelolaan keuangan daerah merupakansuatu aktivitas yang mencakup: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) termasuk didalamnya bagaimana penatausahaannya, tahap pertanggungjawaban dan pengawasan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi pengelolaankeuangan daerah terdiri: planning and budget setting.C. Fungsi Pengawasan Keuangan DaerahPengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agarpelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan goodgovernance dan clean government, pengawasan juga diperlukan untuk mendukungpenyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih danbebas dari praktik-praktik KKN. Menurut (Cahyat dalam Effendy:2010) dalam (Rohman, 2009),pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasanmelekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional.Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasanyang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independenterhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unityang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi,dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana danketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan baik olehpengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan eksternpemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan internpemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku (Susmanto, 2008).Fungsi pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan fungsi pengawasanintern yaitu suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji danmengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan berkaitan dengan keuangan daerah. Dimensivariabel fungsi pemeriksaan keuangan daerah, hal ini meliputi antara lain : (1) mengkaji sistemakuntansi dan pengendalian intern; (2) pengujian atas pengelolaan informal keuangan dan operasipemerintah; (3) Pengujian terhadap instrumen untuk menjaga harta, prosedur pemeriksaan yangtepat, standar operasional, dan identifikasi keadaan yang tidak efisien; (4) pengujian terhadappengendalian non-finansial organisasi.Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan bahwa : (1) alokasianggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2)menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaanAPBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telahdikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran (Alamsyah,
1997:79). Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja(Mardiasmo, 2002:38).D. Tinjauan Penelitian TerdahuluBeberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk penelitian saat ini. AnitaWulandari (2001) dalam penelitiannya tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi dalamPelaksanaan Otonomi Daerah, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, KotaJambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah, yang dilihat darirendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman (2009), tentang Pengaruh ImplementasiSistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan intern danKinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah). Dengan menggunakan analisisjalur (path analysis), penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem akuntansi danpengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi dan memperlancar pelaksanaan fungsipengawasan intern pada Pemerintah daerah di Jawa Tengah. Selain itu implementasi sistemakuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pengawasanintern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah.Penelitian lain yang dilakukan oleh Lyna Latifah dan Arifin Sabeni (2007) tentang FaktorKeperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (StudiEmpiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah IstimewaYogyakarta). Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarikkesimpulan bahwa dari faktor organisasional yang diuji, hanya dukungan atasan yangberpengaruh untuk meningkatkan kegunaan SAKD. Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuanterhadap kegunaan SAKD tidak berhasil dibuktikan. Konflik kognitif tidak berhubungan positifdengan kegunaan SAKD. Konflik afektif berhubungan negatif dengan kegunaan SAKD.III.METODE PENELITIANA. Jenis PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian survey. Penelitian ini merupakan field research,karena dilakukan dalam lingkungan alami yang sesungguhnya. Dengan demikian, penelitian inimenggambarkan hubungan kausal antara sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasisistem akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.B. Populasi dan SampelDalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Pegawai Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali yang terdiri dari80 pegawai. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali yang berkaitan langsungdengan aktivitas pengelolaan keuangannya dan aset daerah.C. Jenis dan Sumber DataJenis data dalam penelitian ini adalah primer. Data primer adalah data yang diperoleh secaralangsung dari individu, kelompok-kelompok tertentu, dan juga responden yang telah ditentukansecara spesifik oleh peneliti yang memilik data spesifik dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2006:29).Sumber data berasal dari data yang diperoleh dari kuestioner yang disebar dan diisi olehresponden yang dimaksud. Kuestioner dibuat dalam bentuk kuestioner secara berstruktur yangmana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja.Penyebaran kuestioner terhadap responden dilak
dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah dan pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan
DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pegawai Di Kabupaten Jepara) Maulin Nikmah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, 2) pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penegelolaan keuangan daerah, 3) pengaruh
2. Analisis Keuangan Daerah Analisis : Metode atau teknik untuk mengungkapkan/ menggambarkan tahapan yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanan, penata-usahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk kegiatan LKD (Latihan Keuangan Daerah), KKD (Kursus Keuangan Daerah) dan KKDK (Kursus Penatausahaan/Akutansi Keuangan Daerah) yang bekerja sama
KEUANGAN – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 1 TAHUN 2010 2010 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan
daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola
mempermudah dalam hal pengelolaan dan pencatatan keuangan sekolah diperlukan suatu sistem informasi. Dengan sistem informasi pengelolaan keuangan sekolah ini, diharapkan bisa membantu proses pengelolaan keuangan dari tahap pembuatan rencana anggaran, pencatatan dana masuk/keluar, sampai dengan pembuatan laporan.
You lied to me, Pat. Danny's not allowed to leave. PAT All right, Mom, just hold on a sec. EXT. STREET - DAY DOLORES’S CAR BEGINS TO TURN AT A SMALL INTERSECTION. PAT (voice over) Let’s just talk about this. 6.
