ANALISA KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH BERMUATAN SYARIAH .
ANALISA KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH BERMUATANSYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGANPENULISAN HUKUMOleh :FITRIANA KASIANI201210110311050FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MALANG2016i
2
3
Kata PengantarSegala Puji bagi Allah SWT Tuhan yang memegang kendali seluruh alamsemesta. Shalawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasullullah SAW SangPemimpin seluruh umat.Alhamdulillah penulis akhirnya menyelesaikan tugas akhir yang berjudulAnalisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau dariUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undanganguna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelarSarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.Tugas akhir ini tidak mampu penulis selesaikan tanpa adanya dukunganbaik moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis inginmengucapkan terima kasih kepada:1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Sulardi.,S.H., M.Si sekaligus sebagai dosen pembimbing II penulis. Terima kasihuntuk semua bimbingan dan arahan kepada penulis.3. Ibu Catur Wido Haruni., S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing Iyang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan kepadapenulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atasbimbingan serta nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan.5.Almarhum kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Mutoyo AS (pakde), seluruhkeluarga penulis, serta Abi, Bunda, dan adik-adik Babussalam yangiv
iv
menemani hampir 12 tahun. Terima kasih untuk setiap senyum dannasehatnya. Doa terbaik selalu untuk kalian.6. Kawan-kawan Kelas A Perwalian Ibu Komariah, SH., M.H, teman-temanangkatan 2012, sahabat terbaik Pamella Devi Lolita, SH dan Risma ReniJuwita, SH. Terima kasih untuk 4 tahun yang luar biasa.7. Teman-teman terbaik penulis dalam berdialektika, keluarga besar HMIKomisariat Hukum UMM. Tanpa kalian tidak ada artinya 4 tahun menempuhpendidikan di FH UMM. Tidak ada proses yang sia-sia, tidak ada proses yangtidak jadi sama sekali, dan tidak ada proses yang tidak dihargai. Yakusa8. Team(matte) Maulana Malik I, Gurnita Ning K, Febriansyah R, Distya P,Putri S, Sunarto E, serta seluruh teman & adik di Komunitas Riset dan DebatFH UMM. Terus berkembang dan kibarkan bendera almamater di setiappodium kompetisi. See you on top guys Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan-kebaikan tersebut,semoga Allah selalu memberikan cinta kasihnya kepada kita semua. Penulismenyadari tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, maka kritikan dan saran yangmembangun sangat diharapkan guna perbaikan tugas akhir ini. Penulis berharaptugas akhir ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk penulis tapi untuk yangmembacanya.Malang, 15 Oktober 2016Fitriana Kasianivi
iivii
DAFTAR ISILembar Cover/Sampul Dalam . iLembar Pengesahan . iiSurat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat . ivAbstraksi . vAbstract . viKata Pengantar . viiDaftar Isi . ixDaftar Tabel . xiBAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang . 1B. Rumusan Masalah . 7C. Tujuan . 8D. Manfaat dan Kegunaan . 8E. Metode Penulisan. 9F. Sistematika Penulisan . 11BAB II TINJAUAN PUSTAKAA. Negara Hukum . 13B. Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-undangan . 16C. Hirarki Norma Hukum (stufentheorie) . 19D. Tinjauan Umum Tentang Syariah . 23viii
1. Syariah dan Hukum Islam . 232. Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Islam . 25E.Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undanganMenurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan . 27D. Pembagian Urusan Pemerintah dan Daerah . 311. Desentralisasi . 312. Otonomi Daerah . 343. Pengawasan Peraturan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 danUU No. 23 Tahun 2014. 38BAB III PEMBAHASANA.Kedudukan Peraturan Daerah Bernuasa Syariah dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan . 44B. Implikasi Hukum Peraturan Daerah Bermuatan Syariah dalam HierarkiPeraturan Perundang-undangan . 70BAB IV PENUTUPA. Kesimpulan . 76B. Saran . 80Daftar Pustaka . 82ix
DAFTAR TABELTabel 1. Perda Kabupaten/Kota tentang Pengaturan Berbusana, Wajib Baca Alqur’an serta Pemberlakuan Syariat Islam . 56Tabel 2 Perda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Zakat . 57Tabel 3 Perda Kabupaten/Kota tentang Kesusilaan . 59Tabel 4 Perda Kabupaten/Kota tentang Minuman Beralkohol . 60Tabel 5 Perda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Ibadah Haji . 62Tabel 5 Perda Provinsi . 64x
Daftar PustakaBukuAbdulkadir Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya BaktiAbdul Gaffar Karim (edt.), 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia,Yogyakarta: Pustaka PelajarAhmad Rofiq. 2001, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama MediaA. esiadalamPenyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi, Jakarta: Universitas IndonesiaAkhsan Na’im dan Hendry Syaputra. 2010, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, danBahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010, Jakarta: BadanPusat StatistikAziz Syamsuddin. 2013. Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang (edisi kedua),Jakarta: Sinar GrafikaBagir Manan & Kuntana Magnar. 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,Bandung: AlumniBambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo PersadaGusti. B. Menoh. 2015, Agama dalam Ruang Publik Hubungan antara Agama dan Negaradalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas, Sleman: PT KanisiusHans Kelsen, 2015, Terjemahan dari buku General Theory of Law and State (New York:Russel, 1971), Bandung: Nusa Mediaxi
Harry Friedman. 1983, “Decentralization and Development Policy Implementation inDeveloping Countries”, dalam G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli(Editors), London: Sage PublicationsJhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:BayumediaJ.J. Von Schmid. 1959, Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum, TerjemahanWiratno dan Djamaludin Dt. Singomangkuto, Jakarta: PT. PembangunanLukman Hakim. 2012, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, Perspektif TeoriOtonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemrintahan Negara Hukum danKesatuan, Malang: Setara PressMaria Farida Indrati Soeprapto. 1998, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar danPembentukannya, Yogyakarta: KanisiusMasjifuk Zuhdi. 1995, Pengantar Hukum Syariah, Jakarta: Toko Gunung AgungMuhammad Muslehuddin. 1991, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis,(terjemahan Yudian Wahyudi Asmin), Yogyakarta: Tiara WacanaM. Laica Marzuki, 2006, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal &Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RIM. Tahir Azhary. 1992, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dariSegi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini,Jakarta: Bulan BintangNi’matul Huda. 2010, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Yogyakarta: FH UIIPressxii
Philips M. Hadjon. 1985, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: BinaIlmuPhilipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2011, Argumentasi Hukum, cet V, Yogyakarta:Gadjah Mada University PressRidwan. 2014, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, Yogyakarta: FH UII PressSaidus Syahar. 1996, Asas-Asas Hukum Islam, Bandung: AlumniSatjipto Rahardjo. 1986, Ilmu Hukum, Bandung: AlumniSirajudin, dkk, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Sejarah, Asas,Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Malang:Setara PressSirajudin, dkk., 2016, Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalamPembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang: Setara PressSoerjono Soekanto dan Sri Mamudji.1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu TujuanSingkat, Jakarta: Rajawali PersSudikno Mertokusumo. 2009, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: LibertySomardi. 2007, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai IlmuHukum Deskriptif-Empirik, Jakarta: BEE Media IndonesiaSudikno Mertokusumo & A. Pitlo. 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: PT.Citra Aditya BaktiTjahya Supriatna. 1992, Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Jakarta: Bumi Aksaraxiii
Zainudin Ali, 2006, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: SinarGrafikaPeraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat aanzakatUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hajixiv
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengawasan danPengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman BeralkoholPeraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan JemaaPeraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan HajiPeraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan PengendalianMinuman BeralkoholPeraturan Daerah Kabupaten Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan MinumanBeralkoholPeraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat,Infaq, dan ShadaqohPeraturan Daerah Kabupaten Meranti Nomor 5 Tahun 2015 tentang ZakatMakalah Dan JurnalMuhtada Dani, 2014. Perda bermuatan syariah Di Indonesia : Penyebaran, Problem, danTantangannya, disampaikan dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VIIFakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 diSemarang.xv
A. Hamid S. Attamimi. 1992. Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi IlmuPengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan MenjernihkanPemahaman, Makalah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap padaFakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992Denny Indrayana. 2010.Kompleksitas Peraturan Daerah Bermuatan Syariat PerspektifHukum Tata Negara. Jurnal Yustisia edisi 81 September-DesemberVictor Silaen. 2011, Otonomi Daerah dan Perda-Perda Bias Agama, dalam ProceedingSimposium Nasional Otonomi Daerah 2011, FISIP ya/item6www.jdih.setjen.kemendagri.co.idxvi
A. Hamid S. Attamimi. 1992. Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Makalah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992 Denny Indrayana. 2010.
Pengertian Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama . ASAS HUKUM Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila perbedaan baik
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun; 14. Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010; 15.
a. peraturan tertulis, pengertian “aturan tertulis” adalah sebagai lawan dari “aturan tidak tertulis” yang lebih terkenal dengan istilah “hukum adat” atau “hukum kebiasaan. peraturan tertulis juga berarti peraturan yang mempunyai bentuk atau format tertentu. Selain tertulis peraturan perundang-undangan juga harus
2. BESAR BEBAN GEMPA RENCANA 37 3. POLA PEMBEBANAN DALAM ANALISA PUSHOVER 45 3.1 Gaya Statik Lateral Hasil Analisa Beban Statik Ekivalen . 45 3.2 Gaya Statik Lateral Hasil Analisa Ragam Spektrum Respons 48 V. INPUT DATA UNTUK PROGRAM SAP2000 53 1. INPUT DATA UNTUK STRUKTUR YANG DITINJAU 53 2. INPUT DATA UNTUK ANALISA PUSHOVER PADA PROGRAM .
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan
Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia ini menjelaskan gambaran umum dan ilustrasi normatif tentang Sumber Daya Manusia IAIN Ambon yang terdiri dari; peraturan rekrutmen dan seleksi, peraturan promosi jabatan, peraturan pelatihan dan pengembangan, peraturan kompensasi, peraturan terminasi/pemutusan hubungan kerja, peraturan
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DENGAN ANALISA BOW, HSPK, DAN LAPANGAN (STUDI KASUS PEKERJAAN BETON BERTULANG PADA GEDUNG SERBA GUNA ATKP SURABAYA) Oleh : Mei Suci Wulan Sari 0753010049 Bahwa pada kenyataan dilapangan terjadi perbedaan dalam suatu perhitungan biaya, maka dilakukan analisa perhitungan biaya dengan menggunakan perbandingan
Double Concept Modal Modal Concept Examples Shall (1) Educated expression Offer Excuse me, I shall go now Shall I clean it? Shall (2) Contractual obligation The company shall pay on January 1st Could (1) Unreal Ability I could go if I had time Could (2) Past Ability She could play the piano(but she can’t anymore) Can (1) Present Ability We can speak English Can (2) Permission Can I have a candy?
