DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2005 - 2009
RENCANA STRATEGISDEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALTAHUN 2005 - 20091
PENDAHULUAN Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Amanat Pasal 31 UUD 1945(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajibmembiayainya; serta(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikannasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak muliadalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UndangUndang(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluhpersen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaranpendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpendidikan nasional.(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjungtinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban sertakesejahteraan umat manusia.Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (2004-2009)Pendidikan ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utamapembangunan nasional.2
PROGRAM PENGUATAN KEBIJAKAN DEPDIKNASDENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH BAPPENASProgram BappenasKegiatan Pokok Pemerintah1.Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) – TK, RA, KB, TPA8.2.Wajib Belajar Pendidikan Dasar9 Tahun – SD, MI, SMP, MTs1.2.3.4.6.7.Perluasan akses PAUDPendanaan biaya operasi wajarPenyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajarRekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan (program wajar)Perluasan akses pendidikan wajar pada jalur nonformalPerluasan akses SLB dan sekolah inklusifPengembangan sekolah wajar layanan khusus bagi daerah terpencil/kepulauanyang berpenduduk jarang dan terpencar.3. Pendidikan Menengah10. Perluasan akses SMA/SMK dan SMA terpadu21. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap Kab/Kota22. Pembangunan sekolah bertaraf internasional di setiap propinsi dan/ataukabupaten/kota4. Pendidikan Tinggi11.23.24.25.5.5. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun9. Pendidikan Keterampilan Hidup20. Perluasan pendidikan kecakapan hidupPendidikan Non Formal6. Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga KependidikanPerluasan akses PTMendorong jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar AsiaAkselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesiPeningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI17. Pengembangan guru sebagai profesi18. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan3
PROGRAM PENGUATAN KEBIJAKAN DEPDIKNASDENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH BAPPENASProgram BappenasKegiatan Pokok Pemerintah7. Penelitian dan PengembanganPendidikan13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/SMTerpadu, SLB, dan PT14. Implementasi dan penyempurnaan SNP oleh BSNP15. Penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu kepada SNP16. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi8. Manajemen Pelayanan Pendidikan19. Perbaikan sarana dan prasarana28. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan32. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikanProgram-program lainnya1. Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan2. Program Penelitian danPengembangan Iptek3. Program Penguatan KelembagaanPengarus- utamaan Gender danAnak4. Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Aparatur Negara5. Program PenyelenggaraanPimpinan Kenegaraan danKepemerintahan6. Program Pengelolaan SumberdayaManusia Aparatur7. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Negara12. Pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran jarak jauh26. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan27. Peningkatan SPI berkoordinasi dengan BPKP dan BPK29. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan danpengangaran30. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat31. Peningkatan ketaatan aparat pada peraturan perundang-undangan33. Peningkatan pencitraan publik34. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemeriksaan aparat Itjen35. Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan KKN36. Intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh Itjen37. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh Itjen, BPKP, dan BPK38. Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Itjen, BPKP, dan BPK39. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi (Keuangan, Aset, Kepegawaian,dan data lainnya)4
DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN NASIONALA. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun2003, dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2004-2009B. Visi Pendidikan NasionalC. Misi Pendidikan NasionalD. Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional5
AMANAT UNDANG-UNDANG NO 20/2003TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONALMengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,tercantum bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerahberhak mengarahkan, membimbing, membantu, danmengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.6
PASAL 4 UU 20/2003 TentangSISDIKNAS:PRINSIP-PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN1.2.3.4.5.6.Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilanserta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasimanusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukanbangsa.Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemikdengan sistem terbuka dan multimakna.Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan danpemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan,membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas pesertadidik dalam proses pembelajaran.Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budayamembaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semuakomponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraandan pengendalian mutu layanan pendidikan.7
TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANNASIONAL JANGKA MENENGAH1. Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia;2. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;3. Meningkatkan sensitifitas dan kemampuan ekspresi estetis;4. Meningkatkan kualitas jasmani;5. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semuajalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warganegara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratistanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi,jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik,emosi, mental serta intelektual;8
6. Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9Tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagailandasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusiaIndonesia;7. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk butaaksara;8. Memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduklaki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidakpernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam danantar jenjang serta penduduk lainnya yang inginmeningkatkan pengetahuan, kemampuan, danketerampilan;9
9. Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkanlulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli danprofesional, mampu belajar sepanjang hayat, sertamemiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinyadalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan;10. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianyastandar pendidikan nasional dan Standar PelayananMinimal (SPM), serta meningkatkan kualifikasi minimundan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenagakependidikan lainnya;11. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengankebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasilpenelitian, pengembangan dan penciptaan ilmupengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi sertapenyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat;10
12. Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikanyang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalamsuatu tata kelola yang baik dan akuntabel;13. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemenpelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaanmanajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakatdalam pembangunan pendidikan, serta efektivitaspelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikantermasuk otonomi keilmuan;14. Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dannepotisme untuk mewujudkan Pemerintah yang bersihdan berwibawa;11
VISITerwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosialyang kuat dan berwibawa untuk memberdayakansemua warga negara Indonesia berkembang menjadimanusia yang berkualitas sehingga mampu danproaktif menjawab tantangan zaman yang selaluberubah.Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut,Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025menghasilkan:INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF(Insan Kamil / Insan Paripurna)12
Insan Cerdas Komprehensif dan KompetitifMakna Insan Indonesia Cerdas KomprehensifCerdasspiritual Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untukmenumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan danakhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadianunggul.Cerdasemosional &sosial Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkansensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahanseni dan budaya, serta kompetensi untukmengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang:–membina dan memupuk hubungan timbal balik;–demokratis;–empatik dan simpatik;–menjunjung tinggi hak asasi manusia;–ceria dan percaya diri;–menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat danbernegara; serta–berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hakdan kewajiban warga negara.Cerdasintelektual Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperolehkompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan danteknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif danimajinatif.Cerdaskinestetis Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkaninsan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dantrengginas. Aktualisasi insan adiraga.Makna Insan IndonesiaKompetitifKompetitif Berkepribadian ungguldan gandrung akankeunggulan Bersemangat juang tinggi Mandiri Pantang menyerah Pembangun dan pembinajejaring Bersahabat denganperubahan Inovatif dan menjadiagen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajar sepanjanghayat13
MISI1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperolehpendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsasecara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangkamewujudkan masyarakat belajar;3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikanuntuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembagapendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standarnasional dan global; dan5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraanpendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NegaraKesatuan RI.Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut,Depdiknas untuk tahun 2005 – 2009 menetapkan Misi sebagai berikut:MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSANINDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF.14
TATA NILAI PENGELOLAAN PENDIDIKANINPUT VALUESPROCESS VALUESOUTPUT VALUESNilai-nilai yang diharapkanditemukan dalam diri setiappegawai DepdiknasNilai-nilai yang harus diperhatikan dalambekerja di Depdiknas, dalam rangkamencapai dan mempertahankan kondisikeunggulanNilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh merekayang berkepentingan terhadap DepdiknasPENYELENGGARA DANPENGELOLA PENDIDIKANKEPEMIMPINAN & MANAJEMEN YANGPRIMABERORIENTASI KEPADA KEPENTINGANPEMAKAI LAYANAN PENDIDIKAN1. Amanah1. Visioner dan Berwawasan1. Produktif (Efektif dan Efisien)2. Profesional2. Menjadi Teladan2. Gandrung Mutu Tinggi (ServiceExcellence)3. Antusias dan BermotivasiTinggi3. Memotivasi (Motivating)3. Dapat Dipercaya (Andal)4. Bertanggung Jawab danMandiri4. Mengilhami (Inspiring)4. Responsif dan Aspiratif5. Kreatif5. Memberdayakan (Empowering)5. Antisipatif dan Inovatif6. Disiplin6. Membudayakan (Cultureforming)6. Demokratis, Berkeadilan,danInklusif7. Peduli dan Menghargaiorang lain7. Taat Azas8. Belajar Sepanjang Hayat8. Koordinatif dan Bersinergidalam Kerangka KerjaTim9. Akuntabel15
TIGA PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN1. Pemerataan dan perluasan aksespendidikan;2. Peningkatan mutu, relevansi, dan dayasaing keluaran pendidikan;3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas,dan citra publik pendidikan.16
AKSES PENDIDIKANRata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah (2004)Kelompok usia 15 thKelompok usia 15 thKelompok usia 15 thRata-rata lama sekolah 7,2 thYang berpendidikan SLTP 36,2%Yang buta aksara 9,55%Dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, masalah perluasanakses lebih menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTsTingkat partisipasi pendidikan makin rendah pada jenjang pendidikanyang makin tinggi (2004)Kelompok usia 7-12tahunAPS 96,8 %APM 93,04 %Kelompok usia 13-15tahunAPS 83,5 %APM 65,24 %Kelompok usia SLTAAPS 53,48 %APK 54,38 %Pendidikan TinggiAPK 14,26 %17
Kontribusi Sumber Kesenjangan AksesPendidikan Antar dan Intra ProvinsiSumber KesenjanganSD/MISMP/MTsSM/MAAntar Provinsi30,529,227,5Dalam Provinsi69,570,872,5Antar Provinsi39,235,829,9Dalam Provinsi60,864,270,1APKAPM18
Tingkat Keaksaraan Penduduk Usia 15-24Tahun 1995-2004PerempuanLaki-laki19982002Perempuan 199520032004Tahun19
MUTU PENDIDIKAN(2004)1. Ketersediaan pendidik dan tenagakependidikan serta kesejahteraannya yangbelum memadai baik secara kuantitas maupunkualitas,2. Prasarana dan sarana belajar yang terbatasdan belum didayagunakan secara optimal,3. Pendanaan pendidikan yang belum memadaiuntuk menunjang mutu pembelajaran, serta4. Proses pembelajaran yang belum efisien danefektif.20
KUALIFIKASI PENDIDIKTAHUN 86TKSLBSDSMPSMSMASMKPTIjazah Tertinggi D1 (%)90,5747,5849,3311,232,061,103,54-D2 (%)5,5540,1421,331,861,891,79-D3 0,330,330,3343,4621
RASIO PENDIDIKANTAHUN 2002/2003Sumber: PDIP – Balitbang, 200422
GURU DAN KEPALA SEKOLAHMENURUT KELAYAKAN MENGAJARTAHUN 143,07092.691,8577.41,234,927100.0a. Layak584,39547.341,3153.3625,71050.7b. Tidak 155,21733.3466,748100.0a. Layak202,72043.496,38520.7299,10564.1b. Tidak 4107,31146.6230,114100.0a. Layak87,37938.067,05129.1154,43067.1b. Tidak ,91467.0147,559100.0a. Layak27,96719.055,63137.783,59856.7b. Tidak Layak20,67814.043,28329.363,96143.3Sumber: PDIP – Balitbang, 200423
KONDISI RUANG BELAJARTAHUN 2003NoKondisi Bangunan Ruang 92,002.9193,004.8645,0097.290Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas (2003)24
ANGKA MENGULANG KELAS SDMENURUT TINGKAT, TAHUN 200497.928765434.684.073.822.961.93210.26025
ANGKA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENJANGPENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 20046543210SDSMPLaki2SMA/SMKPerempuanPTRerata26
Nilai Ujian Nasional SMA Program IPATahun 2003/04 dan 2004/058,007,006,005,004,003,002,001,000,00B IndB InggMat2003/042004/05Rata227
TATA KELOLADEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL(2004)1. Desentralisasi bidang pendidikan.2. Belum didukung oleh data dan informasi yangakurat pada berbagai tingkatanpemerintahan.3. Pentingnya pengawasan terhadap berbagaiprogram dan kegiatan yang terkait denganupaya pemerataan dan perluasan akses sertapeningkatan dan pemerataan mutupendidikan.28
KEBIJAKAN POKOK PEMBANGUNANPENDIDIKAN NASIONALA. Pemerataan dan Perluasan AksesB. Peningkatan Mutu Pendidikan,Relevansi, dan Daya SaingC. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas,dan Citra Publik.29
KEBIJAKAN DALAM PEMERATAAN DANPERLUASAN AKSES PENDIDIKAN1.91.41.1PendidikanKecakapan HidupPendanaan BiayaOperasional WajarDikdas 9 Tahun1.10Perluasan AksesSMA/SMK dan SMTerpadu1.51.11PEMERATAAN &PERLUASAN AKSESPENDIDIKANPerluasan AksesPerguruan Tinggi1.12Pemanfaatan TeknologiInformasi danKomunikasi sebagaiSarana PembelajaranJarak Jauh1.13Peningkatan peranserta Masyarakatdalam Perluasan AksesSMA, SMK/SM Terpadu,SLB, dan PTPerluasan aksespendidikan Wajarpada jalur nonformalPerluasan aksespendidikan keaksaraanbagi penduduk usia 15 tahun1.6Perluasan AksesSekolah Luar Biasadan Sekolah Inklusif1.71.2Penyediaan Saranadan PrasaranaPendidikan Wajar1.3Rekruitmen Pendidikdan TenagaKependidikanPengembanganPendidikan LayananKhusus bagi Anak UsiaWajar Dikdas diDaerah Bermasalah1.8Perluasan aksesPendidikan AnakUsia Dini (PAUD)30
KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI,DAN DAYA SAING2.13Pemanfaatan TeknologiInformasi danKomunikasi dalamPendidikan2.122.32.5Perluasan dan Peningkatan MutuAkreditasi oleh BAN -SM, BAN-PNf danBAN-PT2.4b2.4aPengembangan Gurusebagai ProfesiPeningkatan Jumlah danMutu Publikasi Ilmiahdan HAKIPembinaan danPengembangan Pendidikdan Tenaga KependidikanNonformal2.11PENINGKATANMUTU, RELEVANSI &DAYA SAING2.102.9Pembangunan SekolahBertaraf Internasional diSetiap Provinsi/Kabupaten/Kota2.6Perbaikan danPengembangan Saranadan Prasarana2.7aAkselerasi JumlahProgram studi Kejuruan,vokasi, dan ProfesiMendorong JumlahJurusan di PT yang Masukdalam 100 Besar Asia atau500 BesarDuniaPengembanganKompetensi Pendidikandan TenagaKependidikan2.2.b2.2aPengawasan danPenjaminan Mutu secaraTerprogram denganMengacu pada SNPSurvai BenchmarkingMutu PendidikanTerhadap StandarInternasional2.1Implementasi dan PenyempurnaanSNP dan Penguatan Peran BadanStandar Nasional PendidikanPerluasan PendidikanKecakapan Hidup2.7bPeningkatan Kreativitas,Entrepreneurship, danKepemimpinanMahasiswa2.8Pengembangan SekolahBerbasis KeunggulanLokal di SetiapKabupaten/Kota31
KEBIJAKAN DALAM PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS,DAN PENCITRAAN PUBLIK3.93.4Pelaksanan InpresNomor 5 Tahun 2004tentang PercepatanPemberantasan KKN3.10Intensifikasi Tindakantindakan Preventif olehInspektorat Jenderal3.1Peningkatan SistemPengendalian InternalBerkoordinasi denganBPKP dan BPK-Peningkatan Kapasitasdan KompetensiManajerial Aparat3.5Penataan Ketaatanpada PeraturanPerundang -undangan3.113.6PENGUATAN TATAKELOLA,AKUNTABILITASDAN CITRA PUBLIKIntensifikasi danEkstensifikasiPemeriksaan oleh Itjen,BPKP, dan BPKPenataan RegulasiPengelolaan Pendidikandan Penegakkan Hukumdi Bidang Pendidikan3.73.12Penyelesaian TindakLanjut Temuan -temuanPemeriksaan Itjen,BPKP, dan BPK3.13Pengembangan AplikasiSIM secara Terintegrasi(Keuangan, Aset,Kepegawaian, dan DataLainnya)Peningkatan CitraPublik3.2Peningkatan Kapasitasdan Kompetensi AparatInspektorat Jenderal3.3Peningkatan Kapasitasdan Kompetensi AparatPerencanaan danPenganggaran3.8Peningkatan Kapasitasdan KompetensiPengelola Pendidikan32
RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKANNASIONAL JANGKA PANJANGA.Periode 2005 – 2010Peningkatan Kapasitas dan ModernisasiB.Periode 2010 – 2015Penguatan PelayananC.Periode 2015 – 2020Daya Saing RegionalD.Periode 2020 – 2025Daya Saing Internasional33
RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONALJANGKA MENENGAH 2005 – 2009Program pembangunan Pendidikan NasionalTahun 2005-2009 diarahkan pada upayamewujudkan kondisi yang diharapkan padatahun 2009 yang difokuskan pada:(1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan,(2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing,(3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dancitra publik.34
Program Pendidikan NasionalDas SeinAkses Pendidikan1.Indeks Pembangunan Manusia 110 (2005)2.Anak tidak bersekolah 3.2% untuk usia
DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL A. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 B. Visi Pendidikan Nasional C. Misi Pendidikan Nasional D. Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional
Siklus Akuntansi Jasa BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2003 Kode Modul: AK.26.D.2,3. BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2003 Kode Modul: AK.26.D.2,3 .
Pendidikan Nasional, serta dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai
Prosedur Akuntansi Hutang Jangka Pendek & Panjang BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KUR IKULUM DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2003 Kode Modul: AK.26.E.6,7 . BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN .
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (d ua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Nasional Kesehatan Reproduksi ini, yakni BKKBN, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dr. Alex Papilaya, MPH dan para Pengelola Program Daerah serta Departemen Kesehatan. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada UNFPA yang telah memberikan kontribusi dalam keseluruhan
3. peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 4. peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 5. nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan
The book has evolved as the textbook for a course taught to a mostly undergraduate audience over a number of years in the Department of Linguistics at UCLA. The course meets in lecture for four hours per week, with a one hour problem-solving session, during a ten-week term. The ideal audience for this book is a student who has studied some linguistics before (and thus has some idea of what .
