BUPATI PATI - Jdih.patikab.go.id

2y ago
34 Views
2 Downloads
368.33 KB
52 Pages
Last View : 28d ago
Last Download : 1m ago
Upload by : Adalynn Cowell
Transcription

SALINANBUPATI PATIPROVINSI JAWA TENGAHPERATURAN DAERAH KABUPATEN PATINOMOR 4 TAHUN 2016TENTANGKABUPATEN LAYAK ANAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI PATI,Menimbang :a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan YangMaha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-citaperjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan darikekerasan dan diskriminasi;b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunandaerah, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perludilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakanyang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukanupaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah,bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepadaanak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalamKabupaten Layak Anak;c. bahwa Konvensi tentang hak-hak anak telah disahkandengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, makaPemerintah Daerah berkewajiban untuk menindaklanjutidalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secaraefektif;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentukPeraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-UndangNomor13Tahun1950tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkunganProvinsi Jawa Tengah;3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019);4. Undang-UndangNomor4Tahun1979tentangKesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3143);5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang PenyandangCacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3670);6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886);7. Undang-UndangNomor23Tahun2002tentangPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5606);8. n (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279);

9. Undang-UndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 egara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5475);10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan NegaraRepublik Indonesia Nomor 4843);11. Undang-UndangNomor11Tahun2009tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraRepubik Indonesia Nomor 4967);12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Repubik IndonesiaNomor 5063);13. Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan LembaranNegara Repubik Indonesia Nomor 5332);

15. an2014NegaratentangRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);16. KeputusanPresidenNomor36Tahun1990tentangPengesahan Convention on The Rights of The Child(Konvensi tentang Hak-Hak Anak);17. PeraturanMenteriNegaraPemberdayaanPerempuanNomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan DataGender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 254);18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan n Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan r Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota2011tentangLayakAnak(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan danPerlindunganAnakNomor14Tahun2011tentangPanduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor paten Pati Nomor 2 Tahun 2016 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 88);23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PatiTahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten PatiTahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Pati Nomor 56);24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap KorbanKekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran DaerahKabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Pati Nomor 83);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATIdanBUPATI PATIMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi JawaTengah.2. Daerah adalah Kabupaten Pati.3. nsurmemimpinyangmenjadikewenangan daerah otonom.4. Bupati adalah Bupati Pati.5. t DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pati.6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanaadalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan KeluargaBerencana Kabupaten Pati atau dengan sebutan lainnyayang memiliki tugas dalam bidang perlindungan anak.7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Pati.8. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atausebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/kepaladesa dan merupakan lembaga yang dibentuk melaluimusyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya rahan.9. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atausebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk masyarakatandesaataurangkayangpemerintah

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ungan.11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajibdijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,masyarakat, dan Pemerintah Daerah.12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLAadalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunanberbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dansumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usahayang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutandalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjaminterpenuhinya hak anak.13. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukurdan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalammengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnyaKLA.14. unan dan pelayanan publik untuk pemenuhanhak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah am, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.15. bijakan,koordinatifyangprogram,dankegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerahyang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.16. RencanaAksiDaerahKabupatenLayakAnakyangselanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yangmemuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaranuntuk mewujudkan KLA.17. Hak sipil dan kebebasan adalah hak anak atas identitas,kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinandan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi danberkumpul secara damai, hak atas privasi, mengaksesinformasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan,perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.

18. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalahhak asasi khusus anak untuk diasuh oleh orangtuanyaatau hak anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuhpengganti.19. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah semuaanak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatanyang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial danstandar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental,spiritual, moral dan sosial.20. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatanbudaya adalah semua anak berhak memiliki hak ataspendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah,bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budayadan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempatyang mengandung nilai positif lainnya.21. Hak perlindungan khusus adalah hak anak di daerahpengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum,hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual,pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak daripribumi dan minoritas.22. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang ilitasi,danreintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anakyang mengalami penanganan salah, anak yang mengalamipenelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.23. Rumah Aman Anak adalah tempat tinggal sementara untukmemberikan perlindungan bagi anak dan terutama anakyang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalamieksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anakyang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalamitindak kekerasan.

24. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakatyang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber dayaberbasis orang tua dan keluarga dalam memberikanpenanganan anak dan terutama anak sebagai akibatberkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yangsalah, penelantaran, dan tindak kekerasan.25. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal daninformal yang aman, bersih, dan sehat, peduli , menghargai hak-hak anak dan perlindungananak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salahlainnya serta pendukung partisipasi anak terutama dalamperencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, ungan anak di pendidikan.26. RukunWargaRamahAnakadalahGerakansosialmasyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengansumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RWdalam memberikan penanganan anak dan terutama anakyang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penangananyang salah,penelantaran, dan tindak kekerasan.27. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalambidang usaha bisnis maupun usaha sosial.28. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upayauntuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahamipermasalahan anak dan hak-hak anak, memahami prosespenyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas irasi anak.29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yangterdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atauayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluargasedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampaidengan derajat ketiga.30. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, danorganisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

31. Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan,pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukandalam penyelenggaraan KLA.32. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamindan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hiduptumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimalsesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sertamendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dandiskriminasi.33. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untukmelakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasisgender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-samaoleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuanpenyelenggaraan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan,rehabilitasi, psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial danbantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis genderdan anak.34. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan danAnak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satubentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan ng pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum,pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan sertaperdagangan terhadap perempuan dan anak;35. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAAadalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraananak baik milik pemerintah maupun masyarakat yangmelaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar danpengembangan anak.36. Rumah Sakit Ramah Anak adalah rumah sakit yang nghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungananak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik dungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

37. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang nghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungananak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik dungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.38. PMKSadalahSosialyangperseorangan,keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karenasuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapatmelaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak maupun sosial secaramemadai dan wajar.39. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjunyadisingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum,anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yangmenjadi saksi tindak pidana.40. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yangselanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapatmempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang(pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkanketergantungan fisik dan psikologi.BAB IIMAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIPBagian KesatuMaksud dan TujuanPasal 2Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkanuntuk menjadi acuan KLA.Pasal 3KLA bertujuan untuk :a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara erwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dansejahtera;

b. menjaminpemenuhanhakkemerdekaananakdarieksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, danbersahabat;c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalamkehidupannya;d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basispendidikan pertama dan utama bagi anak;f. membangun sarana dan prasarana daerahyang mampumemenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh danberkembang secara optimal;g. n kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaikbagi anak; danh. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia,sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologiyang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan duniausaha.Bagian KeduaAsasPasal 4KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.Bagian KetigaPrinsipPasal nakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :a. tata kelola pemerintahan yang baik;b. non diskriminasi;c. budaya dan kearifan lokal;d. kepentingan terbaik bagi anak; dane. penghargaan terhadap pandangan anak;f. inklusif; dang. multi kultural.

BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN ANAKBagian KesatuHak AnakPasal 6(1) Hak asasi anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi olehPemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua,keluarga, swasta dan masyarakat.(2) Hak asasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :a. hak sipil dan kebebasan;b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatanbudaya; dane. hak perlindungan khusus.Pasal 7(1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :a. hak atas identitas;b. hak perlindungan identitas;c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;g. hak akses informasi yang layak; danh. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yangkejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabatmanusia.(2) Hak atas identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a memastikan bahwa seluruh anak tercatat danmemiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkinsecara gratis.

(3) Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b untuk mencegah berbagai tindak kejahatanterhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anakuntuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.(4) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan hakanak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdekasesuai keinginannya.(5) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan hakanak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, danmengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.(6) Hakberorganisasidanberkumpulsecaradamaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakanjaminan hak anak untuk berkumpul secara damai danmembentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.(7) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan hakanak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, ataudiekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggutumbuh kembangnya.(8) Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g merupakan jaminan hak anakmemperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakanbagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta saranabagi anak untuk mengakses layanan informasi secaragratis.(9) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yangkejam,tidakmanusiawia

dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya. 21. Hak perlindungan khusus adalah hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak dari

Related Documents:

Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Kabupaten Pati terletak . 48Buku Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2014-2019 . 40 Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Pati Ta

(2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Ketentuan ayat (1) huruf j dan huruf n Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 116 (1) Sekret

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Pe

D PATI-1 Rev. A 1.5.2 REVISION HISTORY Manual Revisions Date Description A 2004-01-05 Initial release of this document. B 2007-03-14 Reformated C 2008-09-01 Added Analog Input Specification. D 2009-10-01 Corrected Write Configuration Word Code. 2009 by MPL AG 6 MEH-10102-001 Rev. D High-Tech Made in Switzerland PATI User Manual

20. Aplikasi SIMDA Keuangan adalah program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. 21. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi SIMDA BMD adalah program aplikasi yang digunakan untuk

Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019; 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 835 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil di Lingkun

Agama Republik Indonesia, yang telah banyak memberi bantuan beasiswa kepada penulis sehingga penulis berkesempatan mengikuti kuliah pada program pascasarana (S 2) di Program Pascasarjana Universias Islam Negeri Alauddin Makassar. 9. Bupati Buru Ir. Ramli Umasugi, M.M., Wakil Bupati Ir. Djuhana Soedrajad,

OMIClear Instruction A02/2014 Price List Versions Index 11.Apr.2014 Initial version. Revokes OMIClear Notice 03/2010 – Price List. 1.Feb.2015 Modification of the Price List, including: modification of the structure regarding the Fees on transactions in Futures, Forwards and Swaps .which depend on the monthly traded volume (now including 3 tiers of volume instead of 2). Clarification on the .