RENCANA STRATEGIS 2015 2019 - Standarpangan.pom.go.id

RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019DIREKTORATSTANDARDISASI PANGAN OLAHANDEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHANBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA20182019

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHANNOMOR HK.02.02.51.01.19.0194 TAHUN 2019TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGANNOMOR HK.09.52.04.15.04.15.2316 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGISDIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN TAHUN 2015-2019DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,MenimbangMengingat::a.bahwa Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangansebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur Standardisasi ProdukPangan Nomor HK.09.52.04.15.2316 Tahun 2015 tentang RencanaStrategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019 perludisesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentangBadan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obatdan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Pengawas Obat dan Makanan;b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentangPerubahan Atas Keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan NomorHK.09.52.04.15.2316 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis DirektoratStandardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019.1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4700);3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 80);4.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 3);

25.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan PengawasObat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor nNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RencanaStrategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015-2019 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);7.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat danMakanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1745);8.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat danMakanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BadanPengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 213 );MEMUTUSKAN :KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHANTENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 15.04.15.2316 TAHUN 2015 TENTANG RENCANASTRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGANTAHUN 2015-2019Menetapkan:Pertama:Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 20152019 mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan PanganOlahan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis BadanPengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.Kedua:Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015–2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Renstra DirektoratStandardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen indukperencanaan kegiatan pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.Ketiga:Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2015 – 2019merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahunan untuk periode2015-2019 pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, yang memuatvisi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatanserta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.Keempat:Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2015 –2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

3Kelima:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabilaterdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 29 Februari 2019Plt. Direktur Standardisasi Pangan OlahanAnisyah. S.Si. Apt. MPNIP. 19741125 199903 2 009

BAB IPENDAHULUAN1.1 Kondisi gkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan periode ketigadari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ihmemantapkanpembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Penekanan pembangunanuntuk peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulansumber daya alam dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuandan teknologi yang terus meningkat.Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan melalui PeraturanPresiden Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapidalam pembangunan terkait pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunyapeningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standar Cara Pembuatanyang Baik Good Manufacturing Practices (GMP), Obat dan Makanan engankeamanan,khasiat/manfaat, dan mutu yang terjaga. Di sisi lain, pengawasan Obat danMakanan yang efektif akan mendukung peningkatan daya saing produk Obat mendukungpencapaian program prioritas pemerintah, Direktorat Standardisasi PanganOlahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis(Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta kegiatan untukperiode 2015-2019. Penyusunan Renstra Direktorat Standardisasi PanganOlahan ini berpedoman pada RPJMN periode 2015-2019 dan perubahanlingkungan strategis pengawasan pangan olahan.Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan,maka Revisi Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2015-2019RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN1

merupakan Renstra peralihan dari Direktorat Standardisasi Produk Panganmenjadi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.Pangan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, olehkarena itu selain ketersediaan pangan, keamanan pangan menjadi salah satufaktor penting untuk dipenuhi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 67-112Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penanganankeamanan, mutu dan gizi pangan diperlukan untuk perlindungan konsumen danmenjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, baik ditingkatnasional, regional maupun internasional.Jaminan keamanan, mutu dan gizipangan diwujudkan dengan penetapan standar melalui sistem manajemenstandardisasi yang baik.Penyusunan standar harus mempertimbangkan tuntutan perkembanganMasyarakat Ekonomi ASEAN dan perdagangan internasional. Selain itu, tidakdapat dipungkiri bahwa standar pangan mempengaruhi tingkat kesehatanmasyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.Menyikapi dinamika lingkungan strategis maka penyusunan standar perlumenerapkan prinsip Good Regulatory Practices (GRP).1.1.1. DASAR HUKUM1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(ASN);4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan PengawasObat dan Makanan;5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan EfektivitasPengawasan Obat dan Makanan;6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB2010-2025;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentangPeningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanandi Daerah;RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan HayatiProduk Rekayasa Genetika;9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu,dan Gizi Pangan;10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan IklanPangan;11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di LingkunganBadan Pengawas Obat dan Makanan.1.1.2. Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Pangan OlahanDirektorat Standardisasi Pangan Olahan merupakan satu dari lima unitpelaksana teknis yang terdapat pada Deputi Bidang Pengawasan PanganOlahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagaimana tercantumdalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Direktorat Standarisasi unanprosedur,dankriteria,pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang standardisasi pangan olahan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Direktorat Standardisasi PanganOlahan menyelenggarakan fungsi :1.pengkajian dan penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasimutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;2.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu panganolahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;3.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangstandardisasi mutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamananpangan;RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN3

4.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasimutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan;5.penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, manfaat,dan mutu pangan olahan;6.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasimutu pangan olahan, pangan olahan tertentu, dan keamanan pangan; dan7.pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.Tugas dan tanggung jawab penyusunan standar pangan oleh BPOM sejalandengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentangKeamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Mengingat bahwa penanganan panganmerupakan tanggung jawab bersama beberapa Kementerian/Lembaga termasukPemerintah Daerah, maka perlu disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria(NSPK) agar terkoordinasi dengan baik. Diharapkan dengan adanya NSPK dapatmenjamin terwujudnya keamanan, mutu dan gizi pangan serta meningkatkandaya saing produk dalam negeri.1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya1.1.3.1Struktur OrganisasiUntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, DirektoratStandardisasi Pangan Olahan dibentuk dengan struktur organisasi sebagaiberikut :RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN4

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Pangan OlahanMasing-masing Subdirektorat dan Seksi mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut:1) Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan OlahanSubdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan terdiri dari:a. Seksi Standardisasi Bahan Baku dan Kategori Pangan;b. Seksi Standardisasi Label, Iklan, Codex dan Harmonisasi StandarPangan;c. Seksi Tata Operasional.Subdirektorat Standardisasi Mutu Pangan Olahan mempunyai pelaksanaankebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaanbimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidangstandardisasi mutu pangan olahan.RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN5