PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNANDAN PENGANGGARAN DAERAHTEORI DAN APLIKASINURSINI
KATA PENGANTARPuji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya sehingga BukuPerencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah dapat diterbitkan meskipunmasih dalam bentuk dan konten yang sederhana.Topik bahasan dalam buku ini merupakan topik-topik terpenting terkait denganperencanaan dan penganggaran dalam rangka upaya pencapaian efektifitaspenyelenggaraan otonomi daerah. Amanah dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyelenggaraanpemerintahan daerah niscaya akan berhasil bilamana pemerintah daerah mampuuntuk menerapkan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan danpenganggaran. Atas dasar itu, terdapat dua substansi pokok yang dibahas dalam bukuini yaitu substansi tentang perencanaan yang disajikan secara berturut-turut mulai Bab Isampai dengan Bab IV dan substansi tentang penganggaran yang disajikan dalam BabV sampai dengan Bab VIII.Buku ini ditulis dan diterbitkan dengan tiga alasan penting; Pertama, buku referensitentang perencanaan pembangunan dan penganggaran masih sangat langka, sehinggamahasiswa kesulitan untuk memperoleh buku referensi yang mengkaji secarakomprehensif apa, mengapa dan bagaimana perencanaan pembangunan danketerkaitannya dengan penganggaran; Kedua, dalam konteks keberhasilanpenyelenggaraan otonomi daerah, kalangan praktisi tidak hanya dibekali dari sisi teknisperencanaan semata akan tetapi perlu disentuh ketajaman wawasan akademik tentangperencanaan dan keterkaitannya dengan penganggaran. Ketiga, buku ini tidak hanyabernuansa teori tetapi juga ditunjang oleh studi empirik. Dengan demikian, penerbitanbuku ini diharapkan sangat membantu bagi mahasiswa dan kalangan praktisi yangsedang menggeluti substansi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.Selamat membaca! Semoga buku ini bermanfaat.Wassalam,Oktober 2010Nursini
DAFTAR ISIBAB I KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN11.1. Pengertian Perencanaan11.2. Pengertian Pembangunan21.3. Pentingnya Perencanaan Pembangunan71.4. Jenis-Jenis Perencanaan131.5. Pendekatan Perencanaan Pembangunan18BAB II TEORI PERENCANAAN212.1. Perencanaan Komprehensif Rasional222.2. Perencanaan Incremental262.3. Perencanaan Advokasi302.4. Perencanaan Radikal322.5. Perencanaan Transaktif32BAB III PERANGKAT ANALISIS KUANTITATIF DALAM PERENCANAAN343.1. LQ (Location Quotieont)343.2. COR (Capital Output Ratio)393.3. Shief Share Analisis413.4. Model Input Output47BAB IV KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARANDI INDONESIA4.1. Pentingnya Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran56564.2. Keterkaitan dan Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran574.3. Proses Perencanaan Berdasarkan UU No 25/2004634.4. Proses dan Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan65BAB V PENGANGGARAN DAERAH765.1. Pengertian Penganggaran dan Fungsi Anggaran Daerah (APBD)76
5.2. Pergeseran Paradigma Penganggaran795.3. Penganggaran Berbasis Kinerja825.4. Struktur dan Proses dan Mekanisme PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)berbasis Kinerja5.5. Penyusunan KUA dan PPAS8390BAB VI ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH(STUDI KASUS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)1036.1. Pendahuluan1036.2. Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang1046.3. Analisis Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang1156.4. Hasil Estimasi Pengeluaran Publik terhadap PertumbuhanEkonomi Daerah131BAB VII INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN1417.1. Pendahuluan1417.2. Pengertian Kinerja Pembangunan Daerah1427.3. Indikator Kinerja1427.4. Pentingnya Pengukuran Kinerja Pembangunan1487.5. Tahapan Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah149BAB VIII KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN(Studi Empirik Kabupaten Bantaeng)8.1. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah1671678.2. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Studi Kasus KabupatenBantaeng, Sinjai, dan Makassar1688.3. Bentuk-bentuk Kreativitas Pemerintah Daerah untuk MempertahankanKonsistensi Perencanaan dan Penganggaran2288.4. Pengembangan Model Konsistensi Perencanaan dan PenganggaranBerbasis KinerjaDAFTAR PUSTAKA230240
DAFTAR TABELTabel 3.1Tabel 3.2Tabel 3.3Tabel 3.4Tabel 3.5Tabel 3.6Tabel 3.7Tabel 3.8Tabel 6.1Tabel 6.2Tabel 6.3Tabel 6.4Tabel 7.1Tabel 7.2Tabel 7.3Tabel 7.4Tabel 7.5Tabel 7.6Tabel 7.7Tabel 7.8Tabel 8.1Tabel 8.2Tabel 8.3Tabel 8.4Tabel 8.5Tabel 8.6Tabel 8.7Tabel 8.8Tabel 8.9Tabel 8.10Hasil Perhitungan Nilai LQ per sektor Provinsi Sulawesi Selatan,2005-2008PDB Indonesia Harga Berlaku (triliun rupiah)PDRB Sulawesi Selatan Harga Berlaku (triliun rupiah)Hasil Perhitungan Shift Share Analysis Provinsi Sulawesi Selatan2008-2010Tabel Input-OutputMatriks Transaksi Perekonomian Kota (Dalam Jutaan Rupiah)Kebutuhan Langsung Koefisien Masukan/TeknologiKebutuhan I-O (berdasarkan contoh Tabel Sebelumnya)Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sidenreng Rappang1996/1997 – 2005Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Penerimaan 1997-1998-2006Pengeluaran Pemerintah (000 rupiah)Ringkasan Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintahterhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng RappangContoh Indikator Kinerja Bidang pertanianMatriks Kinerja KebijakanContoh kinerja Kebijakan Sekretariat DPR Kota MakassarMatriks Kinerja ProgramContoh Matrisk Kinerja Program Kepala Bagian Keuangan MakassaMatriks Kinerja KegiatanContoh Matriks Kebijakan, program dan kegiatanContoh Kinerja KegiatanTingkat Konsistensi Kebijakan dan program dalam DokumenRPJMD Kabupaten BantaengKonsistensi Penjabaran Kebijakan dalam Dokumen Renstra SKPDKabupaten BantaengKonsistensi Kebijakan dan program Dalam Renstra BappedaKabupaten BantaengKonsistensi antara kebijakan dalam RPJMD dan Renstra BappedaKabupaten Bantaeng38Tingkat Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RenstraSKPDKonsistensi antara kebijakan dalamRPJMD dan Renstra DinasPendidikan Kabupaten BantaengKonsistensi Program RPJMD dan Program Renstra SKPD KabBantaengKonsistensi program indikatif dalam RPJMD 2008-2013 danProgram Prioritas dalam RKPD 2010 Kabupaten BantaengKonsistensi antara Program dan Kegiatan dalam RKPD 2010Kabupaten Bantaeng: Kasus BappedaKonsistensi Kegiatan Renja SKPD dan Kegiatan RKPD 160162169173174175177178180181182
Tabel 8.11Tabel 8.12Tabel 8.13Tabel 8.14Tabel 8.15Tabel 8.16Tabel 8.17Tabel 8.18Tabel 8.19Tabel 8.20Tabel 8.21Tabel 8.22Tabel 8.23Tabel 8.24Tabel 8.25Tabel 8.26Tabel 8.27Tabel 8.28Tabel 8.29Tabel 8.30Tabel 8.31Tabel 8.32Tabel 8.33BantaengTingkat Konsistensi Kegiatan dalam Renstra dan Renja SKPD 2010Kabupaten BantaengKonsistensi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran/DPA DinasPendidikan Kabupaten BantaengKonsistensi antara Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA)/DPA Bappeda Kabupaten BantaengTingkat Konsistensi Kebijakan dan Program dalam DokumenRPJMD 2008-2013 Kabupaten SinjaiKonsistensi Penjabaran Kebijakan dalam Dokumen RENSTRASKPD Kabupaten SinjaiKonsistensi Penjabaran Kebijakan dalam Dokumen RENSTRABAPPEDA Kabupaten SinjaiKonsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRABKD Kabupaten SinjaiKonsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRADispenda Kabupaten SinjaiKonsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRABappeda Kabupaten SinjaiTingkat Konsistensi Kebijakan dan Program dalam DokumenRPJMDKonsistensi Kebijakan dan Program Dalam Dokumen RPJMD 20092014dan Renstra- SKPD 2009-2014 Se-Kota MakassarKonsistensi Penjabaran Kebijakan dalam Dokumen RENSTRABAPPEDA Kota MakassarKonsistensi Kebijakan dan Program Dalam Renstra Dinas Kesehatan2009-2014 Kota MakassarKonsistensi Kebijakan dan Program Dalam Renstra Dinas Sosial2009-2014 Kota MakassarKonsistensi Kebijakan dan Program Antara Dokumen RPJMD 20092014 Kota Makassar dan Renstra Dinas Kesehatan 2009-2014Konsistensi Kebijakan dan Program Antara Dokumen RPJMD 20092014 Kota Makassar dan Renstra Dinas Sosial 2009-2014Konsistensi antara Kebijakan dalam RPJMD dan RENSTRABappeda Kota MakassarKonsistensi Program antara RPJMD dan RKPD 2010 Kota MakassarKonsistensi Program dan Kegiatan Dalam Renstra Dinas Kesehatan2009-2014 dan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2010 Kota MakassarKonsistensi Program dan Kegiatan Dalam Renstra Dinas Sosial2009-2014 dan Renja Dinas Sosial Tahun 2010 Kota MakassarKonsistensi Kegiatan Dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2010 denganRKA dan DPA Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2010Konsistensi Sasaran Strategis dengan Kebijakan, Program danKegiatan Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2010Konsistensi Kegiatan Dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 10211213214215217218
Tabel 8.34Tabel 8.35Tabel 8.36Tabel 8.37Tabel 8.38Tabel 8.39Tabel 8.40Tabel 8.41dengan RKA dan DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2010Sasaran Strategis dengan Kebijakan, Program dan KegiatanDinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2010Daftar Kegiatan DPA yang Tidak konsisten dengan Renja 2010Bappeda Kota MakassarKonsistensi Penjabaran Substansi dalam dokumen RPJMDKonsistensi Penjabaran Substansi dalam dokumen RENSTRA-SKPDModel Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran: Renja danRKA/DPAIndikator Kinerja Input dan Dampak untuk Level Kebijakan (EselonII)pada SKPDIndikator Kinerja Input dan Outcome untuk Program (Eselon III)Pada SKPDIndikator Kinerja Input dan Output untuk Kegiatan (Eselon III) padaSKPD219220221232233236237238238
DAFTAR GAMBARGambar 1.1Gambar 1.2Gambar 1.3Gambar 2.1Gambar 3.1Gambar 3.2Gambar 4.1Gambar 4.2: Hubungan Perencanaan dan Pembangunan: Keterkaitan PPN dan PPD: Koordinasi Perencanaan: Pencapain Pareto Optimal antara Interaksi Kelompok kepentingan: Siklus Keterkaitan kebelakang dan kedepan: Dampak Analisis Model I – O: Keterkaitan dokumen perencanaan: Proses dan Mekanisme Penyusunan RPJMDVersi UU No 25 Tahun 2004Gambar 4.3 : Proses dan Mekanisme Penyusunan Rancangan Awal RPJMDProvinsi Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010Gambar 4.4 : Proses dan Mekanisme Penyusunan Rancangan Awal RPJMDKabupaten/Kota Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010Gambar 4.5 : Proses dan Mekanisme Penyusunan RKPDberdasarkan UU No.25 Tahun 2004Gambar 4.6 : Proses dan Mekanisme Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsiberdasarkan Permendagri 54 tahun 2010Gambar 4.7 : Proses dan Mekanisme Penyusunan RKPD Kabupaten/Kotaberdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010Gambar 4.8 : Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/KotaGambar 4.9 : Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/KotaGambar 4.10 : Proses dan Mekanisme Penyusunan Rancangan Renstra SKPDGambar 5.1 : Mekanisme Penyusunan RAPBD berdasarkan Permendagri 13/2006Gambar 5.2 : Mekanisme Penyusunan RAPBD (Permendagri No 59/2007)Gambar 6.1 : Total Pendapatan Daerah dan pertumbuhan Pendapatan DaerahKabupaten Sidenreng Rappang 2000-2008Gambar 6.2 : Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah TerhadapTotal Pendapatan DaerahGambar 6.3 : Pertumbuhan Sumber-Sumber Pendapatan DaerahGambar 6.4 : Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sidenreng Rappang,1996/1997-2005Gambar 6.5 : Kontribusi Sumber-Sumber PAD Terhadap Total PAD1997/1998-2008 (persen)Gambar 6.6 : Dana Perimbangan Menurut Jenis penerimaan 2000-2006(000 rupiah)Gambar 6.7 : Dana Alokasi Umum Per Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan,2008Gambar 6.8 : Pertumbuhan Pengeluaran Rutin dan PembangunanGambar 6.9 : Rasio Belanja Tiga Sektor Prioritas terhadap Total Belanja1997-2002 (persen)Gambar 6.10 : Pertumbuhan Total Belanja PemerintahGambar 6.11 : Belanja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang2003-2004 (juta 109112113114117119120121
Gambar 6.12 : Belanja Pelayanan Publik 2003-2004 (juta)Gambar 6.13 : Persentase Jenis Belanja Publik terhadap Total Belanja(2005-2006)Gambar 6.14 : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 2007-2008 (juta)Gambar 6.15 : Belanja Langsung pemerintah Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2008 (juta rupiah)Gambar 6.16 : Rasio Rincian Belanja tidak Langsung terhadap Total BelanjaTidak Langsung (%)Gambar 6.17 : Pendapatan, Belanja dan Surplus/DefisitGambar 6.18 : Penerimaan Pembiayaan Tahun 2008 (juta rupiah)Gambar 7.1 : Siklus Pengeluaran KinerjaGambar 7.2 : Keterkaitan Indikator Kinerja Input, Output, Outcome, BenefitDan DampakGambar 7.3 : Kerangka Penyimpulan Hasil EvaluasiGambar 7.4 : Keterkaitan Kebijakan, Program, Kegiatan dan AnggaranGambar 8.1 : Permasalahan Pengelolaan Keuangan DaerahGambar 8.2 : Perbandingan Kegiatan dalam Renja dan DPA Dinas KesehatanKabupaten BantaengGambar 8.3 : Jumlah Program Indikatif dalam RPJMD danProgram Prioritas dalam RKPD Kabupaten Sinjai 2010Gambar 8.4 : Konsistensi Renstra dan RPJMD berdasarkan persepsi respondenGambar 8.5 : Konsistensi Renstra dan Renja Berdasarkan Persepsi RespondenGambar 8.6 : Konsistensi RENJA dan RKPD Berdasarkan Persepsi RespondenGambar 8.7 : Konsistensi Renja dan DPA Berdasarkan Persepsi RespondenGambar 8.8 : Faktor-Faktor Penyebab inkonsistensi antara Perencanaandan PenganggaranGambar 8.9 : Faktor Penyebab Terjadi Konsistensi antara Perencanaandan Penganggaran Berdasar pada Persepsi RespondenGambar 8.10 : Bentuk-Bentuk Kreativitas Pemerintah Daerah Untuk menjagaKonsistensi antara Perencanaan dan penganggaran(Kasus antara Renja dan 24225225226227230
DAFTAR MATRIKSMatriks 8.1Matriks 8.2: Model Konsistensi Substansi Dokumen RPJMD dan RENSTRA SKPDBerbasis Pada Tujuan dan Sasaran234: Model Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran: RKPD dan APBDPenjabaran235
DAFTAR BAGANBagan 4.1: Proses dan Mekanisme Penyusunan RPJMD berdasarkanPermendagri 54 tahun 201068
BAB IKONSEP DASAR PERENCANAANPEMBANGUNANAda tiga pertanyaan penting yang terkait dengan konsep perencanaan pembangunan.Pertanyaan itu meliputi apa (what), mengapa (why) dan bagaimana (how) perencanaanpembangunan? Pembahasan tentang pertanyaan ―apa‖ berkaitan dengan definisi perencanaan,definisi pembangunan, hubungan antara perencanaan dan pembangunan, konsep dasarperencanaan pembangunan, perbedaan antara perencanaan (planning), perencana (planners), danrencana (plan). Sementara pertanyaan tentang ―mengapa‖ menguraikanalasan-alasanpentingnya perencanaan pembangunan. Pertanyaan tentang ―bagaimana‖ menguraikan hal-halyang berkaitan dengan langkah-langkah perencanaan secara teori dan perencanaan di eradesentralisasi dan otonomi daerah.1.6. Pengertian PerencanaanIstilah perencanaan pembangunan sudah sangat umum dan bahkan menjadi pembicaraandalam kehidupan sehari-hari. Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisisecara berbeda-beda. Meskipun demikian, perencanaan memiliki beberapa definisi yangsekaligus menjadi ciri dari perencanaan itu sendiri. Berikut beberapa definisi perencanaan yangumum ditemukan:C. Brobowski (Basic Problems of Planning, 1964):Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depanyang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untukmempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.Waterston 1965Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yangterbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentuD. Conyers dan Hills (1984):Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai carauntuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang.MT Todaro (Economic Development, 7th ed., 2000):
Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinirpengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dandalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yangutamauntuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnyaJhingan :Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasarantertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh BadanPerencana Pusat. Tujuan tersebut untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya.Menurut UU 25/2004:Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, denganmemperhitungkan sumber daya yang tersedia.Friedman (1987):Perencanaan adalah aplikasi pengetahuan kedalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama.1.7. Pengertian Pembangunan Upaya yang dilakukan secara sadarUntuk meningkatkan keadaan menjadi lebih baikMelalui sebuah proses yang panjangDalam periode waktu tertentuUkuran pembangunan dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Ukuran ekonomiadalah GNP/GDP atau GNP/GDP per kapita, sementara ukuran sosial adalah melihat aspekkesehatan dan pendidikan. Dengan mencermati ukuran pembangunan tersebut nampaknya terjadiperubahan cara pandang pengukuran pembangunan yakni dari indikator ekonomi ke indikatorsosial. Atas dasar itu, maka pengertian pembangunan dapat dirumuskan sebagai sebuah prosesmultidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikapmasyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselarasi pertumbuhanekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.Hubungan antara perencanaan dan pembangunan sangat kompleks. Kompleksitas dapat dilihatdari teori-teori perencanaan seperti teori perencanaan rasional komprehensif, incremental,advokasi, radikal, dan transaktif. Sementara kompleksitas pembangunan dapat dilihat dariperluasan makna/konsep pembangunan dan pergeseran paradigma pembangunan mulai dariparadigm modernisasi, dependensi, ekologi, kebutuhan dasar, pembebasan dan endogen. Karenakompleksitas perencanaan pembangunan maka perlu manajemen perencanaan pembangunan(Gambar 1.1).
Gambar 1.1 Hubungan Perencanaan dan PembangunanPERENCANAAN ANKOMPLEKSITASMAKNA/KONSEPDAN PARADIGMAPEMBANGUNANMANAJEMENPERENCANAANKonsep Dasar PerencanaanKonsep dasar perencanaan diperoleh dari uraian tentang elemen-elemen dariperencanaan. Definisi perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli pada dasarnya mengandungelemen-elemen yang sama pentingnya. Hal ini dapat dilihat dari kata kunci masing-masingdefinisi perencanaan dan sekaligus merupakan konsep-konsep perencanaan. Konsep dasarperencanaan meliputi:i) Suatu proses, ini berarti perencana melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan.Langkah-langkah yang dimaksud antara lain, mengindentifikasi masalah dan mencarialternative untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan.ii) Pengalokasian sumber daya. Ini berarti perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikansumber daya meliputi : sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan Modal.Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaansumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitassumberdayatersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah rencana.
Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor penting kehadiran perencanaan agarpengalokasian sumber daya dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Agar pengalokasiansumber daya dilakukan secara tepat dan efisien maka pengumpulan dan analisis data daninformasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting.Ketersediaan data dan informasi akan menjadi pedoman bagi perencana dalam pengambilankeputusan secara tepat.iii) Alat mencapai tujuan (visi bersama), ini mengandung arti bahwa perencanaan sebagai alatpencapaian tujuan. Setiap organisasi yang terbentuk pasti ingin mencapai sesuatu yanglebih baik di masa yang akan datang, terutama dalam perspektif waktu yang lebih lama,katakanlah sebuah organisasi mempunyai impian (visi) yang ingin dicapai pada masa yangakan datang. Untuk mencapai impian tersebut, maka dibutuhkanlah perencanaan yangstrategis. Perencanaan ini tidak saja berlaku untuk organisasi profit (swasta) tetapiterpenting juga untuk organisasi non profit misalnya organisasi pemerintah. Sepertisekarang ini yang umum dipraktekkan di Negara-negara berkembang terutama Indonesia,setiap organisasi pemerintah harus menyusun sebuah rencana strategis, dimana rencanastrategis te
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah dapat diterbitkan meskipun masih dalam bentuk dan konten yang sederhana. Topik bahasan dalam buku ini merupakan topik-topik terpenting terkait dengan perencanaan dan penganggaran dalam rangka upaya pencapaian efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Perencanaan Pembangunan di daerah belum sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi yang akurat. 3. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran 4. Data perencanaan dan data penganggaran tidak saling terhubung. 5. Jumlah variasi aplikasi perencanaan dan keuangan terlalu banyak dan berbeda-beda di setiap daerah sehingga
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2013-2018 VII- 1. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 2025 adalah: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan .
Integrasi dan Harmonisasi dalam Perencanaan Pembangunan i. ii Perencanaan Desa Terpadu PERENCANAAN D E S A T E R P A D U. Perencanaan Desa Terpadu iii. . Partisipasi dalam Perencanaan Desa Perencanaan Desa dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Peran Pemangku Kepentingan 32 34 34 36 37 38 42 44
pembangunan daerah tertinggal 2.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertingga 3.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian pembangunan daerah tertinggal 4.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian pembangunan daerah tertinggal
Perencanaan dan penganggaran yang sinkron dan terpadu dalam satu sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran yang belum sinkron serta terpadu Revisi Permendagri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Permendagri 70/2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi,
Instrumen Oppjerasionalisasi Kebijakan Perceppg gatan Pembangunan Daerah Tertingggal dan Khusus (P2DTK) Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)
INTEGRASI GENDER DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 7 2 4.1 Arah Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 27 4.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30 4.3 Aplikasi PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 33 4.4. Tahapan Penyusunan Perencanaan dan
Microsoft Word - Space Tourism reading comprehension.docx Created Date: 3/27/2018 9:06:16 AM .
