Kajian Kebijakan Dana Abadi Penelitian: PANDANGAN ATAS .

2y ago
23 Views
2 Downloads
710.75 KB
28 Pages
Last View : 4m ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Victor Nelms
Transcription

Kajian Kebijakan Dana Abadi Penelitian:PANDANGAN ATASPENDANAAN& TATA KELOLAKELEMBAGAANNovember 2019

Kajian Kebijakan Dana Abadi Penelitian:PANDANGAN ATASPENDANAAN& TATA KELOLAKELEMBAGAANKajian Kebijakan ini disajikan oleh Knowledge Sector Initiative(KSI) sebagai respon atas permintaan Direktorat JenderalAnggaran Kementerian Keuangan.Saran kebijakan ini ditulis oleh Erny Murniasih, Advisor KSI.November 2019

DAFTAR ISIRingkasan Eksekutif.iiiPendahuluan.1Tinjauan atas Pendanaan dan Ekosistem Penelitian .3Analisis atas Ekosistem Penelitian di Indonesia: Pendanaan dan Tata Kelola .7Rekomendasi .17Referensi .18ii

berkembangnya ide dan kolaborasi baik antar individupeneliti maupun lembaga penelitian. Ekosistempenelitian dan inovasi yang ideal adalah ekosistem yangmendukung para pemangku kepentingan (pemerintah,swasta, perguruan tinggi/lembaga penelitian, pemberimodal, dan para penghubung) untuk melakukankolaborasi dalam mengoptimalkan sumber dayamanusia, teknologi, budaya, norma dan nilai-nilai yangdibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan. Didalam ekosistem tersebut, tata kelola pendanaan jugamemegang peranan penting sebagai instrumen insentifuntuk pendorong penelitian yang kolaboratif dansinergi antara pelaku penelitian.8 Prinsip Pendanaan Penelitian1Misi yang jelasIndependensiSeleksi kompetitif yang transparanManajemen profesionalKolaborasi internasionalBerkelanjutanFleksibel namun tetap akuntabelMulti-source dan multi-yearRingkasanEksekutifMemasuki era Industri 4.0 dan persainganmenuju perekonomian terkuat di dunia,Indonesia dihadapkan dengan peluang dantantangan yang berat, terutama dalam mengoptimalkanbonus demografi serta penggunaaan inovasi danteknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa.Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi, pemerintah telah memiliki komitmenuntuk membangun ekosistem penelitian yang lebihbaik melalui berbagai kebijakan dan regulasi sertapendanaan.Berdasarkan tinjauan dan analisis yang dilakukan,rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini adalahsebagai berikut: Prinsip utama dalam pengelolaan dana abadipenelitian mengacu pada prinsip dasar pendanaanpenelitian, utamanya yaitu: kejelasan misi yangakan diemban, bersifat independen - termasukdelineasi mandat pembagian fungsi pengelolaaninvestasi dengan fungsi pengelolaan penyaluran,dan menganut sistem kompetisi yang berdasarkanmerit.Kajian Kebijakan ini disusun oleh Knowledge SectorInitiative (KSI) untuk memberikan pandangan kepadapemerintah dan pemangku kepentingan terkaitpendanaan dan tata kelola kelembagaan dana abadipenelitian. Berbagai pengalaman dari beberapanegara maju dan berkembang menunjukkan bahwaekosistem penelitian yang dinamis memungkinkan Dana abadi diharapkan tetap utuh dalam periodewaktu tertentu atau sampai terkumpulnya asetyang memadai untuk melaksanakan programyang sudah ditetapkan, sehingga yang digunakanuntuk mendanai kegiatan penelitian adalah hasilinvestasi dari dana abadi yang ditanam di pasarkeuangan atau instrumen keuangan lainnya.1Disarikan dari kaji referensi Bank Dunia (2013) mengenai pola pendanaan penelitian di beberapa negara maju dan berkembangiii

ivKebijakanpendanaanpenelitiandanpengembangan perlu diakui sebagai bagian dariprioritas nasional dan tertuang dalam dokumenperencanaan jangka menengah nasional, rencanastrategis dan rencana kerja pemerintah. Dengandemikian, akan memberikan jaminan keberlanjutanatas implementasi Rencana Induk Riset Nasional(RIRN) dan Prioritas Riset Nasional (PRN).Pemerintah perlu melakukan akselerasi danimplementasibeberapakebijakan/regulasiyang menjadi faktor pemungkin dalam ekosistempenelitian. Tata kelola kelembagaan pendanaan penelitianyang ideal adalah dengan model independen yangberada di bawah Presiden dengan menggunakaninstitutional setting berdasarkan mekanismedana perwalian (trust fund). Hal ini akan selarasdengan prinsip independensi dalam tata kelolakelembagaan dan proses pengambilan keputusan.

dengan dunia industri, dan kurang independennyakeputusan pendanaan.Toisuta (2019) mengatakan masalah utama adalahdicampuradukkannya tiga fungsi utama sektorpengetahuan dan inovasi, yaitu penelitian, inovasidan bukti untuk pembuatan kebijakan. Toisutamenyebutkan, 80% dana penelitian dan pengembangandi Indonesia masuk ke badan/lembaga penelitian danpengembangan kementerian yang ditugaskan untukmelakukan ketiga fungsi di atas. Sementara pengalamaninternasional menunjukkan fungsi sektor pengetahuanakan optimal hasilnya jika lembaga memiliki fokuspada fungsi tertentu dan saling terinterkoneksi danberkolaborasi.1PendahuluanDalam memasuki era persaingan menujuperekonomian terkuat dunia, n penelitian sebagai tulang punggungkemajuan bangsa. Berbagai lembaga perguruantinggi, lembaga penelitian pemerintah, iptakan pengetahuan dan mengeksplorasicakrawala yang dapat membuka peluang kemajuan,kualitas kewargaan dan keadaban publik (Nugroho,2019). Tantangan tersebut selama ini terkendala olehbeberapa permasalahan utama. Bank Dunia (2013)mengidentifikasi permasalahan utama penelitiandi Indonesia disebabkan antara lain terkait denganpersoalan pendanaan yang terbatas, administrasiyang sangat rigid (karena disamakan dengan sistempengelolan keuangan yang reguler), kurangnyakualitas penelitian, terbatasnya keahlian para peneliti,kurangnya kolaborasi dan komersialisasi penelitianLebih jauh, hasil kajian Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) pada tahun 2018 menunjukkan bahwapermasalahan dana penelitian didominasi oleh: (1)tata kelola penelitian yang rumit terutama terkaitperencanaan dan anggaran, pelaksanaan danpertanggungjawaban penelitian; (2) ketidakjelasanregulasi terutama untuk penelitian yang dilakukanKementerian/Lembaga (K/L) seringkali tidak terarahberdasarkan visi dan prioritas kebijakan nasionalmengenai ilmu pengetahuan dan teknologi karenamasing-masing bergerak dengan rencana strategislembaganya; (3) tidak terkoordinasinya pelaksanaankegiatan penelitian, dan (4) lemahnya penegakanaturan mengenai pelanggaran atas kode etik penelitian.Permasalahan-permasalahan tersebut berdampakpada tumpang tindih dan rendahnya nilai manfaat hasilpenelitian yang mengakibatkan pemborosan anggaranyang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),sebagaimana termuat dalam Kajian KPK (2018)menyebutkan bahwa permasalahan umum dalampenelitian di Indonesia disebabkan oleh kurangnyaperencanaan strategis terutama dalam hal optimalisasipemanfaatan anggaran yang besarannya pun masihminim, mindset peneliti, dan kurangnya keterhubungandengan industri karena pelaksanaan penelitian masihberjarak dengan kebutuhan industri.Penyelesaian masalah tersebut membutuhkan sebuahkondisi pemungkin melalui ekosistem penelitianyang efektif, yaitu melalui tata kelola dan manajemen1

penelitian yang mendukung terciptanya kolaborasi daninovasi untuk mencapai tujuan/misi penelitian yangbermutu. Lebih lanjut, Nugroho (2019) mengungkapkanbahwa ekosistem penelitian yang efektif membutuhkanempat pilar yaitu pendanaan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan regulasi yang selaras dengan prinsiptata kelola yang akuntabel, otonom dan fokus padakualitas dan excellence.Untuk itu, saran kebijakan ini disusun untuk2memberikan rekomendasi mengenai peran dana abadipenelitian sebagai salah satu instrumen pendanaanpenelitian untuk memperbaiki ekosistem penelitian.Dalam penyusunannya, Knowledge Sector Initiative(KSI) melakukan kaji kebijakan dan literatur, analisismedia online, serta serangkaian diskusi terarahdengan pemangku kepentingan terkait yang meliputiaktor pemerintah dan non pemerintah yang terlibatdalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian danpengembangan.

2. Bersifat independenRES EA RC HTata kelola lembaga pendanaan penelitian harusindependen dari berbagai intervensi, terutamaintervensi politik. Independensi tercermin dariproses pengambilan keputusan dan susunankepengurusan puncak (board) yang ada dalamkelembagaan tersebut. Lembaga yang independenakan lebih kuat dalam penyusunan prioritas dankebutuhan penelitian yang berdampak nasional,serta dalam menyalurkan pendanaan.3. Kompetitif melalui peer review2Tinjauan atasPendanaandan EkosistemPenelitianA. Prinsip Pendanaan PenelitianDalam literatur yang dipublikasikan oleh BankDunia (2013)2, setidaknya terdapat delapan prinsippendanaan penelitian yang disimpulkan dari berbagaipengalaman di negara-negara maju dan berkembangsebagai berikut:1. Misi yang jelasPendanaan penelitian nasional semestinya memilikisalah satu dari pilihan misi berikut yaitu untukmencapai global scientific excellence, meningkatkandaya saing bangsa, meningkatkan kesejahteraanmanusia dan perlindungan terhadap lingkungan,atau meningkatkan keamanan dan pertahanan.2Pendanaan yang kompetitif dilakukan melalui sistemseleksi yang transparan dan akuntabel berdasarkanmerit. Dengan demikian setiap peneliti memilikikesempatan yang sama untuk mendapatkan hibahpenelitian. Proses seleksi proposal melalui peerreview diperlukan untuk memastikan kualitaspenelitian, sekaligus independensi lembagapenyedia dana penelitian. Proses peer reviewselayaknya bukan hanya berfungsi sebagaiproses seleksi, namun juga berfungsi sebagaiproses feedback loop sehingga pengaju proposalmemperoleh masukan terhadap substansi danmetodologi penelitian yang diusulkan.4. Manajemen yang profesionalPengelolaan lembaga pendanaan penelitian yangprofesional memerlukan sumber daya manusiayang memiliki kombinasi kompetensi di bidangmanajemen penelitian dan manajemen keuangan.Hal ini terutama untuk memastikan: (1) pengelolaankeuangan yang akuntabel; (2) pengelolaan investasiyang dapat memberikan hasil yang optimal; dan (3)kualitas proses dan hasil penelitian yang memilikidampak secara luas.5. Dukungan untuk kolaborasi kmendukung capaian misi nasional untukmencapai scientific research excellence dan difusi“Global Review of Research and Development Funds: Lessons Learned for Indonesia”, Laporan Bank Dunia, Juni 2013. Dalam laporantersebut disajikan pengalaman dari delapan negara yaitu Brazil, China, Finlandia, Jerman, Meksiko, Thailand, Amerika Serikat danVietnam.3

pengetahuan. Kolaborasi internasional juga dapatdipandang sebagai daya ungkit (leverage) terhadapinvestasi yang diberikan pemerintah untuk penelitiansehingga dampaknya dapat teramplifikasi dan terujidi tataran ekosistem penelitian global. Hal ini jugadapat dipandang sebagai upaya mengarusutamakanpengetahuan yang dihasilkan dari konteks negaraberkembang ke dalam khazanah keilmuan globalyang masih cenderung didominasi oleh negaramaju.6. Dana yang mencukupi dan dapat berasal daribeberapa sumber pendanaanNegara harus mengalokasikan pendanaan yangcukup untuk penelitian, terutama untuk pendanaanpenelitian dasar. Selain itu, pemerintah harusmemastikan sumber pendanaan lain sepertipendanaan dari badan usaha dan sumber laindapat dihimpun untuk memberikan keberlanjutanpenelitian.7. Pengelolaan keuangan yang fleksibelMekanisme pengelolaan keuangan yang rigid dapatberpengaruh terhadap kemandirian anggarandan kualitas penelitian yang dihasilkan. Lembagapendanaan yang kurang mandiri dalam pengelolaankeuangan akan mengalami kesulitan dalammenyusun strategi dan rencana kerja.8. Dapat diprediksi dan memungkinkan tahun jamakPendanaan yang dapat diprediksi dan bersifattahun jamak (multi-year) dapat mendorong kualitaspenelitan dan hasil yang berdampak luas.Berbagai pengalaman dari beberapa negara maju danberkembang menunjukkan bahwa ekosistem penelitianyang dinamis memungkinkan berkembangnya idedan kolaborasi antar individu peneliti maupun antarlembaga penelitian. Skema keterkaitan antar elemenekosistem penelitian berikut ini diadaptasi olehResearch Triangle Institute (RTI) dari The Rainforest:How to Create the Next Silicon Valley:Gambar 1 Hubungan antar elemen ekosistempenelitian dan inovasi (RTI, 2018)Actors &OrganizationsSupport,services, andconnectorsUniversities andresearch institutesCapitalHumanCapitalCulture, values,and normsFoundationTechnologyPrivate sector4Government andPublic Agencies

An innovation ecosystem is a network oforganizations and individuals with assets suchas human creativity, business acumen, scientificdiscovery, and investment capital. Theseorganizations and individuals come togetherto cultivate ideas so they can grow into vibrantenterprises and competitive industries that createpositive societal and economic impacts. Similarto a natural ecosystem in biology, a healthyinnovation ecosystem is formed by the qualityand frequency of the interactions of a communityof people, companies and institutions.Secara singkat, sebuah ekosistem penelitian daninovasi yang ideal adalah ekosistem di mana masingmasing pemangku kepentingan (pemerintah, swasta,perguruan tinggi/lembaga penelitian, pemberi modal,NEGARASingapura India 3B. Pengalaman Pendanaan Penelitian NegaraLain3Dalam bagian ini akan disajikan deskripsi singkatmengenai karakteristik pendanaan penelitian diempat negara di Asia. Pemilihan beberapa negara inidilakukan berdasarkan kedekatan karakteristik negaraberkembang dengan konteks Indonesia yaitu Malaysia,India dan Thailand. Pemilihan Singapura sebagaireferensi pengalaman adalah untuk memberikangambaran pengelolaan di negara yang relatif maju darisisi tata kelola penelitian dan dekat dengan Indonesia.KARAKTERISTIK Malaysiadan para penghubung) melakukan kolaborasi dalammengoptimalkan sumber daya manusia, teknologi,budaya, norma dan nilai-nilai yang dibutuhkan untukpenelitian dan pengembangan.Belanja litbang 2,012% dari PDB (2013), di mana lebih dari 50% pendanaan berasal darisektor swasta.Tata kelola penelitian melalui Research, Innovation, and Enterprise Council yang dikepalaioleh Perdana Menteri, dan diimplementasikan oleh National Research Foundation (NRF).Beberapa kementerian masih melakukan penelitian tersendiri (Perdagangan dan Industri,Pendidikan, Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan).Sistem seleksi dilakukan secara kompetitif, di mana seleksi proposal dilakukan secaraberjenjang yang melibatkan komite di NRF dan ilmuwan terkemuka di Singapura maupuninternasional.Agenda prioritas litbang ditetapkan secara lima tahunan sejak tahun 1991.Belanja litbang sebesar 1,13% dari PDB dimana kontribusi pendanaan dari sektor swastamencapai 64%, sisanya berasal dari perguruan tinggi dan litbang kementerian.Tata Kelola dilakukan oleh Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) yaitulembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan sains, teknologi dan inovasiMekanisme pengajuan proposal secara kompetitif dan seleksi dilakukan oleh Fund ExpertCommittee untuk menilai potensi komersialisasi dan teknis kegiatan.Skala prioritas litbang disusun oleh Pemerintah untuk agenda 10 tahun.Belanja litbang sebesar 0,69% dari PDB dan hampir seluruh pendanaan berasal daripemerintah (hanya 0,25% yang berasal dari sektor swasta).Department of Science and Technology (DST) bertanggung jawab untuk mengelola danmenjalankan fungsi koordinasi kegiatan penelitian.DST didukung oleh Science and Engineering Research Board (SERB) yang dibentuk denganUU. Tata kelola SERB terdiri dari pejabat DST dan ilmuwan. Tugas utama SERB adalahmenyelenggarakan penelitian melalui pendanaan untuk para peneliti, ilmuwan, laboratoriumpenelitian dan industri.SERB memiliki kewenangan penuh dalam seleksi proposal secara kompetitif.Kebijakan nasional terkait dengan litbang tertuang dalam agenda Science, Technology, andInnovation Policy 2013 yang disusun oleh DST.Gambaran pengalaman pendanaan penelitian di empat negara ini diambil dari beberapa sumber.5

NEGARAThailandKARAKTERISTIK Belanja litbang sebesar 0,44% dari PDB.Tata Kelola dilakukan oleh Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation(MHESI) yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, ilmupengetahuan, penelitian dan inovasi. MHESI mengkoordinasi beberapa lembaga penelitiandan inovasi pemerintah.Fungsi pendanaan dilakukan oleh Thailand Science Research and Innovation (TSRI -- dahuluThailand Research Fund atau TRF) yang menjalankan salah satu fungsi pengelolaan danaabadi penelitian dan penyaluran pendanaan penelitian dan inovasi. Lembaga yang dibentukdi bawah UU ini bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada PerdanaMenteri.Arah kebijakan iptek dan inovasi dirumuskan oleh National Research Council dalam bentukrencana lima tahunan yang mengacu pada rencana nasional pembangunan jangka Panjang.Pembelajaran dari beberapa negara tersebut dapatdisarikan sebagai berikut: 6Walaupun ada rumusan ideal persentasebelanja litbang ideal di kisaran 2-4% dari PDBdengan komposisi 60% dari swasta dan 40% daripemerintah, namun tidak ada strategi ‘one sizefits all’ dalam menentukan tahapan pencapaianpersentase ideal tersebut. Hal ini tergantung dariprioritas masing-masing negara dan bagaimanakolaborasi yang bisa dilakukan dengan entitaslain seperti badan usaha. Malaysia dan Singapuracontoh negara-negara yang belanja litbang banyakberasal dari badan usaha dan swasta.Agenda atau prioritas penelitian ditetapkandalam sebuah kebijakan pemerintah untuk kurunwaktu tertentu untuk menjawab kebutuhanpembangunan bangsa. Prioritas penelitian yangdisusun menjadi landasan dalam pendanaanpenelitian. Prinsip pemberian pendanaan dilakukan secarakompetitif dan melalui proses review. Prinsip inisangat penting untuk memastikan independensidalam pengambilan keputusan dan memastikankualitas penelitian yang didanai. Pembentukan lembaga pendanaan diatur dalamUU, terutama untuk menjamin kejelasan dankeberlanjutan lembaga tersebut. Praktik inidilakukan di India dan di Thailand.

A. Pemetaan Pemangku KepentinganUntuk memahami pihak-pihak yang memilikikepentingan (interest) dan pengaruh (influence)terhadap sektor penelitian, kajian ini melakukanpemetaan aktor berdasarkan perspektif aktor kuncidari proses diskusi terarah maupun analisis media(terutama media online). Dalam gambar berikutdianalisis beberapa aktor kunci yang termasuk dalamkuadran A, B, C dan D.Kuadran A adalah kelompok aktor yang memilikikepentingan yang tinggi namun tidak terlalu memilikipengaruh (terutama pengambilan keputusan terkaitpolitik anggaran). Beberapa aktor dalam kuadran iniadalah pelaku penelitian itu sendiri yaitu kalanganperguruan tinggi, lembaga penelitian, Akademi IlmuPengetahuan Indonesia (AIPI) beserta perangkatotonomnya yaitu Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia(DIPI) dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia(ALMI), serta korporasi/industri, start-up, dan mitrapembangunan. Aktor dalam kelompok ini membutuhkaninformasi menyeluruh mengenai tata kelola iptek untukmenjamin keterhubungan dan mengurangi asimetriinformasi.3Analisis atasEkosistemPenelitian diIndonesia:Pendanaan danTata KelolaKuadran B adalah kelompok aktor yang memilikikepentingan relatif rendah dan pengaruh yang rendahpula. Masyarakat umum dan media tergolong dalamA. Informasi secaramenyeluruhGambar 2 PemetaanPemangku KepentinganLitbang(Kajian internal KSI, itas,AIPI, Lembagapenelitian, NGOKemenkeuK/LInterestStart-upsDeveopment partnersD. Kelola secarapenuhA. Minimal RegularKontakmasyarakatDPRBappenasMediaC. Antisipasi danpenuhi kebutuhanInfluence7

kuadran ini karena kedua aktor tersebut sangattergantung dari isu yang saat i

Lebih jauh, hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa permasalahan dana penelitian didominasi oleh: (1) tata kelola penelitian yang rumit terutama terkait perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penelitian; (2) ketidakjelasan regulasi terutama untuk penelitian yang dilakukan

Related Documents:

Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111

amc model 20 3 chrysler 8.25” 3 chrysler 9.25” 3 dana 30 3 dana 30 (reverse cut - front) 3 dana 30 (1997-2006: tj) 4 dana 30 (2007-2016: jk) 4 dana 35 4 dana 44 4 dana 44 (reverse cut) 5 dana 44 (2003 - 2006: tj, front & rear) 5 dana 44 (2007 - 2016: jk, rear) 5

C. Analisis Kebijakan Kesehatan 12 D. Sistem Nasional Kesehatan Indonesia 16. BAB 2 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 19. A.engertian Metode Analisis Kebijakan Kesehatan P 19 B. Metode Analisis Kebijakan Kesehatan 21 C. Pengaruh . Stakeholder. Terhadap Kebijakan . esehatan K 24 D.roses Analisis Kebijakan Kesehatan P 26

1.2 Permasalah Kajian 4 1.3 Kajian Terdahulu 8 1.4 Skop Kajian 21 1.5 Objektif Kajian 21 1.6 Kepentingan Kajian 22 1.7 Metodologi Kajian 26 1.7.1 Sumber-Sumber Primer 27 1.7.2 Sumber-Sumber Sekunder 28 1.7.3 Metode Analisis Data 28 1.8 Huraian Istilah Tajuk Kajian 29 .

METODE PENELITIAN A. Penelitian Eksperimen Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Seperti yang dijelaskan dalam sugiyono (2010, hlm.11) bahwa metode penelitian eksperimen meruoakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

BAB III PROSEDUR PENELITIAN A. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh . Penelitian ini dilaksakan pada semester II atau genap tahun pelajaran 2016/2017 yaitu pada pertengahan bulan mei. Waktu penelitian mengacu pada

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan .

Beginning AngularJS Beginning AngularJS is your step-by-step guide to learning the powerful AngularJS JavaScript framework. AngularJS is one of the most respected and innovative frameworks for building properly structured, easy-to-develop web applications. This book will teach you the absolute essentials, from downloading and installing AngularJS, to using modules, controllers, expressions .