PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

PENCEGAHAN KORUPSISEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKANJakarta, 29 November 2016Niken Aria6Fungsional Direktorat Peneli6an dan PengembanganDepu6 Pencehagan1

Sekilas Tentang KPK Created by Law No 30 in 2002 to answer public demandduring1998 reform a er the toppling of SoehartoAdministraBon As an agency of the state, KPK is independent from theexecuBve and is empowered to carry out: Supervision and Monitoring across governmentagencies Corrup6on Preven6on measures through bureaucraBcsystem reform in all level of government agencies InvesBgaBon and ProsecuBon of corrupBon casescommiJed by public and private perpetrator Have a role as trigger mechanism or catalyst tosBmulate anB-corrupBon reforms in the government22

Model Analisis CoI : Studi KPK onflikKepenBnganTindak nBnganPenyalahgunaanWewenang3

Latar belakang Fokus Pencegahan di SektorKesehatan dan Pendidikan (1) Pendidikan dan Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai amanatUUD 1945 Anggaran yang dialokasikan besar dan terdistribusi dalam jumlah yang kecilPendidikanKesehatanKetentuanMinimal 20% APBN(UUD 1945 Amandemen IV)Minimal 5% APBN(UU Kesehatan)APBN 2016Rp424,8 TrilyunRp106,1 TrilyunTransfer DaerahRp275,9 TrilyunRp22,1 Trilyun4

Latar belakang (2) Korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan tergolong cukup Bnggi, dan langsungberdampak ke masyarakat.Global CorrupBon Barometer, 20135

Latar belakang (3) Kegiatan pencegahan sektor pendidikan yang telah dilakukan: KajianPengelolaanDAKPendidikan TL Kajian DAK2009-20102013 KorsupDanaPendidikandengan 6Itjen K/L20152014 Korsup DanaPendidikandengan 6 Itjen K/L Pemantauanpengelolaan danapendidikan (BOS,TPG dan BSM) Kajian PengelolaanDana PendidikanTinggi TL KajianPendidikan Islam Aksi BersamaPencegahan KorupsiDana Pendidikan 7 K/L Kajian pengelolaan danapendidikan islam Deklarasi rensi 7 daerahcerdas berintegritas20166

Latar belakang (3) Kegiatan pencegahan sektor kesehatan yang telah dilakukan:2014 Kajian Sistem JKN Sosialisasi PotensiKorupsi di JKN2013 Pemantauan Pelaksanaanrekomendasi KPK atas kajianJKN di Kemenkes dan BPJS kes Sosialisasi Pencegahan Korupsidi era JKN Kajian Pengelolaan DanaKapitasi pada FKTP Pemda2016 Pemantauan Pelaksanaanrekomendasi KPK atas hasilkajian Dana Kapitasi di 3daerah PiloBng : KotaYogyakarta, Kota Bandungdan Kupang Monev Pelaksanaan JKN/TLJKN : Koordinasi dengan BPKP Implementasi Permenkes36/2016 di RS Kajian Tata Kelola Obat Memonitor PelaksanaanJKN Mendorong pengendaliangraBfikasi bagi profesidokter Studi best pracBcesInternaBonal penangananFraud JKN20157

PERMASALAHANDI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN8

HASIL PEMETAAN PERMASALAHAN DANA PENDIDIKANKORSUPDIK 2013DAK & BOSAkar Permasalahan Korupsi Dana Pendidikan Terlambatnya penyusunan peraturan pendukung (Permen,Peraturan Gubernur) Terlambatnya penyusunan juknis DAK, BOS Tidak terakomodirnya alokasi DAK, BOS dan dana pendamping(monev, sosialisasi dan pendataan) dalam APBD Kesalahan verifikasi Disdik Kab/Kota Penetapan sekolah penerima DAK Bdak didasarkan pada hasilpemetaan sekolah Daerah Bdak taat memberikan laporan sehingga termin transferdana sering terlambat Mengendapnya DAK di di rekening daerah Kab/Kota Pos DAK Bdak sesuai peruntukan Terlambatnya pelaksanaan karena revisi anggaran di daerah atauakibat kesalahan data jumlah siswa Keraguan daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK meskipunjuknis sudah ada Duplikasi bantuan yang bersumber dari anggaran belanja pusatdan DAK Kegiatan dan pelaporan fikBf Laporan pertanggungjawaban yang terlambat/Bdak dibuat/Bdakdisampaikan

BO (PTN & PAUD) Target sasaran Bdaktercapai Lembaga penerimabantuan fikBf (PAUD) Pemanfaatan Bdakterkontrol. Intervensi terhadappenentuan kuota/penerima bantuan Pungutan tetapdilakukan penerimabantuanPENYELENGGARAAN UN Terlambatnya prosespengadaan Kebocoran soal/jawabanREHABILITASI SARPRASBSM & BIDIK MISI Penerima Bdak sesuaikriteria Jumlah yang diterimaBdak sesuai denganyang ditetapkan. Dana bantuan Bdaktepat waktu. Pemanfaatan Bdakterkontrol. Kurangtersosialisasikannyakegiatan BSM/Bidik Misi Target jumlah penerimaBdak tercapai Intervensi terhadappenentuan kuota/penerima bantuan Juknis belumsepenuhnya dipahamidan ditaaB, terlambat Penentuan prioriBtaslokasi sekolah yang direhap belum sesuaidengan kriteria Pembiayaan gandaAPBN dan APBD Intervensi terhadappenentuan pemenangtenderPENYUSUNANKURIKULUM 2013 Keterbatasan waktudalam penyiapan gurudan buku Resistensi masyarakatterhadap kurikulum2013TUNJANGAN PROFESIGURU/DOSEN Tunjangan terlambatditerima Potensi manipulasi jammengajar Terlambatnya SKTunjangan Profesiditerima/diterbitkanTAMBAHAN TUNJANGANPENGHASILAN GURUPNSD Tidak cermatnya datapenerima DTP GuruPNSD Terlambatnyapenyaluran DTP Penerima Bdak sesuaikriteria Laporan realisasi Bdakakurat

RESUME KAJIANPENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN ISLAM2015Studi Kasus:Program BSM dan SARPRASdi Ditjen Pendidikan IslamKajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan korupsidan permasalahan pada sistem pengelolaan dana pendidikan diKementerian Agama, serta memberikan saran perbaikan untukmemperbaiki sistem pengelolaan dana pendidikan dalam rangkamencegah terjadinya tindak pidana korupsi11

PERMASALAHANSarpras:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Pemberian bantuan sarpras tanpa didasariperencanaan yang baikMekanisme pengajuan proposal :dak sesuai denganprak:k good governanceProses verifikasi proposal belum op:malKriteria affirma:ve ac:on dalam pemberian bantuanPD Pontren :dak transparan dan :dak akuntabelData penerima bantuan sarpras :dak teradministrasidengan baikKlasifikasi dan jumlah jenis bantuan di Direktorat PDPontren :dak efisienPetunjuk teknis (Juknis) pada Direktorat PD Pontrenbelum op:mal mendukung pelaksanaan programPengelolaan anggaran bantuan yang :dak efisienBelum siapnya pengelolaan bantuan sarpras akibatperubahan akunBSM:1.2.3.Terdapat ke:daksesuaian antara juknis danpelaksanaan pengelolaan BSMPenggunaan BSM :dak sesuai peruntukkanPenanganan pengaduan masyarakat sertamonitoring dan evaluasi belum op:malHAL LAINNYA:1.2.3.4.Jumlah satker yang :dak efek:fSistem Informasi Manajemen (Databasependidikan) belum op:mal untuk digunakansebagai data acuan dalam pengambilankeputusanBelum ada aturan pengelolaan dana par:sipasimasyarakat oleh Komite MadrasahAdanya pungutan untuk mendanai kegiatan yangsudah dianggarkan12

REKOMENDASI UTAMAPerbaikan tata kelola secara signifikan antara lain:Perbaikan di levelperaturan/ kebijakanseperB PeraturanMenteri atau juknisPerbaikan database,pengopBmalansistem ITdan penanganansistem pengaduanmasyarakat.Peningkatanpengawasan ataspelaksanaan aturan yangsudah ada juga perludilakukan seperBkepatuhan transparansipenyaluran,peruntukkanpenggunaan bantuan,dan ketepatan waktupenyaluran.Pembuatan aturanpengelolaan danaparBsipasimasyarakat olehKomite SekolahTINDAK LANJUT :Penyusunan Rencana Aksi olehKemenag dan pemantauanimplementasi di tahun 201613

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KAJIAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN TINGGISumber Pendanaan PTKIN :APBN/APBD, Hibah Masyarakat,Kerjasama Tridharma PTdengan pihak ke-3, Uang kuliah(Masyarakat/Mahasiswa)Tujuan :1. Memetakan potensi korupsi padapengelolaan dana operasional danaset di Lingkungan Perguruan Tinggi2. Memberikan saran perbaikan untukmemperbaiki sistem pengelolaan danaoperasional dan pengelolaan asetPerguruan Tinggi dalam rangkamencegah terjadinya ndak pidanakorupsiBOPTNPengadaan Barangdan JasaBelanja Ru6nOperasionalPTNPeneli6anBelanja PegawaiSarana PrasaranaDirektorat LITBANG KPK14

HASIL KAJIAN DAN PEMANTAUANDI SEKTOR KESEHATAN15

KAJIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN) dan TINDAK LANJUT (2013-2015)LATAR BELAKANGTahapan Kajian :Kajian dilakukan pada tahun 2013dengan melalui tahapan studiliteratur, FGD dengan pakar danobservasi lapang dengan sampelfasilitas kesehatan di Jakarta, Sulsel,dan NTBKegiatan dilanjutkan denganmemantau Implementasi RencanaAksi BPJS kesehatan danKementerian Kesehatan di2015-201616

POTENSI KORUPSI DI JKN4Payers(BPJS)Kapitasi& Klaim (INA CGB’s)Non PBI11Pa6ents(perorg/corporate)Fee for Service(moral hazard)APBN & APBD(bansos Kemenkes)42&352&3Providers(RS, FKTP)Industri(farmasi/alkes)64&6Financial .5.6.Suap dalam pemberian layananKorupsi PengadaanPemasaran yg Bdak sehatPenyalagunaan Wewenang ( top level)Klaim Reimbursement yang Bdak sesuaiPenipuan dan Penggelapan obat-obatan17

REKOMENDASI DAN HASILHasil yang dicapai1. Penyesuaian tarif INA-CBGs baru yang ditetapkan dalamRekomendasi untuk Kemenkes dan BPJSPermenkes No. 59 Tahun 20141. Memperbaiki dan melengkapi regulasi2. Penerbitan PMK No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalianpelaksanaan Program JKN termasuk petunjuk.GraBfikasi di Lingkungan Kemenkes2. Melakukan sosialisasi program JKN kepada3. Penerbitan Permenkes 36/2015 tentang Pencegahanseluruh fasilitas kesehatan.Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan3. Mereviu berkala tarif paket INA-CBGs dan kapitasiKesehatanagar sesuai dengan kebutuhan riil4. Pembangunan unit anB-fraud dan invesBgasi di Satuan4. Memperbaiki akurasi database kepesertaanPengawasan Internal (SPI) BPJSterutama penerima bantuan iuran agar lebih5. Pembentukan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya ditepat sasaran.Bngkat nasional dan daerah5. Membangun sistem pengawasan dan6. Penetapan Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminankelembagaan untuk layanan medisSosial Kesehatan Nomor 58 Tahun 2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Pencegahan Kecurangan (Fraud)7. Pemadanan data kepesertaan dengan NIK, sehinggamengurangi potensi fraud di kepesertaan18

KAJIAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATANTINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH DAN TINDAKLANJUT (2014-2015)Latar Belakang Kajian Dana Kapitasi merupakan sistem pembiayaan baru ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mengalir ke lebih17000 FKTP di Seluruh Indonesia Di 2014, sampai dengan November, BPJS kesehatan telah menyalurkan dana kapitasi sebesar Rp. 7,59 Trilyun ke 17.947FKTP di seluruh Indonesia. Atau rata-rata, selama sebelas bulan terakhir se6ap FKTP di Indonesia menerima sekitar Rp.423 juta dari BPJS kesehatan, dan diproyeksikan meningkat se6ap tahunTemuan:1. Aturan pembagian jasa medis dan biaya operasional berpotensi menimbulkan moral hazard dan ke6dakwajaran.2. Regulasi belum mengatur mekanisme pengelolaan sisa lebih dana kapitasi di Puskesmas.3. Potensi fraud atas diperbolehkannya perpindahan peserta PBI dari puskesmas ke FKTP swasta.4. U6lisasi dana kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan masih rendah, dana kapitasi cenderung digunakan untukpenambahan jasa pelayanan (honor) bagi petugas FKTP5. Potensi petugas FKTP menjadi pelaku fraud semakin besar.6. Petugas puskesmas rentan menjadi korban pemerasan berbagai pihak7. Lemahnya pemahaman dan kompetensi petugas kesehatan di puskesmas dalam menjalankan regulasi.8. Proses verifikasi eligibilitas kepesertaan di FKTP belum berjalan dengan baik.9. Anggaran pengawasan dana kapitasi di pemerintah daerah 6dak tersedia.1910. BPJS Kesehatan belum memiliki alat pengawasan dan pengendalian dana kapitasi.

REKOMENDASI DAN HASILRekomendasi untuk Kemenkes dan BPJS KesHasil yang dicapai1. Segera dilakukan monitoring dan evaluasi Telah terbitnya Permenkes untuk menilai FKTP(monev) khususnya terhadap u6lisasi danaberprestasi yang juga dapat menjadi indicatorkapitasi di Puskesmas.kinerja dari FKTP.2. Memperbaiki regulasi terkait pengelolaan dana Adanya upaya untuk menciptakan sistemkapitasi di FKTP milik Pemda.pembayaran kapitasi berbasis kinerja meskipun3. Meningkatkan lingkungan pengendalian baik dibelum dapat terimplementasi secara baik karena6ngkat FKTP maupun di Pemda.kurangnya koordinasi dengan pihak Kemenkes4. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatansebagai regulator dan kurangnya sosialisasi kepadakompetensi dan pemahaman petugasDinas Kesehatan Kab/Kota dan FKTP yang beradakesehatan di daerah terhadap pengelolaandi bawahnya.dana kapitasi20