BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Kebijakan Publik 1 .
BAB IIKAJIAN PUSTAKAA. Tinjauan Umum Kebijakan Publik1. Pengertian Kebijakan PublikPenelitian kebijakan (policy research) adalah proses pelaksaan riset atauanalisis terhadap permasalahan social yang fundamental dengan tujuanmemberikan rekomendasi kepada policy maker agar melakukan langkah-langkahpragmatis guna memecahkan masalah tersebut. Dalam golongan kebijakan publikterdapat dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah,dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak dari kebijakan tersebut.Kebijakan menurut Anderson (1994, hlm. 6) adalah “.the behavior of someactors, such as an official, a governmental agency, or a legislature, in an area ofactivity such as puclic transpiration or consumer protection”.Dari pendapat Anderson tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakanmerupakan perilaku dari sejumlah aktor atau serangkaian aktor seperti pejabat,instansi pemerintah, atau badan legislatif dalam suatu bidang kegiatan tertentuseperti transportasi publik atau perlindungankonsumen. Suatu pemerintahandalam penyelenggaraannya tidak akan bisa lepas dari kebijakan publik sebagaialat untuk mengendalikan rakyat dan juga pemerintahannya sendiri dalam segalaaspek di negara tersebut. Hal itu tidak lain untuk mencapai tujuan yang telahditentukan oleh suatu negara. Kebijakan publik sangat penting adanya dalamsuatu penyelenggraan pemerintahan. Howlett dan Ramesh (dalam Hamdi, 2013,hlm. 66) menyatakan bahwa „Kemampuan suatu negara tidak hanya ditentukanoleh bagaimana negara tersebut diorganisir secara internal, tetapi juga olehbagaimana negara dihubungkan dengan masyarakat yang masalahnya dianggapdipecahkan melalui kebijakan publik‟.Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untukmemecahkan berbagai masalah yang ada pada masyarakat. Kebijakan diciptakanMega Purwasih, 2016PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANGUniversitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu perpustakaan upi.edu
14untuk mewujudkan suatu keadaan dan kondisi yang lebih baik. Keadaaan dankondisi yang dimaksud adalah suatu keadaan kesejahteraan. Kesejahteraan yangMega Purwasih, 2016PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANGUniversitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu perpustakaan upi.edu
14dimaksud adalah menitikberatkan kepada suatu kebutuhan masyarakat akansarana dan prasarana, pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis,pembangunan serta hal lainnya. Kebijakan digunakan sebagai sebagai alat untukmenyelesaikan masalah-masalah sehingga dapat mencapai tujuan yang telahditetapkan.Melihat pengertian mengenai kebijakan di atas maka kebijakan itu berbedadengan keputusan, kebijakan tidak sepenuhnya dapat dibedakan dari administrasi,tapi kebijakan mencakup perilaku dan harapan, serta ada atau tidaknya tindakan,kebijakan mempunyai hasil akhir, kebijakan mempunyai tujuan, dan sasaran baiksecara ekplisit maupun implicit, kebijakan muncul dari suatu proses, kebijakanmeliputi hubungan antara ekstra organisasi maupun intra organisasi, kebijakanpublik menyengkut lembaga-lembaga pemerintah serta kebijakan dirumuskan to,2014,hlm.7)menyebutkan bahwa „kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakanyang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu‟.Menurut Suharto (2002, hlm. 82), kebijakan publik merupakan kebijakansosial yang menyangkut kesejahteraan orang banyak, hal tersebut diutarakannyasebagai berikut;Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk,rencana, peta atau strategi yang dirancang untuk menerjemahkan visipolitis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dantindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial.Karena urusan kesejahteraan sosial senantiasa menyangkut orang banyak,maka kebijakan sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan publik.Berdasarkan pernyataan tersebut kaitannya dengan kebijakan publik,negara tentu saja memiliki peranan dasar dalam mencapai kesejahteraan tersebutmelalui berbagai cara dan salah satunya adalah melalui kebijakan. Borre danGoldsmith (1998, hlm.3) memberikan pendapatnya mengenai empat fungsinegara, yaitu “negara sangat berkepentingan dengan persoalan untuk melindungidan membangun wilayah negara, menjamin terciptanya rasa aman bagimasyarakat, fungsi kesejahteraan dan legitimasi ideologi dan symbol”. HamdiMega Purwasih, 2016PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANGUniversitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu perpustakaan upi.edu
15(2013, hlm. 3) mengungkapkan bahwa “negara melakukan tindakan untukmemastikan bahwa bingkai perilaku yang telah disepakati bersama dalam bentukperaturan perundang-undangan diikuti oleh setiap warga negara pada umumnya”.Dari pernyataan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakansuatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-carabertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuantertentu.Dunn (2000, hlm. 132) juga mengungkapkan bahwa “kebijakan publik(public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihankolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidakbertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. Kebijakan publiksesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihankolektif yang saling bergantung satu sama lain,termasuk didalamnya keputusankeputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat olehbadan atau kantor pemerintah. Menurut Dunn bahwa kebijakan publik merupakansuatu pola ketergantungan antara masyarakat dengan aparatur pemerintahterhadap suatu kebijakan.Ketergantungan masyarakat terhadap suatu kebijakan adalah harapanmasyarakat yang menginginkan suatu kehidupan yang lebih baik. Adanya suatukebijakan menimbulkan suatu harapan besar dari masyarakat yaitu dapatmengubah atau memperbaiki kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.Hamdi (2013, hlm. 139) berpendapat bahwa ”dalam suatu tata pemerintahan yanggood governance, pemerintah menjamin suatu lingkungan bagi pembangunanberkelanjutan, memelihara hukum, ketertiban dan keamanan, menciptakan suatuvisi dan identitas nasional, mengembangkan kebijakan dan program publik, danseterusnya”.Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan diharapkanmenjadi kunci dalam membuka lembaran baru masyarakat kea rah yang lebihbaik. Suatu kebijakan apabila telah dibentuk makak harus diimplementasikanuntuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberMega Purwasih, 2016PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANGUniversitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu perpustakaan upi.edu
16daya finansial dan manusia. Pengertian kebijakan juga diungkapkan Dye (dalamSuharto, 2014, hlm. 44) yang mengartikan „public policy is whatever governmentschoose to or not to do’.Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Dye tersebut kebijakanpublik yang dimaksud adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atautidak melakukan suatu tindakan. Pilihan pemerintah tersebut berdampak padapemenuhan pelayanan publik dan pemecahan atas masalah-masalah yangebrkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaranyang termuat dalam program-program yang telah dibuat oelh pemerintah.Selanjutnya muncul definisi mengenai kebijakan publik dari beberapa ahli, sepertiyang diungkapkan oleh Anderson (1994, hlm. 20) yaitu „a purposive scourse ofaction or inaction followed by an actor or set of actors in dealing with a problemor matter of concern’.Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kabijakan merupakanseperangkat aturan atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yangdidasarkan pada masalah yang muncul atau kebutuhan. Kebijakan publikmerupakan suatu kumpulan keputusan, sebagai suatu tindakan pemerintah yangberwenang sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan masalah serta berusaha untukmemilij tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalamkebijakan publik juga terdapat berbagai elemen sebagaimana apa yangdikemukakan oleh Anderson (1994, hlm. 8-9). Elemen tersebut antara lainmencakup:a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuantertentu;b. Kebijana berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabatpemerintah;c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan;d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintahmengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusanpejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu);e. Kebijakan publik (posistif), selalu berdasarkan pada peraturanperundangan tertentu yang bersifat memaksa (negatif).Mega Purwasih, 2016PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANGUniversitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu perpustakaan upi.edu
17Beradarkan pada elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimanadisebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan oublik dibuatdalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan sertasasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yangsenyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingindilakukan.2. Implementasi Kebijakan PublikImplementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalamproses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan caraagar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Cara tersebut ditransformasikanmelalui program-program kebijakan. Namun perlu diketahui, proses implementasikebijakan merupakan proses yang memiliki kerumitan di dalamnya. Implementasikebijakan sesungguhnya bukanlah sekadar bersangkut paut dengan mekanismepenjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewatjalur birokrasi, melainkan lebih dari menyangkut masalah konflik, keputusan, dandampak yang akan timbul jika suatu kebijakan diimplementasikan. Dengademikian, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yangpenting dari keseluruhan proses kebijakan.Kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila implementasi kebijakandilaksanakan dengan maksimal. Van Meter dan Van Horn (1975, hlm.3)mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “.those actions by public andprivate individuals (or groups) that affect the achievement of objectives set forthin prior policy decisioms”. Pendapat Van Meter dan van Horn tersebut dapatdijabarkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yangdilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuanyang telah digariskan dalamkeputusan kebijakan.Menurut pernyataan tersebut, implementasi merupakan proses pelaksanaanyang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau proses pelaksanaan kebijakansetelah kebijakan selesai dirumuskan agar masyarakat melaksanakan kebijakanMega Purwasih, 2016PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANGUniversitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu perpustakaan upi.edu
18tersebut demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan masyarakat melaksanakankebijakan tersebut demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan masyarakatmaupun pemerintah. Implementasi merupakan tahap paling penting karena padatahap ini kebijakan dapat dinilai berhasil atau tidak. Selanjutnya Mazmanian danSabatier (dalam Wahab, 2001, hlm. 58) mengungkapkan tentang implementasisebagai „Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yangseharusnya terjadi mencakup usaha-usaha yang mengadministrasikannya danuntuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian‟.Dari pendapat Mazmanian dan Sabatier bahwa aspek yang penting dalamimplementasi kebijakan adalah tentang memahaminya terlebih dahulu, karenamemahami suatu implementasi kebijkan memang satu hal yang sangat pentingagar suatu peraturan dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan perilaku-perilakubaik dari masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Heryani (2011, hlm.128) yang menyatakan bahwa “pemahaman stakeholders terhadap kebijakanpublik akan memperkuat terhadap pelaksanaan manajemen pembangunankhususnya pembangunan di daerah”. Adapun pengertian implementasi kebijakanmenurut Indiahono (2009, hlm. 143) dalam bukunya Kebijakan Publik BerbasisDynamic Policy analisys sebagai berikut:Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan.Tahap ini menentukan apakah kebijkan yang ditempuh oleh pemerintahbenar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan outputdan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluarankebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung darikebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pascaimplementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yangdiharapkan dapat timbul setelah keluarnya output atau waktu yang lamapasca implementasi wadalamtahapimplementasi kebijakan, berhasil tidaknya suatu kebijakan terletak bagaimanaaktor-aktor kebijakan publik melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan,apakah aktor kebijakan publik mengimplementasikan suatu kebijakan denganoptimal atau tidak dapat dilihat dari hasilnya. Pernyataan tersebut sesuai denganyang diungkapan oleh Agustino (2014, hlm. 140) bahwa “implementasi kebijakanMega Purwasih, 2016PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANGUniversitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu perpustakaan upi.edu
19merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan strutur kebijakan,karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseuruhan dappatdipengaruhi tingkatan keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan”.Berdasarkan definisi-definisi di atas bahwa implementasi kebijakanmerupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatutujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Heryani (2011, hlm. 118)mengungkapkan bahwa “tujuan kebijakan tersebut akan tercapai apabila programdilaksanakan secara berkesinambunagn, kontinuitas program merupakan suatualat ukur untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan”. Pada tahapimplementasi kebijakan kita dapat mengetahui berhasil tidaknya suatu kebijakandilihat dari hasil yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Goggin (dalamTachjan, 2008, hlm. 82) mengemukakan „dalam implementasi kebijakan publik,organisasi (birokrasi) publik yang berperan dominan sebagai implementator,kinerjanya secara internal akan ditentukan oleh kapasitas organisasi yangdimilikinya‟.Selain itu, Hamdi (2013, hlm. 156) mengutarakan pendapatnya bahwa„pembangunan birokrasi difokuskan pada pembangunan perilaku professional,pembangunan kesejahteraan dan pembangunan dukungan dan sikap rasionalmasyarakat”. Kinerja organisasi secara internal akan ditentukan oleh kapasitasorganisasi atau administrative yang dimiliki oleh pemerintah. Adapun kapasitasorganisasi tersebut adalah mengacu pada kemampuan tindakan yang dimaksudkanoleh organisasi. Kapasitas ini merupakan suatu fungsi dari struktur, personil, dankarakteristik finansialyang dimiliki oleh badan pemerintahan sebagaiimplementing organization.Pemerintah harus memiliki kemampuan dan kualitas dalam pelaksanaansuatu kebijakan agar masyarakat mengerti posisi mereka dalam prosespemerintahan dan pembangunan sehingga mampu melaksanakan hak dankewajibannya sebagai warga negara. Mengenai peran pemerintah dalamimplementasi kebijakan, diutarakan juga oleh Nugroho (2014, hlm. 155) bahwa:Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan the wellinformed society, maka penyuluhan pemerintah perlu semakin memberiMega Purwasih, 2016PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANGUniversitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu perpustakaan upi.edu
20porsi yang lebih besar terhadap aspek-aspek yang beraitan dengan halberikut: (1) Kesadaran warga negara untuk memiliki participation skill;(2) Kualitas warga negara yang diharapkan; (3) Akses masyarakat untukmengembangkan diri sebagai civic infrastructure; (4) Penegasan kejelasandan kepastian sistem yang melingkupi masyarakat, baik pada tingkat lokaldan regional maupun pada tingkat nasional dan internasional.Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasikebijakan bukanlah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabarankeputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluranbirokrasi, lebih dari itu menyengkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yangmemperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Agustino (2014, hlm. 147-148)menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi sebuahkebijakan, diantaranya adalah “kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukunganpublik, sikap, dan sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, serta esepakatan dankemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana”.Berdasarkan pendapat Agustino, dapat dipahami betapa pentingnyabeberapa faktor penentu kesuksesan sebuah kebijakan dalam implementasinya.Salah satu dari faktor penentu ketercapaian sebuah kebijakan yaitu kondisi sosialekonomi masyarakatnya, dalam artian pembuatan kebijakan harus didasarkanpada kebutuhan masyarakat, karena kebijakan pada hakikatnya dibuat adalahuntuk kesejahteraan masyarakat.3. Kebijakan Publik dalam Konteks Pendidikan KewarganegaraanSebagai mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, penelitianyang dilakukan tidak boleh terlepas dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Olehkarena itu, perlu kiranya diadakan tinjauan secara mendalam mengenaiketerkaitan kebijakan publik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. MenurutMahoney (dalam Komala dan Syaifullah, 2008, hlm. 2) menjelaskan bahwakewarganegaraan:Civic education includes and involves those teachings, that type ofteaching method, those student activities, those administrativesupervisory-wich the school may utilize purposively to make for betterMega Purwasih, 2016PARTISIPASI WARGA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANGUniversitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu perpustakaan upi.edu
21living together in the democratic way or (synonymously) to develop kanbahwaPendidikanKewarganegaraan meliputi dan melibatkan berbagai aktivitas pembelajaran sertapengawasan administratif sekolah yang bertujuan untuk memciptakan kehidupandemokrasi yang lebih baik dan untuk menciptakan perilaku warga negara yanglebih baik. Sementara itu pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurutRahmat, dkk (2009, hlm. 26) bahwa:Secara etimologis, Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn sebagai salahsatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari limatradisi “sosial studies” yakni “citizenship transmission”. PKn memilikiparadigma sistemik yang didalamnya terdapat domain “citizenshipeducation” yakni domain akademis, domain kurikuler, dan domain nbahwaPendidikanKewarganegaraan merupakan salah satu bidang keilmuan yang didalamnyaterdapat beberapa domain, Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan radalammenginternalisasikan nilai-nilai warga negara yang baik (good citizen), dengankata lain citizenship educationatau civic education meliputi aspek seluruhkegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat.Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2006 anPendidikanKewarganegaraan sebagai berikut:a.b.c.d.Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isukewarganegaraan;Berpartisipasi s
visi dan identitas nasional, mengembangkan kebijakan dan program publik, dan seterusnya”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan diharapkan menjadi kunci dalam membuka lembaran baru masyarakat kea rah yang lebih baik. Suatu kebijakan apabila telah dibentuk makak harus diimplementasikan
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Gaya Hidup 2.1.1.1 Definisi Gaya Hidup Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2016:187) "A lifestyle is a person pattern of life as expressed in activities, interests, and opinions. It portrays the whole person interacting with his or her environment." .
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORETIK Bab ini membahas kajian teori yang bisa memotret fenomena penelitian, meliputi kajian tentang Komunikasi sebagai Interaksi Sosial, Komunikasi sebagai . penyandang autism dalam keran
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Pembelajaran SBDP . etika dan estetika, dan multikultural berarti seni bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan berapresiasi terhada
12 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Kajian Teori 2.1.1 Pendidikan Karakter 2.1.1.1 Pengertian Pendidikan Karakter Secara etimotologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlah (Agus
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITIAN 2.1 Kajian Pustaka Beberapa tulisan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur seperti tesis, . teori manajemen, dan teori analisis SWOT. Perbedaan penelitian tersebut di atas adalah perbedaaan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL. PENELITIAN . 2.1 Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka adalah kajian mengenai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap penelitiapenelitian sebelumnya diharapkan memberikan wawasan agar n-
Buku Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan SMK/MAK Kelas XI ini disajikan dalam tiga belas bab, meliputi Bab 1 Infeksi Bab 2 Penggunaan Peralatan Kesehatan Bab 3 Disenfeksi dan Sterilisasi Peralatan Kesehatan Bab 4 Penyimpanan Peralatan Kesehatan Bab 5 Penyiapan Tempat Tidur Klien Bab 6 Pemeriksaan Fisik Pasien Bab 7 Pengukuran Suhu dan Tekanan Darah Bab 8 Perhitungan Nadi dan Pernapasan Bab .
1.2 Permasalah Kajian 4 1.3 Kajian Terdahulu 8 1.4 Skop Kajian 21 1.5 Objektif Kajian 21 1.6 Kepentingan Kajian 22 1.7 Metodologi Kajian 26 1.7.1 Sumber-Sumber Primer 27 1.7.2 Sumber-Sumber Sekunder 28 1.7.3 Metode Analisis Data 28 1.8 Huraian Istilah Tajuk Kajian 29 .
