PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP .
PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH(PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAPPADA PEMERINTAH KOTA TANGERANGSKRIPSIProgram Studi AkuntansiNama : MUHAMMAD FITRIYANTONIM : 43206110180FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS MERCUBUANAJAKARTA2008
PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH(PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAPPADA PEMERINTAH KOTA TANGERANGSKRIPSIDiajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk MemperolehGelar SARJANA EKONOMIProgram Studi AkuntansiNama : MUHAMMAD FITRIYANTONIM : 43206110180FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS MERCUBUANAJAKARTA2008
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSINama:Muhammad FitriyantoNIM:43206110180Program Studi:AkuntansiJudul Skripsi:Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah(PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap padaPemerintah Kota TangerangDisahkan Oleh :Pembimbing(Nurul Hidayah, SE, Ak., MSi)Tanggal :Dekan,Ketua Jurusan Akuntansi(Drs. Hadri Mulya, MSi)Tanggal :(H. Sabarudin Muslim, SE, MSi)Tanggal :
KATA PENGANTARPuji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wata’alaa karena hanya atas kahendak dan ridha dari-Nya, Penulis dapatmenyelesaikan penyusunan skripsi ini.Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanaperlakuan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang terhadap transaksi-transaksiyang terkait dengan akun aset tetap dan apakah perlakuan tersebut telah sesuaidengan standar akuntansi yang berlaku umum bagi pemerintah.Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telahmembantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:1. Ayahanda Hambali dan Ibunda Sudiyati serta Papap Kusnadi dan Mama Eti,orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa, dorongan, dan semangat,2. Evy Citawati, istri tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan segalayang terbaik bagi Penulis,3. Calon bidadari kecilku yang telah setia menemani,4. Ibu Nurul Hidayah, dosen pembimbing yang senantisa memberikan bimbingandan masukan demi kesempurnaan skripsi ini,5. Bapak Muhtarom, Bapak Aan, Ibu Mugi beserta jajarannya yang berkarya diBKKD Kota Tangerang, terima kasih atas segala kerjasama yang baik selamaproses pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini, serta6. Rekan-rekan PKSM Angkatan IX dan X jurusan D3 Akuntansi yang telahmemberikan kritik dan saran yang membangun.i
“Tak ada gading yang tak retak”, begitu pula dengan skripsi ini. Olehkarena itu, Penulis meminta maaf kepada para pembaca atas segala kekurangandalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Penulisii
DAFTAR ISIHalamanHALAMAN JUDULHALAMAN PENGESAHAN SKRIPSIKATA PENGANTAR .iDAFTAR ISI .iiiDAFTAR LAMPIRAN .viBAB IPENDAHULUAN .1A.Latar Belakang .1B.Perumusan Masalah .2C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .2LANDASAN TEORITIS .4A.Pengertian dan Pengelompokan Aset Tetap .41.Pengertian Aset Tetap .42.Pengelompokan Aset Tetap .6B.Pengakuan Aset Tetap .7C.Pengukuran Aset Tetap .9D.Penilaian Awal Aset Tetap .111.Perolehan dengan Pembelian .112.Perolehan secara Gabungan .13BAB IIiii
BAB IIIBAB IV3.Perolehan dengan Pertukaran .134.Aset Donasi .15E.Perlakuan Akuntansi terhadap Pengeluaran setelah Perolehan .15F.Penyusutan .17G.Penghentian dan Pelepasan Aset .18H.Pengungkapan Aset Tetap .19METODOLOGI PENELITIAN .20A.Gambaran Umum .201.Sejarah Singkat dan Gambaran Umum .202.Struktur Organisasi .22B.Metode Penelitian .24C.Definisi Operasional Variabel .25D.Metode Pengumpulan Data .25E.Metode Analisa Data .27ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN .28A.Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Terkaitdengan Akun-akun Aset Tetap oleh Pemerintah KotaTangerang .31Penerapan PSAP No. 07 oleh Pemerintah Kota Tangerang .43SIMPULAN DAN SARAN .60A.60B.BAB VSimpulan .iv
B.Saran .62DAFTAR PUSTAKA .63LAMPIRANDAFTAR RIWAYAT HIDUPv
DAFTAR LAMPIRANLampiran1.2.HalamanNeraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2006 (Audited)dan per 31 Desember 2007 (Audited).64Matriks Penerapan PSAP No. 07 pada Pemerintah Kota Tangerang.66vi
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSeiring dengan adanya tuntutan akan terwujudnya good governance dengantransparansi dan akuntabilitas, menimbulkan implikasi baik bagi Pemerintah Pusatmaupun bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkaitbaik pihak internal dan eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan olehpemerintah adalah informasi keuangan pemerintah yang disajikan dalam bentuklaporan keuangan pemerintah, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yangrelevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatuentitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintahterutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer,dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantumenentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintah, seluruh entitas pelaporan wajib mempertanggungjawabkankinerja keuangan yang dilakukannya dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah.1
2Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ini membawa perubahan kepada laporanpertanggungjawaban keuangan pemerintah dari segi penyajiannya. Perubahan initernyata tidak mudah untuk diikuti oleh banyak instansi pemerintah, khususnyainstansi pemerintah daerah.Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut di atas sebagaimateri penulisan skripsi sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentangStandar Akuntansi Pemerintah dan permasalahannya di lingkungan pemerintahdaerah. Untuk itu, penulis memilih judul “PENERAPAN PERNYATAANSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 07 TENTANGAKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG”.B. Perumusan MasalahPenelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerangatas transaksi-transaksi yang terkait dengan akun-akun Aset Tetap?2. Apakah Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan PSAP No. 07 tentangAkuntansi Aset Tetap dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapiatas penerapan tersebut?
3C. Tujuan dan Kegunaan PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1. Bagaimana Pemerintah Kota Tangerang menerapkan perlakuan akuntansiterhadap transaksi-transaksi yang terkait dengan akun-akun Aset Tetap.2. Sejauh mana Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan PSAP No. 07 tentangAkuntansi Aset Tetap serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi olehPemerintah Kota Tangerang terkait dengan penerapan PSAP No. 07 tersebut.Diharapkan penelitian ini nantinya akan memberikan beberapa manfaat,seperti:1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasanserta untuk dapat lebih mamahami penerapan PSAP No. 07, khususnya yangditerapkan pada Pemerintah Kota Tangerang beserta dengan permasalahanpermasalahan yang dihadapi.2. Sebagai masukan, gambaran obyektif, dan tambahan informasi bagi PemerintahKota Tangerang dalam rangka mengevaluasi penerapan PSAP No. 07.3. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi masyarakat akademik maupunmasyarakat umum tentang PSAP No. 07, khususnya yang diterapkan padaPemerintah Kota Tangerang.
BAB IILANDASAN TEORIA. Pengertian dan Pengelompokan Aset Tetap1. Pengertian Aset TetapDalam akuntansi terdapat beberapa pengertian mengenai aset tetap. Mengenaiaset tetap, Robert J. Freeman (2003 : 341) menggunakan istilah aset tetap denganGeneral Capital Asset. Menurut Freeman:Capital assets include, land, improvements to land, easements, buildings, buildingimprovements, vehicles, machinery, equipment, works of art and historicaltreasures, infrastructure, and all other tangible or intangible assets that are used inoperations and that have useful lives extending beyond a single reporting period.Most possess physical substance and all are expected to provide service forperiods that extend beyond the year of acquisition. They are not physicallyconsumed by their use, though their economic usefulness typically declines overtheir lifetimes. Their proper recording and control are necessary for efficientmanagement and for financial reporting.Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan No. 16 (2002 : par. 05) dikemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut:Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai ataudengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidakdimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan danmempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa“aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan olehmasyarakat umum.” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par.5). Pada4
5paragraf 16 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwauntuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhikriteria:a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dand. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.Hermanson mengatakan, “to be classified as a plant asset, an asset must (1) betangible, that is, capable of being seen and touched; (2) have a useful service life ofmore than one year, and (3) be used in business operation rather than need for resaleto customer” (Hermanson, dkk. 1989 : 421).Indra Bastian dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik (2002 : 69)menyebutkan tentang pengertian aset tetap bahwaAktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai ataudengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitaspemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitaspemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu asetdisebut sebagai aset tetap jika aset tersebut memenuhi hal-hal sebagai berikut:a. berwujud (tangible), yaitu bahwa aktiva tersebut mempunyai wujud secara fisik,dapat dilihat dan diraba,b. dimiliki oleh entitas yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan adanya tandakepemilikan,
6c. digunakan dalam kegiatan operasional,d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas,e. mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.2. Pengelompokan Aset TetapAset tetap yang dimiliki suatu entitas terdiri dari berbagai jenis, tergantung daribesar kecilnya entitas, sifat operasi dan lain-lain. Government Finance OfficersAssociation (GFOA) mengklasifikasikan aset tetap (capital asset) menjadi: “(1) land,(2) buildings, (3) infrastructure, (4) machinery and equipment, or (5) construction inprogress” (Robert J. Freeman dan Craig D. Shoulders 2003 : 343).Sementara itu, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan 005:par.8)mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinyadalam aktivitas operasi entitas. Menurut PSAP No. 07 tersebut, aset tetapdiklasifikasikan sebagai berikut:a. Tanah;Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh denganmaksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisisiap dipakai.b. Peralatan dan Mesin;Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alatelektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainyasignifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisisiap pakai.c. Gedung dan Bangunan;Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperolehdengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalamkondisi siap dipakai.d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
7oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalamkondisi siap dipakai.e. Aset Tetap Lainnya.Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalamkelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatanoperasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.f. Konstruksi dalam Pengerjaan.Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam prosespembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.B. Pengakuan Aset TetapMasalah pengakuan merupakan masalah yang penting. Suatu aset memerlukansaat yang tepat sebagai waktu pengakuan awal. Dalam Kamus Istilah Akuntansidisebutkan bahwa “Pengakuan (recognition) adalah pencatatan peristiwa bisnis dalamcatatan akuntansi” (Joel G. Siegel dan Jae K. Shim 1999:383). Dalam bukuIntermediate Accounting, disebutkan tentang pengakuan (recognition) yang diartikansebagai “one way to report financial information is to boil down all the estimates andjudgments into one number and then use that one number to make a journal entry”(K. Fred Skousen, dkk. 2000 : 23).Dalam buku Accounting Theory, disebutkan tentang kriteria pengakuan(recognition) untuk suatu aset. Suatu aset akan diakui dalam laporan keuangan jikadan hanya jika memenuhi kriteria berikut:1. it is probable that the future economic benefits embodied in the asset willeventuate; and2. the asset possesses a cost or other value that can be measured reliably (GeoffFrost, dkk. 2000 : 465).
8Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dikatakan bahwa“Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkanhak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah” (Komite StandarAkuntansi Pemerintahan 2005 : par. 20). Suatu aset dapat diakui apabila aset tersebutbisa memberikan manfaat ekonomis di masa depan, baik langsung maupun tidaklangsung bagi kegiatan operasional entitas. Dikatakan juga bahwa “. suatu entitasharus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut,baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah”(Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 17). Kemudian dikatakanbahwa “Manfaat ekonomis masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitasdapat dipastikan . . Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui”(Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 17). Dengan demikian, suatuaset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperolehentitas yang bersangkutan.Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat buktibahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secarahukum. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatakan bahwa,“Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telahterjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnyasertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor” (Komite StandarAkuntansi Pemerintahan 2005 : par. 21). Oleh karena itu, apabila perolehan aset tetapbelum didukung dengan bukti secara hukum karena masih ada suatu proses
9administrasi yang diharuskan, aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat buktibahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.Mengenai pengakuan aktiva tetap, dikatakan juga bahwa suatu benda berwujuddiakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap apabila:1. Mempunyai manfaat ekonomis di masa yang akan datang/ jasa potensialnyadiperoleh entitas.2. Aktiva tersebut pengukurannya jelas dan terbebas dari bias.Selain itu, aktiva tetap baru dapat dicatat sebagai aktiva daerah pada saat diterima danhak kepemilikan berpindah ke pemerintah daerah. (Indra Bastian dan GatotSoepriyanto 2002).Jadi, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, ia harus memenuhi beberapa kriteriatertentu. Apabila aset tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu aset tetap, asettersebut akan disajikan dalam laporan keuangan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkanantara lain: 1) waktu; kapan suatu aset benar-benar diakui menjadi milik entitas, 2)nilai uangnya; unsur-unsur apa saja yang dapat diukur dengan nilai uang yang akandiakui sebagai harga perolehan aset tetap, dan 3) karakteristiknya; apakah aset tetaptersebut memenuhi karakteristik tertentu untuk dapat disebut sebagai aset tetap dalamentitas.C. Pengukuran Aset TetapDalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dikatakan bahwa“aset tetap dinilai dengan biaya perolehan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
102005 : par. 22). Kemudian dikatakan bahwa “apabila penilaian aset tetap denganmenggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkanpada nilai wajar pada saat perolehan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005: par. 22). Apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibangun secaraswakelola, biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi biaya langsung untuk tenagakerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan danpengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnyayang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.Hal yang sama disebutkan oleh Governmental Accounting Standards Board(GASB) bahwa “GASB standard require that general capital assets be recorded athistorical cost or fair value at time of receipt if assets are received by donation”(Earl R. Wilson dan Susan C. Kattelus 2004 : 151). Historical cost tersebut meliputi“acquisition cost plus ancillary costs necesarry to put the ass
Akuntansi Aset Tetap serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang terkait dengan penerapan PSAP No. 07 tersebut. Diharapkan penelitian ini nantinya akan memberikan beberapa manfaat,
Topik Penelitian terkait Stndar Akuntansi Diskusi. 3 PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI. 4 Standar Akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP
Akuntansi. 41 42 4.1. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Di Dalam Akuntansi 4.2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan 44 Ringkasan 48 Latihan Soal 51 Bab. 5 Konsep Dasar Akuntansi 53 Pemerintah Daerah. 5.1. Siklus Akuntansi 54 5.2. Konsep Dasar akuntansi 57 67 5.3. Pengguna Laporan Keuangan Dan Kebutuhan Inf
Laporan Keuangan Pemerintaah Daerah (LKDP) yang disajikan oleh pemerintah . Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (
PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 45 . judul Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Pada Yayasan . F. Analisis Da
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA ENTITAS GEREJA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 45 (STUDI KASUS GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA BAITEL KOLONGAN) KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN TAHUN 2015 Oleh: Livita P. Leiwakabessy NIM: 11042103 TUGAS AKHIR .
umum bab vi ketentuan penutup standar kompetensi lulusan standar isi standar proses standar penilaian standar dosen & tenaga kependi standar sarana & prasarana standar pengelolaan standar pendanaan & pembiayaan standar hasil .
terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim menunujukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
This manual explains how to use the API (application programming interface) functions, so that you can develop your own programs to collect and analyze data from the oscilloscope. The information in this manual applies to the following oscilloscopes: PicoScope 5242A PicoScope 5243A PicoScope 5244A PicoScope 5442A PicoScope 5443A PicoScope 5444A The A models are high speed portable .
