PERSEPSI ORANGTUA MURID TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM ZONASI .
PERSEPSI ORANGTUA MURID TERHADAPKEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH DALAMPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUDI TINGKAT SMA NEGERI DI WILAYAH WONOGIRITAHUN AJARAN 2018/2019Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I padaJurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanOleh:LUTHFI NUR HANIFAHA210150011PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSIFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA2019
i
ii
iii
PERSEPSI ORANGTUA MURID TERHADAP KEBIJAKAN SISTEMZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUDI TINGKAT SMA NEGERI DI WILAYAH WONOGIRI TAHUN AJARAN2018/2019AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi orangtua murid terhadapkebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkatSMA Negeri di Wilayah Wonogiri Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini termasukjenis penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Teknik pengumpulan datamenggunakan wawancara dan observasi. Untuk menjaga keabsahan datamenggunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasipemerintah tentang kebijakan sistem zonasi sekolah masih banyak orangtua muridyang belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Tanggapan orangtuamurid tentang kebijakan sistem zonasi sekolah menjadi nilai yang efektif untukmengevaluasi suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dampak yang timbul daripenerapan kebijakan sistem zonasi sekolah diantaranya adalah jarak rumah yangdekat dengan sekolah langsung diterima, orangtua murid tidak perlu mencarikan kos,menghemat biaya transportasi, orangtua murid dapat mengawasi pergaulan anak,melatih anak untuk mandiri dan percaya diri, serta dengan adanya sistem zonasisekolah anak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan. Usulan orangtuamurid terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah yaitu diharapkanpemerintah tidak membatasi anak untuk memilih sekolah.Kata kunci: Persepsi orangtua, kebijakan sistem zonasi sekolahAbstractThis study aims to determine the perceptions of parents of school zoning systempolicies in the acceptance of new students at the State High School level in theWonogiri Region 2018/2019 Academic Year. This research is a qualitative researchwith ethnographic design. Data collection techniques using interviews andobservation. To maintain the validity of the data using triangulation techniques. Theresult of this study indicate that goverment sosialization about school zoning systempolicies are still many parents who do not understand about the school zoning systempolicies. Parent’s responses to school zoning policies are an effective value forevaluating a policy implemented by the government. Impacts arising from theimplementation of the school zoning system policy include the distance of the houseclose to the school directly accepted, parents do not need to find a boarding house,save on transportations costs, parents can monitor childern’s relationships, trainchildren to be independent and confident, and with the system zoning school childrencannot freely choose the school they want. The parent’s proposal for the adoption ofa school zoning system policy is expected. The goverment does not restrict childrenfrom choosing schools.Keywords: Parental perception, School zoning System Policy1
1.PENDAHULUANSDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahanperubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkanhak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial (sosialinklusif), ekonomi dan lingkungan hidup.Pendidikan berkualitas dalam SDGs selaras juga dengan salah satuprogram Nawacita yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden RepublikIndonesia, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu meningkatkan kualitas hidupmanusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihandengan program “Indonesia Pintar”. Namun, pada kenyataannya kesenjanganmutu pendidikan yang menjadi banyak kendala di berbagai negara termasuknegara Indonesia, ini yang dikatakan oleh Asisten Direktur Jenderal untukPendidikan dan The United Nasions Educational Scientific and CulturalOrganiszation (UNESCO), Qian Tang dalam peluncuran Global EucationMonitoring (GEM) Report tahun 2016 di Jakarta (Suastha, 2016).Upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesasalah satunya yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada PenerimaanPeserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017. PPDB berdasarkan PermendikbudNomor 17 Tahun 2017 bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baruberjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehinggamendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi merupakansistem yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerahmasing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili padaradius zona terdekat dari sekolah dengan presentase tertentu dari total jumlahpeseta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintahdaerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pada pelaksanaannya,PPDB dengan sistem zonasi ini menimbulkan kebingungan di kalanganmasyarakat khususnya para orangtua murid, seperti yang dilansir dari lamanmedia online (Ahsan Ridhoni, 2017).Penelitian oleh (Badau & Yahya, 2017) ini menilai keberhasilan sistemzonasi klaster Sekolah Menengah Atas di Negara Adamawa. Sistem klaster2
adalah salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh pemerintah negara bagianNigeria di Nigeria 1991. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilaikeberhasilan ekonomi, pendagogik, administratif dan politik dari zonasi klastersistem di Sekolah Menengah Atas di negara Adamawa.Berdasarkan temuan pada tanggal 31 Juli 2017 dalam press rilisnyamenjabarkan mengenai hasil temuan selama pemantauan terkait PPDB sistemreal time online dan sistem zonasi (Ombudsman RI, 2017) di wilayah Wonogirijuga mengalami beberapa masalah terkait dengan PPDB dengan sistem zonasisekolah. Terutama pada pro-kontra orangtua murid yang setuju dan tidak setujudengan kebijakan sistem zonasi sekolah ini. Tidak adanya sosialisasi padamasyarakat di wilayah Wonogiri terkait sistem zonasi sekolah ini membuat paraorangtua murid merasa kebingungan. Hal ini menyebabkan beberapa masalahyang timbul. Tidak hanya dari kalangan orangtua murid tetapi dari pihak sekolahjuga mengalami permasalahan. Menurut Walgito “persepsi merupakan suatuproses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan prosesditerimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut prosessensoris.” Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulustersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Prosespenginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi (Walgito,2010).Salah satu upaya nyata dari pemerintah dalam pemerataan pendidikanadalah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan calon peserta didik melaluipermendikbud. Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017, denganmenerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahdaerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zonaterdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah pesertadidik yang diterima. Dengan aturan baru tersebut di Wonogiri juga menerapkansistem zonasi sekolah, tetapi sistem zonasi sekolah di Wonogiri berbeda dengandaerah lainnya. Murid yang berada dalam zonasi rumah tangga wajib diterima disekolah yang masih berada di satu RT tanpa mempertimbangkan nilai daripeserta didik.3
Kebijakan sistem zonasi sekolah yang diterapkan di Wonogiri inimenimbulkan prokontra dikalangan orangtua calon peserta didik. Hal ini terjadikarena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa adanya sosialisasi danbegitu cepat kebijakan dikeluarkan. Kebijakan ini mempunyai tujuan untukmemeratakan kualitas pendidikan, tetapi para orangtua malah sulit untukmemasukkan anaknya ke sekolah yang memiliki kualitas lebih tinggi darisekolah lainnya. Diterapkannya kebijakan sistem zonasi sekolah munculberbagai persepsi dari para orangtua peserta didik.2.METODEPenelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengambilan sampelsumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulandengan trianggulasi (gabungan). Penelitian ini termasuk jenis penelitiankualitatif dengan desain etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakanwawancara dan observasi. Untuk menjaga keabsahan data menggunakan tekniktrianggulasi sumber. Trianggulasi sumber adalah cara mempertemukan tigasumber informasi atau lebih untuk menentukan suatu informasi itu valid atautidak.Penelitian ini menggunakan pendekatan etnograf. Menurut Harsono (2016:31) “Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompoksosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku,kebiasaan, dan cara hidup.”Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2018 sampai selesai. Tempatpenelitian ini dilakukan pada tujuh sekolah dari 13 SMA negeri di wilayahWonogiri.Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara danobservasi. Menurut Sugiyono (2009) ada beberapa langkah-langkah TeknikAnalisis Data Interaktif, meliputi: Data Collection (Pengumpulan Data), DataReduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan ConfusionDrawing/verification (Penarikan Kesimpulan), yaitu temuan baru yangsebelumnya belum pernah ada.4
3.HASIL DAN PEMBAHASANData hasil wawancara dilengkapi dengan dokumentasi berupa rekamanwawancara dan foto. Observasi dilakukan untuk memperkuat hasil wawancaradan dokumentasi. Data hasil penelitian diuraikan secara relevan dengan rumusanmasalah dan berdasarkan pada fokus pertanyaan penelitian tentang persepsiorangtua murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam PPDB tingkatSMA negeri di wilayah Wonogiri Tahun Ajaran 2018/2019 sebagai berikut:a.Sosialisasi pemerintah tentang kebijakan sistem zonasi sekolah dalamPPDB di tingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri tahun ajaran2018/2019Dalam sosialisasi pemerintah tentang kebijakan sistem zonasi sekolah dalampenerimaan peserta didik baru di tingkat SMA negeri wilayah Wonogiritidak ada sosialisasi yang merata ke masyarakat, dan masih banyak orangtuamurid yang belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah.Sosialiasi itu sangat penting dilakukan agar masyarakat paham tentangkebijakan sistem zonasi sekolah yang akan diterapkan. Hal ini sesuai denganpendapat (Topo & Zulfa, 2001), bahwa sosialisasi merupakan salah satuaspek penting dalam proses kontrol sosial sebab hal itu dapat mempengaruhiorang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yangberlaku, maka dibutuhkan suatu kesadaran yang timbul dalam diri seseoranguntuk mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum berlaku, yangdisebut dengan kesadaran hukum.Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang sosialisasikebijakan sistem zonasi sekolah masih banyak orangtua murid yang tidakmendapatkan sosialisasi dan belum paham tentang kebijakan sistem zonasisekolah. Sosialiasi itu sangat penting dilakukan agar masyarakat pahamtentang kebijakan sistem zonasi sekolah yang akan diterapkan.b. Tanggapan orangtua murid tentang kebijakan sistem zonasi sekolahdalam PPDB di tingkat SMA negeri di wilayah wonogiri tahun ajaran2018/20195
Tanggapan orangtua terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah di wilayahWonogiri zonasi sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalampendaftaran siswa baru dengan syarat berdasarkan jarak rumah ke sekolah.Syarat diterimanya calon peserta didik berdasarkan jarak dari rumah kesekolah sangat ditekankan guna meratakan kualitas pendidikan di Indonesiaagar tidak ada lagi sekolah favorit. Hal ini tidak sesuai denganPermendikbud nomor 17 tahun 2018 pasal 2 bahwa Penerimaan PesertaDididk Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didikbaru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasisehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.Kebijakan sistem zonasi sekolah kurang adil karena yang menjadipatokan adalah jarak, sedangkan nilai tidak dipertimbangkan. Kebijakansistem zonasi sekolah perlu dikaji ulang karena kurang adanya sosialisasipada orangtua murid. Anak memiliki hak untuk memilih sekolah sesuaikeinginannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andina (2017).Berdasarkan realita dan teori, tanggapan orang tua murid menjadi nilaiyang efektif untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang diterapkanpemerintah. Karena orang tua murid merupakan komponen masyarakat yangmenjadi obyek penerapan kebijakan sistem zonasi. Namun tanggapanorangtua murid juga harus diimbangi dengan usulan yang membangun agarpelaksanaan sistem zonasi sekolah dapat berjalan lebih baik. Orangtuamurid yang memiliki anak SMA yang sekolah di SMA negeri di Wonogiriselain memberikan tanggapan juga memberikan usulan untuk perbaikanpenerapan sistem zonasi.c.Dampak penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam PPDB ditingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri tahun ajaran 2018/2019Berdasarkan hasil wawancara peneliti dampak positif dari penerapankebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ditingkat SMA Negeri di wilayah Wonogiri, sebagai berikut;1) Aturan jarak rumah dengan sekolah yang paling dekat langsung diterima,ini berlaku untuk zona satu.6
2) Orangtua murid tidak repot mencarikan kos anaknya serta menghematbiaya transportasi.3) Orangtua murid dapat mengawasi pergaulan anak.4) Sistem zonasi dapat melatih anak mandiri dan memiliki rasa percaya dirikarena ketatnya persaingan untuk bisa masuk ke sekolah yang diingikan.5) Kemudahan didapatkan oleh orangtua murid yang berprofesi sebagaiguruSMA negeri di Wonogiri, anaknya langsung diterima karenamenggunakan surat keterangan anak guru.6) Adanya jalur prestasi akan memudahkan diterima di sekolah denganmelampirkan piagam prestasi yang dimiliki calon peserta didik.Kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik barusejatinya memiliki dampak yang positif seperti yang dikatakan DesiWulandari, dkk (2017).Sistem zonasi sekolah sudah banyak menimbulkan dampak negatifmenurut persepsi orangtua murid. Dengan adanya sistem zonasi sekolahanak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan, karena ada aturanzonasi yang harus ditaati.Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang dampak penerapankebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ditingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri adalah anak tidak bisa bebasmemilih sekolah yang diinginkan, karena ada aturan zonasi yang harusditaati.d. Usulan orangtua murid terhadap penerapan kebijakan sistem zonasisekolah dalam PPDB di tingkat SMA di wilayah Wonogiri tahun ajaran2018/2019Sebagai obyek penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah orangtua muridberusaha memenuhi persyaratan yang diatur dalam sistem zonasi sekolah.Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan orangtua murid tentangusulan penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaanpeserta didik baru di tingkat SMA Negeri di wilayah Wonogiri, sebagaiberikut;7
1) Orangtua mengharapkan sebaiknya pemerintah tidak membatasi anakuntuk memilih sekolah. Karena bisa mengakibatkan semangat anak surutketika tidak bersekolah di sekolahan pilihannya2) Ketentuan jarak yang ditetapkan sebaiknya lebih luas denganpenyaringan siswa lebih selektif lagi, agar siswa yang memilikikemampuan akademik baik terwadahi disekolah yang diinginkan.3) Sosialisasi sangat penting dilakukan agar para orangtua dan calon pesertadidik paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Supaya adapersiapan dalam memenuhi persyaratan yang akan dipenuhi olehorangtua dan calon peserta didik.4) Tujuan dari kebijakan sistem zonasi sekolah adalah memeratakankualitas pendidikan di Indonesia. Namun untuk mencapai tujuan tersebutpemerintah belum mampu. Seharusnya pemerintah memberikan fasilitasyang mewadahi untuk mencapai tujuan tersebut. Terutama didaerahpedesaan dan perbatasan.Berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasipublik pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan undang-undang ini diantaranya,menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kedua,mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik. Ketiga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan publik yang baik. UU inimerupakan langkah maju pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalampembuatan kebijakan publik. Artinya usulan-usulan dari orangtua muridterhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didikbaru di tingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri melibatkan partisipasimasyarakat dalam pembuatan kebijakan sistem zonasi sekolah.8
4.PENUTUPKebijakan sistem zonasi sekolah kurang adil karena yang menjadi patokanadalah jarak, sedangkan nilai tidak dipertimbangkan. Kebijakan sistem zonasisekolah perlu dikaji ulang karena kurang adanya sosialisasi pada orangtua muriddan masih banyak orangtua murid yang belum paham tentang kebijakan sistemzonasi sekolah. Dampak yang timbul dari penerapan kebijakan sistem zonasisekolah diantaranya adalah jarak rumah yang dekat dengan sekolah langsungditerima, orangtua murid tidak perlu mencarikan kos, menghemat biayatransportasi, orangtua murid dapat mengawasi pergaulan anak, melatih anakuntuk mandiri dan percaya diri, serta dengan adanya sistem zonasi sekolah anaktidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan. Usulan orangtua muridterhadap penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah yaitu diharapkanpemerintah tidak membatasi anak untuk memilih sekolah.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh implikasi yangberhubungan dengan persepsi orangtua murid terhadap kebijakan sistem zonasisekolah harus dijadikan sebagai alat evaluasi penerapan kebijakan yang dibuatoleh pemeritah. Sehingga saat penerapan kebijakan pemerintah tidak banyakmenimbulkan masalah. Pemerintah seharusnya dalam bersosialisasi tentangkebijakan sistem zonasi sekolah lebih merata dan dengan bernagai macammedia, seperti iklan di televisi, sosial media, website pemerintah, dan kabarberita.DAFTAR PUSTAKAAbidin, M. Z. (2018). Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi DalamPembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. UMSurabaya.Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. PusatPenelitian Badan Keahlian DPR RI, IX(14), 9–12. Retrieved from www.puslit.dpr.go.idBadau, K. M., & Yahya, S. A. (2017). Assessing the Success of School ClusterZoning System in Senior Secondary Schools of Adamawa State, Nigeria. TheJournal of Middle East and North Africa Sciences, 3(4), 1–7.9
https://doi.org/10.12816/0036065Danarjati, D. P., Murtiadi, & Ekawati, A. R. (2013). Pengantar Psikologi Umum.Yogyakarta: Graha Ilmu.Harsono. (2016). Etnografi Pendidikan: Suatu Desain Penelitian Kualitatif.Sukoharjo: Jasmine.Mandic, S., Sandretto, S., Bengoechea, E. G., Hopkins, D., Moore, A., Rodda, J., &Wilson, G. (2017). Enrolling in the Closest School or Not.Ombudsman RI. (2017). Berita - Ombudsman RI. Retrieved October 27, 2019, dhoni, A. M. (2017). Pro Kontra Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Tirto.ID. Retrieved October 27, 2019.Suastha, R. (2016). UNESCO Soroti Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Indonesia.Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.Topo, S., & Zulfa, E. A. (2001). Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.Walgito, B. (2010). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: CV Andi Offset.Wulandari, D., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2018). Pengaruh Penerimaan PesertaDidik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. 510
juga mengalami beberapa masalah terkait dengan PPDB dengan sistem zonasi sekolah. Terutama pada pro-kontra orangtua murid yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan sistem zonasi sekolah ini. Tidak adanya sosialisasi pada masyarakat di wilayah Wonogiri terkait sistem zonasi sekolah ini membuat para orangtua murid merasa kebingungan.
Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111
Isi Rumah Kasar RM3,000.00 dan ke bawah. Garis Panduan ini adalah sebagai rujukan pelaksanaan BAP bagi murid-murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan (SK) dan Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK). 2. KRITERIA KELAYAKAN Pemberian BAP kepada murid-murid dibuat berdasarkan kriteria-kriteria berikut: 2.1.
terhadap persepsi masyarakat. Sedangkan secara parsial . tingk. at pelayanan . pengaruhnya tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat pada perbankan syariah, sehingga hipotesis ke-1 pada penelitian ini tidak teruji kebenarannya. Tingkat . fasilitas berpengaruh . signifikan. terhadap persepsi masyarakat pada perbankan . syari
C. Analisis Kebijakan Kesehatan 12 D. Sistem Nasional Kesehatan Indonesia 16. BAB 2 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 19. A.engertian Metode Analisis Kebijakan Kesehatan P 19 B. Metode Analisis Kebijakan Kesehatan 21 C. Pengaruh . Stakeholder. Terhadap Kebijakan . esehatan K 24 D.roses Analisis Kebijakan Kesehatan P 26
persepsi dan sikap, ruang lingkup dari teori yang digunakan adalah berasal dari teori perbankan syariah dan ilmu sosial. Teori ini mencakup tentang persepsi-persepsi masyarakat Kelurahan Pasar Muarasipongi terhadap perbankan syariah yang berbeda-beda, dan akan dibahas sesuai dengan persepsi yang ditemukan peneliti dilapangan.
A. Orangtua adalah Contoh Bagi Anak Langkah 2 Sikap dan perilaku orangtua Langkah 3 Orangtua yang baik memiliki konsep diri yang positif Langkah 4 Orangtua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan B. Ayah dan Ibu Bekerja Sama Sebagai Tim
Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (di Bimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan Hendra Safri, SE.,M.M) Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Bank Syariah Penelitian ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Bank
Informational Black Holes in Financial Markets Ulf Axelson Igor Makarov April 2020 ABSTRACT We study how well primary nancial markets allocate capital when information about in-vestment opportunities is dispersed across market participants. Paradoxically, the fact that information is valuable for real investment decisions destroys the e ciency of the market. To add to the paradox, as the .
