BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Akuntansi .

3y ago
60 Views
2 Downloads
396.38 KB
31 Pages
Last View : 15d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Mya Leung
Transcription

BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1 Landasan Teori2.1.1 Akuntansi Sektor PublikAkuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dananalisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakatdi Pemerintah Pusat, Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, DepartemenDepartemen, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, BadanLayanan Umum Daerah, Lembaga Sosial Masyarakat dan YayasanSosial, maupun proyek-proyek kerjasama organisasi sektor publik danswasta (Santoso, 2007).Akuntansi sektor publik dapat juga didefinisikan sebagaisuatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity) untukmemberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan danhak publik (Haryanto, 2007). Dari berbagai pernyataan tersebut makadapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah prosesuntuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, serta membuatlaporan keuangan pada organisasi sektor publik untuk memberikaninformasi kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanyaakuntansi sektor publik maka mempermudah dalam pengambilankeputusan.10

11Menurut Pinatik dan Pangkey (2015) akuntansi sektorpublik di Indonesia ada beberapa bidang diantaranya adalah:1.Akuntansi Pemerintah Pusat2.Akuntansi Pemerintah Daerah3.Akuntansi Desa4.Akuntansi Tempat Ibadah: Masjid, Pura, Gereja, Wihara5.Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat)6.Akuntansi Yayasan7.Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi8.Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit.2.1.2Akuntansi PendidikanDalam organisasi pendidikan, akuntansi digunakan sebagaipedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan danapendidikan. Pengertian akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudutpandang, yaitu dari sudut pandang jasa akuntansi dan dari proseskegiatannya.Ditinjau dari sudut pandang pemakainya, akuntansimerupakan suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi endanmengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi (organisasi institusipendidikan). Informasi akuntansi di dunia pendidikan sangat pentingkarena dapat digunakan sebagai pengambil keputusan internal dan

12eksternal organisasi pendidikan (Bastian, 2007). Apabila ditinjau darisudut kegiatannya, akuntansi dapat di definisikan sebagai prosespencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisandata keuangan suatu yelenggaraan pendidikan dari lembaga atau organisasi pendidikansebagaimana yang diatur dalam undang-undang pendidikan nasionalmaka diperlukan adanya akuntansi pendidikan. Karena dari sisikeuangan akuntansi pendidikan mampu memberikan gambaran secaramenyeluruh tentang segala kegiatan dan aktivitas serta operasional darilembaga atau organisasi pendidikan. Apabila secara keuangan laporankeuangannya kurang sehat, jelas akan mempengaruhi seluruh kegiatanoperasional organisasi/lembaga pendidikan tersebut (Bastian, 2007).2.1.2.1 Peran dan Fungsi Akuntansi dalam Dunia PendidikanMenurut (Bastian, 2007) peran dan fungsi akuntansidalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasikeuangan yang kuantitatif agar berguna dalam pengambilankeputusan.Akuntansi di lingkungan sekolah bermanfaat untukberbagai jabatan, adapun peran dan fungsi akuntansi darimasing-masing tingkat jabatan adalah sebagai berikut:

131. Kepala SekolahKepala sekolah menggunakan akuntansi npengoreksian dan melakukan perencanaan sekolah yangdiperlukan untuk kemajuan sekolah (Bastian, 2007).2. Guru dan KaryawanGuru dan karyawan tertarik pada informasimengenai stabilitas dan profitabilitas sekolah termasukkemampuan sekolah dalam memberikan balas jasa dankesempatan kerja.3. Kreditor/Pemberi PinjamanUntuk melihat kemampuan sekolah dalammembayar pinjaman.4. Orangtua nkelangsunganhidupuntukinstitusipendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkatketergantungan sekolah (Bastian, 2007).5. Supplier/PemasokTertarik tentang kemampuan sekolah dalammembayar utang pada saat jatuh tempo.

146. PemerintahPemerintahberkepentingan terkaitsumberdaya.danlembagadibawahnyaaktivitas sekolah dengan alokasiSeperti:mengaturaktivitassekolah,menetapkan kebijakan anggaran, dan sebagai acuanpenyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.7. ya.2.1.2.2 Siklus Akuntansi Pendidikan.Siklus akuntansi pendidikan merupakan sistematikapencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporankeuangan.Menurut Bastian (2007) siklus akuntansi pendidikandapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu:1. Tahap Pencatatana. Mengidentifikasi dan mengukur bukti transaksi sertabukti pencatatan.b. Mengelola dan mencatat bukti transaksisepertikwitansi, cek, bilyet giro, nota kontan, faktur, notadebit/nota kredit, dan memo kedalam jurnal

15c. Dari jurnal kemudian di posting sesuai kelompok kedalam akun buku besar2. Tahap Pengikhtisarana. Pembuatan neraca saldob. Penyususnan jurnal penyesuaianc. Penyusunan neraca lajurd. Pembuatan jurnal penutupe. Penyusunan neraca saldo setelah penutupanf. Pembuatan jurnal pembalik3. Tahap Pelaporana. laporan surplus defisitb. laporan arus kasc. neracad. catatan atas laporan keuangan2.1.3Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)Menurut (Bastian, 2007) dana pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan.Secara umum dana pendidikan disekolah dapat berasal dari tigasumber yakni:

161. PemerintahDana yang berasal dari pemerintah adalah akontinjensi, dan hibah luar negeri.2. Orang tuaDana yang berasal dari orangtua adalah SumbanganPenyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan segala pungutan dariorangtua siswa.3. MasyarakatDana yang berasal dari masyarakat diantaranyasumbangan dari alumni, masyarakat sekitar, perusahaan dansebagainya.Dwiharja dan Kurrohman (2013) menjelaskan bahwaAnggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) adalah dokumenyang harus dibuat oleh penyelenggara sekolah yaitu kepala sekolah,komite dan tim diawal tahun pelajaran. APBS memuat serangkaiankalkulasi kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikanberdasarkan rencana atau programyang telah disusun olehpenyelenggara sekolah. Selain itu APBS juga menggambarkan alokasidan distribusi sumber-sumber keuangan kepada setiap bagian aktifitassekolah.Menurut Jack (2015) APBS merupakan salah satu sistemyang dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan, pengorganisasian

17dan pengawasan dari seluruh aktivitas organisasi atau amampumenyusun perencanaan anggaran dengan lebih baik sehinggakoordinasi dan pengawasan yang dilakukan dapat memadai pula.Menurut Bastian (2007) dalam penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), yang biasanya masuk dalampos pendapatan adalah:1. Sumbangan pendidikan yang terkucur secara triwulan (DPP)2. Bantuan APBD3. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)4. Uang gedung /uang pangkal5. Dana sukarela yang berasal dari orang tua siswaSedangkan yang masuk dalam pos pengeluaran sekolah adalah sebagaiberikut:1. Gaji pegawai tetap2. Honor3. Operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama satu tahun,biasanya terdiri atas: Alat Tulis Menulis, biaya transportasiolimpiade, dan rapat manajemen.4. Pemeliharaan/Renovasi ringan seperti pengecetan, perbaikan atapyang bocor

185. Pembangunan Fisik/Investasi, umumnya terdiri dari pembangunanfasilitas/gedung baru, rehabilitasi berat, pembelian investasi/assetyang berumur lebih dari satu tahun : computer, alat peraga.Dana yang tidak dimasukkan dalam APBS adalah danakontijensi, dana hibah dari luar negeri, sumbangan dari masyarakat danbantuan alumni, karena dana tersebut belum diperhitungkan ketikaRAPBS diajukan pada awal tahun pelajaran. Tetapi dana – danatersebut bisa muncul dan tidak menuntut kemungkinan masuk kedalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (Bastian, 2007).2.1.3.1 Langkah – Langkah Penyusunan RAPBSMenurut Karyatun (2016) langkah-langkah dalampenyusuan RAPBS diantaranya sebagai berikut :1) Menentukan/menyusun sumber dana sekolah2) Menyusun Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) sesuaistandar pendidikan3) Menentukan kegiatan dalam RKTS yang dibiayai4) Menyusun RAPBSSetelah rencana tersebut dibahas oleh tim komitesekolah, maka dana yang sudah dianggarkan ditetapkansebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS),kemudian dari Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan danmeminta penjelasan atas program disertai dengan asal sumberdana.

19Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ProsesPenyusunan RAPBS meliputi:1. Menggunakan tujuan jangka pendek dan tujuan mbangan sekolah.2. okkan masalah dari berbagai bidang.3. Menganalisis kebutuhan sekolah selama satu tahun4. Memprioritaskan kebutuhan yang penting.5. Mengonsultasikan rencana yang dipaparkan dalam rencanapengembangan sekolah.i6. . Menjelaskan rincian waktu, biaya, dan pelaporan, sertaorang yang bertanggungjawab untuk mengawasi danmemantau kegiatan dari mulai perencanaan sampaipelaksanaan hingga dilakukan evaluasi (Karyatun, 2016).2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Penyusunan RAPBSPrinsip Penyusunan RAPBS adalah sebagai berikut:1. n

202. Penulisan RAPBS harus menggunakan bahasa yangsederhana, jelas, dan di ekspos di tempat terbuka yang adasekolah.3. Sebaiknya dalam pembelanjaan dana lebih diutamakanpada program yang sejalan dengan pengembangan sekolah(Karyatun, 2016).2.1.4AkuntabilitasSebagai organisasi publik, sekolah juga harus memilikiakuntabilitas. Saleh (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas berkenaandengan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi atas segalaaktivitas dan kinerja dari pihak wali amanah kepada pemberi amanah.Menurut Wicaksono (2015) akuntabilitasmerupakan pemberianjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasisektor publik.Mardiasmo (2009) mengartikan akuntabilitas publik adalahkewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikanpertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkansegala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.nPihakpemberi amanah (principal) memiliki hak dan kewenangan untukmeminta pertanggungjawaban sebagai berikut:1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiapwarga yang membutuhkan.n

212. Keputusan yang dibuat harus memenuhi standar etika dan nilainilai yang berlaku sesuai prinsip administrasi.3. Ketepatan pemberian informasi.4. Penjelasan dan pengomunikasian kebijakan.5. Kelayakan dan kesesuaian6. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.nAkuntabilitas selain menyangkut proses, kinerja danmanajemen juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitasoutput yang dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalampengelolaan keuangan sekolah.Menurut Boy dan Siringoringo (2009)iAkuntabilitas dalampengelolaan APBS adalah kemauan pihak sekolah (pimpinan danbendahara) dalam memberikan penjelasan dan justifikasi penerimaandan penggunaan anggaran.nPenggunaan uang sekolah sesuai denganperencanaan yang telah ditetapkan merupakan bentuk ihaksekolahmembelanjakan uang secara bertanggungjawab (Duta dan bentukpertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan untukmempertanggung jawabkan setiap program/kebijakan baik secaraproses atau hasilnya. Di sisi lain untuk menciptakan akuntabilitas dan

22pengawasan anggaran diperlukan partisipasi pimpinan dan masyarakatsebagai pemangku kepentingan.2.1.4.1 Dimensi AkuntabilitasMardiasmo (2009) menjelaskan empat dimensiakuntabilitas yang harus ada di organisasi sektor publik, yaitu:a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas ahgunaanjabatan,dengansedangkanakuntabilitas hukum yaitu jaminan adanya kepatuhanterhadap hukum dan peraturan lainnya yang diisyaratkandalam penggunaan sumber daya publik.b. Akuntabilitas ProsesAkuntabilitas proses terkait dengan apakahsystem informasi akuntansi, system informasi manajemen,dan prosedur administratif sudah cukup baik dalam halakuntabilitas program.c. Akuntabilitas an apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapaiatau tidak. Setelah itu baru mempertimbangkan alternatifprogram yang dapat memberikan hasil optimal denganbiaya yang minimal.

23d. Akuntabilitas KebijakanAkuntabilitas kebijakan berhubungan denganpertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerahatas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadapDPR/DPRD dan masyarakat luas.2.1.4.2 Prinsip AkuntabilitasiPrinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran lenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai – nilai ataunorma – norma eksternal yang dimiliki oleh stakeholders yangberkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003).iDilingkungan instansi pemerintah (LAN dan BPKP,2002) ada 5 prinsip akuntabilitas yaitu:1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansiuntuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi secaraakuntabel.2) Penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai peraturanperundang – undangan yang berlaku.3) Mampu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dansasaran yang telah ditetapkan4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil danmanfaat yang didapat.n

245) Objektif, jujur, inovatif dan transparan sebagai katalisatorperubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metodedan teknik pengukuran kinerja.2.1.4.3 Tujuan AkuntabilitasTujuan akuntabilitas adalah untuk meningkatkankepercayaan publik terhadap sekolah (Fahrurrozi, 2012).Indikator akuntabilitas meliputi:1. Visi dan misi mengenai pendanaan sekolah dalam programkedepan sangat penting dan harus jelas.2. APBS telah disusun sesuai dengan visi dan misi sekolah3. Mengetahui prosedur dalam perancangan APBS danpenggunaan anggarannya4. Perancangan APBS telah dilakukan dengan prosedursebagaimana mestinya5. Jika program dalam APBS yang direncanakan tidaktercapai, dibahas dalam rapatkomite sekolah (Laksmi M,2017)2.1.5TransparansiPrinsip transparansi pengelolaan pendidikan menurutPeraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan merupakan prinsip yang dilakukan dengan memenuhi asaskepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah

25daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dansatuan ansimerupakan tuntutan bagi setiap lembaga agar nilai lembaga jugameningkat. Transparansi adalah tersedianya informasi yang mudahdipahami, jelas dan benar baik informasi keuangan, program, maupunkinerja bagi pihak yang berkepentingan (Utama dan Setyani, 2014). Dilembaga pendidikan, keuangan yang transparan berarti adanyaketerbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan dana, danpertanggungjawabannya harus jelas.Menurut Krina (2003) transparansi adalah kebebasan bagisemua orang untuk mendapatkan akses atau informasi mengenaipenyelenggaraan pendidikan, yakni informasi tentang kebijakan,proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang ingindicapai. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa transparansiadalah kebebasan untuk memperoleh informasi yang berkaitan ayaan antar pemangku si dan menjamin kemudahan dalam mengakses informasi yangakurat, dapat dipahami dan relevan. Menurut (Utama dan Setyani,2014) prinsip - prinsip transparansi informasi disekolah meliputi:a. Mudah diakses oleh pihak – pihak yang memerlukanb. Mudah dipahami, dimengerti dan jelas

26c. Benar, tidak terdapat kekeliruanTransparansi apabila ditinjau dari institusi pendidikan,dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang yangterkait dengan pendidikan (stakeholder), mengetahui dan terlibat aktifdalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan kebijakan sekolah(Raeni, 2014).Berikut adalah prinsip-prinsip transparansi menurut Saleh(2017) adalah:1) Mudah dipahami oleh masyarakat2) Dapat diterima oleh masyarakat3) Dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkanBeberapa tujuan transparansi dalam sekolah antara lain:1. Untuk menciptakan kepercayaan dan keyakinan bahwa sekolahmerupakan organisasi pelayanan pendidikan yang bersih darikorupsi, kolusi dan nepotisme.2. Untuk menciptakan kepercayaan antara sekolah dengan masyarakatmelalui kemudahan dalam memberikan informasi yang memadaidan akurat.i3. Untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagimasyarakatdalamrangkamewujudkanpemerintahan yang baik (Good governance).penyelenggaraan

27Transparansi sekolah ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:1. Mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan orangtua muridmengenai pendanaan sekolah harus jelas dan terakomodasi2. Terdapat sistem pemberian informasi mengenai anggaran bagimasyarakat untuk mengakses informasi pendanaan sekolah3. Salinan laporan keuangan pengelolaan anggaran diinformasikanterhadap komite sekolah secara periodic4. Sekolah secara informatif mensosialisasikan kebijakan anggaranyang ditetapkan (Laksmi M, 2013).2.1.6EfisiensiMenurut Afonso Schuknecht dan Tanzi (2003) menjelaskanbahwa pengukuran kinerja sektor publik didefinisikan sebagai hasildari kegiatan sektor publik dan efisiensi didefinisikan sebagai hasilnyarelatif terhadap sumber daya yang digunakan, namun masih sangatterbatas. Witurachmi (2016) menyatakan bahwa kegiatan dapatdikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yangsekecil- kecilnya dapat mencapai hasil yang sebesar – besarnya.Menurut Duta dan Riharjo (2013) Efisiensi adalahperbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran(output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputipikiran, waktu, biaya, tenaga. Perbandingan itu meliputi :

281. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaanwaktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat memperolehhasil yang ditetapkan.2. Dilihat dari segi hasil.Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila denganpenggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasilsebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.Ada tiga indikator efisiensi berdasarkan penelitian Raeni (2014) yaitu:1. Pengelolaan Keuangan sekolah telah terarah dan terkendali sesuaidengan rencana program yang telah ditetapkan.2. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan pendidikan padasetiap unit kerja.3. Hemat, tidak mewah dan sesuai dengan kebutuhan.2.1.7Komite SekolahMenurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat 3 bahwakomite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk danberperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikanpertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.Selanjutnya menurut (Laminsar, 2014) partisipasi komite sekolah

29adalah keterlibatan komite dalam pelaksanaan hubungan sekolahdengan masyarakat sebagai bentuk perwujudan perilaku yang positifdalam suatu rangkaian kerjasama.Keberadaan komite sekolah pada satuan pendidikan relevensipengelolaan pendidikan dengan menjalin kerjasama dengan kepalasekolah (Hikmah, 2016). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwapartisipasi komite Sekolah adalah proses penyaluran aspirasimasyarakat yang bersifat dukungan material maupun non materialdalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakanpelaksanaan, pengawasan serta pengevaluasian pendidikan di sekolah.2.1.7.1 Peran Komite SekolahPeran komite sekolah dalam dunia pendidikandiantaranya adalah:nPemberi pertimbangan (advisory agency)dalam penentuan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuanpendidikan. (2) Pendukung (supporting agency), baik yangberwu

Siklus akuntansi pendidikan merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan. Menurut Bastian (2007) siklus akuntansi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu: 1. Tahap Pencatatan a. Mengidentifikasi dan mengukur bukti transaksi serta bukti pencatatan. b. Mengelola dan mencatat bukti transaksi seperti kwitansi, cek, bilyet giro, nota kontan .

Related Documents:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian ini menggunakan beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini berfungsi untuk pedoman dan pembanding penelitian yang akan dilakukan. Urfan (2017) melakukan penelitian berjudul Aplikasi Kalender Event Seni

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL. PENELITIAN . 2.1 Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka adalah kajian mengenai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap penelitiapenelitian sebelumnya diharapkan memberikan wawasan agar n-

10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka Penelitian tentang aplikasi mobile berbasis android yang dibuat oleh universitas atau berisi info seputar kampus atau panduan bagi mahasiswa atau

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Keagenan Keagenan adalah hubungan yang mempunyai kekuatan hukum yang terjadi bilamana kedua pihak bersepakat, memuat perjanjian, dimana salah satu pihak diamakan agen, setuju untuk mewakili pihak lainnya yang

6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka 1. Chronic kidney disease (CKD) a. Definisi Chronic kidney disease merupakan suatu keadaan kerusakan ginjal secar

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian ini mengacu pada beberapa sumber dan tinjauan yang sudah ada dimana masing-masing penulis menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang di

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan Umum tentang Arbitrase 1. Pengertian Arbitrase Suatu hubungan keperdataan yakni dalam suatu perjanjian selalu akan ada resiko kemungkinan timbulnya suatu perselisihan dalam prosesnya baik antar pihak maupun dengan objek perjanjian. Sengketa tersebut dapat