BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Umpo Repository

BAB 1PENDAHULUANA. Latar BelakangDesa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan denganmasyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal inidikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. menyatakanpenatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintahkabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukanhanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan daripemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalahkeinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanankepada masyarakat.Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desasecara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa(ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber daribagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima olehkabupaten/kota.1

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan danpenyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telahberkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desayang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur,dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasanyasesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapaikesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunanjuga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan angunandesaharusmencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujudpengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yangadil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apayang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat pkegiatanpembangunan desa.PengelolaanADD harus dilaksanakan secara terbuka melaluimusyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwapengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harusdilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi danadesa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannyaseyogyanya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiapproses pengelolaan. Pengelolaan ADD di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo2

Kabupaten Ponorogo, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dariperencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biayayang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiaptahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desatersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di DesaSidorejo Kecamatan Ponorogo yaitu sebesar Rp. 410,037,000. Dalambeberapa situasi penggunaan Alokasi dana Desa ini rawan terhadappenyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakatdalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilahpentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dariperan pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitorjalanya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desadiperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai darai proses perencanaanADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuaidengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan danaADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagimasyarakat desa.Bertitik tolak dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarikuntuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “AnalisisPengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan SukorejoKabupaten Ponorogo Tahun 2015”.3

B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalampenelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan danpertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa di Desa SidorejoKecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?C. Tujuan PenelitianAdapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni untukmengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawabanmengenai alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupatenponorogo.D. Manfaat Penelitian1. Bagi MahasiswaSebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, penilliti atau mereka yangkonsen terhadap ide atau pemikiran tentang Pengelolaan Alokasi DanaDesa.2. Bagi pemerintahDiharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan,pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban sehingga dapatmeningkatkan pembangunan di Desa Sidorejo agar lebih efektif danefisien.4

3. Bagi masyarakatPenelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi akatdapatberpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.E. Penegasan IstilahBerdasarkan pada judul penelitian, maka dalam penelitian ini diuraikanmengenai penegasan istilah yang ada di dalam judul tersebut sebagai berikut:1. AnalisisAnalisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian danpenelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian keseluruhan.12. Alokasi Dana DesaAlokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintahkabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima olehkabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi danadesa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerahkabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasiumum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintahpusat. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005)1Departemen pendidikan nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3. ( BalaiPustaka, Jakarta . gramedia. 2002). H.435

3. DesaDesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan namalain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau haktradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia. ( Undang – Undang Nomor6 Tahun 2014)F. Landasan TeoriA. Pengertian DesaDesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asliberdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalammengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi,demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.2Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desamengenai Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik (Jakarta: PTRajagrafindo Persada, 2003), 3.6

Definisi resmi yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun1979, pengertian desa dipahami sebagai “suatu wilayah yang ditempati olehsejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuanmasyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendahlangsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganyasendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah pengertiandesa menurut pandangan administrasi pemerintah. Sementara menurut Elly M.Setiadi dan Usman Kolip (2011), para ahli sosiologi lebih memusatkanperhatianya pada masyarakat desa “sebagai unit sosial,” yaitu sekelompokmanusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu, yangtidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat, dan mencakup tanahpertanian yang kadang-kadang dikuasai secara bersama.Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), beberapa ciri umumdesa yang universal sifatnya:(1) Desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.(2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.(3) dupanmasyarakatnya.(4) Tidak seperti dikota sebagian besar penduduknya merupakan pendatang,populasi penduduk desa lebih bersifat “ terganti dari dirinya sendiri”.(5) Kontrol social bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan(6) Dasa mempunyai ikatan social yang relatif lebih ketat dari pada di kota7

Desa sebagai satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatumasyarakat “pemerintahan sendiri”.3Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa denganmemilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur,menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagaiaspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yangutama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupu tidak tertulis, sosial budayakemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan,ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintahan. Pemerintah desamerupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa.Kehadiran pemerintah desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensimasyarakat desa.4Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 PemerintahanDesaadalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badanpermusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan dalamurusansistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.3Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan GejalaPermasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahanya (Jakarta: Kencana, 2011), 838.4Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010),49.8

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerahmengenai Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebutdengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 TentangDesa, Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desadan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.B. Pengaturan Alokasi Dana DesaDalam pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa terdapat beberapaperaturan yaitu: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan dalamNegeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaDesa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatanasli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagiandari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima olehKabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sertahibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuankeuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desadiberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang9