PERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI DESA .

2y ago
128 Views
31 Downloads
282.34 KB
14 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Camden Erdman
Transcription

PERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DIDESA WINDUREJO KECAMATAN KESESIKABUPATEN PEKALONGANDisusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pasaJurusan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanDisusun oleh :LUTHFIANA KUSUMAJATINIM. A220120048PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA2016

PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASIPERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DIDESA WINDUREJO KECAMATAN KESESIKABUPATEN PEKALONGANDipersiapkan dan Disusun Oleh:LUTHFIANA KUSUMAJATINIM. A220120048Telah disetujui dan Disyahkan oleh PembimbingUntuk Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji SkripsiFakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanUniversitas Muhammadiyah SurakartaPembimbingDra. Hj. Sri Arfiah, SH, MPdNIK. 235Tanggal : 27 Oktober 2016i

HALAMAN PENGESAHANNASKAH PUBLIKASIPERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DIDESA WINDUREJO KECAMATAN KESESIKABUPATEN PEKALONGANYang dipersiapkan dan disusun oleh:LUTHFIANA KUSUMAJATIA220120048Telah dipertahankan di depan Dewan PengujiPada hari Selasa., tanggal 1 November2016dan dinyatakan telah memenuhi syaratSusunan Dewan Penguji1. Dra. Hj. Sri Arfiah, S.H., M.Pd.()2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd()3. Dra. Sundari, SH.M.Hum()Surakarta,1 November2016Universitas Muhammadiyah SurakartaFakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanDekan,Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.HumNII.19650428 1993031 001ii

PERNYATAANDengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapatkarya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruantinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yangpernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskahdan disebutkan dalam daftar pustakaApabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.Surakarta, 27 Oktober 2016PenulisLUTHFIANA KUSUMAJATIA220120048iii

PERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DIDESA WINDUREJO KECAMATAN KESESIKABUPATEN PEKALONGANABSTRAKBencana di tanah air ini terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir disetiap daerah mengalami bencana untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007Pasal 8 di dalam mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) ditingkat Provinsi, Kabupaten/kotamadya. Sesuai dengan hal tersebut makapemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulanganBencana demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah memilikiBPBD yang telah berdiri kurang lebih dua tahun ini.Tujuan Penelitian untuk mengetahuiperanan BNPB dalam penanggulangan bencana alam di desa Windurejo Kecamatan KesesiKabupaten Pekalongan.Metode Penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yang dilakukan dengan survai padaBPBD Kabupaten Pekalongan.Metode pengumpulan data adalah wawancara dan observasiuntuk mendapatkan data peran BPBD dalam penanggulangan bencana.Dokumentasidigunakan untuk mengumpulkan data kondisi daerah Desa Windurejo Kecamatan KesesiKabupaten Pekalongan.Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasidata.Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.Hasil penelitian diketahui keberadaan BPBD sebagai pelaku utama dalampenanggulangan bencana di Desa Windurejo sudah diketahui oleh masyarakat.Selama iniperan BPBD dalam penanggulangan bencana dimulai dari sebelum terjadi bencana, saattanggap darurat (saat bencana) dan pasca bencana.Peran BPBD dalam penanggulanganbencana ini berkaitan dengan perannya sebagai coordinator.Semua koordinasi dalampenanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sehingga semua berjalan dengan baik.Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulangan bencana adalahdukungan pemerintah daerah dan dukungan instansi dan organisasi yang mendukungpenanggulangan bencana.Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulanganbencana adalah sumber daya manusia yang mendukung masih banyak yang belumkompeten dan sarana dan prasarana yang belum juga memadai.Kata Kunci :peran BPBD, bencana dan penganggulangannyaABSTRACTDisaster in this country happens not just in certain areas even in almost everyarea experience a disaster for the then Law number 24 in 2007 Section 8 mandates theestablishment of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) at theprovincial, regency / municipality. Accordingly, the government must issue localregulations on the handling of the case by the government's Disaster Pekalonganregency also has BPBD that has stood more than two years. Objective Research to1

determine the role of BNPB in disaster management in the village Windurejo KesesiDistrict of Pekalongan.Method of this study is a qualitative description of the survey conducted by theBPBD Pekalongan. Methods of data collection were interviews and observations toobtain data BPBD role in disaster management. Documentation used to collect dataon the condition Village area Windurejo Kesesi District of Pekalongan. Datavalidation was done using data triangulation technique. Data were analyzed using aninteractive model.The survey results revealed the presence of BPBD as the main actors in disastermanagement in the village Windurejo already known by the public. During this timeBPBD role in disaster relief starting from before the disaster, emergency response(during a disaster) and post-disaster. BPBD role in disaster management is related toits role as a coordinator. All coordination in disaster response conducted by BPBD sothat all goes well. Factors that inhibit BPBD role in disaster management is thesupport of local governments and support agencies and organizations supportingdisaster relief. Factors that inhibit BPBD role in disaster management is humanresource that supports many are not competent and infrastructure is not yet adequate.Keywords: role of BPBD, disaster and mitigation1. PENDAHULUANPosisi Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana.Oleh karena itumembuat bencana bisa saja sewaktu-waktu datang oleh karena itu perlu kebijakanpemerintah dalam penanggulangan bencana ini.Selama ini kebijakan pemerintah dankepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap pra/sebelumterjadinya bencana sangatlah kurang.Pengalaman bencana yang terjadi di Indonesia selamaini selalu menimbulkan kerugian, baik materi maupun korban jiwa dalam angka yangbesar.Kejadian tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan dan mengaplikasikakedalam kegiatan keseharian tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapibenana.Guna mengatasi berbagai hal tersebut maka pemerintah membentuk BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB ini akan menjadi kepanjangantangan pemerintah dalam hal penanganan bencana. BNPB ini dibentuk berdasarkanPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008. Pembentukan BNPB merupakan realisasiPasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan2

bencana. Pada Pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang Penanggulangan Bencanamenyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nondepartemen sebagaimenteri.Bencana ditanah air ini terjadi bukan didaerah tertentu saja bahkan hampir di setiapdaerah mengalami bencana untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8di dalam mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)ditingkat Provinsi, Kabupaten/kotamadya. Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasidaerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri(Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana diIndonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Pemerintah kabupaten dankota dapat memutuskan perlunya pendirian BPBD di daerahnya.BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruhyang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menujuperspektif baru.Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspekpenanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko.Bisa dikatakanpembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan haltersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenaipenanggulangan Bencana demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan jugatelah memiliki BPBD yang telah berdiri kurang lebih dua tahun ini.Kondisi Kabupaten Pekalongan terutama daerah Windurojo yang merupakandaerah dengan tanah bergerak yang memungkinkan setiap saat akan terjadi bencana.Bahkan telah terjadi beberapa waktu lalu di kecamatan Kesesi daerah Windurojo salahsatu bangunan sekolah yaitu SD Windurojo 3 kondisi bangunannya retak akibat tanahnyaretak sehingga memungkinkan temboknya bisa roboh sewaktu-waktu. Padahal sekolahtersebut masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.Oleh karena itu atas imbauanBPBD untuk dilakukan pembongkaran bangunan gedung sekolah yang telah retak tersebutuntuk menghindari tembok roboh yang terjadi sewaktu-waktu dan itu bisa membawakorban jika tembok nantinya roboh.3

Kondisi itu merupakan salah satu yang terjadi dan kemungkinan di daerah lain disekitar Windurojo juga akan bisa terjadi bencana karena kondisi tanah yang labil sehinggaketika cuaca ekstrem akan mengikis tanah dan memudahkan bangunan diatasnya akanretak-retak juga. Sudah sepatutnya bagi masyarakat dan seluruh stakeholder khususnyaBPBD mengambil langkah untuk meminimalisir dampak dari terjadinya bencana.Pengamatan awal yang dilakukan menunjukkan bahwa BPBD KabupatenPekalongan memang sudah terlihat tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan yangterjadi namun masih terlihat bahwa semua koordinasi masih berjalan sendiri-sendiri danbelum terkoordinasi dengan baik terutama yang terkait dengan instansi lain. BPBDsebenarnya sudahberusaha menghimbau instansi-instansi yang terlibat untukberkoordinasi terlebih dahulu namun karena semua wewenangnya ada di BPBD instansilain hanya menunggu.Padahal dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruhunsur aparat bdari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudahtidak perlu birokrasiadminitrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yangterpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencanaterjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yangbukan hanya sekedarmenanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukankoordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana. Berdasarkan uraian latar belakang di atasdapat dirumuskan permasalahan berikut :1.1 Bagaimana peranan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di desa WindurojoKecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ?1.2 Apakah faktor yang pendukung dan penghambat Peran BPBD dalam PenanggulanganBencana ?2. METODE PENELITIANPenelitian ini dilakukan di BPBD Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.Subyekpenelitian ini adalah Kepala desa dan tokoh masyarakat desa Windurejo Kecamatan4

Kesesi, pimpinan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pekalongandan jajarannya.Obyek dalam penelitian ini adalah peran BPBD dalam penanggulanganbendana di desa Windurejo kecamatan kesesi Kabupaten Pekalongan.Sumber Data dalampenelitian ini ada dua yaitu:2.1 Data PrimerData primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Dataini diambil dari hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi danwawancara dengan pegawai BPBD dan tokoh masyarakat di desa WindurejoKecamatan Kesesi Kabupaten Pekalonganmengenai peran BPBD dalam menanganibencana.2.2 Data SekunderData sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan secara tidaklangsung, berisi data kepustakaan, dokumen dan juga literatur yang mendukung penelitian ini.Untuk mengumpulkan data yang obyektifdan akurat maka diperlukan teknikpengumpulan data yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Ada beberapateknik untuk mengumpulkan data, antara lain :2.2.1 Wawancara;Wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang telahdiperoleh, yaitu mengenai peranan BPBD dalam menanggulangi bencana. Wawancaradilakukan dengan informan yang terdiri dari kepala BPBD, pegawai BPBD, tokohmasyarakat dan unsur muspika di desa Windurejo Kecamatan Kesesi KabupatenPekalongan. Wawancara dengan kepala BPBD dilakukan untuk menghimpun datamengenai peranan BPBD. Wawancara dengan pegawai BPBD dilakukan untukmenghimpun data mengenai aktivitas BPBD dalam penanggulangan bencana.Wawancara dengan tokoh masyarakatdan muslika setempat dilakukan untukmenghimpun data mengenai kiprah BPBD dalam menanggulangi bencana di desaWindurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Peneliti lebih banyak5

mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Instrumen yang digunakan berupapedoman wawancara.2.2.2 Observasi;Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi yang ada di daerah penelitian danjugaobservasidiBPBD strumen yang digunakan lembar observasi.2.2.3 DokumentasiDokumentasi juga digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang perananBPBD dalam menanggulangi bencana di desa Windurejo Kecamatan Kesesi KabupatenPekalongan.Instrumen yang digunakan berupa telaah dokumen berdasarkan indikatorperan BPBD.Keabsahan data dalam penelitian ini yaitu data yang telah dikumpulkan dalampenelitian harus diuji keabsahannya untuk memperoleh temuan yang akurat. Untukmenguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.Trianguasi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasiteknik.Triangulasi teknik, berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbedabeda untuk mendapatkan data yang sama. Triangulasi sumber, berarti mendapatkan datadari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatifyang terdiri dari beberapa model salah satunya yaitu analisis interaktif dari H.B Sutopo(2004 :16) yaitu data yang dikumpulkan dan dianalisis melalui tiga tahap yaitu: reduksidata, penyajian dan kemudian kesimpulan. Selain itu dilakukan pula proses siklustersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secarasistematis. Langkah-langkah tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian iniadalah sebagai berikut:2.2.3.1 Tahap pengumpulan data. Proses pengambilan data tentang peran BPBDdalam penanggulangan bencana alam di Desa Windurejo Kecamatan KesesiKabupaten Pekalongan. Data yang diperoleh berupa catatan lapangan hasil6

pengamatan, deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, foto,pengalaman pribadi, simbol-simbol yang melekat dan dimiliki, sertapendengaran.2.2.3.2 Tahap reduksi data. Data yang didapat mengenai implementasi karakterkejujuran kepada pedagang yang sudah dipilah-pilah. Data yang diperolehselanjuya diseleksi dan difokuskan pada wilayah penelitian yaitu mengenaiperan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Desa WindurejoKecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.2.2.3.3 Tahap penyajian data. Menyajikan mengenaimengenai peran BPBD dalampenanggulangan bencana alam di Desa Windurejo Kecamatan KesesiKabupaten Pekalongan berikut kendala dan solusinya.2.2.3.4 Kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dari hasil analisis peranBPBD dalam penanggulangan bencana alam di Desa Windurejo KecamatanKesesi Kabupaten Pekalongan berikut kendala dan solusinya.3. HASIL PENELITIANKeberadaan BPBD sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana di DesaWindurejo sudah diketahui oleh masyarakat.BPBD yang menangani bencana yang timbuldi Desa Windurejo adalah BPBD Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2016 ini lebihmengacu pada Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 360/412 tanggal 30 November 2016,tentang penetapan status keadaan siaga darurat penanganan Bencana angin, banjir danlongsor yang berlangsung 91 hari terhitung sejak 1 Desember 2015. Keberadaan BPBD ditengah masyarakat Desa Windurejo diharapkan dapat memberikan solusi buat masyarakat,paling tidak memberikan peringatan dini ketika akan terjadi bencana khususnya bencanatanah longsor yang bisa sewaktu-waktu terjadi ketika musim hujan datang. Dan itu bisadirasakan oleh masyarakat bahwa BPBD itu selalu ada sebelum maupun saat bahkanhingga selesai bencana.Selama ini peran BPBD dalam penanggulangan bencana dimulaidari sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (saat bencana) dan pasca bencana.7

Peran BPBD dalam penanggulangan bencana ini berkaitan dengan perannyasebagai coordinator.Semua koordinasi dalam penanggulangan bencana dilakukan olehBPBD sehingga semua berjalan dengan baik.Peran BPBD dalam penanggulangan bencanadi desa Windurejo membutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai pihak yang terlibatdalam penanggulangan bencana.Keperluan koordinasi tersebut dapat muncul diberbagaitahapan tergantung pada cakupan bencana itu sendiri.BPBD dalam penanggulanganbencana selama ini telah sesuai dengan intruksi dan juga arahan selain itu juga mengacupada prosedur yang ada. Selama ini BPBD yang berperan dalam kendali koordinasipenanggulangan bencana sehingga akan membuat berbagai kegiatan penanggulanganbencana berjalan dengan baik karena sistem koordinasi yang terpusat.Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulangan bencana adalahfaktor dukungan pemerintah daerah dan dukungan instansi.BPBD sangat terdukung sekalidengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana ini karena pemerintah daerahbisa merealisasikan anggaran yang dibutuhkan BPBD untuk mendukung penanggulanganbencana agar penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik.Dan faktor yang lainnyaadalah organisasi yang mendukung penanggulangan bencana.Selain pemerintah daerahyang banyak mendukung BPBD dalam penanggulangan bencana adalah instansi danorganisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu faktorpendukung peran BPBD dalam penanggulangan bencana berjalan dengan baik. Dukungandari instansi dan organisasi ini akan menjadi sumber daya yang kompeten di bidangpenanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat teratasi dan tertanganidengan cepat dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan dari peran BPBD.Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulangan bencana adalahfaktor pertama sumber daya manusia yang mendukung masih banyak yang belumkompeten.BPBD memang telah memiliki personil dengan sumber daya manusia yangkompeten namun BPBD dalam perannya menanggulangi bencana tidak dapat berjalan baiktanpa adanya sumber daya manusia lain yang berasal dari instansi/organisasi. Faktor keduasarana dan prasarana yang belum juga memadai.Semua sarana dan prasarana yangdisediakan oleh BPBD Pekalongan sejauh ini sudah sangat lengkap dan kondisinya juga8

sangat bagus namun jumlah dari sarana dan prasarana tersebut kurang memadai jumlahnyaapalagi saat terjadi bencana seperti tanah longsor yang hanya bisa dilakukan secara manualtanpa alat berat karena kondisi lokasi yang sulit dijangkau oleh alat berat.4. SIMPULANPeranan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di desa WindurojoKecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan meliputi : Keberadaan BPBD sebagaipelaku utama dalam penanggulangan bencana di Desa Windurejo sudah diketahuioleh masyarakat. Selama ini peran BPBD dalam penanggulangan bencana dimulaidari sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (saat bencana) dan pasca bencana;Peran BPBD dalam penanggulangan bencana ini berkaitan dengan perannya sebagaicoordinator. Semua koordinasi dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBDsehingga semua berjalan dengan baik.Faktor yang pendukung dan penghambat Peran BPBD dalam PenanggulanganBencanaadalah : Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulanganbencana adalah dukungan pemerintah daerah dan dukungan instansi dan organisasiyang mendukung penanggulangan bencana; Faktor yang menghambat peran BPBDdalam penanggulangan bencana adalah sumber daya manusia yang mendukung masihbanyak yang belum kompeten dan sarana dan prasarana yang belum juga memadai.DAFTAR PUSTAKABevaola Kusumasari, 2014, Manajemen

penanggulangan bencana di Desa Windurejo sudah diketahui oleh masyarakat.Selama ini peran BPBD dalam penanggulangan bencana dimulai dari sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (saat bencana) dan pasca bencana.Peran BPBD dalam penanggulangan bencana ini berkaitan dengan perannya sebagai coordinator.Semua koordinasi dalam

Related Documents:

Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesua-i dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan ini akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehubungan dengan hal ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan

Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 24 tahun 2007 secara

“Penanggulangan Bencana Berperspektif Gender” yang merupakan judul dari KTI keempat yang ditulis oleh Sali Susiana, menyimpulkan bahwa penanggulangan bencana yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana masih bersifat netral gender. Dalam undang-undang tersebut, belum semua kebutuhan perempuan diakomodasi.

Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Kendal.40 Gambar 10. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Kendal.41 Gambar 11. . bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong Page 10 1) Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana. 2) Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana. 3) Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur publik pasca bencana.

Penanggulangan Bencana Daerah (B PBD). BPBD di Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD. Berdasarkan landasan hukum tersebut BPBDKabupaten Blitar mempunyai tugas .

Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja BPBD Provinsi NTB Tahun 2016 adalah

The Adventures of Tom Sawyer 4 of 353 She went to the open door and stood in it and looked out among the tomato vines and ‘jimpson’ weeds that constituted the garden. No Tom. So she lifted up her voice at an angle calculated for distance and shouted: ‘Y-o-u-u TOM!’ There was a slight noise behind her and she turned just