KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERATUN

3y ago
47 Views
2 Downloads
219.76 KB
18 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Joanna Keil
Transcription

KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARADALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIAH. Ujang Abdullah, SH., M.Si*I. PENDAHULUANKeberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimulaidengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangnomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 sertamulai beroperasi pertama kali pada tanggal 14 Januari 1991 denganditerbitkan PP No.7 Tahun 1991 tentang penerapanUndang-Undangnomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 tentang pembentukanPT.TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang serta Keppres No. 52 Tahun1990 tentang pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabayadan Ujung Pandang, sekarang telah meliputi 4 Pengadilan Tinggi TUNserta 26 Pengadilan Tata Usaha Negara.Dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan diIndonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara.Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutusmenyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengankompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan TUN mempunyaikompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat*Wakil Ketua PTUN Palembang11

pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat bandingdan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.Khusus untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harusdiselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimanadiatur dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan TUN sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undangnomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 anterhadap putusan PT.TUN tersebut tidak tersedia upaya hukum bandingmelainkan langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke MahkamahAgung.Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam tulisan ini akandibahas mengenai “Kompetensi Peradilan TUN dalam Sistem Peradilan diIndonesia” untuk memenuhi permintaan Panitia 10th conggress of theIASAJ yang akan dilaksanakan di Sidney pada bulan Maret 2010 yangakan datang.II. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA tukmengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif engankewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai denganwilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenanganpengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi ataupokok sengketa.11S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hal:59.2

A. Kompetensi RelatifKompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh npengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketaapabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat)berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayahhukum pengadilan itu.Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya diaturdalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUNsebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO.51 tahun 2009 menyatakan:(1) PengadilanTataKabupaten/Kota,UsahadanNegara berkedudukan di .(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukotaProvinsi dandaerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia baruterdapat di 26 Propinsi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negarabaru terdapat 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya akabupaten dan kota. Sedangkan PT.TUN wilayah hukumnya meliputibeberapa provinsi, seperti PTUN Jakarta yang meliputi wilayah kotayang ada di Daerah khusus ibu kota Jakarta Raya sedangkan PT.TUNJakarta meliputi beberapa Propinsi yang ada di pulau Kalimantan,Jawa Barat dan DKI.Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukanatau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugatdan Tergugat diatur tersendiri dalam pasal 54 UU No. 5 Tahun 19863

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yangmenyebutkan:(1) Tempat kedudukan Tergugat;(2) Tempat Kedudukan salah satu Tergugat;(3) Tempat kediaman Penggugat diteruskanke Pengadilan tempatkedudukan Tergugat;(4) Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkanPeraturan Pemerintah);(5) PTUN Jakarta,apabilatempat kediamanPenggugat dan tempatkedudukan Tergugat berada diluar negeri;(6) Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luarnegeri dan tempat kedudukan Tergugat didalam negeri.Dengan ketentuan tersebut maka pada prinsipnya gugatsedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempatkedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada PeraturanPemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintahyang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.B. Kompetensi kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurutobyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyeksengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan TataUsaha Negara (Beschikking) Yang diterbitkan oleh Badan/PejabatTUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun atanBadan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (material daad)4

maupun penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakankewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah AgungKompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. ebutkan:” Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negaramenurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentangperubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata.Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yangdapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :1. Penetapan tertulis;2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;3. Berisi tindakan hukum TUN;4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Bersifat konkrit, individual dan final;5

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.Keenam persyaratan tersebut bersifat komulatif, artinya untukdapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUNharus memenuhi keenam persyaratan tersebut.Selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuanyang terdapat dalam ketentuan pasal 3 UU Peratun, yaitu dalam halBadan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yangdimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya.Dalam praktek keputusan-keputusan badan/Pejabat TUN yangberpontesi menimbulkan sengketa TUN, yaitu antara lain :1) Keputusan tentang PerijinanSecara yuridis suatu ijin adalah adalah merupakan N)kepadaseseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitastertentu. Menurut Prof. Dr. Pilipus M. Hadjon, SH2 tujuandiadakannya perijinan pada pokoknya adalah :a. Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu (misalkan:ijin prinsip, IMB, ijin pertambangan, ijin pengusahaan hutan,ijin berburu, dsb);b. Mencegah bahaya atau gangguan (misalkan: gangguan/ herderordonantie, amdal, dsb);c. Melindungi obyek tertentu (misalkan: ijin masuk obyek wisata,cagar budaya, dsb);2Philipus M. Hadjon, SH., Prof.,Dr. “Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang rawangugatan”, makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XIII, Medan, 20046

d. Distribusi benda atau barang lelang (misalkan: ijin trayek, ijinperdagangan satwa langka, dsb);e. Seleksi orang atau aktivitas tertentu (misalkan: SIM, ijinmemiliki senjata api, ijin penelitian, dsb).2. Keputusan tentang Status Hukum, Hak dan Kewajibana. Status hukum perorangan atau Badan Hukum ndirian/pembubaran badan hukum, KTP, Ijazah, Sertifikat(Tanda Lulus Ujian), dsb);b. Hak/ Kewajiban perorangan atau Badan Hukum rian/pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukanpekerjaan, dsb).3. Keputusan tentang Kepegawaiana. Keputusan tentang mutasi PNS, dimana pegawai yag dimutasikeberatan karena merasa dirugikan, menghambat karier ataukarena mutasi itu dianggap hukuman disiplin terselubung;b. Keputusan tentang hukuman disiplin PNS, dimana pegawaiyang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuaiprosedur atau tidak adil;c. ka perampingan pegawai atau likuidasi suatu haNegarasebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dibatasi oleh ketentuan pasal 2, Pasal48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Peradilan tersebut,7

sehingga Pembatasan terhadap objek sengketa Pengadilan TataUsaha Negara tersebut dibedakan menjadi : Pembatasan langsung,pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifatsementara:1) Pembatasan kmemungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa, memutus sengketa dan menyelesaikan sengketatersebut. Hal tersebut disebutkan secara tegas dalam penjelasanUndang-Undang Peratun yaitu :a. Pasal 2 Undang-Undang Peratun1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatanhukum perdata.2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturanyang bersifat umum.3. juan.4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkanKitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana.5. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia.7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah, mengenai hasil pemilihan umum.8

b. Pasal 49 Undang-Undang nmenyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam halkeputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan:a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alamatau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.b. n peraturan perundang-undangan yang berlaku.2) Pembatasan Tidak LangsungPembatasan tidak langsung adalah pembatasan yang masihmembuka kemungkinan bagi PT.TUN untuk memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa administrasi dengan ketentuanseluruh upaya administratif yang tersedia telah ditujukan terlebihdahulu oleh Orang/ Badan Hukum Perdata.Pembatasan tidak langsung tersebut terdapat dalam ketentuanPasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51tahun 2009 yang berbunyi :(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara g-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketatata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upayaadministratif yang tersedia.(2) Pengadilanbaruberwenangmemeriksa, memutus,danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya adminisratif yangbersangkutan telah digunakan.9

Berdasarkan pembatasan tidak langsung tersebut, jika upayaadministratif (administratief beroep) yang tersedia telah ditempuhdan pihak Penggugat masih dirugikan, maka secara tegas dalamketentuan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Peardilan Tata UsahaNegara yang berbunyi sebagai berikut :”Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertamasengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal48.”3. Pembatasan langsung yang bersifat sa,memutus dan menyelesaikannya, akan tetapi hal tersebut hanyabersifat sementara karena kompetensi absolut Peradilan TUNtersebut berlaku bagi sengketa Tata Usaha Negara yang sedangdiadili oleh Peradilan Umum pada saat terbentuknya PeradilanTUN, hal tersebut diatur dalam pasal 142 ayat (1) Undang-UndangPeradilan TUN yang menyebutkan :” Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknyaPengadilanmenurut Undang-undanginibelumdiputusolehPengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dandiputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.”Dalam perkembangannya setelah 18 tahun Peratun berdiri,kompetensi absolut Peradilan TUN tersebut dibatasi pula tayurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu antaralain :10

1. Pembatasan karena lahirnya Peraturan perundang-undangyang baru :a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PengadilanHubungan Industrial.Sebelum Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, perselisihanantara buruh dengan pengusaha diselesaikan oleh h,apabila ada yang tidak puas perselisihan dibawa ke P4-Patau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat,apabila masih ada yang belum puas berdasarkan pasal h lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 Tentang terbitsengketa yang timbul karena adanya perbedaan diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak(BPSP), berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun saikan melalui MPP (Majelis Pertimbangan Pajak) danapabila masih ada yang belum puas dapat mengajukangugatan ke PT.TUN berdasarkan pasal 48 Undang-UndangPeratun, sesudah terbitnya Undang-Undang No. 14 Tahun2004 penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melaluiPengadilan Pajak;11

c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahDaerah sebagimana telah diperbaharui dengan UndangUndang No. 12 Tahun 2008.Sengketa mengenai Pemilu dan Pemilihan Kepala sengketa yang tidak berkaitan dengan penetapan hasilPemilu menjadi wewenang Peratun.2. Pembatasan Karena Yurisprudensi MA RIBeberapa Keputusan yang tidak dapat menjadi objek diPeradilan Tata Usaha karena adanya yurisprudensi MA RI,antara lain :3a) Risalah LelangKaidah hukumnya adalah bahwa risalah lelang bukanmerupakankeputusan badan atau pejabat TUN, tetapimerupakan berita acara hasil penjualan barang, karenatidak ada unsur “beslissing” maupun pernyataan kehendakdari kantor lelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantorlelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri, sehinggaapa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakan 4, tanggal 7-9-1995) jo No. 47 K/TUN/1997,tanggal 26-01-1998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 30-82001);b) Sengketa Kepemilikan TanahKaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN slitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetak Kedua,Jakarta,2005312

wewenangPeradilanTataUsahaNegara,melainkanwewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semuapihak yang berkepentingan. (No. 22 K/TUN/1998, tanggal27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998);c) Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalamrangka untuk menimbulkan perjanjian, kaidah hukumnyaadalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian iperjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatuketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasarhukum antara kedua belah pihak, haruslah nhukumKeputusanTUNperdata,dansebagaimanadimaksud pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun. (No.252K/TUN/2000 tanggal 13-11-2000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATKaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN,karena melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat2 Undang-Undang no.5 Tahun 1986 jo pasal 19 PP no. 110Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral(kontraktual) tidak bersifat Unilateral yang merupakan sifatKeputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal 8-2-2000 joNo. 62 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001);13

e) Keputusan yang merupakan perbuatan hukum dalam ruanglingkup politik, kaidah hukumnya adalah bahwa pemilihankepala desa merupakan perbuatan hukum yang termasukdalam ruang politik dan didasarkan pada pandanganpandangan politik para pemilih maupun yang dipilih, hasilpilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yangbersifat umum dilingkungan desa yang bersengketa, ngertian Keputusan TUN sebagaimana pasal 2 huruf gUndang-Undang No. 5 Tahun 1986 (No. 482 K/TUN/2003,tanggal 18-8-2004);f) Keputusan Rektor Perguruan Tinggi SwastaKaidah hukumnya adalah bahwa hubungan hukum antaraRektor Universitas Swasta dengan para dekan/ dosen sertalain-lain pejabat dilingkungan Universitas swasta yangbersangkutan, bukanlah dalam arti hukum kepegawaianyang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itukeputusannya bukan merupakan Keputusan TUN yangdapat digugat din Peradilan TUN. Fakta bahwa UniversitasSwasta berada dibawah koordinasi Kopertis DepartemenPendidikan bukanlah berarti bahwa Universitas is adalah dalam rangka pengawasan agar PerguruanTinggi Swasta dapat sudah berada dibawah koordinasipemerintah (N. 48 PK/TUN/2002, tanggal 11-6-2004).14

III.KOMPETENSIYANGPERADILAN TATAUSAHANEGARADIMASAAKAN DATANGPada saat ini Kementerian Aparatur Negara telah menyusundraft Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi iNasional(PROGLEGNAS) sehingga bukan hal yang mustahil dalam waktu yangtidak terlalu lama RUU-Administrasi Pemerintahan tersebut siPemerintahan.Beberapa hal yang menarik dalam uraian RUU- AdministrasiPemerintahan yang berkaitan dengan kompetensi Peradilan TUNantara lain disebutkan dalam :4¾ Pasal 1 ayat 1 :Administrasi Pemerintahan adalah semua tindakan hukum dantindak materiil yang dilakukan oleh instansi pemerintah danpejabat administrasi pemerintah serta badan hukum lain yangdiberikan wewenang untuk melaksanakan semua fungsi dan tugaspemerintahan, termasuk memberikan pelayana

Dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Related Documents:

Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Hak AtastanahMelaluiPengadilan Tata Usaha Negara." Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. Maka penulis dapat mengidentifika isu hukum sebagai berikut : 1. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa hak atas tanah ? 2.

memisahkan kompetensi dasar yang sudah dikuasai dari kompetensi yang belum dikuasai mahasiswa 5. Memberi nomor setiap kompetensi dasar, dimulai dari kompetensi yang paling awal yang harus dikuasai mahasiswa (dimulai dengan nomor 1) 6. Memberi tanda panah pada kompetensi dasar dimulai dari kompetensi yang paling awal disampaikan ke kompetensi .

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara.14 Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan untuk mempelajari ilmu Hukum Tata Negara, ilmu Hukum Administrasi Negara dan juga ilmu Hukum Internasional Publik.

KISI-KISI SOAL UKG TAHUN 2015 PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN JENJANG SD STANDAR KOMPETENSI GURU KOMPETENSI KOMPETENSI GURU Indikator Esensial/ INTI GURU MATA PELAJARAN/ Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) . 8.6.2 Melakukan analisis hasil penilaian pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar.

Kompetensi Dasar dikembangkan dari Kompetensi Inti, sedangkan pengembangan Kompetensi Inti mengacu pada Struktur Kurikulum. Kompetensi Inti merupakan kompetensi yang mengikat berbagai Kompetensi Dasar ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. .

Tata Communications Tata Consultancy Services Tata Elxsi Tata Global Beverages Tata Interactive Systems Tata Sons North America Tata Technologies SOUTH AMERICA Rallis . Unique Portfolio of Authentic Living Palaces Rambagh Palace, Jaipur Taj Falaknuma Palace, Hyderabad Taj Lake Palace

Tata Consultancy Services Tata Motors Tata Steel Titan Tata Power Tata Communications Tata Chemicals Tata Global Beverages Indian Hotels Voltas Trent Rallis Notes: 1 As of June 30, 2016: Source NSE 2 Conversion rate of 1US INR 67 Promoter Shareholding (%)1 73.4 33.0 31.4 53.1 33.0 75.0 31.0 35.7 3

Fraud Detection Using Data Analytics in the Banking Industry 5 Banking Fraud detection in banking is a critical activity that can span a series of fraud schemes and fraudulent activity from bank employees and customers alike. Since banking is a relatively highly regulated industry, there are also a number of external compliance requirements that banks must adhere to in the combat against .