Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan .
Rancang Bangun Model KelembagaanIntegrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan(Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)Disajikan dalam Diskusi MediaPaparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas StrategisKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIDr. Ir. Nugroho Ananto, M.Eng., MMJakarta, 20 Februari 2013
1Analisis Kebutuhan2Kerangka Kerja Penelitian3Pembahasan Hasil Penelitian4Kesimpulan dan Saran2
1Analisis Kebutuhan3
1.1 Latar Belakang : Program Swasembada Daging Sapi (1)1. Program swasembada daging sapi (PSDS) 2014 merupakanbagian dari Program Aksi Bidang Pangan (RPJM Nasional2010-2014);2. Beberapa upaya pernah dilaksanakan : 2000 – 2005 : program kecukupan daging sapi tidakberhasil; 2005 – 2010 : program percepatan swasembada dagingsapi tidak berhasil; 2010 – 2014 : PSDS 2014, dalam pelaksanaan4
1.1 Latar Belakang : Program Swasembada Daging Sapi (2)3. Kegagalan diduga karena adanya permasalahan dalampelaksanaannya antara lain (Sumber: Blueprint PSDS 2014):a. Belum memperoleh dukungan dana yang memadai;b. Tantangan dan permasalahan: aspek teknis, ekonomi, sosialmaupun kebijakan-kebijakan pendukungnya;c. Lemahnya koordinasi antar instansi, antar sektor, serta antarpengemban kepentingan;4. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan telahmenerbitkan Blue Print PSDS 2014;5. Pelaksanaan PSDS 2014, sekurangnya akan melibatkan 9Kementerian, 3 Lembaga, dan Perbankan;5
1.2 Peningkatan Permintaan Daging SapiNoUraian(1)(2)1.2.Produksi daging lokalImpora. Bakalanb. DagingTOTAL Permintaan2005(3)217.38111.2955.0956.20328.67Tahun (000 : Ditjennak, 2010Peningkatan permintaan didorong oleh: Peningkatan jumlah kelompok masyarakat menengah dengan berpendapatanlebih baik; Perubahan pola makan dan aktivitas, terutama masyarakat perkotaan; Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyajikan olahan daging; Penyempurnaan pohon industri berbasis daging sehingga meningkatkan aksesmasyarakat terhadap daging;6
1.3 Kondisi Impor Daging Sapi dan JeroanKenaikan lebih dari 5 xNoUraian(1)(2)Tahun (000 (5)(6)20082009(7)(8)1.Daging Sapi2.Jeroan Kenaikan (%)Jeroan : Daging(%)75,3Sumber: Ditjennak, 2010 Jumlah impor daging dalam waktu 5 tahun (2004 – 2009) mengalami peningkatanlebih dari 5 x lipat (dari 11,8 ribu ton 64,1 ribu ton); Hal ini menggambarkan bahwa swasembada daging sapi belum dicapai, danbahkan menjadi tantangan bagi daging sumber sapi lokal untuk menggantikanposisi (substitusi) dagi impor tersebut7
1.4 Tujuan PenelitianPenelitian difokuskan pada upaya untuk memberikansolusi pada aspek manajerial, dengan mengembangkanpola pengorganisasian perencanaan pembangunanswasembada daging sapi yang terintegrasi lintas kementerian,lembaga dan daerah agar dapat dicapai hasil pembangunanyang optimal;8
2Kerangka Kerja Penelitian9
2.1 Swasembada Daging Sapi dalam Hubungan KesistemanIntegrasi perencanaan pembangunan peternakan dalam upayapencapaian Swasembada Daging Sapi, merupakan ranahkebijakan publik yang bersifat lintas pengetahuan atau multidisipliner dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan denganmasing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuahsistem yang (i) saling berinteraksi sebagai komponen sebagaisebuah proses; (ii) interrelasi dalam menjalankan proses sebagaisebuah sistem; dan (iii) interkoneksi diantara sistem yang berjalandinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya(Eriyatno, 2007).10
2.2 Kerangka Berpikir Soft System Methodology (SSM)1Permasalahan untukmencapai swasembadadaging sapi Studi pustaka Depth interview AnalisisSaran perbaikan danimplikasi kelembagaanTindakan6Identifikasi hal yang diinginkansecara sistimastis danperubahan yang layak secaraefektifTemuan2Masalah teknis,tataniaga, kelembagaan,perundangan ANP75Perbandingan antara (2)kondisi riil dan (4)rancangan model Panel pakar Face validityDunia Nyata Depth interview Analisis3 FGD SASTPendefinisian sistemyang relevan4 ISMPendekatan sistem Depth interview AnalisisPemikiran SistemModel KelembagaanSwasembada Daging Sapi4b4aKonsep pengukurankinerja Pemikiran (sintesis) Konsep peran kelembangaandan modal intelektual Pemikiran (sintesis) Pengembangan model Pengembangan modelSumber : Adaptasi dari Jackson (2000)11
2.3 Teknik Analisis yang DigunakanProses knowledge aquisition dilakukan untuk mendapatkan konsensus pakar sebagaithinking respondents atau subject matters expert, dengan menggunakan pendekatanSoft System Methodology (SSM).TeknikANP(analitycal network process)SAST(strategic assumptionsurfacing technique)ISM(interpretativestructural model)Depth interviewTujuanDigunakan untuk menetapkan faktor-faktor yangmenjadi prioritas dalam pengembangan modelDigunakan untuk melakukan eksplorasi asumsistrategis dengan tingkat keyakinan dan kepastian tinggiyang harus mendapat perhatian dalam pengembanganmodel, sebagai certain planning regionDigunakan untuk mengungkap hubungan kontekstualantar sub elemen dalam elemenUntuk mendapatkan pemahaman atas tacit knowledge(contextual) dan validasi hasil penelitian12
3Pembahasan Hasil Penelitian13
3.1 Keterlibatan Stakeholder Dalam Swasembada Daging SapiPeta keterlibatan pemangku kepentingan dalam swasembada daging sapiKementerian/Lembaga/Daerah terkait:Kementerian Pertanian: Perbibitan Pakan Budidaya Kesehatan Perencanaan Penganggaran Tataniaga Teknologi Industri hulu – hilir danpendukung peternakan Ketersediaan lahan Pasar globaldan regional Dunia usahanasional Masyarakatpeternak Konsumen LainnyaSwasembada yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan denganperan dan fungsi yang saling terkait dalam betuk interaksi, interrelasi,dan interkoneksi dalam kerangka sistem, berjalan dinamis sesuaiperubahan waktu dan kondisi lingkungannya14
3.2 Sistem Analisis: Relasional Lintas Kementerian/LembagaSuprasistem(pembangunan peternakan)Sub sistem teknologi: Kemen Ristek & jajaran Litbang Teknis Perguruan TinggiSub sistem manajemenswasembada daging sapi:Masukan: Kemen PPN/BappenasSDM, anggaran, Kemen Keuanganinformasi, material, Kemenko PerekonomiansumberdayaSub sistem infrastruktur:Sub sistem produksi Kemen Perhubunganhulu-hilir: Kemen Kehutanan Kemen Pertanian Kemen Pertanian Kemen PerindustrianSub sistem tataniaga: Kemen Perdagangan Kemen KUKMHasil Keluaran:1. Iklim usaha rantai nilaipeternakan yang kondusif;2. Pemenuhan 90% kebutuhan daridaging sapi lokal;3. Kecukupan bibit, pakan, obatobatan;4. Dukungan infrastruktur yangmemadaiAliran input-output darimaterial, energi, informasiSumber: Adaptasi dari Morgan (2006)Kinerja sistem pembangunan peternakan ditentukan oleh keselarasan aktivitas sub sistem yang terlibat. Kondisi inimenggambarkan pentingnya peran modal intelektual kelembagaan, yang terdiri dari modal struktural (sistem,prosedur, budaya), modal insani (pengetahuan, keahlian), modal relasional yang merupakan hubungan harmonis dengandidasari saling percaya dan saling menghargai.15
3.3 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik ANPTeknik ANPNoTeknikHirarkhi(1)(2)1. Direktif2. Strategik3. Taktikal4. OperasionalPrioritas UtamaFokus Isu(3)(4)Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik NasionalKeterkaitan dan konsistensi antara perencanan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasanFokus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasan berdasarkan program prioritasIntegrasi, sikronisasi dan sinergi program (antar daerah,antar fungsi pemerintah)Penataan peran kelembagaan (kementerian, lembagapemerintah, pemda, pelaku usaha & masyarakat)Koordinasi antar pelaku pembangunan (kementerian,lembaga dll)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta langkahperbaikanPengembangan kapasitas kelembagaan dan SDMpelaku usaha dan masyarakatBentuk kemitraan strategisPengembangan dan peningkatan sarana dan prasaranaPemberian insentif pemberdayaan pelaku usaha danmasyarakat dalam rantai sektor peternakanIntegrasi PerencanaanPembangunan SektorPertanian dalamSwasembada Daging SapiNasionalPenataan PeranKelembagaan dan KoordinasiPelaksanaan ProgramPengembangan Kapasitasdan Peningkatan SaranaPrasarana16
3.4 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik SASTTeknik SASTNoTeknikHirarkhi(1)(2)1. Direktif2. Strategik3. Taktikal4. OperasionalAsumsi StrategisFokus Isu(3)(4)Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional1. Kebijakan larangan impor daging sapi2. Kebijakan larangan impor sapi bakalan3. Kebijakan ekspor bahan pakan4. Masuknya produk impor daging5. Masuknya impor bakalan6. Pengaruh “middle man”7. Kebijakan tataniaga yang kondusif8. Fluktuasi kurs mata uang asingKoordinasi Kemen PPN/Bappenas, KemenKeu,Kemen Kord. Bid. Perekonomian1. Peningkatan permintaan musimam2. Penyakit ternak3. Jumlah menu dengan daging sapi impor4. Variasi makanan berbasis daging sapi5. Fasilitas & penguasaan teknologi IB6. Ketersediaan & kecukupan obat-obatanKebijakan tata niaga yangkondusifKoordinasi tingkat kebijakan(high level implementation plan)Keseimbangansupply – demand17
3.5 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik ISMTeknik ISMNoTeknikHirarkhi(1)(2)1. Direktif2. StrategikElemenSub Elemen PendorongSub Elemen Terpengaruh(3)(4)(5)Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik NasionalPrasyarat dicapainyaperencanaan swasembadasecara terintegratif1.Kejelasan kebijakan program swasembada1. Jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dandaging pada tingkat nasionalmasyarakat dalam rantai nilai peternakan2.Ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan2. Adanya instrumen monev tingkat nasional sertaprogram swasembada dagingK/L/D3.Tataniaga yang kondusif bagi3. Kompetensi SDM (teknis dan non teknis) padapenciptaan nilai tambah bagi industriK/L/D yang melaksanakan program swasembadapeternakan nasionalPeran Kementerian/Lembaga pada TahapPerencanaan1.Kementerian Keuangan2.Kementerian PPN/BappenasTolok ukur penilaian hasilpelaksanaan aktivitasTidak adanya distorsi dalam penerapankebijakan perdagangan ternak, dagingdan produk turunannyaPeran Kementerian/Lembaga pada TahapPelaksanaan1.Kementerian Koord. Bid. Perekonomian2.Kementerian Perdagangan3.Kementerian PertanianAktivitas yang palingberpengaruh ataspencapaian swasembadaHarmonisasi lintas K/Ldalam penerapankebijakan perdagangan ternak, dagingdan produk turunannyaMeningkatnya efektivitas penggunaansumberdaya nasional, serta peningkatankinerja kelembagaan dalam pelaksanaanpencapaian sasaran swasembada dagingsapi3. Taktikal4. OperasionalTujuan dari integrasiperencanaan pembangunanswasembada daging sapiPelaku Usaha dan Masyarakat Peternak1. Terlaksananya program insentif: aksespermodalan, penguatan organisasi & manajemen,serta penguasaan teknologi tepat guna2. Terbentuknya koperasi masy. peternak danlembaga berbasis masyarakat lain yangmendukung usaha peternakan1. Pelaku usaha dan masyarakat peternak danpendukung usaha peternakan2. Koperasi dan asosiasi peternak dan pendukungusaha peternakanMelaksanakan insentif bagi masy. peternak dalam:akses permodalan, penguatan org. & manajemen,serta penguasaan teknologi tepat guna.Meningkatnya jumlah masyarakat peternak yangsejahtera, karena peningkatan penciptaan nilaitambah pada kegiatan usaha peternakan (pro poor)18
3.6 Pengembangan Model Kelembagaan dalam Swasembada Daging SapiPenyelarasan programdan alokasi anggaranKementerianPPN/BappenasKementerian KeuanganKoordinasitingkat direktifPenyampaian data, informasi danstatus pelaksanaanPelaporanpelaksanaanKementerian KoordinatorBidang PerekonomiandataPerencanaanprogramPenyesuaian rencanaberdasar kondisi riil (rollingplan) Koordinasi dan sinergi program Eleminasi distorsi kebijakanPertukatan anKementerianPerdaganganPenyesuaian alokasianggaran berdasar kondisiriil (rolling n Program Sasaran pencapaian Program Sasaran lPemerintah Daerah sebagai Sistem OtonomPemerintahDaerah – 1Monitoring & evaluasi kinerjapada leveloutcome/impactAktivitas komunitasrantai nilaibudidayakemitraanPemerintahDaerah – 2Aktivitas komunitasrantai nilai pakanPemerintahDaerah – nkemitraanAktivitas komunitasrantai nilaipendukungLingkungan pembangunan sektor peternakanJejaring/networkPelaksanaanaktivitas padapraktek nyata19
4Kesimpulan dan Saran20
4.1 KESIMPULAN (1)1. Walaupun swasembada daging sapi telah ditetapkan sebagai programnasional, namun belum seluruh kementerian dan lembaga yang terkaitmencantumkan sebagai program/kegiatan dalam dokumenperencanaan strategisnya;2. Swasembada daging sapi memerlukan prasyarat utama: (1) integrasiperencanaan pembangunan sektor pertanian dalam swasembadadaging sapi; (2) penataan peran kelembagaan dan koordinasipelaksanaan program, dan (3) pengembangan kapasitas danpeningkatan sarana prasarana yang harus menjadi fokus utamapemerintah.3. Swasembada daging sapi memerlukan kebijakan tataniaga yangkondusif, selain daripada itu keseimbangan supply – demand, dankoordinasi tingkat kebijakan juga merupakan hal yang penting danbesar pengaruhnya;21
4.1 KESIMPULAN (2)4. Pada tahap perencanaan program swasembada daging sapi, KemenPPN/ Bappenas bersama-sama Kemenkeu dengan memiliki dayadorong yang paling tinggi.5. Pada tahap pelaksanaan, lembaga yang paling berperan adalahKemenko. Bid. Perekonomian, bersama-sama dengan KementerianPertanian dan Kementerian Perdagangan;6. Keandalan dan efektivitas modal relational, khususnya dalamproses pertukaran informasi dan kecepatan dalam pengambilankeputusan yang bersifat lintas fungsi atau lintas unit kerja merupakanfaktor penting dan perlu diwujudkan dalam membentuk forumkerjasama antar pihak baik intra-organisasi maupun interorganisasi pada tingkat pusat maupun daerah.22
4.2 SARAN (1)1. Untuk lebih mengoptimalkan proses perencanaan program prioritasnasional, agar sebelum pelaksanaan Musrenbangnas danMusrenbangpus dilakukan penyelarasan antara perencanaanprogram lintas sektor, alokasi ketersediaan anggaran, dan polapengelolaan koordinasi pelaksanaan antara Kemen PPN/ Bappenas,Kemen.Keu, dan Kemen. Koord. Bid. Perekonomian.2. Agar Kemenenterian Koordinator Bidang Perekonomian disarankanuntuk lebih mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektordari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, sertapelaku usaha. Fasilitasi dapat dilakukan melalui RAKOR teknisoperasional yang secara periodik memantau perkembangan maupunpermasalahan import ternak, daging dan produk samping dankelancaran rantai pasok sapi lokal.23
4.2 SARAN (2)3. Kementerian PPN/Bappenas disarankan untuk meningkatkankualitas modal relasional organisasi, dan penataan fungsi padajajarannya sehingga dapat melakukan fasilitasi terhadap K/L/D mitrakerjanya, serta dapat mengantisipasi terjadinya kesenjangan dalamimplementasi perencanaan maupun perubahan lingkungan strategis;4. Kebijakan dan pelaksanaan program swasembada dilaksanakandengan keberpihakan pada peternakan skala kecil dan menengah,oleh peternak perorangan maupun koperasi produksi pada tingkatdesa, terutama bagi penyelenggaraan perbibitan, pemulia-biakanserta pengembangan wilayah peternakan rakyat.24
Untuk IndonesiaMengatasi paradoks dengan langkah solusi berbasis PATRIOTISME“Agenda pembangunan adalah mengubah kehidupanmasyarakat, bukan hanya mengubah perekonomian”(J.E. Stiglitz, 2006)Resep 4 sehat 5 sempurna :1. Sehatkan haluan ekonomi2. Sehatkan kedaulatan ekonomi3. Sehatkan kemandirian komunitas4. Sehat pajak dan pendapatan untuk pemerataan yang proporsional5. Restrukturisasi pasar finansialSumber:Eriyatno, 2011 dalam Membangun Ekonomi Komparatif, Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa25
Rancang Bangun Model KelembagaanIntegrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan(Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)Disajikan dalam Diskusi MediaPaparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas StrategisKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSITERIMAKASIHDr. Ir. Nugroho Ananto, M.Eng., MMJakarta, 19 Februari 201326
Integrasi perencanaan pembangunan peternakan dalam upaya pencapaian Swasembada Daging Sapi, merupakan ranah kebijakan publik yang bersifat lintas pengetahuan atau multi disipliner dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan masing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah sistem yang (i) saling berinteraksi sebagai komponen .
Rancang Bangun Prototipe Mesin Pengering Kayu Yang Di Kendaliakan Dengan Mikrokontroler JURNAL TeknoSAINS Seri Teknik Elektro 3 Mempelajari dasar teori serta mengumpulkan beberapa referensi yang terkait dengan objek penelitian dalam pembuatan rancang bangun prototipe mesin pengering kayu yang dikendalikan dengan mikrokontroler. 2.
Rancang Bangun Prototype Penjualan Hardawe Berbasis E-commerce pada CV. Sinar computer ini bisa digunakan sebagai Vendor bagi para toko hardware lainnya untuk memasarkan produknya melaluai media internet, dan apa bila ada toko lain yang ingin memasarkan produk-produknya, bisa menggunakan jasa Rancang Bangun Prototype pada CV.
rancang bangun sistem informasi pengolahan data penduduk di desa kalimanggis kecamatan manonjaya kabupaten tasikmalaya . riswan muhammad rizki 361743013 program studi teknik informatika sekolah tinggi manajemen informatika & komputer indonesia mandiri bandung 2021 . i lembar pengesahan rancang bangun sistem informasi pengolahan data penduduk .
RANCANG BANGUN SISTEM TERDISTRIBUSI PADA APOTEK . Program Studi Teknologi Informasi I PUTU MAHENDRA PRAMADHITYA NIM : 1104505027 JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA 2016 . RANCANG BANGUN . serta sistem pengolahan data agar manajemen apotek dapat berjalan dengan baik.
RANCANG BANGUN PANEL VARIABLE FREQUENCY DRIVE TRAINER MOTOR INDUKSI AC 3 FASA . Naufal. Ihsan. 1, Ign. Agus Purbhadi. 2, Nugroho Tri. 3. 123)Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir . Nasional, Indonesia. E-mail : aguspurbhadi@gmail.com1) nugrohotri@gmail.com2) farisihsan91@gmail.com. 3) ABSTRAK. RANCANG BANGUN PANEL VARIABLE .
A. Pengertian Rancang Bangun 1. Rancang Perancangan merupakan salah satu hal yang penting dalam membuat program. Adapun tujuan dari perancangan ialah untuk memberi gambaran yang jelas lengkap kepada pemrogram dan ahli teknik yang terlibat. Perancangan harus berguna dan mudah dipahami sehingga mudah digunakan.
pendidikan yang terkait dalam program integrasi, serta penguatan sistem pengelolaan, sarana prasarana maupun pembiayaan lembaga terhadap integrasi. 3. Integrasi MDT di sekolah melalui Kurikulum meliputi penyusunan KTSP yang terintegrasi; penyusunan program Penguatan Pendidikan Karakter
build-up and as a follow-up to the 11th World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference (MC11) in December 2017. At MC11 in Buenos Aires, differences on digital commerce could not be bridged. Views were significantly opposed. Discussions were heated. While negotiators cannot reach compromise let alone consensus, the digital economy continues to grow very fast, with major economic and .
