RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)BADAN KETAHANAN PANGANTAHUN 2011 - 2015BADAN KETAHANAN PANGANJl. Panglima Batur TimurBanjarbaru (70711) (0511) 4772471 - 4778047-4781389 Fax.(0511) 4772471e-mail : bkp.prov.kalsel@g.mail.com

KATA PENGANTARSyukur Alhamdulillah, dengan berkat Rahmat Allah SWT maka OVINSIKALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011 - 2015” dapat diselesaikan.Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian yang integral dari pembangunanpertanian dan pembangunan Nasional. Mengacu pada arahan umum dan tujuan pembangunanketahanan pangan, maka sasaran pembangunan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan 2011 –2015 yang akan dicapai adalah : dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup,terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan, meningkatnya keanekaragaman konsumsi danmenurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras, meningkatnya kemandirian masyarakatdalam pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan.Rencana Strategis 2011 – 2015 ini dapat dijadikan salah satu acuan dalampenyelenggaraan pembangunan pangan pada tahun 2011 – 2015, dimana dengan kerja kerasdan bersungguh – sungguh kita akan dapat mewujudkan tujuan tercapainya ketahanan pangandan gizi. Sedangkan dalam pelaksanaanya tentu ada kemungkinan dilakukan penyempurnaanuntuk penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis yang secara dinamis terusberkembang.Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana strategisBadan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015, kami mengharapkan komentar dan saran sertamasukan dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan buku iniBanjarbaru,Agustus 2011Kepala Badan Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan,Ir. Hardy L. Mantir, MTNIP. 19550422 198403 1 003

1I. PENDAHULUANA. Latar BelakangPangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhanpangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan panganjuga sangatpenting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yangberkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akanmendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembagunansektor-sektor lainnya.Ketahanan pangan, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi panganmasyarakat, juga merupakan pidlar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Olehsebab itu, seluruh komponen bangsa, yaitu pemerintah dan masyarakat, sepakat untukbersama-sama membangun ketahanan pangan nasional.Dalam sistem pemerintahanyang demokratis dan desentralisasi saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulaidari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkanpemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatanmasyarakat yang memanfaatkan sumber daya nasional dapat berjalan lancar, efisien,berkeadilan dan bertanggung jawab.Sejalan dengan sistem otonomi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kotadan atau pemerintah desa sesuai kewenangannya, menjadi pelaksana fungsi-fungsiinisiator, fasilitator dan regulator atas penyelengaraan ketahanan pangan di wilayahnyamasing-masing. Pemerintah pusat menentukan arah kebijakan, strategis dan sasaranketahanan pangan nasional, serta pedoman, norma, standar dan kriteria yang harus diacuoleh pemerintah daerah. Hal ini untuk menjaga agar kegiatan pembangunan masingmasing daerah otonom tetap konsisten dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunannasional.

2Untuk memperbaiki sinergi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat, serta efektivitas kebijakan dan kegiatan operasionalpembangunan ketahanan pangan, maka diperlukan suatu acuan bersama yang memuatkonsep dan filosofi, kebijakkan, strategi, hingga kegiataan operasional, serta peranmasing-masing pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan daerahPemenuhan pangan tidak saja merupakan hal yang sangat penting untukdiwujudkan, tetapi juga merupakan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Pangan adalah masa depan dan kehidupan kita bersama. Dari sisi ekonomi, sebagaimanadiketahui, sebagian besar PDRB provinsi pasca krisis di bangkitkan oleh konsumsi rumahtangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagian besar dialokasikan untuk konsumsirumah tangga. Oleh Karena itu, pangan dapat dikatakan sebagai penggerak utamaperekonomian derah. Dengan pemikiran tersebut, maka hal – hal yang dapat mendorongpertumbuhan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan produksi dan ketersediaanpangan, harus didorong dan difasilitasi.Prediksi jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan 3.603.002 jiwa pada tahun2011 menjadi 3.822.589 jiwa pada tahun 2015, merupakan potensi yang sangat signifikanuntuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kualitas konsumsi jugamerupakan persyaratan terbentuknya kualitas generasi yang akan datang yang lebih baik.Konsumsi karbohidrat yang berlebihan akan menyebabkan kegemukan fisik, sementarakonsumsi protein yang cukup akan meningkatkan intelegensi anak – anak kita.Kerawanan pangan memiliki korelasi yang positif dan erat kaitannya dengankemiskinan.Secara agregat, berdasarkan hasil Susenas 2008, rata- rata konsumsipenduduk disuatu daerah memiliki korelasi dengan jumlah keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera I ( Pra KS dan KS I ). Provinsi Kalilamtan Selatan yangb konsumsienergi rata – rata hanya 90,1 % dari AKG dan protein mencapai 110,45 % dari AKG,dimana masih memiliki jumlah keluarga Pra KS dan KS I lebih dari 40 %. Artinya,semakin banyak masyarakat berada dalam golongan Pra KS dan KS I, semakin rendahkualitas konsumsi masyarakatnya.

3Ketahanan pangan mensyaratkan dipenuhinya dua sisi secara simultan,yaitu( a ) sisi ketersediaan, yaitu tersediannya pangan yang cukup baik bagi seluruh penduduk,dalam jumlah, mutu, keamaman dan keterjangkauannya,termasuk kehalalnya: dan( b ) sisi konsumsi, yaitu adanya kemampuan setiap rumah tangga mengakses panganyang cukup bagi masing-masing angotannya untuk tumbuh, sehat dan produktif dariwaktu ke waktu. Kedua sisi tersebut memerlukan sistem distribusi yang efisien, yangdapat menjangkau keseluruh wilayah dan keseluruh golongan masyarakat.Ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentangPangan adalah terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianyapangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.Pengembangan Ketahanan Pangan khususnya ditingkat rumah tangga mempunyaiprespektif pembangunan yang sangat mendasar karena1.Akses pangan dan gizi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pangan merupakan hakyang paling asasi bagi manusia2.Keberhasilan dalam proses pembentukan sumberdaya manusia terletak padakeberhasilan memenuhi kecukupan pangan dan gizi serta perbaikan pola konsumsi.3.Ketahanan pangan merupakan unsur strategis dalam pembangunan ekonomi danketahanan pangan regional dan nasional.4.Keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan.Dalam kebijaksanaan teknis pembangunan ketahanan pangan menyangkutketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pengadaan serta pendapat yang cukup bagimasyarakat untuk mengakses bahan pangan yang bermutu dengan kualitas gizi yang baiksehingga kebijakan “ ketahanan pangan dan gizi serta kebijakan pengembangan agribisnis“ menjadi program yang saling mendukung dalam rangka peningkatan pendapatan dankesejahteraan masyarakat.Krisis ekonomi yang mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah keluargamiskin serta rendahnya produksi dan produktivitas berbagai hasil pertanian membawadampak terhadap rendahnya/ menurunnya status gizi di masyarakat yang apabiladibiarkan berlanjut akan membawa akibat yang serius, penurunan kualitas SDM ataubahkan hilangnya satu generasi “ Lost Generation “.

4Pembangunan pangan baik secara Nasional maupun Kal-Sel mempunyai nilaistrategis dalam mengembangkan ketahanan pangan yang dilihat dari berbagai aspek ( 1 )Produksi, menyangkut ketersediaan pangan tingkat rumah tangga ( 2 ) Distribusi,menyangkut pemerataan dan harga komoditas, ( 3 ) Pengembangan kewaspadaan pangandan gizi, ( 4 ) Permintaan, termasuk penganekaragaman konsumsi dan gizi, dan ( 5 )Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi.B. Landasan HukumDasar Hukum Ketahanan Pangan adalah :1. UU No. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGANKondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin daritersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, merata danterjangkau.2. PP 68 TAHUN 2002 TENTANG KETAHANAN PANGANPangan dalam pengertian ini adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkansebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahantambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan cair yang digunakan dalamproses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.Dasar hukum perencanaan dan penganggaran adalah :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional ;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;4. Undang-Undang Nomor : 17 tentang Keuangan Negara ;5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;6. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah ;7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.

5C. Maksud dan TujuanMaksud dan Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjaminketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, danbergizi seimbang,baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Ketahanan pangan ng waktu,denganmemanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan jugamerupakan komoditas ekonomi, maka pembangunannya dikaitkan dengan peluangpasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi,keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Selanjutnya,karena produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan petani dengan skalausaha kecil oleh masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahananpangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskanmasyarakat dari kemiskinan.D. SistematikaSistematika Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan : Bab I. Pendahuluan Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; Sistematika Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sumber daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. Bab III. Isu-Isu Strategis berdasarkan TUPOKSI SKPD Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Penentuan Isu-isu Strategis. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih. Telaahan Renstra KL dan Renstra Kabupaten/Kota Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis. Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, danPendanaan Indikatif Bab VI. Indikator Kinerja SKPD