Hak Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Investasi .

viiD. Ta MarbûtahBerkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata yang berdirisendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah).Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah diikuti oleh kata sifat (na’t) (lihat contoh2). Namun, jika huruf ta marbûtah diikuti kata benda (ism), maka huruftersebutdialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).Contoh:No.Kata ArabAlih Aksara1 طريقة Tarîqah2 الجامعة اإلسالمية al-jâmi’ah al-islâmiyyah3 وحدة الوجود Wahdat al-wujûdE. HamzahAturan transliterasi huruf hamzah yaitu menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata,hamzah tidak dilambangkan karena tulisan Arab ia berupa alif.F. Huruf KapitalMeskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara inihuruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalamEjaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, hurufawal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh:AbûHâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alihaksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal(bold). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikianhalnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dariduniaNusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal daribahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad alPalimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

viiiG. Cara Penulisan KataSetiap kata, baik kata kerja (fi’l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulissecara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalambahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:Kata ArabAlih Aksara ضوء المصباح Dau'u al-Misbah أعلم بالصواب A’lamu bi al-Sawâb في الجامعة Fî al-Jâmi’ah

1BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangHukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan undangundang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yangberwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwaperaturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.1 Ruang lingkup bumi menurutUUPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah.2Tanah merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan kepada manusiauntuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupandan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memeliharafungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yangsempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan YME menundukkan alamsemesta ini termasuk tanah di bawah penguasaan dan pengelolaan manusia.Tanah adalah lapisan bumi atau permukaan bumi yang diatas sekalimerupakan padanan kata Land dalam bahasa inggris sebagaimana dijelaskan dalamBlack law Dictionary: “Land” May include any astate or interest in lands, eitherlegal or equitable. As well easements andinconporeal hereditaments.Tanahmerupakan elemen penting yang melekat pada hajat hidup seluruh umat manusia.Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas kehidupan manusiadalam kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya baik itu secara perseoranganataupun gotong royong. Atas dasar tersebut pertanahan perlu dikelola, diatur danditata secara nasional, regional maupun sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistemkehidupan berbangsa dan bernegara yang didukung oleh keberhasilan tanah dalammewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.Bagimasyarakathukum adatmaka tanahmempunyaifungsiyangsignifikan karena tanpa tanah manusia tidak dapat hidup. Tanah ini merupakantempat bagi masyarakat hukum adat bertempat tinggal yang sekaligus dengantanah itu dapat menghidupi mereka. Oleh karena itu, diperlukan perangkat12Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 26.Urip santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup,2012),h.75.1

2pengaturan lewat hukum termasuk di dalamnya hukum adat. Di masa lalu adaanggapan bahwa tanah adat itu memiliki potensi yang negatif. Namun tidak dapatdipungkiri bahwa peranan tanah adat hingga sekarang memberikan kontribusi yangpositip. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa eksistensimenumbuhkan kesadaranmasyarakat.tanah adatdapatAkan tetapi muncul beberapa persoalansekitar, yakni sejauhmana hak ulayat mendapat pengakuan berkenaandenganberlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Secara konstitusional hak-hakmasyarakat adat juga telah diakui dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar1945. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negaramengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur didalam undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut negara mengakui dan menghormatikeberadaan dan hak-hak masyarakat adat, akan tetapi pengakuan tersebut memberikanpersyaratan- persyaratan agar suatu persekutuan dapat diakui keberadaaannya sebagaimasyarakat adat.Adapun pengertian tanah secara hukum, diatur dalam Undang-Undang PokokAgraria, yang selanjutnya disingkat UUPA, pada ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat(1), dalam pasal 1 ayat (4) serta penjelasannya, dan dalam penjelasan umum (Butir II,1). Bunyi ketentuan pasal 4 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut: “Atas dasar hakmenguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanyamacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikankepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama denganorang-orang lain serta badan-badan hukum.”3Kemudian Pasal 18B ayat (2) UUD mensyaratkan bahwa pengakuannegara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjangmasih hidup dan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI,yang diatur dalam UU. Pasal 28I ayat (3) juga membahas perkara yang sama, bahwapenghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional disyaratkanharus selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.3H. Mustofa dan Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri (Jakarta Timur: SinarGrafika, 2013), h. 31.

3Hak atas tanah adat adalah pengakuan yang diberikan terhadap tanah-tanahyang haknya sudah ada sebelum pembelakuan UUPA.4 Hak atas tanah adat dibagimenjadi tiga yaitu hak persekutuan atau hak ulayat, hak perseorangan atau hak milikindividu yang dibatasi oleh hak ulayat/hak komunal, dan hak yang diperoleh dariproses transaksi-transaksi tanah (seperti pengadaan tanah untuk kepentingan komunal,pembukaan lahan oleh anggota persekutuan, gadai, dan sewa, jual-beli), berdasarkanhukum adat yang berlaku pada persekutuan masyarakat adat.Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apayang disebut asas accessie atau asas “perlekatan”. Makna asas perlekatan, yaknibahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman yang terdapat diatasnyamerupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yangbersangkutan.5Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkansecara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai mempunyai manfaat tertentumisal untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorangmemiliki tanah memanfaatkannya. Kalau dicermati nas-nas syara‘ yang berkaitandengan kepemilikan tanah, maka ditentukan ketentuan hukum tentang tanah berbedadengan kepemilikan benda-benda lainnya. Didalam Al-Qur’an sebagai sumber hukumIslam banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang bumi/ tanah sebagai karuniaAllah SWT kepada manusia.Ada tiga kata yang disebutkan Allah SWT tentang tanah di dalam Alqur’an,disamping kata al-ardhun kata yang juga banyak disinggung adalah al-thin kemudiankata al- turab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tanah. Halini ditunjukan dengan banyaknya kata-kata al-ard di ungkap oleh al-Qur’an, antaralain Q.s. Al-Nahl: 16/52-65-73-77, seperti yang terdapat di dalam QS. Al-Nahl:16/65:6َّ َو َ ك َل َءايَةً لِّقَوْ ٍم يَ ْس َمعُون َ ِ ض بَ ْع َد َموْ تِهَآ ۚ إِ َّن فِى َٰ َذل َ ْ ٱَّللُ أَن َز َل ِمنَ ٱل َّس َمآ ِء َمآ ًء فَأَحْ يَا بِ ِه ْٱْلَر Artinya: ”dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itudihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian4Arnoldo Contreras-Hermosella dkk, Memperkokoh Pengelolaan Hutan di Indonesia melaluipembaharuan sistem melalui pembaharuan pengguasaan tanah, (Bogor: World Agroferosty Centre. 2006), h. 35Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta:Sinar Grafika,2012),h. 3.6Nurhayati, Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-UndangPokokAgraria,Disertasi Universitas Dharmawangsa.

4itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orangyang mendengarkan (pelajaran)”.Tanah ulayat merupakan suatu hak atas tanah tertua keberadaannya di bumipertiwi, karena tanah ulayat eksistensinya sebelum lahirnya bangsa Indonesia sebagaiwarga merdeka. Jika dilihat dari peristilahannya, tanah ulayat berasal dari istilahbeschikingrechts dari Van Vollenhoven dalam kepustakaan hukum Indonesiaditerjemahkan menjadi tanah ulayat. Istilah tanah ulayat ini tiap-tiap daerah diIndonesia berbeda-beda.7Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakatHukum Adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat HukumAdat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.8Hukum Agraria Nasional bersumberkan pada hukum adat. Dalam sistemhukum adat dikenal ada dua macam hak atas tanah, yaitu;1). Hak atas tanah yang dikuasai secara bersama oleh suatu masyarakat (hukum) adat,yang dalam istilah teknis yuridisnya disebut hak ulayat; dan 2). Hak atas tanah yangdikuasai secara perorangan.Hak Ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber dayaagraria yang ada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yangbersangkutan. Dengan demikian obyek dari hak ulayat meliputi segala sumber dayaagraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Hak Ulayat lahirbukan karena diciptkan oleh keputusan pejabat tetapi tumbuh dan berkembang (sertajuga dapat lenyap) sesuai dengan keberadaan dan perkembangan kehidupanmasyarakat hukum adat yang bersangkutan.Hak ulayat adalah penguasaan tertinggi masyarakat adat atas bumi, air dankekayaan alam didalamnya serta lingkungan di sekitarnya yang dimiliki masyarakatadat. UUPA sendiri sebagai dasar pokok pengaturan agraria tidak secara eksplisitmendefinisikan mengenai hak ulayat. Pelaksanaan hak ulayat diatur dalam Pasal 3UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itudari masyarakat-masyarakat adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harussedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang7Soraya felisia,Kedudukan Hak Ulayat Tanah Setelah Berlakunya UU No 6Tahun 2014 Tentang Desa,Skripsi Universitas Lampung. h. 22.8Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). h. 81.

5berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasarPokok-Pokok Agraria yang lazim juga disebut UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila memenuhipersyaratan yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 3 UUPA bahwa hak ulayat diakuisebagai suatu hak atas tanah apabila dalam kenyataannya memang masih ada danpelaksanaan hak tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak bolehbertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kenyataannya masihbelum adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran (multi tafsir) terhadappersyaratan tersebut, bahkan bebagai ketentuan perundang-undangan masihmenempatkan hak ulayat pada posisi yang berbeda dan bertentangan. Perbedaanpenempatan hak ulayat dalam ketentuan perundang-undangan dan perbedaan tafsiranterhadap hak ulayat oleh berbagai pihak yang berkepentingan telah menimbulkankonflik dalam penguasaan tanah ulayat.Hal ini tentunya berakibat pada tidak dapat dimanfaakan tanah tersebut secaraoptimal, di samping itu juga dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antarmasyarakat, pengusaha dan penguasa yang pada akhirnya dapat menimbulkankerawanan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang urgen untuk dilakukankajian secara ilmiah tentang kedudukan dan pengakuan hak ulayat dalam sistemhukum agrarian nasional, sehingga ada kesamaan persepsi dan diikuti aksi nyatapejabat yang berwenang dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hak ulayat.Kriteria dan penentuan masih ada atau tidak adanya hak ulayat terdiri dari tigaunsur, yakni adanya masyarakat hukum adat, adanya hak ulayat, dan adanya tatananhukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yangberlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu. Penelitian dan penentuan masihadanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan parapakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan,Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber dayaalam. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakandalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan,apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalamdaftar tanah.

6Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi duamacam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Padaperlindungan preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukankeberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapatbentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untukmenyelesaikan sengketa oleh lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang untukitu.9Kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 1angka 6 adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkanoleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Ketentuan di dalam UUPA mengenai kepentingan umum dinyatakan dalam artiperuntukannya, yaitu untuk kepentingan bangsa dan Negara, kepentingan bersamadari rakyat dan kepentingan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yangdimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan tersebut harus memenuhiperuntukannya dan harus dirasakan kemanfaatannya, dalam arti dapat dirasakan olehmasyarakat secara keseluruhan dan atau secara langsung. Pembangunan untukkepentingan umum berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dibatasi untukkegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah sertadigunakan kesejahteraan masyarakat dan tidak mencari keuntungan.Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayattergantung pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasarpenentuan keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakanpihak-pihakyang berkepentingan, sehinggahasilyang diperoleh terjaminobyektivitasnya. Mengingat bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman,dan hak ulayat masing-masing daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yangkhas, maka pelaksanaan kebijakan hak ulayat tersebut dituangkan dalam bentukperaturan daerah masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan unsur-unsurlokal dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat yangbersangkutan.9Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 2.

7B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yangakan dikaji dalam penelitian yaitu:1. Bagaimana status hak masyarakat Tulang Bawang atas tanah ulayat menuruthukum positif dan hukum Islam?2. Bagaimana kebijakan negara dalam mereduksi hak masyarakat adat dan hutanadat?C. Tujuan dan Manfaat Penelitian1. Tujuan penelitianAdapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:Penelitian ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan gunamemperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang isi pembahasan didalamnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana status tanah adat masyarakat adat didaerah Tulang Bawang ditinjau dari prespektif hukum positif dan hukum Islam.2. Manfaat penelitiana. Manfaat Akademis.Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan danpengetahuan dalam memahami hak tanah ulayat di kabupaten tulang bawangmenurut perspektif hukum agrarian dan hukum Islam.Kemudian untukmenambah litelatur perpustakaan khususnya dalam bidang PerbandinganMazhab.b. Manfaat Praktis.Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikirankepada penegak hukum dan masyarakat mengenai Hak Tanah Ulayat DiKabupaten Tulang Bawang Menurut Perspektif Hukum Agraria dan HukumIslam.D. Kajian Pustaka TerdahuluUntuk menghindari penelitian dengan objek y

ataupun tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat. Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya agrarian (terutama tanah) yang ada dalam wilayahnya. Hak ulayat atas tanah merupakan suatu hak atas tanah tersendiri, unik dan berbeda dengan hak-hak atas tanah jenis lainnya dan karena itu pula tanah ulayat tidak termasuk .