BUKU AJAR - Repository.unmul.ac.id

1y ago
14 Views
2 Downloads
797.67 KB
17 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Nadine Tse
Transcription

BUKU AJARHUKUMPERKEBUNANDr. Siti Kotijah, S.H., M.H.Ine Ventyrina, S.H., M.H.[ii]

Buku Ajar Hukum PerkebunanCopyright Pustaka Ilmu, 2021Hak cipta ada Pada Penulisviii 193 hlm.; 14,5 x 20,5 cmISBN : 978-602-6225-16-5PenulisEditorPenyuntingDesain CoverLayout: Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.Ine Ventyrina, S.H., M.H: Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.: Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.: Linkmed: LinkmedBuku Ajar Hukum PerkebunanDiterbitkan (Cetakan 1) Mei 2021 oleh:Pustaka IlmuGriya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul YogyakartaYogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538E-mail: redaksipintukata@gmail.comWebsite: https:// www.pustakailmu.co.idAnggota IKAPIPencetak:Lingkar MediaPerum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul,Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atauseluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka IlmuYogyakarta[iii]

KATA PENGANTARIndonesia sebagai negara agraris memilki sumber dayaalam melimpah, meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yangterkandung di dalamnya, termasuk perkebunan. Potensi inimerupakan karunia Tuhan YME, yang perlu dikelola dandimanfaatkan untuk kesejahteraan umum dan kemakmuranrakyat. Pemanfaatan sumber daya alam ini merujuk pada Pasal33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan, Bumi, air, dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat.Hukum perkebunan adalah hukum yang mengaturhubungan hukum antara pelaku perkebunan dan perkebun sertapemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan,izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaranperkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan,dan penegakan hukum di bidang perkebunan.Pada prakteknya banyak terjadi konflik, baik padapenggunaan tanah/lahan, tanah masyarakat hukum adat, izinusaha perkebunan yang tumpang tindih, maupun konflik sosialdengan masyarakat sekitar. Selain itu masalah pencemaran,perusakan lingkungan, organisasi pengganggu tumbuhan, danmasalah aspek lingkungan, ada pemilikan perusahaan, merger,kontrak, perjanjian kemitraan, dan sebagainya. Cakupanperkebunan begitu luas, semua aspek, baik sosial, politik,sejarah, hukum, budaya, pertanian, lingkungan dan lain-lain.Keterbatasan literatur dalam hukum perkebunan,memberi semangat dalam menulis buku ajar perkebunan sebagai[iv]

langkah awal pemahaman atas hukum perkebunan. Kebun danperkebunan, sudah terbiasa dengan istilah itu sejak kecil.Perkebunan dimaknai sangat sederhana, pada tanaman, pohon,dan jenis usaha perkebunan.Prakteknya belajar hukum perkebunan, seperti membukaruang-ruang tidak terbatas yang melampau pemahaman kita.Hukum perkebunan itu saling terkait dan bersinggungan denganberbagai ilmu dalam bidang hukum. Membedah UU No.39 Tahun2014 tentang Perkebunan, kita temukan banyak cabang-cabangilmu hukum, yang kompleksitas dalam memahami hukumperkebunan.Buku ajar ini, hadir untuk memberi pemahaman yangmendalam terkait hukum perkebunan dari semua aspek hukumsebagai literasi dan pengkayaan ilmu bidang perkebunan. Bukuajar ini tidak sempurna, banyak kelemahan sana sini. Namun inicara kita bicara pada peradapan atas keterbatasan ilmu yang kitamiliki. Dengan menulis sekata, dua kata, selembar, dua lembar,dan perbab, menjadi kebanggan sendiri untuk mengasah ilmu,kapasitas, dan dedikasi sebagai akademi. Sebagai dosen adalahpilihan, di sana ada tuntutan tri dharma perguruan tinggi, berupapengajaran, penelitian, pengabdian.Yudi latif, dalam Kuasa Tanpa Mulia, Saudaraku, banyakorang mencari kehormatan dalam gelar dan jabatan tanpamemenuhi nilai-nilai prinsipil dan tanggung jawab darikedudukannya. "Aib terbesar," kata Juvenalis, "ketika kamu lebihmementingkan penghidupan ketimbang harga diri, sementarademi penghidupan itu sendiri engkau telah kehilangan prinsipprinsip kehidupan."Sutan Sjahrir, dalam catatan harian dari balik penjara,dengan nama samaran Sjahrazad, yang dibukukan dalamRenungan Indonesia, Bung Sjahrir menulis, "Bagi kebanyakan[v]

orang-orang kita 'yang bertitel'saya pakai perkataan ini akanpengganti 'intelektuil', sebab di Indonesia ini ukuran orangbukan terutama tingkat penghidupan intelek, akan tetapipendidikan sekolah bagi 'orang-orang yang bertitel' itupengertian ilmu tetap hanya pakaian bagus belaka, bukankeuntungan batin. Bagi mereka ilmu itu tetap hanya suatubarang yang mati, bukan hakekat yang hidup, berubah-ubah dansenantiasa harus diberi makan dan dipelihara." Benar juga kataGeorge Bernard Shaw, "Titel/jabatan memberi kehormatankepada orang-orang medioker, memberi rasa malu bagi orangorang superior, dan diperhinakan oleh orang-orang inferior.Belajar sejarah perkebunan, kita dipertontonkan awalpenjajahan, penindasan, dan penguasaan suatu atas sumber dayaalam. Izin usaha perkebunan, ditangan pejabat tanpa kemulyaanmengobral izin, membabat hutan dengan dalih alihfungsi lahan,kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan kebakaran hutanada setiap tahun. Pada titik ini, kita menyadari tata kelolaperkebunan, harus dipegang yang punya amanah, ilmukemuliyaan, dan orientasi pembangunan berkelanjutan untukmenjaga hak generasi yang akan datang.Semoga buku ini bermanfaat, dan memberi wawasan bagipembacanya. Tiada gading yang retak, dan tidak ada yangsempurna, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan YMH. Segalakritik dan saran dalam penyempurnaan buku ajar menjadiberkah bagi penulis. Buku ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas keilmuan dan kapasitas ilmu penulis bidanghukum lingkungan.Sepenggal ucapan terima kasih kepada orang tua, bapakdan ibu (Yasitin dan Ja’es), dan belahan jiwa saya (EvansSofanus) dalam suka dan duka, dalam kegembiraan, kegelisahansaya, memberi pencerahan, dan ketenangan dalam jiwa ini,[vi]

untuk menghasilkan karya. Semua karena doa dan motivasi yangtiada henti. Makasih atas semuanya cinta, kasih, danketulusannya V.Samarinda, 21 Februari 2021[vii]

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR .DAFTAR ISI iiiviiBAB 1 PERKEBUNAN DAN HUKUM PERKEBUNAN1A. Perkebunan dan Hukum Perkebunan .B. Pengaturan Perkebunan C Tujuan Penyelenggaran Perkebunan .D Konsep Dasar Hukum Perkebunan .E. Asas-Asas Penyelenggaran Perkebunan .F. Ruang lingkup dalam PenyelenggaraanPerkebunan .BAB II PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DANPENGELOLAAN PENYELENGGARAN PERKEBUNANA. Perencanaan Penyelenggaraann Perkebunan B. Pembenihan dalam Penyelenggaran Perkebunan .C. Budi Daya Tanaman Perkebunan .D. Usaha Perkebunan .E. Pemberdayaan Perkebunan . F. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan .G. Sistem Informasi dan Data .BAB III HAK-HAK ATAS TANAH AGRARAI DALAMPENGGUNAAN LAHAN PERKEBUNANA. Penggunaan Lahan Perkebunan .B. Hak-Hak Atas Tanah Agraria di Perkebunan C. Implikasi Hukum Tanah Terlantar dalamPenyelenggaraan Perkebunan .D. Perubahan Status Kawasan Hutan Negara UntukPerkebunan . .118111214[viii]1618182531364051565858618184

E. Penggunaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum AdatUntuk Perkebunan . .BAB IV IZIN USAHA PERKEBUNANA. Problematika Izin Usaha Perkebunan .B. Jenis Usaha Perkebunan . .C. Tata Cara Izin Untuk Perkebunan . . D. Tata Cara Izin Usaha Pada Tanah UlayatMasyarakat Hukum Adat . . E. Izin Perubahan luasan lahan, Pengurangan Lahan,dan Jenis tanaman serta deversitasi .F. Sanksi Administrasi dalam Usaha Perkebunan .BAB V HUKUM BISNIS DALAM USAHA PERKEBUNANA. Hukum Investasi dalam Usaha Perkebunan . B. Perpajakan dan PNPB bagi pemerintah pusatdan daerah Dalam Usaha Perkebunan . . C. Kewajiban atas lingkungan pada industriperkebunan dan CSR . .D. Merger dan Akusisi Perusahan Usaha Perkebunan.E. Introduction to Finance Model of PlantationBusinnes, dan legal due diligence . .BAB VI PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFISPENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIKLOKASI DAN PELESTARIAN LINGKUNGANHIDUPA. Perlindungan Wilayah Geografis PenghasilProduk Perkebunan Spesifik Lokasi . . . B. Perlindungan dan Pelestarian LingkunganHidup Bidang Perkebunan .C. Instrumen Pencegahan lingkungan hidup(AMDAL, UKL, UPL) dalam Perkebunan . . 4159163

D. Analisis Resiko Lingkungan Hidup danPemantuan Lingkungan pada Perkebunan . . E. Sarana hukum pencemaran dan perusakanlingkungan hidup di bidang perkebunan . . DAFTAR PUSTAKA . .GLORASSIUM . . .INDEX . BIODATA PENULIS . [x]173175182186189190

BAB IPERKEBUNAN DAN HUKUM -------------------------Sub-CPMK:Mahasiswa mampu menjelaskan Perkebunan dan Hukum Perkebunan,Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan, Konsep Dasar Hukum Perkebunan,Asas-asas Penyelenggaraan Perkebunan, Ruang Lingkup HukumPerkebunan.A. Perkebunan dan Hukum Perkebunanejarah Indonesia yang berkaitan dengan sektor perkebunan,dalam perkembangannya tidak terlepas dari sistemkolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Pada konstruksi sistemperkebunan di Indonesia saat itu, mengenal sistem kebun sebagaisistem perekonomian tradisional. Konstruksi sistem kebun yangada dijadikan sebagai pelengkap dalam kegiatan pertanian pokok,dengan ciri khas pertanian masyarakat agraris pra kolonial ataupra industrial sebagai sub sistem.Sistem perkebunan barat berbeda dengan sistem perkebunanpada pertanian tradisional. Sistem perkebunan barat diwujudkandalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifatpadat modal, penggunaan lahan luas, organisasi tenaga kerja besar,pembagian kerja rinci, menggunakan tenaga kerja upahan, strukturhubungan kerja yang rapi dan tertata, serta menggunakanteknologi modern (sistem administrasi dan birokrasi, sertapenanaman tanaman (investasi) untuk pasaran dunia).Perkebunan memberi dampak positif dan negatif dalamsistem perkebunan nasional. Perkebunan menjadi penghubungmasyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia, memberi[1]S

keuntungan finansial yang besar, dan kesempatan kerja.Pembangunan perkebunan direncanakan disesuaikan dengansistem pembangunan nasional.Dampak negatif perkebunan, pada zaman kolonialmemunculkan penindasan, kemiskinan dan menciptakan sifatdualistis perekonomian moderan dan tradisional yang sub sistem.Selain itu menimbulkan konflik sosial terhadap penggunan lahan,alih fungsi lahan dari kehutanan ke perkebunan, sertamenimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.Sejarah panjang bangsa Indonesia, dapat ditelusuri dari awalperkebunan yang mempunyai dimensi komunitas, perdagangan,industri dan areal perkebunan itu sendiri. Proses panjang ini tidakterlepas dari aktivitas penjualan rempah-rempah. Rempah-rempahmenjadi barang perdagangan yang mahal di dunia dalam beberapaabad sebelum masehi. Bangsa-bangsa Eropa datang melakukanperdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara.Banyak rempah-rempah yang ada di bumi Indonesia, menjadirebutan bangsa-bangsa Eropa, termasuk bangsa Belanda. BangsaBelanda memonopoli perdagangan rempah-rempah baik di Jawa,Makasar, dan Maluku. Dari monopoli, menguasai, dan akhirnyamenjajah bangsa Indonesia atas rempah-rempah yan berlimpah.Pada abad ke-18 bangsa Belanda merubah strategiperdagangan tanaman pertanian lain yang bukan tergolongrempah-rempah, seperti: tembakau, kopi, dan tebu, tanamanperkebunan kina, teh, karet, dan kelapa sawit. Upaya ini dilakukanuntuk dapat bersaing dalam perdagangan rempah-rempah dariPortugis dan Inggris.Peralihan perdagangan ke tanaman pertanian, telahmenjadikan perkebunan berskala besar, dengan menghasilkankeuntungan besar, namun dengan hitungan buruh dengan upahrendah dan lahan harga murah. Pemerintah Hindia Belanda[2]

membuat strategi pengelolaan dan penguasaan tanamanperkebunan. Perkebunan yang dulu dikelola rakyat sebagaiprodusen, menjadi pengelolaan yang berbasis korporasi.Pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha Belanda membangunanperusahaan tanaman-tanaman perkebunan secara besar-besaranberbentuk korporasi.Pada abad ke-18, sebelum pemerintah Hindia Belandamenggantikan VOC, menerapkan kebijakan penanaman danpenyerahan wajib kopi di Priangan, yang dikenal dengan PreangerStelsel menjelang berakhirnya abad ke-18. Model ini tumbuhsebagai usaha perkebunan yang diselenggarakan oleh negara padaabad berikutnya, yang dikenal sebagai kultuurstelsel atau sistemtanah paksa.Pada saat Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, bangsaIndonesia melakukan nasionalisasi atau pengembalian kepemilikanperkebunan besar dari Pemerintah Belanda menjadi milikPemerintah Indonesia. Pertama dimulai dengan Konferensi MejaBundar (KMB) Tahun 1945, kedua sebagai bentuk deklarasiekonomi untuk kemandirian bangsa pada tanggal 10 Desember1957. Ketiga dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia padaTahun 1964.Pemerintah orde baru, dengan Program Pembangunan LimaTahun (REPELITA), berupaya mendorong pertumbuhan sektorperkebunan untuk meningkatkan devisa negara. Pemerintahmelakukan strategi penanaman modal, dengan melibatkan swastadan masyarakat, konvensi lahan, dan dikelola secara nasional atasnama perkebunan Negara, dalam bentuk Perkebunan Inti Rakyat(PIR) pada tahun 1980.PIR mampu memberikan hasil, dengan bergabungnyapengusaha-pengusaha swasta dalam menanamkan modal padaperkebunan dengan mendirikan Perkebunan Besar Swasta (PBS),[3]

BIODATA PENULISDr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12Januari 1974, pendidikan terakhir S3 DiFakultas Hukum Universitas AirlanggaSurabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai DosenFakultas Hukum Universitas Mulawarman.Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi EsaiPerempuan Kaltim 2009, ImplementasiPrinsip-Prinsip Kehutanan, 2010.Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh .Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar PengantarHukum Indonesi, Baku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, BukuAJar Anlisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep HakGugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahanpertambangan batubara, Introduction to Environmental Law, BungaRampai Penataaan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) diKalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria BakuKerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku MutuBioteknologo (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuaidengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar KekuasaaanDiskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku KerusakanEkosistem Gambut, Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan:Membedah UU No.30 Tahun 2014.Pada Tahun Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia EdisiRevisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum PerkebunanIndonesia, Internasional Legal Pecpective of Environmental Law (Ata Glance). USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber DayaAlam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat), Buku AjarHukum Perizinan: Online Single Submissing (OSS), Modul 1 HukumAcara dan Praktek PTUN, dan Modul 2 Kumpulan Peraturan[191]

Perundang-undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual danElektronik, dan Pengantar Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup. Internasional Legal Persepective of EnviormentalLaw (At. A Glance). Pada tahun 2021, Penyelesaian SengketaMelalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahakamah Agung danMahkmah Konstitusi (Seri Satu), (Seri Dua), (Seri Tiga).Selain itu, penulis aktif menulis di blogsport.sitikotijah dankompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal,procedding, buku ajar, dan buku text baik nasional daninternasional. Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto BerbuatBerbaik itu bukan pilihan, tetapi tanggung jawab moral terhadapkehidupan. Menjadi dosen itu bukan pilihan, tetapi entitas diri sayaterhadap Pendidikan. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh suburdan bermanfaat amiin.[192]

BIODATA PENULISResearcher NameNIDNNIPOccupationPlace and Birth DateGenderMarital StatusReligionFunctional LevelHome AddressMobile numberE-mail Address: Ine Ventyrina, SH.MH.: 0027097903: 197909272008012015: Lecture at Faculty of Law Universityof Mulawarman: Pangkalan Beranda, 27th September1979: Female: Married: Islam: Asisten Ahli/ IIIb: Street A.W. Syahranie Komplek RatindoIIIBlok G Number 1B: 081396534624.: ineventyrina@ymail.com[193]

[194]

Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014. Pada Tahun Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional Legal Pecpective of Environmental Law (At

Related Documents:

Analisis Buku Ajar Biologi SMA Kelas X Di Kota Bandung Berdasarrkan Literasi Sains, 1–13. Adisendjaja, Y. H., & Romlah, O. (2007). Analisis Buku Ajar Sains Berdasarkan Literasi Ilmiah Sebagai Dasar Untuk Memilih Buku Ajar Sains ( Biologi ) Literasi Ilmiah Sebagai Dasar Untuk Memilih Buku Ajar Sains (Biologi). FPMIPA-UPI, 1–8.

buku ajar dalam pembelajaran Akidah Akhlak yaitu buku ajar siswa Akidah Akhlak untuk SMA/MA kelas X. Buku ajar yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2014 tentunya masih banyak

penyempurnaan buku ajar ini. 6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan kepada tim penulis sehingga buku ini dapat terwujud. Tim penulis berharap semoga buku ajar ini dapat menjadi salah satu buku yang dapat membentuk karakter generasi penerus bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

vi Buku Ajar Keperawatan Kesehatan JiwaTeori dan Aplikasi Praktik Klinik buku ini diharapkan dapat menjadi dasar mahasiswa memasuki dunia keperawatan dan menjadi seorang perawat professional dalam memberikan pelayanan keperawatan jiwa pada klien dan keluarga dalam berbagai kondisi, baik ditatanan rumah sakit maupun komunitas. Buku ajar ini disusun dengan mengacu pada kurikulum pendidikan .

Umpamanya, guru akan menulis unsur tanah, materi buku ajar dimulai dari tanah yang pernah dilihat siswa. Jika kita dapat memulai buku dari yang dikenal siswa, konsep yang akan diberikan akan mudah dikenali dan dipahami siswa. Buatlah Peta Pikiran Untuk mempermudah menjaring cakupan materi buku ajar yang akan ditulis, peta pikiran dapat membantunya.

solaris repository description Local\ copy\ of\ the\ Oracle\ Solaris\ 11.1\ repository solaris repository legal-uris solaris repository mirrors solaris repository name Oracle\ Solaris\ 11.1\ Package\ Repository solaris repository origins solaris repository

Buku Kebijakan SPMI Dokumen/ Buku Manual SPMI Dokumen/ Buku Standar SPMI en SPMI Dokumen/ Buku Formulir SPMI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Alternatif 1 Menjilid Dokumen/Buku SPMI Misalnya terdapat 50 Standar dalam SPMI suatu perguruan tinggi Buku I KEBIJAKAN SPMI Buku III STANDAR SPMI Buku IV FORMULIR SPMI

Hardware Design Description Introduction The PCB scope is the result of a challenge I set for myself – to build a practically usable oscilloscope with a minimum amount of components and for minimum cost. The practical benefit is of course that this is an instrument that I hope will be interesting to many teachers, students and hobbyists looking for an affordable, simple tool for their .