Kualitas Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Di .
Kualitas Pelayanan AdministrasiPengurusan Kartu Tanda PendudukDi Kecamatan SidoarjoSKRIPSIDiajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperolehGelar Sarjana pada FISIP UPN “Veteran” Jawa TimurOleh :SULISTYO UTOMONPM. 0441310190YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHANUNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ”VETERAN” JAWA TIMURFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKPROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARASURABAYAHak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
KATA PENGANTARSyukur Alhamdulilah terpanjat kepada Allah SWT beserta kekasihnyaMuhammad SAW atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga pada akhirnyapenulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul “KualitasPelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Di KecamatanSidoarjo”Penulis menyadari bahwa penulisan proposal penelitian ini masih jauh dariharapan sempurna. Selesainya proposal penelitian tidak lepas dari bantuan/dorongan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materi,khususnya dalam hal ini Bapak Dr. Slamet Srijono, Msi. Selaku dosenpembimbing atas segala saran dan masukan yang sangat membangun bagipenulis. Sebagai tambahan untuk itu penulis juga ingin menyampikan ucapanterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :1.Ibu Dra. Hj. Suparwati, MSi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JawaTimur.2.Bapak Dr. Lukman Arif, MSi selaku Ketua Program Studi IlmuAdministrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional “Vetran” JawaTimur.3.Ibu Dra. Diana Hertati, MSi selaku Sekertaris Program Studi IlmuAdministrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JawaTimuriiHak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
4.Bapak dan Ibu Dosen Progran Studi Administrasi Negara UniversitasPembangunan Nasional “Vetran “ Jawa Timur.5.Bapak Drs. Saiful Aji, SIP, MSi selaku Camat Krian Sidoarjo.6.Selluruh Pegawai Kecamatan Krian sidoarjo, atas kerja sama danbantuannya yang pernah diberikan kepada penulis dalam penyusunanproposal ini.Penulis menyadari bahwa proposal ini masih terdapat kekurangan, untukitu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkandemi kesempurnaan proposal ini.Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikanmanfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca.Semoga Allah SWT memberikan tambahan ilmu pada kita yang nantinyabisa berguna didalam kehidupan masyarakat dan balasan pahala atas bantuan danbudi baik yang saudara sekalian berikan. Amin.Surabaya,PenulisHak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
ABSTRAKSIDWI SULISTYO UTOMO. 0441310190. KUALITAS PELAYANANADMINISTRASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ) DIKECAMATAN KRIAN SIDOARJO.Berdasarkan Peraturan Kabupaten Dati II Sidoarjo No. 43 Tahun 1996 tentangpendaftaran penduduk telah ditetapkan pengaturan tentang penyelenggaraan danpenyeragaman Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan pendaftaran tentang setiapperubahan yang terjadi. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa setiap penduduk yang telahberusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah / pernah kawin, wajib memiliki KartuTanda Penduduk. Kantor Kecamatan Krian merupakan salah satu bentuk organisasipemerintah, yang bertugas dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan dengansebaik-baiknya pada masyarakat. Pada kenyataannya, kualitas pelayanan yangdiberikan oleh para pegawai Kecamatan kurang baik, misalnya sulitnya prosedurpengurusan atau juga bisa disebabkan lamanya waktu pengurusan dalam pembuatanKTP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan olehpara pegawai Kecamatan Krian terhadap masyarakat dalam pembuatan Kartu TandaPenduduk (KTP) dengan memendang dari segi pelayanan dari awal sampai akhir dalamproses pembuatan KTP.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptifkualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif danmendalam. Fokus penelitian berdasarkan standart pelayanan publik yang berpedomanpada KEP MEN PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 yang bertumpu pada waktupenyelesaian, biaya pelayanan dan prosedur pelayanan. Adapun sumber data yangdigunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data digunakandalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif.Dari hasil penelitian atas dasar wawancara diperoleh penjelasan bahwa padaKantor Kecamatan Krian Sidoarjo masih belum terjadi perubahan yang mendasardalam memberikan pelayanan kepada para pemohon pembuatan KTP. Hal ini telihatpada 1) Prosedur pelayanan, ternyata masih dikeluhkan mengenai ketelitian petugaspelayanan pembuatan KTP karena ada kelambatan dalam pemberian pelayanan,sehingga perlu ditingkatkan lagi agar sebagai pelayan publik sesuai dengan yangdiharapkan oleh masyarakat ; 2) Waktu pelayanan, meskipun pelaksanaan pembuatanKTP menggunakan komputer, namun sebagai tenaga mesin kadangkala mengalamigangguan (hang) sehingga dapat menghambat pelayanan karena harus dilakukanperbaikan terlebih dahulu, selain itu petugas mengeluh karena masih banyak pemohonyang kurang memenuhi syarat-syarat pembuatan KTP ; 3) Biaya pelayanan adalah tarifyang dikenakan kepada pemohon sebagai ganti jasa pelayanan yang telah dirincikan.Meskipun sudah ada program yang dicanangkan oleh bupati Win Hendaraso tentangpenggratisan biaya dalam pembuatan KTP tetapi masih ada saja pungutan liar yangdilakukan petugas kecamatan dengan dalih biar pengurusan lebih lancar dan biasanyaberupa kaleng yang bertuliskan sumbangan sukarela. Hal ini diakui oleh petugaskecamatan dan pemohon sendiri. Hal ini berarti kurang sesuai dengan standar layananpublik sehingga perlu dilakukan pembenahan-pembenahan yang mendasar diantaranyapeningkatan sumber daya manusia petugas pembuatan KTP khususnya dibidnagteknologi informatika yang dapat mengoperasionalkan komputer, sehingga jika terjadikerusakan (hang) dapat secepatnya ditangani. Kemampuan sarana dan prasarana jugaperlu dilakukan pembenahan terutama mengenai toilet yang masih dikeluhkan pemohonmengenai kebersihannya dan juga tempat parkir yang kurang nyaman.Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008Tentang Penyelenggaraan Administrasi KependudukanKabupaten SidoarjoBahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 pada hakikatnya memberikan perlindungan dan penentuanterhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan danperistiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalamatau diluar negeri. Pengaturan tentang Administrasi kependudukan dapatterlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang professional dan peningkatankesadaran penduduk, termasuk warga negara yang berada diluar negeri.Dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Sidoarjo,muatan dalam Peratuaran Daerah ini juga bersifat khusus mengatur tentangNomor Induk Kependudukan ( NIK ) yang bersifat nasional sebagai ganti NomorPenduduk yang berskala kedaerahan. Regulasi ini bertujuan agar setiap wargaNegara memiliki Nomor Induk Kependudukan yang unik, tunggal dan melekatpada seseorang sepanjang hidupnya. Diharapkan Nomor induk Kependudukandapat digunakan sebagai akses pelayanan public dan rujukan utama dalammenerbitkan kartu identitas lainnya seperti SIM, NPWP, paspor, sertifikat hak1Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2atas tanah atau lainnya mengingat pentingnya untuk kelancaran materiilseseorang.Pengertian dari kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTPadalah bukti sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintahkabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu secararutindanberkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Moenir, 2002 : 27 ). Kegiatan pelayanan yang bersifat primer maupun sekunderdiselenggarakan pemerintah sebagai bentuk perwujudan loyalitasnya sebagai abdimasyarakat, kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan responsive yaitupelayanan dilaksanakan melalui pemanfaatan sumberdaya yang seminimalmungkin dengan hasil yang maksimal, dan berdasar pada kebutuhan yangdiharapkan oleh masyarakat ( www. Google. Com ). Pelayanan adalah kuncikeberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannyaakan lebih besar dan bersifat menentukan manakala dalam kegiatan-kegiatan jasadi masyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran ataulangganan. Dengan adanya kompetisi seperti itu menimbulkan dampak positifdalam organisasi / perusahaan ialah mereka bersaing dalam pelayanan, melaluiberbagai cara, teknik dan metode yang dapat menarik lebih banyak orangmenggunakan atau memakai jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi atauperusahaan. Persaiangan yang ada dalam masyarakat usaha (business) tidak hanyapada segi mutu dan jumlah tetapi juga dalam hal layanan. Justru dalam halHak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
3terakhir inilah persaingan makin seru dengan pengenalan system pelayanan baruyang serba cepat dan memuaskan. Memperhatikan peran layanan yang semakinmenonjol maka tidaklah heran apabila masalah masalah layanan mendapatperhatian besar dan berulangkali dibicarakan, baik masyarakat maupunmanajemen itu sendiri baik secara khusus maupun dalam berkaitan dengan pokokusaha atau kegiatan organisasi.Di bidang Pemerintahan tidaklah kalah pentingnya pelayanan itu, bahkanperannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentinganrakyat secara keseluruhan. Karena peran pelayanan umum yang diselenggarakanoleh pemerintah melibatkan seluruh aparat Pegawai Negeri makin terasa denganadanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanantelah meningkat kedudukannya di mata masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hakatas pelayanan. Namunternyata hak masyarakat atau perorangan untukmemperoleh pelayanan dari aparat pemerintah terasa belum dapat memenuhiharapan semua pihak, baik masyarakat itu sendiri maupun Pemerintah danpelayanan umum belum menjadi “budaya” masyarakat.Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki budayasendiri dan bertempat tinggal di daerah territorial yang tertentu. Anggotamasyarakat itu memiliki rasa persatuan dan menganggap mereka memilikiidentitas sendiri. Berdasarkan Peraturan Kabupaten Dati II Sidoarjo No. 43 Tahun1996 tentang pendaftaran penduduk telah ditetapkan pengaturan tentangpenyelenggaraan dan penyeragaman Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk danpendaftaran tentang setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya pasal 3Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
4menyebutkan bahwa setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahunatau yang sudah / pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.Terhadap proses pendaftaran penduduk, Bupati sidoarjo bertanggung jawab danberkewajiban mengeluarkan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya, oleh karenaitu pengaturan teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk tersebut telah ditetapkandalam keputusan bupati sidoarjo nomor 78 Tahun 2002 Tentang Prosedur TetapPelayanan Bidang Kependudukan dan catatan sipil pada Dispenduk CapilKabupaten sidoarjo yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupatenSidoarjo. Selanjutnya yang didukung oleh KEP MEN PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang pedoman umum peyelenggaraan pelayanan publik.Kantor Kecamatan Krian merupakan salah satu bentuk organisasipemerintah, yang mana bertugas dan berkewajiban untuk memberikan pelayanandengan sebaik-baiknya pada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh kantorkecamatan Krian banyak macamnya, salah satu diantaranya adalah pelayananadminstrasi pengurusan kartu tanda penduduk. Dimana kartu tanda pendudukmerupakan identitas sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah pendudukIndonesia. Dari data tentang kependudukan yang diperoleh dari kecamatan Kriantgl 27 juli 2010 menunjukan bahwa 114.568 orang yang berstatus Warga NegaraIndonesia.Terdiri dari 88.372 yang wajib membuat KTP tetapi yang sudahmengurus pembuatan KTP sebanyak 82.469 orang dan sebanyak 5903 orang yangbelum mengurus pembuatan KTP. Fenomena ini menunjukkan bahwa kurangnyakesadaran para warga kecamatan Krian untuk memiliki KTP, hal ini disebabkanHak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
5pelayanan di Kecamatan Krian belum maksimal, misalnya sulitnya prosedurpengurusan atau juga bisa disebabkan lamanya waktu pengurusan dalampembuatan KTP. Fenomena tersebut diatas tidak sesuai dengan standart pelayananpublik yang tercantum dalam KEP MEN PAN Nomor 63/KEP/MEN/2003tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Fenomena ketidakpuasan yang dirasakan oleh para pengguna jasapelayanan suatu faktor yang harus diperhatikan. Demikian diungkapkan di situsinternet yang menjelaskan Biaya KTP di Kecamatan Krian Gratis tetapi harusbayar( www.geogle .com), ini menjelaskan kualitas pelayananpublik dikecamatan krian, yang dimaksud disini adalah dalam hal waktu penyelesaianpembuatan KTP yang terlalu lambat yang melebihi batas maksimal prosespembuatan KTP yaitu lebih dari 1 hari seperti yang tercantum dalam perda No 1Tahun 2008. Pada saat ini penulis menemukan fenomena lagi yaitu menyangkuttentang biaya dalam proses pembuatan KTP, dimana seharusnya dalam prosespembuatan KTP tidak dipungut biaya tetapi tetap saja pembuat KTP dikenakanbiaya dengan alasan biaya adminisrasi. Menurut Jamal ”semua itu hanya alasanorang kecamatan saja untuk cari uang makan, tapi dalam hal ini saya sebagai calokarena si Pemohon tidak dapat mengurus karena alasan bekerja ”, hal ini tidaksesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo No 1 Tahun 2008 yang mejelaskanbahwa proses pembuatan KTP tidak dipungut biaya yang nerupakan program dariBupati Sidoarjo agar masyarakat mau membuat KTPyang berfungsi untukkepentingannya sendiri ataupun bermasyarakat, program ini juga sebagai wujudpeduli Bupati sebagai hadiah ulang tahun pemerintah kabupaten sidoarjo kepadaHak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
6masyarakat sidoarjo. Berbagai fenomena yang penulis dapatkan pada hakekatnyamenyangkut fenomena pada pelayanan administrasi yang tidak sesuai denganKEP MEN PAN Nomor 63/KEP/MEN2003 yang dinilai tidak transparan dalamproses pelayanan terhadap masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yangdiberikan oleh para pegawai Kecamatan Krian terhadap masyarakat dalampembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan memendang dari segi pelayanandari awal sampai akhir dalam proses pembuatan KTP.Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitiandengan judul “Kualitas Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu TandaPenduduk di Kecamatan Krian Sidoarjo”1.2. Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusanmasalah yang dapat dajukan dalam penelitian ini adalah TPdiKecamatan Krian Sidoarjo dan bagaimana kinerjanya untuk mengatasi masalahketerlambatan serta masalah biaya tentang pengurusan KTP di Kecamatan KrianSidoarjo.1.3. Tujuan PenelitianAdapun tujuan yang dicapai dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :Untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi Pengurusan KTP bagi WNI diKecamatan Krian Sidoarjo.Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
71.4. Manfaat PenelitianHasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu antaralain :1. Bagi Kecamatan KrianHasil penelitian ini diharapkan dapat dignakan sebagai solusi alternativedalam pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan yangberhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para pegawaiKecamatan Krian Sidoarjo, khususnya dalam pengurusan Kartu TandaPenduduk (KTP).2. Bagi UniversitasHasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan khasanahperpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti lebih lanjutyang berhubungan dengan masalah kualitas pelayanan.3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah kongkrituntuk penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini didapat, serta iandanpermasalahan yang dihadapinya, sehingga dapat dimbil kesimpulan yangtepatHak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
ADMINISTRASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ) DI KECAMATAN KRIAN SIDOARJO. Berdasarkan Peraturan Kabupaten Dati II Sidoarjo No. 43 Tahun 1996 tentang pendaftaran penduduk telah ditetapkan pengaturan tentang penyelenggaraan dan penyeragaman Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan pendaftaran tentang setiap perubahan yang terjadi.
2.5 Pengurusan Stres 38 2.5.1 Model Pengurusan Stres: Diagnosis dan Intervensi 40 2.5.2 Mekanisme Menghadapi Stres 41 2.5.3 Dimensi Untuk Pengurusan Stres 44 2.6 Pengurusan Stres dan Peranannya Dalam Prestasi 46 2.7 Kesan Pengurusan Stres dalam Hubungan antara Persaingan Kerja Kompetitif dan Prestasi 48
Evolusi Pengendalian Kualitas ( Feigenbaum , 1988 ) Tahun Perioda 1900 Pengendalian Kualitas oleh operator 1900-1920 Pengendalian Kualitas oleh mandor 1920-1940 Pengendalian Kualitas dengan inspeksi 1940-1960 Pengendalian Kualitas dengan statistik 1960 -1970 Pengendalian kualitas total (TQC) 1970-1980 TQ
administrasi publik Mahasiswa dapat: 1. Menyebutkan minimal 3 difinisi administrasi, 2 difinisi publik, dan 3 difinisi administrasi publik dari pakar/ahli administrasi publik mengacu ke perkembangan paradigma 2. Mendifinisikan administrasi publik dengan kata -kata sendiri 3. Menyebutkan peran, kegiatan dan tujuan administrasi publik 4.
EDU 3105 12 Fungsi Pengurusan Pengajaran Fungsi ini bertujuan untuk mengarah, menyelaras & mengawal untuk memastikan teknologi dalam pengajaran berjalan lancar dan berkesan. Fungsi pengurusan didukung oleh pengurusan organisasi dan pengurusan kakitangan. Pengurusan o
pelayanan administrasi di atas. Serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Penulis kemudian tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam mengenai "Etika Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor BKPSDM Kabupaten Bone"
Judul Skripsi : "Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang" Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Skripsi Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, pada hari Rabu, Tanggal 11 Februari 2015. Dewan Penguji Skripsi,
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK Putu Rara Susmita1 . dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebi
An Introduction to Description Logics Daniele Nardi Ronald J. Brachman Abstract This introduction presents the main motivations for the development of Description Logics (DL) as a formalism for representing knowledge, as well as some important basic notions underlying all systems that have been created in the DL tradition. In addition, we provide the reader with an overview of the entire book .
