BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

3y ago
218 Views
54 Downloads
1.11 MB
59 Pages
Last View : 19d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Rafael Ruffin
Transcription

BAB IIGAMBARAN UMUM HUKUM LAUT INTERNASIONALDalam bab 2 yang diberikan judul Gambaran Umum Hukum LautInternasional, penulis menguraikan terlebih dahulu perkembangan historisdari Hukum Laut Internasional , sebelum selanjutnya membahas mengenaipengertian dan sumber hukum laut internasional . Pada bagian akhir dari bab 2ini penulis menarasikan mengenai ketentuan ZEE dalam United NationsConvention on the law of the sea ( UNCLOS) 1982.A. Sejarah Perkembangan Hukum Laut InternasionalSemenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan,dan sebagai sumber kehidupan ahli-ahli hukum mulai mencurahkanperhatiannya pada hukum laut. Sebagai suatu bentuk dari hukum laut yangpaling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi dari peraturanperaturan yang dipakai di laut di Eropa. Di Laut Tengah Lex Rhodia atauHukum Laut Rhodhia mulai dikenal sejak abad ketujuh.1Suatu koleksi hukum maritime, yang mungkin merupakan koleksi yangpaling dini, sebagai kompilasi dari hakim-hakim, kapten-kapten kapal danpedagang-pedang ternama, diterbitkan pada tahun 1494, yang dinamakanConsolato del Mare (Konsulat dari Lautan). Himpunan Rolles d’Oleron di1Von Glahn, Gerhard, Law Among Nations, An Introdunction to Pub lic InternationalLaw, New York, 1965, Hlm. 316.53

dalam bahasa Perancis kuno, merupakan aturan pokok lautan untuk daerahAtlantik. 2Di Indonesia, suatu kompilasi dari “Hukum Laut Amanna Gappa” daridaerah Wajo (Bugis) di daerah Sulawesi Selatan telah dikenal, yang merupakanhimpunan hukum pelayaran dan perdagangan.3Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan berdasarkan PerjanjianTordesillas tahun 1494, memperoleh tantangan baik dari Inggris yang di bawahElizabeth I menghendaki kebebasan di laut dan tantangan dari Belanda, yangtercermin dalam karangan Grotius tahun 1609 yang berjudul “mare liberum”.Pada abad ke-17 Raja James I dari Inggris memplokamirkan bahwa menangkapikan di pantai negara-negara di bawah kekuasaannya hanya diperkenankandengan memakai izin. Hal ini berarti bahwa nelayan-nelayan belanda harusmembayar semacam royalty di perairan Inggris. Beberapa waktu kemudian halini membawa kepada perdebatan yuridis yang sangit antara yurist BelandaGrotius yang memperhatikan mare liberum dengan pembelaan Selden dariInggris yang bergejolak dalam bukunya Mare Clausum. Masing-masingBelanda dan Inggris sama-sama tidak menghendaki monopoli Spanyol danPortugis atas lautan.4Adapun alasan-alasan yang dipakai Grotius untuk menentang monopoliSpanyol dan Portugis, adalah:1) Grotius berpendapat bahwa, Laut adalah unsur yang bergerak dengancair, orang-orang tidak bisa secara permanen tinggal dilautan, laut2Chairul Anwar, Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut InternasionalKonvensi HUkum Laut 1982, Jakarta,1989, hlm. 1.3Ibid, hlm.1.4Chairul Anwar, op.cit, hlm 254

hanya digunakan sebagai tempat singgah dan jalur transportasi dalamrangka keperluan- keperluan tertentu dan kemudian kembali lagi kedaratan. Sedangkan di darat manusia bisa hidup dan berkembang secarapermanen, melakukan kekuasaan secara efektif dan berkelanjutan. Olehkarena itu laut tidak bisa dimiliki oleh siapa pun (res extracommercium). Laut tidak dapat berada dibawah kedaulatan negaramana pun di dunia ini dan laut menjadi bebas.2) Sebagai seorang Ahli Hukum yang beraliran Hukum Alam, Grotiusmendasarkan prinsipnya dengan memakai falsafah hukum alam, yangberbunyi:“ Tuhan menciptakan bumi ini sekalian dengan laut-lautnya,dan ini berartiagar bangsa bangsa di dunia dapat berhubungan satu sama lain untukkepentingan berhembus bersama, angin berhembus dari segala jurusan danmembawa kapal-kapal ke seluruh pantai benua. Hal ini menandakan bahwalaut itu bebas dan dapat digunakan oleh siapa pun.”5Sejak berakhirnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II negara-negara diseluruh belahan dunia menjadi sadar akan potensi positif dan negatif dari laut,dan menyadari pula bahwa laut harus diatur sedemikian rupa supaya berbagaikepentingan negara-negara atas laut dapat terjaga 6. Dari pengalamanitulah negara-negara menganggap hal ini penting dan sepakat untukmembentuk suatu aturan (hukum) yang kemudian dikenal dengan sebutanhukum laut internasional.5Boer Hauna, Pengertian,Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,Bandung: Penerbit Alumni , 2000. hlm 77.6Mirza Satria Buana, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Penerbit Nusamedia,Bandung, 2007. hlm. 6855

Kepentingan-kepentingan dunia atas hukum laut yang telah terlihat dalamperjalanan sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20. Modernisasidan Globalisasi dalam segala bidang kehidupan, bertambah pesatnyaperdagangan dunia, tambah canggihnya komunikasi internasional, danpertambahan penduduk dunia, kesemuanya itu telah membuat duniamembutuhkan suatu pengaturan dan tatanan hukum laut yang lebih sempurna. 7Di dalam dekade-dekade dari Abad ke-20 telah empat kali diadakan usahausaha untuk memproleh suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh, yaitu:1. The Hague Codification Conference in 1930 ( KonferensiKodifikasi Den Haag 1930 di bawah naungan Liga BangsaBangsa)Konvensi ini adalah Konvensi pertama yang membahas tentang hak-hakdan kewajiban-kewajiban negara pantai atas laut. Tetapi Konvensi ini ikarenakantidakterdapatnya persesuaian paham tentang lebar laut teritorial dan pengertianmengenai zona tambahan82. The UN Conference on the law of the sea in 1958 (Konferensi PBBtentang Hukum Laut)Konvensi kedua atau Konvensi pertama yang diselengarakan dibawahnaungan PBB adalah Konvensi Hukum Laut 1958 di Jenewa, yang manaKonvensi ini merupakan tahap yang penting dan bersejarah bagi perkembanganHukum Laut Kontemporer, karena berhasil menghasilkan 4 (empat)kesepakatan internasional, seperti:78Ibid, hlm 69P. Joko Subagyo, Hukum Laut - Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 356

a) Convention on the Territorial Sea and Contigious Zone (Konvensitentang laut teritorial dan zona tambahan)b) Convention on the High Sea (Konvensi tentang laut lepas).c) Convention on Fishing amd Conservation of the Living Resourcesof the High Sea (Konvensi tentang perikanan dan kekayaan alamhayati di laut lepas).d) Convention on Continental Shelf (Konvensi tentang Landas danKontinen).9Walaupun konvensi ini dinilai sukses , namun hal tersebut tidak lepas darikegagalan menentukan lebar laut teritorial negara-negara pantai sehinggabelum ada keseragaman pendapat tentang itu.3. The UN Conference on the Law of the Sea in 1960 (KonferensiPBB tentang Hukum Laut 1960)Pada tahun 1960 diselenggarakan konferensi Hukum Laut PBB II(UNCLOS II). Setelah selesainya Konferensi Hukum Laut PP II, masalahlautan terus berkembang kearah yang tidak terkendali sehingga menimbulkanketidakpastian, seperti masih tetap berlangsungnya klaim-klaim sepihak ataslaut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial. Negara-negara dunia saatitu, secara sendiri- sendiri ataupun bersama-sama mulai memperkenalkanpranata hukum laut yang baru, seperti zona eksklusif, zona ekonomi, zonaperikanan, dan berbagai klaim yang lainnya. Terjadilah perlombaan yang tidak9Boer Hauna, Op.Cit. hlm 181.57

terkendali antara negara-negara tersebut dalam menguasai lautan danmengeksplorasi lautan serta mengeksploitasi sumber daya alamnya 10.Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut yangPertama dan Kedua masih belum menyelesaikan sejumlah besar permasalahan,khususnya mengenai :a. Lebar laut territorial secara tepat ;b. Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasiselat-selat yang merupakan jalan raya maritime internasional, dan yangseluruhnya merupakan perairan laut teritorial ;c. Hak lintas, dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairankepulauan ; dand. Masalah perlindungan dan konservasi spesies-spesies khusus untukkepentingan-kepentingan ilmiah atua fasilitas kepariwisataan. 114. The UN Conference on The Law of the Sea in 1982 (KonferensiHukum Laut 1982)Pada bulan Desember 1982, para wakil dari lebih dari 100 Negaraberkumpul di Jamaika dalam rangka menandatangani Konvensi Hukum Lautyang baru (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau dikenaldengan UNCLOS 1982. Kejadian ini menandai era baru dari aktivitas UNSeabed Committee dan Konferensi Hukum Laut III selama 15 tahun 1210I Wayan Parthiana, op.cit. hlm. 18.J. G. Starke , op,cit. hlm 33612Etty R Agoes, “Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan”, JurnalHukum Internasional Vol 1 No.3 April 2004, (Jakarta: LPHI UI, 2004), hal 441-464.1158

Lahirnya konvensi Hukum Laut yang baru ini merupakan hasil dari upayamasyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannyai AdHoc Committee bulan Desember 1967. Konvensi baru tersebut juga merupakankemenangan bagi Negara-negara berkembang yang pada umumnyabuatpertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagiketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang Hukum Lautberbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Selain itu pula,sesuai dengan pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tanggaldidepositkannya piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. Konvensi tersebuttelah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan juli2004 telah diratifikasi oleh 145 negara13B. Pengertian dan Sumber Hukum Laut Internasionala. Pengertian Hukum Laut InternasionalLaut terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia.Begitu pula hukum laut, oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaianperaturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggotamasyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggotamasyarakat itu. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagaibenua dan pulau-pulau di dunia14Tetapi bagi manusia yang berdiam di tepi laut, sejak dahulu kala dirasakandapat dan berhak menguasai sebagian kecil dari laut yang terbatas pada pesisiritu. Ini justru karena didasarkan tidak ada orang lain yang berhak atas laut1314Boer mauna, op,cit. hlm 311Wirjono Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta,1984,hlm. 859

selaku suatu keluasan air. Maka ada kecenderungan untuk memperluaslingkaran berlakunya peraturan-peraturan hukum di tanah pesisir itu sampaimeliputi sebagian dari laut yang berada di sekitarnya. Sampai berapa jauhkearah laut peraturan-peraturan hukum dari tanah pesisir ini berlaku, adalah halyang mungkin menjadi soal, terutama apabila tidak jauh dari tanah pesisir ituada tanah pesisir dibawah kekuasaan negara lain. 15Maka dengan ini sudah mulai tergambar suatu persoalan internasional,apabila orang menaruh perhatian pada hukum mengenai laut. Maka dapatdimaknai bahwa hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yangmengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang beradadibawah yurisdiksi nasionalnya (national jurisdiction).16 Pentingnya laut dalamhubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum lautinternasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap darilaut yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sumber tenaga.Di samping itu hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negaradalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutamasekali antara negara-negara maju dan berkembang. 17b. Sumber Hukum Laut InternasionalKebiasaan internasional adalah sumber hukum laut yang paling penting.Kebiasaan internasional ini lahir dari perbuatan yang sama dan dilakukansecara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut. Kebiasaaninternasional juga merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.15Wirjono Prodjodikoro, Op,cit. hlm 8Wirjono Prodjodikoro, Op,cit. hlm 817Boer Mauna, Op,cit. hlm 3071660

Perlu diperingatkan bahwa kebiasaan internasionalsebagai sumber hukum tidakberdiri sendiri. Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat sekalihubungannya dengan perjanjian internasional. Hubungan ini merupakanhubungan timbal balik. 18Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggotamasyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukumtertentu. Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBBpada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilaksanakan pada 24 Februarisampai dengan 27 April 1958 itu dinamakan Konferensi PBB I tentang HukumLaut, berhasil menyepakati empat konvensi, yaitu sebagai berikut:19a) Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone(Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulaiberlaku pada tanggal 10 September 1964;b) Convention on the High Seas (Konvensi tentang Laut Lepas),mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962;c) Convention on Fishing and Conservation of the Living Resourcesof the High Seas (Konvensi tentang Perikanan dan PerlindunganSumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku padatanggal 20 Maret 1966;d) Convention on the Continental Shelf (Konvensi tentang LandasKontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964.1819Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, op.cit, hlm. 146.I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 17.61

C. Zona Ekonomi Eksklusif dalam United Nations Convention on the lawof the sea ( UNCLOS) 1982Zona Ekonomi Eksklusif adalah pengaturan baru yang ditetapkan olehUNCLOS 1982. Jauh sebelum lahirnya pengaturan ini, batas terluar lautteritorial dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat tempat berlakukedaulatan penuh negara pantai, dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebuttempat berlaku kebebasan di laut lepas. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusifdapat dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikianrupa pengaturan atas laut.20Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ZonaEkonomi Eksklusif, yakni "Bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari danberbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur darigaris pangkal darimana lebar laut teritorial diukur". Lebar Zona EkonomiEksklusif bagi setiap negara pantai adalah 200 mil sebagaimana ditegaskandalam Pasal 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi "the exclusive economic zoneshall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which thebreadth of territorial sea is measured" (Zona Ekonomi Eksklusif tidak bolehmelebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur".Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusifsebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berdampingan dengan lautteritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (spesial legal regime) yangditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara20Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, op.cit, hlm.181.62

pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuanketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampakdalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada ZEE tersebut sebagai suatuketerpaduan yang meliputi:a. hak-hak berdaulat, yurisdiksi,dan kewajiban negara pantai;b. hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain;c.kebebasan-kebebasan laut lepas; dand. kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalamkonvensi21Berkaitan degan hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban suatu negara pantai,telah ditentukan dalam UNCLOS 1982 yaitu sebagai berikut :221. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai :a) hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi,konservasi dan pengelolaan suber kekayaan alam, baik hayatimaupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasarlaut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lainuntuk keperluan eksplorasi Zona Ekonomi Eksklusif tersebut,seperti produksi energi dari air, arus dan angin.b) yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevandari konvensi ini berkenaan dengan :i.pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi danbangunan;2122I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 145.Article 56 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.63

ii.riset ilmiah kelautan;iii.perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. 23c) hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensiini.452. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibanberdasarkan konvensi ini dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negarapantai harus memperhatidi kan sebagaimana mestinya hak-hak dankewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuaidengan ketentuan konvensi ini.3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasarlaut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai denganketentuan Bab VI.24Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya maka negarapantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari negara lain di ZonaEkonomi Eksklusif. Hak dan Kewajiban negara lain di ZEE diatur dalam Pasal58 UNCLOS 1982, yaitu sebagai berikut :1) Di Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara, baik negara berpantaiatau tak berpantai, menikmati, tunduk pada ketentuan yang randanpenerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawahlaut yang disebutkan dalam Pasal 87 dan penggunaan laut yangberkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel2324Article 56 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.Article 56 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.64

serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuanlain konvensi ini.2) Pasal 88 sampai Pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lainyang berlaku diterapkan bagi Zona Ekonomi Eksklusif sepanjangtidak bertentangan dengan bab ini.3) Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkankonvensi ini di Zona Ekonomi Eksklusif, negara-negara harusmemperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajibannegara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh negarapantai sesuai dengan ketentuankonvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjangketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.Ketiga macam hak dan kewajiban ini merupakan peninggalan darikebebasan laut lepas yang sudah diakui dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa1958 dimana bagian laut yang sekarang merupakan Zona Ekonomi Eksklusifdan sebelumnya merupakan bagian dari laut lepas dengan empat kebebasan lautlepasnya. Hanya kebebasan perikanan saja yang terhapus, disebabkan maksuddan tujuan dari pranata hukum Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah demipencadangan sumber daya alam hayati dan non hayatinya bagi kepentingannegara pantai itu sendiri. Sumber daya alam inilah yang menjadi intinya dalamrangka memenuhi kepentingan negara pantai. 2525I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 150.65

BAB IIITINJAUAN UMUM SENGKETA BATAS MARITIM DI LAUTNATUNA ANTARA INDONESIA DAN CHINABab 3 mengawali narasinya dengan tinjauan umum mengenai SengketaInternasional menjadi sub bab pertama. Sub Bab kedua mengulas dan membahasPrinsip-PrinsipPenyelesaian Sengketa Secara Damai,Sub Bab ketigaPenyelesaian Sengketa Secara Hukum. sedangkan sub Bab keempat deskripsikankasus posisi sengketa batas maritim di laut natuna antara Indonesia dan China.A. Sengketa InternasionalHubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negaradengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanyaterjalin denganbaik, tidak jarang dalam hubungan tersebut terjadi suatusengketa.26Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyaipandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajibankewajiban yang terdapat dalam perjanjian. 27.Sengketaapabilainternasionalterjadiperselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga juristic person(badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena:1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain;26Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika,27Ibid, hlm. 12004), 1.66

3. Dua negara berselisih tentang suatu hal;4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional. 28Dalam studi hukum Internasional publik, dikenal dua macam sengketainternasional, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disput

ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang Hukum Laut berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Selain itu pula, . internasional juga merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. 15 Wirjono Prodjodik

Related Documents:

Hukum sebagai ilmu pengetahuan 2. Hukum sebagai disiplin 3. Hukum sebagai kaedah 4. Hukum sebagai tata hukum 5. Hukum sebagai petugas (hukum) 6. Hukum sebagai keputusan penguasa 7. Hukum sebagai proses pemerintah 8. Hukum sebaga perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur 9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS A. Pengertian Hukum Acara Perdata Menurut fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan

tentang teori-teori hukum yang berkembang dalam sejarah perkembangan hukum misalnya : Teori Hukum Positif, Teori Hukum Alam, Teori Mazhab Sejarah, Teori Sosiologi Hukum, Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Bebas dan teori-teori yang berekembang pada abad modern. Dengan diterbitkannya modul ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh para

1. Pengertian Hukum Agraria Sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian UUPA Hukum Agraria bukan hanya meru-pakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agrar-ia merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang

Penelitian Hukum Empiris 60 a. Pengertian 60 b. Karakteristik 62 SOAL LATIHAN 66 REFERENSI 66 . Universitas Pamulang S2 Ilmu Hukum . Objek Kajian 68 a. Penelitian Asas-Asas Hukum 68 b. Penelitian Sistematika Hukum 70 c. Penelitian Taraf Sinkronisasi Hukum 71 d. Penelitian Perbandingan Hukum 73 e. Penelitian Sejarah Hukum 75 f. .

74 BAB III GAMBARAN UMUM NATO (North Atlantic Treaty Organization) Dalam bab ini penulis akan menjelaskan beberapa pembahasan, Pertama penulis akan menjelaskan profil North Atlantic Treaty Organization (NATO). dalam bab ini akan dijelaskan sejarah terbentuknya NATO, alasan negara-negara Eropa untuk membentuk aliansi, struktur NATO dan cara kerja struktur dalam NATO.

dengan pembahasan pengertian Hukum Internasional Publik (HI). Hal . “Keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang

adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari Hukum Adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pemba-ngunan hukum nasional menuju kearah unifikasi hukum yang akan dilaksanakan melalui pembuatan perundang-undangan. Keberadaan Hukum Adat sebagai dasar pembentukan berba-