INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: DITINJAU

3y ago
26 Views
2 Downloads
815.34 KB
36 Pages
Last View : 2m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Jamie Paz
Transcription

KERTAS KERJA 51 - 2020INDIKATOR PEMBANGUNAN DESADI INDONESIA: DITINJAU DARIKETIDAKSESUAIAN INDIKATORPENGUKURAN PEMBANGUNANDESASonny Harry B. HarmadiUdin SuchainiArdi AdjiFEBRUARI 2020

INDIKATOR PEMBANGUNAN DESADI INDONESIA: DITINJAU DARIKETIDAKSESUAIANINDIKATOR PENGUKURANPEMBANGUNAN DESASonny Harry B. Harmadi1, Udin Suchaini2, Ardi Adji3TNP2K Working Paper 51 - 2020Februari 2020Seri Kertas Kerja TNP2K menyajikan temuan-temuan dari pekerjaan yang sedangberjalan untuk mendorong diskusi dan pertukaran ide-ide dalam bidang kemiskinan,perlindungan sosial dan isu-isu pembangunan.Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam kertas kerja ini merupakan pandanganpenulis dan bukan mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupunPemerintah Australia. Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh PemerintahAustralia melalui Program MAHKOTA.Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuannonkomersial.Saran pengutipan: Suchaini, U., Harmadi, S.H.B., Adji, A. Indikator Pembangunan Desadi Indonesia: Ditinjau Dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa.TNP2K Working Paper 51/2020. Jakarta, Indonesia.Untuk meminta salinan laporan atau keterangan lebih lanjut, silakan hubungi TNP2K(info@tnp2k.go.id). Kertas kerja ini juga tersedia di situs web TNP2K (www.tnp2k.go.id).TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANKantor Sekretariat Wakil PresidenJl. Kebon Sirih Raya No.14, Jakarta Pusat, 10110123Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sonny harmadi@yahoo.comBadan Pusat Statistik, udin@bps.go.idTim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, win.djeroh@gmail.com

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa4

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan DesaABSTRAKTujuan dari kajian ini adalah untuk menguraikan capaian Indikator Pembangunan Desa tahun 2014 dan2018 setelah pemerintah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp250 triliun, sejak tahun 2015. Ada duaindikator yang berhubungan dengan pembangunan desa di Indonesia, yaitu Indeks Kesulitan Geografis (IKG)dan Indeks Pembangunan Desa (IPD). IKG digunakan sebagai dasar alokasi formula Dana Desa, sedangkanIPD digunakan untuk mengukur capaian pembangunan layanan dasar guna memenuhi Standar PelayananMinimum (SPM) di tingkat desa. Kedua alat ukur pembangunan desa ini sama-sama memiliki kekuranganserupa, yaitu keduanya memiliki beberapa indikator yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh paralegal dankebijakan yang ada di desa. Metodologi yang digunakan pada kajian ini menggunakan Uji PerubahanIndikator Komparatif Berpasangan, yaitu dengan uji statistik McNemar-Bowker Test dan Wilcoxon SignedRank Test data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi terdistribusi tidak normal. Penelitian polaperubahan kategori capaian indikator Pembangunan Desa 2014 dan 2018, yakni Ketersediaan dan Akses KeTK/RA/BA, Ketersediaan Pertokoan, Minimarket atau Toko Kelontong, Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB),Otonomi Desa dan Aset/kekayaan Desa menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 2014dan 2018. Hal tersebut mengindikasikan adanya pembuatan indikator yang tidak diukur dan pengukuranindikator yang tidak dibangun melalui anggaran Dana Desa.Kata Kunci: Dana Desa, Indikator Pembangunan Desa,5

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan DesaDAFTAR SINGKATANBappenas : Badan Perencanaan dan Pembangunan NasionalBPS : Badan Pusat StatistikBTS : Base Transreceiver StationBUMDes : Badan Usaha Milik DesaIDM : Indeks Desa MembangunIKG : Indeks Kesulitan GeografisIPD : Indeks Pembangunan DesaKLB : Kejadian Luar BiasaLPJ : Elpiji (Liquified Petroleum Gas)MCK : Mandi Cuci KakusPADes : Pendapatan Asli DesaPAUD : Pendidikan Anak Usia DiniPNS : Pegawai Negeri SipilPodes : Potensi DesaPOLINDES : Pondok Bersalin DesaPoskesdes : Pos Kesehatan DesaPosyandu : Pos Pelayanan Kesehatan TerpaduPuskesmas : Pusat Kesehatan MasyarakatRDP : Rural Development ProjectRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRS : Rumah SakitRSB : Rumah Sakit BersalinSD : Sekolah DasarSDM : Sumber Daya ManusiaSMA : Sekolah Menengah AtasSMP : Sekolah Menengah PertamaSPM : Standar Pelayanan UmumTK/RA/BA : Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal/Bustanul AthfalUPT/SPT : Unit Pemukiman Transmigrasi/Satuan Pemukiman Transmigrasi6

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan DesaLatar BelakangPercepatan pembangunan desa telah berjalan hingga tahun kelima. Dana desa yang bergulir dari tahun 2015hingga 2019 pun sudah melebihi Rp252 triliun. Salah satu pencapaiannya dapat dilihat pada tahun 2018 desatertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa, dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa. Percepatan inidimulai sejak tahun 2014, setelah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ditetapkan.Paradigma pembangunan desa mengikuti pola desentralisasi. Kondisi ini memberikan paradigma baru bagiperangkat desa dalam memahami sistem finansial, pemberdayaan warga, sehingga penguatan institusidi tingkat desa diperlukan untuk mendorong pemerintah desa bekerja dengan baik (Antlöv, et al. 2016).Sehingga, peningkatan anggaran dana desa dapat menjadi harapan baru karena menjadi stimulus yang baikbagi pertumbuhan perekonomian desa.Dana desa sebagai stimulus mendorong perekonomian desa menjadi lebih cepat maju. Percepatanpembangunan yang dilakukan melalui perbaikan infrastruktur sebagai penyangga akses perekonomian sertapemberdayaan dalam bentuk padat karya, dijadikan sebagai stimulus fiskal yang mendorong peningkatanperekonomian di tingkat desa.Kesuksesan pembangunan di tingkat desa tidak lepas dari peran pemerintah desa dan pemberdayaanmasyarakat. Meskipun telah ada program Dana Desa sebagai stimulus, dalam perjalanannya kepala desatetap merupakan tokoh utama dan pemimpin penggerak perekonomian di desa. Selain itu, seluruh perangkatdesa yang aktif akan semakin meningkatkan peluang suksesnya pembangunan desa.Pembangunan desa di negara berkembang dilaksanakan dengan beragam cara, salah satunya adalah denganmenyediakan modal bergulir di tingkat lokal. Contohnya adalah Thailand, setelah meluncurkan program DanaDesa dan Perkotaan pada tahun 2001 masyarakat Thailand mampu menyediakan modal kerja bagi asosiasikredit bergilir yang dikelola secara lokal. Namun ternyata, pinjaman dari Bank untuk Pertanian dan KoperasiPertanian memiliki dampak yang lebih kuat. Modal kerja mengalir secara tidak proporsional ke rumah tanggaberpenghasilan rendah. (Boonperm, et al. 2013). Sementara itu, di Nepal kredit mikro adalah alat yang efektifuntuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin, terutama perempuan (Adhikari dan Shrestha,2013). Selain kredit mikro, ada negara lain yang merancang desa dengan rencana induk.Lain lagi halnya yang terjadi di Iran. Rural Development Project (RDP) Iran berhasil dalam meningkatkankeinginan untuk tinggal di desa, mendorong kenaikan harga tanah, meningkatkan partisipasi dalam proyekkonstruksi pedesaan, meningkatkan akses terhadap input pertanian dan pasar untuk produk pertanian,serta memperkuat fondasi langkah-langkah yang menarik partisipasi warga desa (Ebrahimi, M.S., Amini,A.M., Hanif, M. 2014). Sementara di Tajikistan, kepemimpinan desa berperan penting dalam kesuksesanpengelolaan anggaran yang disediakan. Sehingga, pemimpin desa dan perangkatnya mampu melaksanakanproyek pembangunan dengan sejumlah dana yang dianggarkan dari perwakilan yayasan Aga Khan (Jones, D.,Nekbakhtshoev, N., Spechler, D., 2016).7

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan DesaDi Indonesia sendiri, percepatan pembangunan desa berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur.Beberapa pembangunan yang telah dilakukan adalah pembangunan embung, jalan desa, jembatan, pasardesa, penahan tanah, tambatan perahu, air bersih, drainase, saluran irigasi, hingga tempat mandi cucikakus (MCK) dan sumur. Pembangunan juga mencakup aktivitas ekonomi sosial seperti BUMDes (BadanUsaha Milik Desa), pembangunan tempat olah raga desa, pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini),Polindes (Pondok Bersalin Desa), Posyandu (Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu), serta infrastruktur lainnya.Hal tersebut konsisten dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi (Laporan Kinerja PPMD 2018).Di luar pembangunan infrastruktur, dampak pembangunan desa terhadap kemiskinan di desa masih menjadiperdebatan. Bahkan, studi kasus di Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, DanaDesa dan alokasinya tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Lalira, Nakoko, Rorong, 2018). Selainitu, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap meningkatnya kemiskinan karena sebagian besar wargamiskin bekerja sebagai petani. Kejadian krisis yang pernah terjadi di Indonesia menjadi gambaran betaparentannya penduduk miskin di desa (Bremen, 2001).Kondisi perkembangan pembangunan desa telah digambarkan dalam beragam indeks. Setidaknya adatiga indeks yang dihitung dan memiliki tujuan yang berbeda. Pertama, Indeks Kesulitan Geografis (IKG)yang berfungsi sebagai penentu pembagian dana desa. Semakin bagus pembangunan desa, maka nilaikesulitannya semakin berkurang. Indeks yang kedua yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang bertujuanuntuk melihat capaian pembangunan layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) ditingkat desa. Semakin baik pembangunan desa, semakin mandiri desa tersebut untuk meningkatkan dayasaing desa. Ketiga, Indeks Desa Membangun (IDM) yang berfungsi menilai keberlangsungan pembangunandesa. Pembangunan desa yang baik, menggambarkan kualitas pembangunan terhadap dampak lingkungandan sosial yang baik juga.Ketiga alat ukur pembangunan desa ini memiliki kekurangan serupa, yaitu ada indikator-indikator yang tidakdapat ditindaklanjuti oleh paralegal dan pemangku kebijakan di desa. Salah satu contoh adalah fasilitassekolah sebagai indikator layanan pendidikan dasar, dimana pemerintah desa tidak mampu membangunsekolah. Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dan PDT nomor 16 tahun 2018 tentangPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, pemerintah desa tidak dapat mendirikan fasilitas tersebutkarena peraturan tersebut sudah sangat detail mengatur infrastruktur apa saja yang dapat dibangunpemerintah desa dengan Dana Desa. Selain itu, masih banyak indikator lain yang tidak bisa ditindaklanjuti.Di antara ketiga alat ukur pembangunan desa ini, IKG dan IPD saling terkait satu sama lain dimana seluruhindikator yang tersusun dalam IKG juga merupakan bagian dari indikator IPD. Oleh karenanya ketika indikatorIPD dievaluasi, indikator IKG pun otomatis terevaluasi. Dari 42 indikator pembangunan desa yang ada dalamIPD, menurut catatan penulis hanya ada 23 indikator yang dapat ditindaklanjuti oleh paralegal di desa sesuaidengan panduan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2019.8

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan DesaGambar 1. Sebaran Desa Menurut Status Desa (Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri)Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Desa (IPD), BPS 2018Salah satu dampak dari ketentuan Peraturan Menteri ini adalah apabila suatu desa telah memiliki 23 indikatortersebut akan menjadi sulit bagi desa untuk mencapai kemandirian. Artinya, alat ukur pembangunan desa yangdigunakan saat ini akan membuat desa-desa tertinggal dan terjebak dalam status desa berkembang. Namun,kejadian ini dapat diantisipasi dengan kebijakan dari pemerintah di atas pemerintah desa, baik pemerintahkabupaten maupun pemerintah provinsi. Selain persoalan ini, ada penyebab lain yang menyebabkanketimpangan pembangunan desa, yaitu Dana Desa yang sebagian besar terserap di Sumatera, Jawa, Bali.Tabel 1. Jumlah Desa Menurut Wilayah Kepulauan Tahun 2018NoWilayah KepulauanFrekuensiPersentasePersentase Komulatif1Sumatra23.24130.830.82Java – Bali23.10830.661.43Nusa otal75.436100100Sumber: Diolah dari, Stastistik Potensi Desa (Podes) 20189

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan DesaTidak meratanya penyerapan anggaran ini dianggap sebagai salah satu penyebab semakin sulitnya mengejarketimpangan. Jumlah desa tahun 2018 di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mencapai 50.392desa (66,8%), sedangkan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, hanya ada sebanyak 25.044desa (33,2%). Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) memberi gambaran ketimpangan ini.Selain penyerapan anggaran Dana Desa, persoalan indikator yang mendasari penghitungan alat ukurpembangunan desa juga perlu disesuaikan. Diperlukan adanya kesepahaman bersama mengenai pendekatanStandar Pelayanan Minimum sesuai kewajiban dan beban tugas, khususnya terkait fasilitas pelayanan dasaryang tidak dapat dipenuhi oleh pengambil kebijakan di tingkat desa. Terlepas dari hal tersebut, alat ukurperkembangan pembangunan desa yang dirancang dengan pendekatan Standar Pelayanan Minimum inimasih menyisakan persoalan, yaitu “Mengukur Apa Yang Tidak Dibangun Dan Membangun Apa Yang TidakDiukur”.Sumber DataPada kajian ini, sumber data yang digunakan sesuai dengan sumber data untuk menghitung IndeksPembangunan Desa (IPD), yaitu data Potensi Desa (Podes). Data Podes merupakan data kewilayahan padaunit administrasi terendah di Indonesia, yaitu desa/kelurahan. Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik(BPS) dari seluruh wilayah desa, kelurahan, UPT/SPT secara menyeluruh. Adapun waktu BPS mengumpulkandata adalah setiap dua tahun menjelang sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi.Data Podes menggambarkan kondisi infrastruktur yang tersedia di desa dalam kurun waktu periodependataan. Data yang tercatat mencakup: tipologi desa, kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahandan lingkungan hidup, bencana alam dan mitigasi, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, olah raga danhiburan, angkutan komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, aset, pembangunan dan pemberdayaan,serta kondisi aparat desa/kelurahan.Evaluasi Pembangunan Desa 2018Kajian ini mengevaluasi Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang merupakan indeks komposit untukmenggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Dalam evaluasi kali inikami memilih IPD agar kami dapat memperoleh dua hasil sekaligus. Hasil yang pertama adalah untukmengevaluasi penentu alokasi Dana Desa, yaitu Indeks Kesulitan Geografis (IKG), dan yang kedua adalahuntuk mengevaluasi IPD itu sendiri.IPD dan IKG memiliki sumber data yang sama, yakni dari hasil pendataan Podes. Dari pendataan tersebut ada5 dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakatDesa. Hasil IPD 2018 menunjukkan ada sebanyak 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang, dan 14.461desa tertinggal. Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembangdengan nilai IPD sebesar 59,36.IPD telah dihitung sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2014 dan 2018. Metode dan penimbang indikatorpada kedua periode tersebut tidak mengalami perubahan. Kondisi data tahun 2014 menjadi kunci dalam10

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desamenentukan indikator dasarnya, seperti jarak dari desa ke kecamatan maupun kabupaten.IPD telah digunakan untuk merancang desa target RPJMN tahun 2015-2019. Adapun yang menjadi targetcapaian adalah berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa dan meningkatnya desa mandiri sebanyak2.000 desa. Atas dasar amanat tersebut maka klasifikasi desa berdasarkan IPD adalah Desa Mandiri, DesaBerkembang, dan Desa Tertinggal.Hasil dari penyusunan IPD ini adalah seluruh desa di Indonesia dapat terpetakan dengan baik berdasarkantingkat perkembangan desa sesuai dengan klasifikasi IPD tersebut.Hingga saat ini, pengukuran pembangunan desa dengan IPD telah dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahapperencanaan dan evaluasi. Pertama pada tahap perencanaan, pengukuran dilaksanakan pada tahun 2015dengan mengukur desa-desa yang terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.39/2015. Data desa yang digunakan adalah data Potensi Desa (Podes) tahun 2014. Hasil IPD tahun 2015ini tertuang dalam buku yang berjudul Indeks Pembangunan Desa 2014 “Tantangan Pemenuhan StandarPelayanan Minimum Desa” diterbitkan pada tahun 2015, dan merupakan hasil kolaborasi antara BadanPerencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Badan Pusat Statistik (BPS).Grafik 1. Jumlah Desa menurut Status IPDDesa Mandiri5.6067,43%Desa Tertinggal14.46119,17%Desa Berkembang55.36973,40%Indeks PembangunanDesa (IPD) adalah indekskomposit yangmenggambarkan tingkatkemajuan atauperkembangan desapada suatu waktuSumber: Publikasi Indeks Pembangunan Desa (IPD), BPS 2018Kedua, pada tahap evaluasi IPD dihitung kembali pada tahun 2018. Penghitungan IPD tahun 2018 menggunakandaftar dan data desa hasil Pendataan Potensi Desa 2018. Hasil dari penghitungan tersebut disajikan dalambuku yang berjudul Indeks Pembangunan Desa 2018 yang disusun oleh BPS. Buku ini memberikan ulasan hasilpembangunan desa melalui IPD setiap desa, setiap provinsi, dan setiap wilayah pulau besar. IPD merangkumhasil pembangunan desa yang beragam sesuai dengan kebutuhan lokalitas masing-masing desa.11

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan DesaHasil IPD 2018 menunjukkan keberhasilan pembangunan desa tahun 2018. Keberhasilan tersebut ditunjukkandengan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 6.518 desa, dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665desa. Perkembangan pembangunan desa ini dilihat dari lima dimensi standar pelayanan minimum dengancapaian yang berbeda-beda. Capaian tertinggi terdapat pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan, yangmeningkat sebesar 9,81 poin. Sementara capaian peningkatan terendah ada pada dimensi pelayanan dasarsebesar 0,92 poin.Grafik 2. Perbandingan Hasil IPD tahun 2014 dan 2018Jumlah Desa Menurut Status IPDJumlah Desa Menurut Status IPD2014Desa Mandiri;2.894; (3,93% )2018Desa Tertinggal;19.750; (26,81% )Desa Mandiri;5.559; (7,55% )Desa Berkembang;51.026; (69,26% )Desa Tertinggal;13.232; (17,96)Desa Berkembang;54.879; (74,49% )Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Desa (IPD), BPS 2018Catatan: Perbandingan status IPD ini dilakukan untuk desa-desa yang sama dengan tahun 2014, yaitu sebesar 73.670Alat Ukur Pembangunan DesaAlat ukur perkembangan pembangunan desa dirancang dengan pendekatan Standar Pelayanan Minimumyang menjadi kewajiban pemerintah di tingkat desa. Namun, pendekatan ini masih menyisakan persoalan,yaitu mengukur apa yang tidak dibangun dan membangun apa yang tidak diukur. Pemerintah administrasidesa mengerjakan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa tentang Penggunaan Dana Desayang setiap tahun dikeluarkan sejak 2015. Peraturan terakhir tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, PDTdan Transmigrasi nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019.12

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan DesaGambar 2. Hubungan Antara IPD dan IKGIKGKetersediaanPelayanan Dasar1. FasilitasPendidikan2. FasilitasKesehatanKondisiInfrastruktur1. Infr astrukturEk onom i2. Infr astruktu rEner gi3. Infr astruktur AirBersih danSanitasi4. Infr astrukturKomunikasi danInformasiIPDAksesibilitas/Transportasi1. Sar an aT ra nspo

data adalah setiap dua tahun menjelang sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Data Podes menggambarkan kondisi infrastruktur yang tersedia di desa dalam kurun waktu periode pendataan. Data yang tercatat mencakup: tipologi desa, kependudukan dan ketenagakerjaan, peru

Related Documents:

KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA Rp 280,3 juta / desa Rp 643,6 juta / desa Rp 800,4 juta / desa 82,72% 74.093 desa 97,65% 74.754 desa 98,41% 74.910 desa Penyerapan sebesar Penyerapan sebesar Penyerapan tahap I sebesar 2 Kesejahteraan Masyarakat Desa KEBIJAKAN DANA DESA . REKAPITULASI HASIL PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016 DAN TAHUN 2017 TAHAP 1 . 1 2 3 Terlambatnya .

KERANGKA PAPARAN Slide - 2 RPJMN 2015 –2019 Visi –Misi dan 9 Agenda Prioritas –NAWA CITA Strategi Pembangunan Nasional Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DALAM RPJMN 2015-2019 Sasaran Pembangunan Desa Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa

Tata Kelola (Tata Pemerintahan) Desa Tata Kelola Supra Desa Desa Sebagai SUBYEK Pembangunan: Konsolidasi program/kegiatan di desa. Konsolidasi dan penguatan kelembagaan desa. Kesatuan perencanaan dan keuangan desa (one village, one plan,one budget). Penguatan mekanisme representasi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

2. Pendamping Desa Pendampingan desa merupakan mandat Undang-Undang Desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pengertian pendampingan desa

“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA” Kamis/ 6 Oktober 2016 a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan peman-tauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan

Ekonomi Pembangunan dan . Pembangunan Ekonomi . Prof. Lincolin Arsyad . odul 1 ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memahami konsep dan paradigma-paradigma pembangunan ekonomi yang berkembang hingga saat ini. Pada modul ini, dijelaskan evolusi makna pembangunan dan indikator-indikator pembangunan. Setelah mempelajari modul ini, secara umum, Anda diharapkan dapat menjelaskan evolusi makna .

kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 35 Kessa, Wahyudin, Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19

Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa termasuk kedalam tempat wisata umum di Kabupaten Serang. Kecamatan Tirtayasa memiliki 14 Desa dimana 6 Desa diantaranya adalah wilayah pantai/pesisir seperti Desa Sujung, Desa Lontar, Desa Susukan, Desa Wargasara, Desa Tengkurak, da