Tahun 2019 - DJPb
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKAJIAN FISKAL REGIONALTahun 2019
TIM PENYUSUN
meningkatnya kualitas SDM, perekonomian dapattumbuh lebih tinggi dan lebih inklusif.Sebagai sebuah bentuk analisis ekonomi danpembangunan dari sudut pandang kebijakan fiskal,Kajian Fiskal Regional (KFR) memotret gambaranperekonomian dan peran kebijakan fiskal suatu wilayahsecara utuh sekaligus sebagai economic outlookperekonomian ke depan. Untuk mempertajam analisis,Kajian Fiskal Regional tahun 2019 menambahpembahasan terkait perkembangan dan analisisbelanja wajib {mandatory spending) dan belanjainfrastruktur pusat dan daerah dengan harapan dapatdiperoleh informasi mengenai dampak mandatoryspending sesuai dengan tujuan pemerintah. Selain ituterdapat bab khusus yang secara tematik membahasKATAPENGANTARKepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Sulawesi TenggaraKondisi perekonomian Sulawesi Tenggaramenunjukkan kinerja positif. Hal ini dapat dilihat daripertumbuhan ekonomi yang tinggi, turunnya angkakemiskinan, perbaikan rasio gini, dan uktikan fundamental perekonomian SulawesiTenggara dapat bertahan di tengah meningkatnya tensiperang dagang dan ketidakpastian ekonomi global.Sumber daya alam khususnya nikel menjadi peningkatanpertambangan,industripengolahan dan bermuara pada peningkatan ekspor.Capaian tersebut tidak terlepas dari baurankebijakan yang diambil pemerintah maupun otoritasmoneter. Kebijakan fiskal yang ekspansif terbuktimenjadi pilihan tepat bersamaan dengan desain alokasibelanja yang fokus pada bidang infrastruktur danpembangunan sumber daya manusia. Pembangunansumber daya manusia menjadi tema sentral APBNtahun 2019. Sumber daya manusia yang unggulisu-isu penting permasalahan fiskal, ekonomi dansosial. Adapun tema yang dipilih tahun 2019 adalah"Sinergi dan Konvergensi Program PenangananStunting di Daerah". Permasalahan stunting menjadiconcern pemerintah mengingat dampak negatifnyapada perkembangan bangsa dan ekonomi ke depan.Hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi SulawesiTenggara diharapkan bisa menjadi bahan masukandalam pelaksanaan, perbaikan dan penyusunanperencanaan pembangunan pada periode berikutnyabagi pemerintah daerah se- Provinsi SulawesiTenggara.Sebagai sebuah hasil kajian atas indikatorekonomi dan fiskal, penyusunan KFR melibatkansejumlah pemangku kepentingan di Provinsi SulawesiTenggara, Pemerintah Daerah se-Provinsi SulawesiTenggara, Perwakilan Bank Indonesia ProvinsiSulawesi Tenggara, Badan Pusat Statistik ProvinsiSulawesi Tenggara dan pihak-pihak terkait lainnya.Oleh karenanya, kami menyampaikan apresiasi danpenghargaan atas kerjasama dan sinergi yangdibangun selama ini. Besar harapan kami kerjasamadan sinergi terus ditingkatkan untuk menghadapitantangan pembangunan ke depan, bersama kamimengawal APBN untuk kemajuan Indonesia.Mengawal APBN, Indonesia Maju.merupakan faktor utama penggerak perekonomian diaribruari 2020,masa mendatang. Dalam banyak literature, knowledgelaWilayah,spillover dan technology spillover terbukti menjadifaktor utama kemajuan perekonomian suatu negaramelalui kemampuannya untuk menemukan cara baruberproduksi dan meningkatkan kapasitas produksi.Diharapkan dengan bertambahnya infrastruktur danKajian Fiskal Regional Tahun 2019 Provinsi Suiawesi Tenggarai
RINGKASAN EKSEKUTIFEkonomi Sultra pada tahun 2019 mampu tumbuh positif diatas pertumbuhannasional (5,02%) sebesar 6,51% di tengah ketidakpastian global. Kondisi inimengindikasikan bahwa meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika danTiongkok tidak berpengaruh terhadap perekonomian Sultra. Masih besarnya kapasitasekonomi Sultra yang dapat dioptimalkan menyebabkan kinerja ekonomi Sultra tetapsolid. Hal tersebut juga didukung oleh laju pertumbuhan penduduk Sultra yangmengalami peningkatan disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal lainyang mendukung perekonomian Sultra adalah kondisi geografis Sultra yang terdiri dari74,25 % perairan sehingga sangat potensial untuk perikanan serta wisata bahari. Secarageologis, Sultra terbentuk dari tumbukan dua lempeng besar yang membentuk lapisantiga batuan utama yang salah satunya adalah ocenic terrane. Ocenic terrane sendiriterdiri kompleks ofiolit yang menyebabkan Sultra memiliki cadangan nikel cukup besar.Dalam menyusun dokumen perencanaan, pemerintah menetapkan beberapa sasaranpembangunan di Sultra yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat atau SDM,produktivitas daya saing sektor-sektor perekonomian dan investasi, konektivitasinfrastruktur, pelayanan dasar, kapasitas pemerintahan, pengelolaan sumber daya airdan ketersediaan pangan. Sasaran-sasaran tersebut ditetapkan untuk mengatasitantangan-tantangan baik dalam bidang perekonomian, sosial dan geografis.Sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan mampu enpengeluaran,pertumbuhan tertinggi dicapai oleh ekspor barang dan jasa sementara darikomponen lapangan usaha pertumbuhan tertinggi terjadi pada industripengolahan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi otoritas moneter telahmenetapkan kebijakan moneter untuk menghadapi ketidakpastian global dan tensiperang. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga dari posisi 6% menjadi5%. Selain itu, pemerintah juga mengendalikan inflasi pada tingkat 3,22% selama tahun2019. Nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap Dolar Amerika (USD) bertahan di sekitarRp14.000,- per dollar Amerika. Sebaliknya nilai tukar Rupiah terhadap China Yuan(CYN) mengalami penguatan sepanjang 2019. Bila di bulan Januari CYNdiperdagangkan sebesar Rp2.806,- per China Yuan, di perdagangan akhir tahun 2019kurs Rupiah terhadap China Yuan ditutup di posisi Rp1.997,56 untuk rata-rataperdagangan Desember. Kinerja positif ekonomi Sultra telah memberikan dukunganpada perbaikan kesejahteraan masyarakat Sultra melalui perbaikan IPM menjadi 71,20tahun, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 11,04% serta gini ratio yang mengalamiii
perbaikan menjadi 0,393. Kendati demikian ekonomi Sultra belum sepenuhnyaberdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, dimana tingkat pengangguranmengalami peningkatan menjadi 3,59%. Bonus demografi yang diharapkan daripertumbuhan penduduk, dibayangi oleh prevalensi stunting di Sultra. Pemerintah melaluikebijakan konvergensi penanganan stunting berhasil menekan angka prevalensistunting menjadi 27,67%, melampaui target RPJMD Prov. Sulawesi Tenggara.Capaian tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah melalui kebijakan fiskal baikAPBN maupun APBD di Sultra. Pendapatan APBN tahun 2019 telah melampaui target,baik yang bersumber dari perpajakan maupun PNBP. Demikian pula dari sisi belanja,telah terealisasi sebesar 96,50%. Sebaliknya dari sisi APBD, realisasi pendapatanbelum berhasil mencapai target kendati realisasi pendapatan tahun 2019 lebih tinggi daritahun 2018. Sementara itu, belanja APBD telah terealisasi sebesar 88,14%. Belanja darisisi APBN diperuntukkan untuk beberapa program dan capaian output strategis sepertipemerataan kualitas layanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan gizimasyarakat, percepatan pengurangan kemiskinan dan penyelenggaraan jalan,jembatan, sumber daya air, bendungan, irigasi, penyebarangan dan transportasi udara.Meskipun pertumbuhan kinerja ekonomi Sultra cukup baik namun masih terdapatruang untuk perbaikan. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi usaha untukmeningkatkan produksi sektor-sektor unggulan, melalui kebijakan investasi, kemudahanperizinan dan kebijakan agraria. Pemerintah daerah perlu mendorong investor untukmemanfaatkan fasilitas tax holiday dan tax allowance yang telah ditetapkan pemerintah.Kecenderungan pergeseran basis ekonomi perlu disikapi dengan peningkatan kapasitasSDM sehingga mobilitas pekerja antar sektor tidak terhambat dan menyebabkanketimpangan. Tingginya ketimpangan di Sultra perlu diatasi dengan kebijakan untukmemberikan kemudahan akses masyarakat kepada fasilitas pendidikan, kesehatan,infrastruktur dan sanitasi serta akses permodalan/pembiayaan. Pemerintah daerah perlumenggali/mengintensifkan sumber-sumber pendapatan dengan tetap menjaga iklimusaha. Disisi belanja, peran pemerintah masih tetap diperlukan namun dengan designanggaran yang tidak menimbulkan crowding out effect. Pemerintah, baik daerah danpusat serta lembaga penyalur perlu mendorong penetrasi penyaluran KUR terutamakepada sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi.Kebijakan penanganan stunting perlu lebih dioptimalkan khususnya terkait strategipencapaian output. Penanganan stunting harus melibatkan masyarakat untukmemberikan perhatian lebih pada kesehatan ibu hamil, anak dan balita serta sanitasilingkungan.iii
DAFTAR ISIBAB IBAB IIBAB IIISASARAN PEMBANGUNAN DANTANTANGAN DAERAH1.1. PENDAHULUAN1.2. TUJUAN DAN SASARANPEMBANGUNAN DAERAH1.3. TANTANGAN DAERAH1PERKEMBANGAN DAN ANALISISEKONOMI REGIONAL2.1. INDIKATOR EKONOMI MAKROFUNDAMENTAL2.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN2.3. EFEKTIVITAS KEBIJAKANMAKRO EKONOMI DANPEMBANGUNAN REGIONAL14PERKEMBANGAN DAN ANALISISPELAKSANAAN APBN TINGKATREGIONAL3.1. APBN TINGKAT PROVINSI3.2. PENDAPATAN PEMERINTAHPUSAT TINGKAT REGIONAL3.3. BELANJA PEMERINTAH PUSATTINGKAT REGIONAL3.4. TRANSFER KE DAERAH DAN DANADESA3.5. ANALISIS CASH FLOW APBNTINGKAT REGIONAL3.6. PENGELOLAAN BLU PUSAT3.7. PENGELOLAAN MANAJEMENINVESTASI PUSAT3.8. PERKEMBANGAN DAN ANALISISBELANJA WAJIB (MANDATORYSPENDING) DAN INFRASTRUKTURPUSAT DI DAERAHBAB IVSASARAN PEMBANGUNAN DANTANTANGAN DAERAH604.1. APBD TINGKAT PROVINSI(KONSOLIDASI PEMDA)4.2. PENDAPATAN DAERAH4.3. BELANJA DAERAH4.4. PERKEMBANGAN BLU DAERAH4.5. SURPLUS/DEFISIT APBD4.6. PEMBIAYAAN4.7. ANALISIS KINERJAPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH4.8. PERKEMBANGAN BELANJAWAJIB DAERAHBAB V33BAB VIBAB VIIBAB VIIISASARAN PEMBANGUNAN DANTANTANGAN DAERAH5.1. LAPORAN REALISASIANGGARAN KONSOLIDASIAN5.2. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN5.3. BELANJA KONSOLIDASIAN5.4. SURPLUS/DEFISITKONSOLIDASIAN5.5. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKANFISKAL AGREGATSASARAN PEMBANGUNAN DANTANTANGAN DAERAH6.1. SEKTOR UNGGULAN DAERAH6.2. SEKTOR POTENSIAL DAERAH6.3. TANTANGAN FISKAL REGIONALDALAM MENDORONGPOTENSI EKONOMI DAERAH7789ANALISIS TEMATIK106PENUTUP8.1. KESIMPULAN8.2. REKOMENDASI117
DAFTAR TABELTabel 2.1 laju pertumbuhan dan distribusi PDRB menurut pengeluaran (%) . 15Tabel 2.2 IHK dan Inflasi Kota Kendari Sub Kelompok Bahan Makanan bulan Juni 2019. . 20Tabel 2.3 Perkembangan IPM, AHH, HLS, RLS dan RPP . 25Tabel 2.4 Kondisi KetenagaKerjaan Sulawesi Tenggara . . 28Tabel 2.5 Perbandingan Asumsi KUA Provinsi Sultra dan Realisasi . . 30Tabel 2.6 Tabel 2.6 Hasil Regresi. . 31Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi APBN lingkup Sultra (miliar Rp.) . 33Tabel 3.2 Target dan Realisasi Perpajakan lingkup Sultra (miliar Rp.) . 34Tabel 3.3 Tax Ratio dan Tax per Kapita lingkup Sultra . 35Tabel 3.4 Penerimaan Perpajakan versi SPAN dan Versi KPP lingkup Sultra (miliar Rp.). 36Tabel 3.5 Perkembangan PNBP lingkup Sultra (miliar Rp.). 37Tabel 3.6 Perkembangan PNBP Fungsional lingkup Sultra (miliar Rp.) . 38Tabel 3.7 PNBP Ratio dan PNBP per Kapita lingkup Sultra . 39Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi per Fungsi lingkup Sultra (miliar Rp.) . 42Tabel 3.9 Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja lingkup Sultra (miliar Rp.) . 42Tabel 3.10 Rasio Belanja Pemerintah terhadap Populasi dan PDRB lingkup Sultra . 44Tabel 3.11 Transfer ke Daerah dan Dana Desa lingkup Sultra (miliar Rp.) . 46Tabel 3.12 Komparasi TKDD dengan Indikator Makroekonomi Provinsi SulawesiTenggara. 48Tabel 3.13 Aset UHO dan RS Bhayangkara Kendari (miliar Rp) . 53Tabel 3.14 Pagu RM dan PNBP UHO dan RS Bhayangkara Kendari (miliar Rp.) . 54Tabel 3.15 Pagu RM dan PNBP 10 besar pagu PNBP Satker lingkup Sultra (miliarRp.) . 55Tabel 3.16 Data SLA lingkup Sultra . 55Tabel 4.1 Profil Apbd Sulawesi Tenggara . 60Tabel 4.2 Jenis Pendapatan Apbd Sulawesi Tenggara . 61Tabel 4.3 Profil Apbd Sulawesi Tenggara Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja. 66Tabel 4.5 Profil Aset Dan Pagu Satker Blu Daerah Di Sulawesi Tenggara . 69Tabel 4.6 Pembiayaan Daerah . 71Tabel 4.7 Realisasi Pendapatan 2019 Per Kab/Kota/Prov Sultra (Dalam Miliar) . 73Tabel 4.8 Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota . 74v
Tabel 4.9 Tiga Jenis Urusan Belanja Wajib . 75Tabel 5.1. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.). 77Tabel 5.2 Tax Ratio Dan Tax Per Kapita Konsolidasian Lingkup Sultra . 80Tabel 6.1 Keunggulan Komparatif Wilayah Sultra Per Sektor . 90Tabel 6.2 Keunggulan Kompetitif Wilayah Sultra Per Sektor . 91Tabel 6.3 Kriteria Tipologi Wilayah. 92Tabel 6.4 Hasil Pengukuran Rasio Pertumbuhan Nasional (Rpr) Dan RasioPertumbuhan Sultra (Rps) Tahun 2015-2019 . 97Tabel 6.5 Kur Dan Umi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Lingkup Sultra Tahun2017-2019 . 98Tabel 6.6 Hasil Estimasi Pdrb Sektor Pertanian Dan Kemiskinan . 100Tabel 6.7 Matriks Swot Dan Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Pertanian . 102Tabel 7.1 Realisasi Anggaran Penangangan Stunting: Intervensi Sensitif . 110Tabel 7.2 Realisasi Anggaran Penangangan Stunting: Intervensi Spesifik . 111Tabel 7.3 Realisasi Anggaran Penangangan Stunting: Intervensi Spesifik . 112Tabel 7.4 Lokus Prioritas Stunting Oleh Bkkbn Di Sultra . 113Tabel 7.5 Penyaluran Dak Fisik Dan Dana Desa Dalam Penanganan Stunting . 114Tabel 7.6 Realiasi Apbd Untuk Penanganan Stunting . 114vi
DAFTAR GRAFIKGrafik 1.1 Komposisi Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Sultra Tahun 2019(Ribuan) . 9Grafik 2.1 PDRB Sultra Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rp.) . 15Grafik 2.2 Rata-Rata Tingkat Suku Bunga Bank Umum Secara Nasional (%) (PerNovember 2019) . 16Grafik 2.3 Pertumbuhan Outstanding Pinjaman Di Sultra (Sampai Dengan November2019) . 17Grafik 2.4 Perkembangan Suku Bunga Acuan Dan Inflasi Sultra 2019 . 17Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Sultra Dan Nasional (%) . 18Grafik 2.6 Inflasi Kota Kendari Tahun 2019 Berdasarkan Komponen Pembentuk(%;Mtm) . 19Grafik 2.7 Perkembangan Indeks Yang Dibayar Petani (Ib) . 20Grafik 2.8Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Beberapa Mata Uang Asing(Kurs Tengah Bi) . 21Grafik 2.9 Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Vol Perdagangan . 22Grafik 2.10 Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Vol Perdagangan . 23Grafik 2.11 Persentase Penduduk Miskin Sultra (%) . 25Grafik 2.12 Perkembangan Angka Kemiskinan Sultra Berdasarkan Daerah TempatTinggal (Ribu Jiwa) . 25Grafik 2.13 Perkembangan Ketimpangan Di Asia Timur 1990-An Dan 2000-An . 26Grafik 2.14 Perkembangan Rasio Gini Sultra . 27Grafik 2.15 Perkembangan Inflasi Sultra Dan Nasional. 30Grafik 3.1 Target Dan Realisasi Pnbp Lingkup Sultra (Miliar Rp.) . 37Grafik 3.2 Target Dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Lingkup Sultra (MiliarRp.) . 40Grafik 3.3 Penyerapan 10 K/L Pagu Terbesar Lingkup Sultra (Miliar Rp.) . 40Grafik 3.4 Perbandingan Belanja Sektor Konsumtif Dan Sektor Produktif Lingkup Sultra. 43Grafik 3.5 Perbandingan Domisili Rekanan 50 Kontrak Terbesar Lingkup Sultra . 44Grafik 3.6 Perkembangan Cash Flow Belanja Negara Lingkup Sultra (Miliar Rp.) . 52Grafik 5.1 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.) . 79Grafik 5.2 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Lingkup Sultra(Miliar Rp.) . 79vii
Grafik 5.3 Perbandingan Komposisi Pendapatan Pusat Dan Daerah KonsolidasianLingkup Sultra (Miliar Rp.) . 80Grafik 5.4 Belanja Pemerintah Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.) . 82Grafik 5.5 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam BelanjaKonsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.) . 83Grafik 5.6 Perubahan Belanja Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.) . 83Grafik 6.1 Nilai Ekspor Komoditas Pertambangan Dan Penggalian (Dalam Juta Us )93Grafik 6.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut PendidikanTertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2019 . 94Grafik 6.3 Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Kabupaten Kota Di ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun 2019 . 94Grafik 6.4 Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Angkutan Laut Tahun 2017, 2018,Dan 2019 (Dalam Ribu Orang). 95Grafik 6.5 Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Angkutan Udara Tahun 2017, 2018,Dan 2019 (Dalam Ribu Orang). 95Grafik 6.6 Persentase Jumlah Usaha Imk Menurut Kabupaten/Kota . 98Grafik 7.1 Prevalensi Stunting Sulawesi Tenggara 2018 (%) . 106Grafik 7.2 Realiasi APBD 2019 Untuk Penanganan Stunting . 114viii
DAFTAR G
pembangunan dari sudut pandang kebijakan fiskal, Kajian Fiskal Regional (KFR) memotret gambaran perekonomian dan peran kebijakan fiskal suatu wilayah secara utuh sekaligus sebagai economic outlook perekonomian ke depan. Untuk mempertajam analisis, Kajian Fiskal Regional tahun 2
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019. Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN .
TAHUN 2019-2024 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019. Daftar Isi i . 6.2 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 . VI-30 BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat . Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2014-2017 II
PISA dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, yaitu pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 dan seterusnya. Sejak tahun 2000 Indonesia mulai sepenuhnya berpartisipasi paPada tahun 2000 da PISA. sebanyak 41 negara bertisipasi sebagarpa i peserta sedangkan pada tahun 2003 menurun menjadi 40 negara dan pada tahun 2006
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (d ua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Bupati Tana Tidung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, .
Olahan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019. Kedua : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015– 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Renstra Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen induk perencanaan kegiatan .
2019 Alfa Romeo Giulia 2019 BMW X7 2019 Alfa Romeo Stelvio 2019 BMW Z4 2019 Audi A3 2019 Buick Cascada 2019 Audi A4 2019 Buick Enclave 2019 Audi A5 2019 Buick Encore 2019 Audi A6 2019 Buick Envision 2019 Audi A7 2019 Buick LaCrosse 2019 Audi A8 2019 Buick Regal 2019 Audi Allroad
An Introduction to Effective Field Theory Thinking Effectively About Hierarchies of Scale C.P. BURGESSc. i Preface It is an everyday fact of life that Nature comes to us with a variety of scales: from quarks, nuclei and atoms through planets, stars and galaxies up to the overall Universal large-scale structure. Science progresses because we can understand each of these on its own terms, and .
