Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALREPUBLIK INDONESIABERJUANG MEMBANGUN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DAERAH TERTINGGALDisampaikan Oleh:dr. Hanibal Hamidi, M.KesAsisten Deputi Urusan Sumberdaya KesehatanKementerian Pembangunan Daerah Tertinggaldalam acara Kuliah Umum Akademi Kebidanan Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014Yogyakarta, 7 September 2013
RPJP 2005 -2025RPJMN 1(2005‐2009)Menata KembaliNKRI, membangunIndonesia yangaman dan damai,yang adil dandemokratis, dengantingkatkesejahteraan yanglebih baik.RPJMN 2(2010‐2014)Memantapkanpenataan kembaliNKRI, meningkatkankualias SDM,membangunkemampuan iptek,memperkuat dayasaing perekonomian.RPJMN 3(2015‐2019)Memantapkan pembangunan secaramenyeluruh denganmenekankan pembangunan keunggulankompetitif perekonomian yang berbasisSDA yang tersedia,SDM yang berkualitas,serta kemampuan IptekRPJMN 4(2020‐2025)Mewujudkan masyarakatIndonesia yang mandiri,maju, adil, dan makmurmelalui percepatanpembangunan diberbagai bidang denganmenekankanterbangunnya strukturperekonomian yangkokoh berlandaskankeunggulan kompetitif
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALRPJPN 2005-2025TEMARPJMN 2010-2014Sumber DayaPembangunanPtoporsional DenganBeban KerjaMewujudkanPembangunan Yang LebihMerata dan BerkeadilanKeberpihakan PemerintahDitingkatkan untuk MengembangkanWilayah-Wilayah Tertinggal danTerpencil melalui PenguatanKeterkaitan Kegiatan Ekonomidengan Wilayah-Wilayah CepatTumbuh dan Strategis dalam SatuSistem Wilayah PengembanganEkonomi.Nanibal Hamidi, KPDTTEMAGoodGovernanceSDM, Iptek,EkonomiMEMANTAPKAN PENATAANKEMBALI NKRI, MENINGKATKANKUALITAS SDM, MEMBANGUNKEMAMPUAN IPTEK, MEMPERKUATDAYA SAING PEREKONOMIANPercepatan Pembangunan DaerahTertinggal dengan MeningkatkanPengembangan Perekonomian Daerahdan Kualitas Sumberdaya Manusia yangdidukung oleh Kelembagaan danKetersediaan Infrastruktur Perekonomiandan Pelayanan Dasar
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANPRIORITAS NASIONAL 10DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, PASCA KONFLIKArah Kebijakan : Peningkatan Kualitas SDM dan Ekonomi Lokal, Bertumpu PadaInfrastruktur dan Kapasitas Lembaga Daerah TertinggalTema Prioritas : Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerahtertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik.Program : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.Kegiatan : 20 Kegiatan Prioritas Nasional - Anggaran (Matrix IX, Buku 2)SUBSTANSI INTIKEBIJAKANPelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur danpendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorongpertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflikselambat-lambatnya dimulai pada 2011.TARGET - SASARAN PRIORITAS - 2014IPM (72,2), Pertumbuhan Ekonomi (7,1), Prosentase Penduduk Miskin(14,2)Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat2014.PELAKSANAPenanggung JawabMENKOPOLHUKAMBekerjasama DenganMenneg PDTMendiknas, Menkes, MenteriPUMenhub, Menkominfo, MenhanMenteri KP, Menlu, MensosMendagri, MenristekKepala Bakosurtanal
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANPRIORITAS NASIONAL 10DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, PASCA KONFLIKPRIORITAS BIDANGDAERAH TERTINGGALSASARAN 20141) IPM 72,2;2) pertumbuhan ekonomi 7,1 %;3) penduduk miskin 14,2 %;4) pengangguran !turun sebesar2,2% per tahunTARGET 2014Terentaskan minimal 50kabupaten menjadi tidaktertinggalFOKUS PRIORITASPengembangan ekonomilokalPenguatan kelembagaandalam pengelolaansumberdaya lokalINDIKATOR KINERJA Rata-rata PDRB Perkapita NonMigas Rata-rata % Penduduk MiskinRata-rata laju peningkatan PAD diKabupaten Daerah Tertinggal Rata-rata AHH (Tahun)Peningkatan PelayananKesehatan yang Berkualitas AKB (per 1000 kelahiran hidup)dan Terjangkau di Daerah % Penolong Persalinan TerakhirTertinggaloleh Tenaga Kesehatan Angka Melek Huruf usia 15-24Peningkatan Pelayananth (%)Pendidikan di Daerah Rata-rata lama sekolah usia Tertinggal15 th (%) Rata-rata APS usia 7-12 th (%)Peningkatan AksesibilitasNilai dan Volume Perdagangan diDaerah Tertinggal dengandaerah tertinggalPusat PertumbuhanPeningkatan Sarana danIndeks InfrastrukturPrasarana Energi, Listrik,Telekomunikasi, Irigasi danAir Bersih
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANKARAKTERISTIK "WILAYAH" TERTINGGALDAERAH PERBATASANPRIORITAS:27 KABUPATENDAERAH PERBATASANYANG MEMILIKI PULAUTERLUAR :15 KABUPATEN(53 PULAU)DAERAH PERBATASANYANG TIDAK MEMILIKIPULAU TERLUAR:12 KABUPATEN183 KABUPATENDAERAHTERTINGGALDAERAH NONPERBATASAN:156 KABUPATENKETERANGAN:183 KABUPATEN TERDIRI DARI 149 DAERAH TERTINGGAL YANGBELUM TERENTASKAN HINGGA TAHUN 2009; DITAMBAH 34 DAERAHOTONOM BARU YANG BERASAL DARI INDUK KAB. DTDAERAH NONPERBATASAN YANGMEMILIKI PULAUTERLUAR : 7KABUPATEN (13 PULAU)DAERAH NONPERBATASAN YANGTIDAK MEMILIKI PULAUTERLUAR:149 KABUPATEN
Dilihat secara demografis, pada Gambar 3.2 disajikan sebaran penduduk daerah tertinggal adalah 19,8 %sedangkan penduduk di daerah tidak tertinggal sebesar 80,2 %. Dengan luas daratan lebih dari 55,7 %dari luas nasional, dan jumlah penduduk yang lebih sedikit maka kepadatan penduduk menjadi lebihrendah. Kepadatan penduduk di daerah tertinggal 82 jiwa/Km2; dan bandingkan dengan daerah tidaktertinggal sebesar 1.742 jiwa/km2. Kepadatan penduduk menjadi penting dalam kaitannya denganpenyediaan layanan publik bagi penduduk. Karakteristik penduduk yang tersebar sebagai konsekwensi dariluas wilayah dan penduduk sedikit membutuhkan ukuran baru dalam standar pelayanan minimal di daerahtertinggal
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANKARAKTERISTIK "DAERAH" TERTINGGALa)b)Aspek Ekonomi,Tingginya prosentase penduduk miskin dan kedalaman kemiskinan;a)b)Aspek Sumber Daya Manusia,Rendahnya Kwalitas kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaana)b)Aspek Kemampuan Keuangan Daerah,Rendahnya celah kapasitas fiskalAspek Ketersediaan Infrastruktur,Rendahnya keberadaan jalan, prosentase rumah tangga pengguna listrik,a)b)a)b)Aspek Aksesibilitas,Tingginya rata-rata jarak pusat desa ke ibu kota kabupaten;Aspek Karakteristik Wilayah,Besarnya prosentase bencana alam dan konflik sosial-geografiNanibal Hamidi, KPDT
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANMASALAHPERMASALAHANDI DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASANDAERAH TERTINGGAL BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAANPOTENSI SUMBER DAYA LOKAL DALAMPENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIADI DAERAH TERTINGGALBELUM OPTIMALNYA TINDAKANAFIRMATIF KEPADA DAERAHTERTINGGAL, KHUSUSNYA PADA ASPEKKEBIJAKAN PERENCANAAN,PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,KOORDINASI, DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN;RENDAHNYA AKSESIBILITAS DAERAHTERTINGGAL TERHADAP SARANAPELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PUSATPUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH,KHUSUSNYA TERHADAP SENTRA-SENTRAPRODUKSI DAN PEMASARANTERBATASNYA SARANA DAN PRASARANAPENDUKUNG SARANA PELAYANANSOSIAL DASAR DAN EKONOMI LAINNYA,YANG MELIPUTI ENERGI LISTRIK,TELEKOMUNIKASI, IRIGASI DAN AIRBERSIH.TERDEPAN - TERLUAR KETERISOLASIAN WILAYAH SEBAGAIPENGHAMBAT AKSESIBILITAS DANMOBILITAS BARANG/JASA DAN ORANGSERTA PERTUMBUHAN EKONOMILOKAL,PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BELUMTERJANGKAU OLEH MASYARAKATPERBATASAN,PELAYANAN KESEHATAN YANG BELUMTERJANGKAU OLEH MASYARAKATPERBATASAN,KETERSEDIAAN ENERGI YANG BELUMMEMADAI DAN BERKELANJUTAN UNTUKMENDUKUNG PENGEMBANGANKAWASAN PERBATASAN, DANKUALITAS PENGELOLAAN BATASWILAYAH YANG MASIH RENDAH.
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANPERBANDINGAN PERKEMBANGAN RERATAANGKA HARAPAN HIDUP DAERAH TERTINGGAL DAN NASIONALANGKA HARAPANHIDUP (AHH) MENJADITARGET PERCEPATANPEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL.GAMBARMENUNJUKKANKESENJANGANANTARA RERATA AHHDT DAN NASIONAL.JARAKKESENJANGANRELATIF TIDAKBERUBAH.DIPERLUKANKEBIJAKAN YANGLEBIH FOKUSSumber : BPS, 2012 (Diolah)
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANKONDISI ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYINASIONALSASARAN PRIORITAS 3 KESEHATANPeningkatan Kualitas PelayananKesehatan Ibu dan BayiANGKA KEMATIAN BAYICapaian danTargetINDIKATOR1.Penurunan tingkat kematian Ibu (AKI)STATUS2.Penurunan tingkat kematian Bayi (AKB)33ANGKA KEMATIAN IBUCapaian danTargetMasih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) terutama karena : Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sudah mencapai 88,64 persen namun kualitas pelayanandan kompetensi tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan. SDKI 2012 melaporkan cakupan imunisasi dasar lengkap meliputi HBV, BCG, DPT, Polio, dan Campakbaru mencapai 66 persen, meskipun khusus imunisasi campak sudah mencapai 80,1 persen.
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANPERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAHSTANDARBERDASARKAN DATA MENUNJUKKAN BAHWA:1.PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR, TERTINGGI PADA WILAYAHSUMUT, LAMPUNG, DKI JAKARTA, JABAR, JATENG, NTB2.PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR, TERENDAH PADA WILAYAHRIAU, JAMBI, BENGKULU, SUMSEL, KALTENG, SULBAR, SULTENG, GORONTALO
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANPERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI BIDANDI BAWAH STANDARBERDASARKAN DATA MENUNJUKKAN BAHWA:1.PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR, TERTINGGI PADAWILAYAH PAPUA, PAPUA BARAT, MALUKU, MALUKU UTARA, GORONTALO, SULBAR, SULTRA DANKALTIM & DKI JAKARTA2.PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR, TERENDAH PADAWILAYAH SUMBAR, SUMSEL, JABAR, JATENG, JATIM, KALSEL
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANPERBANDINGAN BIDANDAERAH TERTINGGAL & NON TERTINGGALSumber: PODES 2011, BPS (diolah)BERDASARKAN DATA MENUNJUKKAN BAHWA:1.BIDAN POSKESDES DI DAERAH TERTINGGAL BERJUMLAH 6.863 ORANG2.JUMLAH BIDAN DI DAERAH TERTINGGAL (30.340 ORANG) LEBIH SEDIKIT JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NONDAERAH TERTINGGAL (89.453 ORANG)3.PERBANDINGAN BIDAN PER 1.000 PENDUDUK UNTUK DAERAH TERTINGGAL (0,824) LEBIH BESAR JIKADIBANDINGKAN DENGAN NON DAERAH TERTINGGAL (0,659) à SETIAP BIDAN DI DAERAH TERTINGGALMELAYANI LEBIH BANYAK PENDUDUK DENGAN CAKUPAN WILAYAH KERJA YANG LUAS4.JUMLAH BIDAN DESA DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH DESA UNTUK DAERAH TERTINGGAL SEBESAR 0,263
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANTUPOKSI KPDT - PERPRES 24/2010FUNGSI1.PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DI BIDANGPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL2.KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKANDI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGA3.PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARAYANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL4.PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANKERANGKA KEBIJAKAN PERDESAAN SEHATPERDESAAN SEHAT PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHATMERUPAKAN SUATU KEBIJAKAN BAGIPELAKSANAAN PROGRAMPERCEPATAN PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL DALAMKERANGKA PENCAPAIAN SASARANPRIORITAS NASIONAL 3 KESEHATANPADA TAHUN 2014 DAN MDGS PADATAHUN 2015 DI DAERAH TERTINGGAL,TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCAKONFLIK (PRIORITAS NASIONAL 10) PERDESAAN SEHAT DICANANGKANOLEH MENTERI PDT BERSAMASOLIDARITAS ISTRI KABINETINDONESIA BERSATU (SIKIB) DIENTIKONG, KALIMANTAN BARAT PADATANGGAL 20 DESEMBER 2012.VISI“KUALITAS KESEHATAN MASYARAKATDAERAH TERTINGGAL YANG SETARADENGAN DAERAH LAINNYA DALAMRANGKA MEWUJUDKAN PERCEPATANPEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DANBERKEADILAN PADA TAHUN 2025”MISI1.PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DANKUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DASARBERDASAR STRUKTUR KEPENDUDUKAN DIWILAYAH PERDESAAN2.PENINGKATAN KEBERDAYAAANMASYARAKAT MELALUI PELIBATAN AKTIFMASYARAKAT PERDESAAN DALAMMEMPERKUAT PELAYANAN KESEHATANDASAR YANG BERKUALITAS.14
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANARAH KEBIJAKAN PERDESAAN SEHATSISTIM KESEHATANNASIONAL-DAERAHPeningkatan Peran Serta MasyarakatARAH & STRATEGINASIONAL DLM RPJMN2010-2014ARAH Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan DasarAZAS; Ketersediaan,Keterjangkauan,Keberterimaan, EHATDilakukan melalui : (a) Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian SumberDaya yang Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal; (b)Pengembangan Instrumen percepatan pembangunan kualitas kesehatanberbasis perdesaan (c) Peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas LembagaBagi Puskesmas dan Poskesdes.Hanibal Hamidi, KPDT
KEGIATAN PERDESAAN SEHAT DIKEMBANGKAN BERDASAR IDENTIFIKASIDAN ANALISIS TERHADAP FAKTA MASALAH-MASALAH KRITIS KESEHATANYANG TERJADI DI DAERAH TERTINGGAL:– RENDAHNYA KETERJANGKAUAN DAN/ATAU KUALITAS PELAYANAN KESEHATANDASAR.– RENDAHNYA PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN.– RENDAHNYA ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)– TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU– TINGGINYA ANGKA KEMATIAN BAYI– BANYAKNYA KASUS GIZI BURUK FAKTA MASALAH DIPENGARUHI OLEH KARAKTERISTIK DAERAHTERTINGGAL, DAN SECARA DOMINAN MELIBATKAN PEREMPUAN, ANAKANAK DI KAWASAN PERDESAAN– SEMUA MASALAH APABILA KURANG OPTIMAL DITANGANI SECARA TEPAT DI DALAMKERANGKA PERCEPATAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS, MAKADIKHAWATIRKAN AKAN MENGHAMBAT TERCAPAINYA TARGET PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL SEBAGAIMANA TERTUANG DIDALAM DOKUMEN RPJMN 2010 –2014 DAN PRIORITAS NASIONAL 3 DAN 10 MELALUI INTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONALTAHUN 2010, MAUPUN DALAM PENCAPAIAN TARGET-TARGET MDGS
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANKERANGKA KEBIJAKAN PERDESAAN SEHATKEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN BERBASISPERDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL UNTUK MEWUJUDKAN KONDISI BAGISELURUH DESA DALAM SATU KESATUAN WILAYAH KERJA SATU PUSKESMASYANG DAPAT MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN BERFUNGSINYA FAKTOR PENENTUDASAR KUALITAS KESEHATAN MASYARAKATINSTRUMEN KOORDINASI DANFASILITASI PELAKSANAANKEBIJAKAN PERCEPATANPEMBANGUNAN KUALITASKESEHATAN BERBASISPERDESAAN DI DAERAHTERTINGGAL DALAM KERANGKAPENCAPAIAN SASARANPRIORITAS NASIONAL 3 & 10TAHUN 2014 SERTA MDGs TAHUN2015ISU KESEHATAN DIDAERAH TERTINGGAL:1.PELAYANAN KESEHATAN& GIZI IBU, BALITA DANANAK2.PENGENDALIANPENYAKIT3.PENDAYAGUNAANTENAGA KESEHATAN4.PEMERATAAN OBAT &ALKES5.PENINGKATAN AKSES KB1. DOKTER PUSKESMASBERKUALITAS DI SETIAPPUSKESMAS2. BIDAN DESABERKUALITAS DI SETIAPDESA3. AIR BERSIH DI SETIAPRUMAH TANGGA4. SANITASI DI SETIAPRUMAH TANGGA5. GIZI SEIMBANG BAGISETIAP IBU HAMIL, IBUMENYUSUI DAN BALITA)PERMEN PDTNO. 1 TAHUN20131. PERCEPATANKETERJANGKAUANPELAYANANKESEHATAN DASARYANG BERKUALITASBERBASIS STRUKTURPENDUDUK DANSUMBER DAYAWILAYAH PERDESAAN.2. N DALAMPEMBANGUNANKESEHATAN. PENURUNANKEMISKINAN PENINGKATANAHHAKI, AKB,MORBIDITAS
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANPILAR PERDESAAN SEHAT1. PERCEPATAN KETERSEDIAAN DOKTERPUSKESMAS BAGI SELURUHPUSKESMAS DI DAERAH TERTINGGAL;2. PERCEPATAN KETERSEDIAAN BIDANDESA BAGI SELURUH DESA DI DAERAHTERTINGGAL;3. PERCEPATAN KETERSEDIAAN AIRBERSIH BAGI SETIAP RUMAH TANGGADI DAERAH TERTINGGAL;4. PERCEPATAN KETERSEDIAAN SANITASIBAGI SETIAP RUMAH TANGGA DIDAERAH TERTINGGAL;5. PERCEPATAN KETERSEDIAAN GIZISEIMBANG BAGI IBU HAMIL, IBUMENYUSUI, DAN BALITA
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANSTRATEGI PERDESAAN SEHAT1. PENINGKATAN KOMITMEN DANKEBIJAKAN KEBERPIHAKANBAGI PERCEPATANPEMBANGUNAN KUALITASKESEHATAN BERBASISPERDESAAN DI DAERAHTERTINGGAL2. PENGALOKASIAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN YANGLEBIH PROPORSIONAL DENGANBEBAN KERJA SESUAI DENGANKARAKTERISTIK DAERAHTERTINGGAL DALAM KERANGKAAKSI KEBERPIHAKANPERCEPATAN PEMBANGUNANKUALITAS KESEHATAN YANGBERKEADILAN MENUJUPEMERATAAN KESEJAHTERAAN;3.PENGUATAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PERCEPATANPEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN BERBASISPERDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL MELALUI: KOORDINASI KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATANKOMITMEN DAN KEBERPIHAKAN KEBIJAKANPERDESAAN SEHAT; PENGORGANISASIAN ATAU KELEMBAGAANPERDESAAN SEHAT; MANAJEMEN KEWILAYAHAN PERDESAAN SEHATMELALUI KEMITRAAN DENGAN 7 PERGURUANGTINGGI DI TINGKAT REGIONAL PULAU BESAR; PENDAMPINGAN (KONSULTAN MANAJEMEN)UNTUK PENGUATAN KEBIJAKAN DANKELEMBAGAAN PERDESAAN SEHAT; INSTRUMEN SUPERVISI, MONITORING DANEVALUASI PERDESAAN SEHAT; MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PERDESAANSEHAT; STIMULAN BAGI INFRASTRUKTUR DANKAPASITAS LEMBAGA RUMAH SAKIT DAERAH,PUSKESMAS DAN POSKESDE DI DAERAHTERTINGGAL; KAJIAN PENGEMBAGAN KEBIJAKAN PERDESAANSEHAT DAN PENYUSUNAN PETA JALAN (ROADMAP) PERDESAAN SEHAT
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANPRINSIP PERDESAAN SEHAT1.2.a.b.c.d.3.KOMITMEN KEBERPIHAKAN PADA DAERAHTERTINGGALPELAKSANAAN ASPEK-ASPEKPEMENUHAN HAK ATAS KESEHATANKETERSEDIAANKETERJANGKAUAN ! TANPADISKRIMINASI; TERJANGKAU SECARAFISIK; TERJANGKAU SECARA EKONOMI;KETERJANGKAUAN INFORMASIKEBERTERIMAANKUALITASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANTATA KELOLA PERDESAAN SEHAT
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANSKEMA PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANLOKASI PERDESAAN SEHAT DALAM RANGKA KEMITRAAN DENGANPERGURUAN TINGGI BERDASARKAN REGION TAHUN 2013KABUPATENRegion IV SambasLandakKapuas HuluKetapangSekadauMelawiSintangSanggauRegion IKABUPATENDharmas RayaPadang PariamanPasaman BaratSolok SelatanPesisir SelatanSijunjungBangka SelatanRegion VIEmpat LawangMusi RawasOKU SelatanSelumaKaurPesawaranLampung BaratLampung UtaraIVIIVVIVIIKABUPATENMeraukeSorongKeromRegion IIIRegion IIKABUPATENLebakPandeglangSitubondoBondowosoRegion VIIIIIKABUPATENLombok UtaraSumbawaLombok TimurLombok BaratLombok TengahKabupaten BimaBeluManggarai baratTimor Tengah SelatanNgadaKABUPATENPosoParigi MoutongSigiBanggaiPolewali MandarMamujuKepulauan SelayarJenepontoPangkajene Dan KepulauanMunaKonaweButonRegion VIKABUPATENSeram Bagian BaratSeram Bagian TimurAruMaluku Tenggara BaratBuru SelatanBuru
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANKEGIATAN BANTUAN STIMULAN T.A. 2013ASDEP URUSAN SUMBER DAYA KESEHATANAPBN T.A. 2013 (REGULER) BANTUAN STIMULAN PENINGKATANKUALITAS LAYANAN RUMAH SAKITTYPE D DI DAERAH TERTINGGAL DI12 KABUPATEN DAERAHTERTINGGALBANTUAN STIMULAN PENINGKATANKAPASITAS LEMBAGA POSKESDESDI SEJUMLAH 48 KABUPATENDAERAH TERTINGGALBANTUAN STIMULAN PUSKESMASKELILING PERAIRAN DI 7KABUPATEN DAERAH TERTINGGALDALAM RANGKA MENINGKATKANAHH DI DAERAH TERTINGGALBANTUAN STIMULAN PEMENUHANKECUKUPAN NUTRISI DI DAERAHTERTINGGAL DI 6 KABUPATENAPBN-P T.A. 2013 BANTUAN STIMULAN DALAMRANGKA PENINGKATANKUALITAS SUMBER DAYAKESEHATAN LANJUTAN DI 12KABUPATEN DAERAHTERTINGGAL BANTUAN STIMULAN DALAMRANGKA PENINGKATANKUALITAS SUMBER DAYAKESEHATAN DASAR DI 34KABUPATEN DAERAHTERTINGGAL BANTUAN STIMULANPENINGKATAN KUALITASLEMBAGA KESEHATANMASYARAKAT DI 38KABUPATEN DAERAHTERTINGGAL
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANIMPLEMENTASI PERDESAAN SEHAT TAHUN 2013 SALAH SATU BENTUK IMPLEMENTASI PERDESAAN SEHAT,KPDT MELALUI ASISTEN DEPUTI URUSAN SUMBER DAYAKESEHATAN MELAKUKAN PENGIRIMAN 40 ORANG BIDANDESA KE KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL MELALUI MITRAKERJA PERDESAAN SEHAT, YAITU: AKBID CIREBON DANAKBID YOGYAKARTA.– HAL TERSEBUT SEBAGAI UPAYA PEMENUHANKETERSEDIAAN BIDAN DESA DI DAERAH TERTINGGALYANG MERUPAKAN SALAH SATU PILAR PERDESAANSEHAT
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILANPENUTUP UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PELAYANANKESEHATAN IBU DAN BAYI MASIH SANGAT KURANG DAN PERLUDILAKUKAN PERBAIKAN, TERUTAMA DI PERDESAAN.– PENEMPATAN BIDAN DI DESA SEBAGAI TENAGA KESEHATANBERPERAN SANGAT PENTING DALAM MENGATASI MASALAHTERSEBUTPERJUANGAN MEMBANGUN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DAERAHTERTINGGAL TIDAK HANYA MENJADI TUGAS KPDT SAJA, NAMUNPERLU AFIRMASI SEMUA STAKEHOLDER, SALAH SATUNYA INSTITUSIPENDIDIKAN KEBIDANANPERAN INSTITUSI PENDIDIKAN KEBIDANAN, SEPERTI AKADEMIKEBIDANAN YOGYAKARTA SANGAT PENTING DALAM MENCETAKBIDAN-BIDAN YANG BERKUALITAS DAN BERAKHLAK MULIA.– ACARA KULIAH UMUM AKADEMI KEBIDANAN YOGYAKARTA TAHUNAJARAN 2013/2014 INI MERUPAKAN BENTUK DUKUNGANTERHADAP KETERSEDIAAN BIDAN DESA YANG MEMAHAMI DANBERKOMITMEN TERHADAP DAERAH TERTINGGA BAGI FUNGSISALAH SATU DARI LIMA PILAR PERDESAAN SEHAT.
SEKIANDANTERIMAKASIH
pembangunan daerah tertinggal 2.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertingga 3.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian pembangunan daerah tertinggal 4.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian pembangunan daerah tertinggal
identifikasi daerah tertinggal dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
Instrumen Oppjerasionalisasi Kebijakan Perceppg gatan Pembangunan Daerah Tertingggal dan Khusus (P2DTK) Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)
Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), adalah keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN . Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan dalam Lingkup RPJMN 2015 - 2019 6 Sumber : RKP tahun 2017, Bappenas adanya keterbatasan anggaran, maka intervensi kegiatan terhadap lokus lokasi harus harus
Tujuan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah membangun sinergi dan sinkronisasi kebijakan serta program PPDT secara Nasional. Sasaran dari Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah: (a) meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9 sampai 7,1 persen;
penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2013-2018 VII- 1. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 2025 adalah: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan .
Introduction to Logic Catalog Description: Introduction to evaluation of arguments. Concentration on basic principles of formal logic and application to evaluation of arguments. Explores notions of implication and proof and use of modern techniques of analysis including logical symbolism. Credit Hour(s): 3 Lecture Hour(s): 3 Lab Hour(s): 0 Other Hour(s): 0 Requisites Prerequisite and .
