Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Materi Pengantar .
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIAMATERI PENGANTAR SOALPengantar Soal Perkembangan Politik Luar NegeriTerutama Kerjasama Negara-Negara ASEAN
KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenaberkat rahmat dan hidayahnya semata, maka materi Pengantar SoalPerkembangan Politik Luar Negeri Terutama Kerjasama Negara-NegaraASEAN ini dapat terselesaikan dengan baik. Materi ini disusun dengantujuan untuk menjadi bahan ajar bagi para PNS yang hendak mengambilujian dinas dalam rangka kenaikan jabatan yang dimilikinya.Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri denganmemperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.Promosi kenaikan pangkat didasarkan pada kemampuan, senioritas, ujian,wawancara, dan gabungan beberapa faktor. Promosi kenaikan pangkatdilakukan tidak saja untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di masa depan, namun juga meningkatkan kinerja ilitasiterselenggaranya Ujian Dinas Tingkat I dan II dalam rangka kenaikanjabatan amimengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusunyang telah bekerja keras menyusun materi pengantar soal ini. Begitu pulahalnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan reviewdan masukan, kami ucapkan terima kasih atas masukan dan informasiyang diberikan.Kami sangat menyadari bahwa materi pengantar soal inimasih jauh dari sempurna, sehingga setiap masukan dari semua pihaksangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam pembuatan materipengantar soal selanjutnya.ii
DAFTAR ISIKATA PENGANTARIDAFTAR ISIIIBAB 1PENDAHULUAN1A. Latar BelakangB. Landasan Politik Luar Negeri IndonesiaC. Politik Luar Negeri Indonesia Masa PemerintahanIr. SoekarnoD. Politik Luar Negeri Indonesia Masa PemerintahanSoehartoE. Politik Luar Negeri Indonesia Masa PemerintahanB.J HabibieF. Politik Luar Negeri Indonesia Masa PemerintahanAbdurrahman Wahid (Gus Dur)G. Politik Luar Negeri Indonesia Masa PemerintahanMegawati SoekarnoputriH. Politik Luar Negeri Indonesia Masa PemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono (Sby)I. Politik Luar Negeri Indonesia Masa PemerintahanJoko Widodo (Jokowi)12BAB Presiden24Presiden34KERJASAMA INDONESIA DAN FilipinaIndonesia-ThailandIndonesia-Brunai DarussalamIndonesia-KambojaIndonesia-Laos dan VietnamIndonesia-MyanmanrDAFTAR PUSTAKA62ii
BAB 1PENDAHULUANA. Latar BelakangPolitik luar negeri adalah Kebijakan suatu negara berdaulat untukmelakukan hubungan dengan negara lain serta dalam menyelenggarakanhubungan luar negeri. Politik luar negeri suatu negara cenderung bersifattetap dan juga merupakan sebuah pola perilaku suatu negara dalamberhubungan dengan negara lain ataupun hubungan internasional.Didalam sebuah kebijakan luar negeri suatu negara terdapat strategi dantaktik yang digunakan dalam berhubungan dengan negara lain gunamemperjuangkan tujuan nasionalnya. Tujuan nasional suatu negaramerupakan gambaran dari kepentingan domestik negara tersebut yangdikemas dalam bentuk politik luar negeri. Dengan kata lain dalammencapai tujuan nasionalnya suatu negara harus melakukan hubunganluar negeri. Hubungan luar negeri adalah aktifitas internasional yangdilakukan oleh negara berdaulat untuk mencapai tujuan nasionalnya.Didalam tujuan nasional terdapat kepentingan domestik yang berusahadiangkat keluar untuk diperjuangkan sehingga kepentingan tersebut dapatdicapai. Setiap negara yang berdaulat memiliki politik luar negerinyamasing-masing yang tujuannya tidak lain adalah untuk melakukanhubungan antar negara guna mendapatkan kepentingan nasionalnya.Politik luar negeri merupakan rangkaian kebijakan otoritatif dari suatunegara terhadap dunia luar, dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai faktorinternal dan eksternal yang saling berinteraksi. Politik luar negerimenggambarkan suatu tindakan negara yang mengarah pada situasitertentu yang dipengaruhi oleh kondisi, ruang dan waktu, baik dipengaruhioleh kondisi domestik maupun kondisi internasional. Politik (kebijakan)luar negeri adalah strategi yang dirumuskan oleh elit politik suatu negara1
ya(national interest) melalui jalan (instrumen) diplomasi ataupun perang(Suhanto, 2011).Gambaran politik luar negeri Indonesia menurut Rajesh Kumar(1997) adalah sebagai berikut Prinsip dasar politik luar negeri Indonesiadidefinisikan secara luas sebagai “partisipasi aktif dan mandiri darikepentingan nasional Indonesia” yang secara spesifik termanifestasidalam pendirian “politik non-blok”-nya. Implementasi dari prinsip-prinsiptersebut berubah seiring berjalannya waktu, sebagian sebagai refleksi daripergantian lingkungan eksternal dan sebagian lagi sebagai reaksi daripergantian kebutuhan domestik. Jack C Plano (1969)berpendapat bahwaSetiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengaturhubungannya dengan dunia internasional.Kebijakan tersebut sekaligusberfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional.Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selaludidasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional.Setiap keberadaan suatu negara pastinya merancang suatu kebijakanyang bersumber pada kepentingan nasionalnya serta sebagai acuandalam menetapkan diri di dalam masalah / isu-isu internasional yang lebihbaik dibicarakan bersama agar lebih mudah diselesaikan bersama-samanegara lainnya sebagai bentuk keterlibatan suatu negara didalam suatumasalah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan negaratersebut bukan hanya untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya sajaakan tetapi sebagai ketegasan posisi suatu negara dalam menghadapipermasalahan internasional.B. Landasan Politik Luar Negeri IndonesiaEntitas terbentuknya negara terdiri dari beberapa karakteristik ilikiwilayah,pemerintahan yang berdaulat, warganegara, dan aturan hukum. Dalam2
pemerintahan yang sosial demokratis sepertihalnya Indonesia, aturanaturan hukum harus berdasarkan cita-cita kerakyatan yang tertuang dalamUUD 1945 dan Pancasila. Hal ini juga berlaku pada perumusan politik luarnegeri Indonesia. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesiaberpedoman pada landasan idiil berupa Pancasila dan gkanlandasanoperasional dapat bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional periodepemerintahan yang sedang berkuasa. Seperti Undang-undang nomor 37Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang nomor 24Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang nomor 25Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, KeputusanPresiden nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di luarnegeri, Keputusan Menteri Luar Negeri nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01Tahun 2004 tentang Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri.Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan idiilPancasila, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalammemberikan garis-garis besar mengarahkan kebijakan luar negerinya.Oleh karena itu, kepentingan nasional Indonesia secara eksplisit termuatdalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila sebagai landasan konstitusionalpolitik luar negeri Indonesia menjadi salah satu variabel yang membentukpolitik luar negeri Indonesia. Kelima sila Pancasila adalah pedoman dasarpelaksanaan kehidupan bernegara dan bangsa yang ideal. Sehinggapolitik luar negeri sekurang-kurangnya merupakan cermin dari Pancasila.Kedua landasan ini, bersifat permanen tidak dapat digantikan. Adapunpengalaman sejarah menyebabkan UUD 1945 tergantikan oleh UUDS1950 adalah lebih merupakan suatu pergesaran ideologi dan cita-citaIndonesia yang saat itu berada di tengah-tengah blok Timur-Barat. Padasaat itu, Indonesia sulit mempertahan sikap yang selamanya netralmelalui nonalignment movements (Gerakan denganMisalnya,3
kepentingan nasional Indonesia pada Orde Lama dapat amati dari kontekspidato-pidato Presiden Sukarno, yang tertuang dalam Maklumat Politik.Yang antara lain berbunyi, menjunjung kehidupan bernegara yang damai,tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, bertetangga danbekerja sama di segala bidang, serta politik ala piagam PBB. Namun,politik luar negeri yang demikian tidaklah benar-benar solid Padamasayangkonflikkembalinya kolonialisme ke Indonesia, Presiden Sukarno menegaskanarah politik luar negerinya ke dalam Pedoman Pelaksanaan ManifestoPolitik Repulik Indonesia, yakni mengabdi untuk kemerdekaan nasional,perjuangan kemerdekaan, dan pembelaan perdamaian. Selanjutnya, padamasa Orde Baru, politik Indonesia bersifat bebas aktif, yang tidak lainmerupakan pelurusan prinsip tujuan negara yang tertuang dalampembukaan UUD 1945. Pada masa kepresidenan BJ Habibie, meskipunarah politik Indonesia masih memegang prinsip bebas aktif, namunutamanya menekankan pada prinsip peningkatan kemandirian bangsa.Sebagaimana telah diungkapkan di awal tulisan ini, politik luar al.Sedangkankepentingan nasional bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai responterhadap peristiwa penting dunia. Salah satu peristiwa yang palingmomentum adalah kehadiran perang dingin. Namun demikian, saat ituarah politik Indonesia adalah netral dan tidak berusaha membentuk blokketiga yang ideologinya berlawanan dengan dua blok raksasa AmerikaUni Soviet. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moh. Hatta di depan sidangKNIP. Beliau menyatakan politik Indonesia tidak dapat diarahkan oleh sing.Sebaliknya, arah politik luar negeri Indonesia merupakan sinergisitaskepentingan nasional, tujuan nasional dan konfigurasi geopolitik, dansejarah nasionalnya yang rentan oleh faktor internal dan eksternal.Rosenau dan Roeslan Abdulgani, sepakat bahwa politik yang demikian itu4
adalah merupakan turunan dari politik dalam negeri. Sehingga politik luarnegeri merupakan perpanjangan kepentingan nasional domestik dankebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, manakala kepentingan dalamnegeri mengalami pergeseran, tidak menutup kemungkinan arah politikluar negeri akan selamanya bersifat statis. Hanya saja beberapa nilaimengalami adaptasi.Faktor internal dan eksternal mempengaruhi karakteristik politik luarnegeri pada setiap periode pemerintahan. Presiden Soeharto, mewarisipengalaman domestik akibat kebobrokan ekonomi, disintegrasi, dankudeta politik sehingga politik luar negeri Indonesia ketika itu lebihterkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan kepemimpinan politik.Berbeda sekali dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono.Politik luar negeri pada masa pemerintahan beliau, lebih terfokus padapemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran asi. Sehinggaisu-isuperanpresiden dalam diplomasi politik menjadi salah satu karakter politik luarnegeri Indonesia.C. Politik Luar Negeri Indonesia Masa PemerintahanPresiden Ir. SoekarnoPada masa awal kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh PresidenSoekarno yang didampingi oleh Moh. Hatta sebagai Wakil PresidenIndonesia. Pada masa awal-awal kemerdekaan, arah kebijakan politik luarnegeri dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperolehpengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menentang segalamacam bentuk penjajahan di atas dunia (Wuryandari, 2008). Agendapolitik luar negeri Indonesia pada saat itu lebih banyak ditentukan olehkepentingan politik domestik, daripada semata-mata mengikuti tekananlingkunganinternasional(Wuryandari,2008). Halinidikarenakan5
Indonesia adalah sebuah negara yang baru merdeka yang belum secarapenuh mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara di dunia.Sedangkan syarat suatu negara diakui sebagai suatu negara yangberdaulat penuh adalah mendapatkan pengakuan dari negara-negara didunia bahwa negara tersebut adalah sebuah negara baru yang telahmerdeka dan berdaulat.Orientasi kebijakan Indonesia pada saat itu adalah mempertahankankedaulatan dan membentuk otoritas negara itu sendiri, sambil menatakehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Soekarno sebagaiaktor sentral (dalam hal ini berperan sebagai seorang presiden) ssejatiyangmempertahankan keutuhan bangsa dan negaranya. Sejak Bung Hattamenyampaikan pidatonya berjudul ”Mendajung Antara Dua Karang”(1948), Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahamisebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satublok negara-negara superpowe, menentang pembangunan pangkalanmiliter asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam paktapertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktifterlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional.Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagaikebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidakdiambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan sionaldanregionalyangdiarahakan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa (Jusuf, 1989). Politikluar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalampelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahanselanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini jugadisesuaikan dengan konstelasi politik internasional pada saat itu.Pada masa Soekarno (1945-1965), politik luar negeri Indonesiabersifat high profile, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap antiimperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Dengan nilai6
ingin menyejahterakan bangsa, Soekarno lebih memilih gaya politikrevolusioner (domestik maupun luar negeri) (Wuryandari, 2008). PresidenSoekarno pada masa itu diasosiasikan dengan kelompok nnegarakomunismenyebabkan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannyaterkesan mendekati garis kiri dan Indonesia dikenal sebagai negara yangbersahabat dengan negara-negara komunis. Soekarno punya agendapolitik luas yang mencakup gagasan-gagasan kiri. Kebijakan politik luarnegeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telahmembawa Indonesia pada aliran arah kiri dengan Poros Jakarta-PhnomPenh-Hanoi-Pyongyang-Peking yang beliau buat. Poros ini kemudianmenempatkan Indonesia pada posisi yang aneh di kalangan negaranegara Barat. Puncaknya adalah keluarnya Indonesia dari ekarnosendirimenyatakan bahwa dirinya bukan seorang komunis.Kedekatan Indonesia dengan negara-negara komunis pada saat ituternyata mempengaruhi agresivitas politik luar negeri Indonesia. Hal initidak lepas dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi polapembentukan kebijakan pelaksanaan politik luar negeri. Faktor pertama,kondisi politik dalam negeri pasca proklamasi masih kurang stabil dandiwarnai pertentangan basis pencarian dan pemilihan ideologi negara.Faktor kedua, kondisi ekonomi Indonesia yang sangat kacau dan terpuruk,di antaranya ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi bahkan hinggamencapai 600%. Faktor ketiga, pengambilan keputusan pada saat itubersifat sangat sentral dan sangat terpaku pada sosok kharismatikSoekarno. Soekarno menjadi tokoh andalan Indonesia dalam foruminternasional, bahkan karena hal tersebut, Soekarno juga dinobatkansebagai “Presiden Seumur Hidup” oleh rakyat Indonesia. Sentralisasiperan Soekarno ini juga yang akhirnya mendorong beliau melakukanpendekatan-pendekatan “terpimpin” hingga akhirnya terbentuk DemokrasiTerpimpin Pancasila yang menggantikan Demokrasi Parlementer RIS.7
Faktor keempat, lingkungan internasional pada saat itu berada pada masaPerang Dingin, di mana dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar, yaitublok barat dan blok timur. Kepentingan Indonesia sendiri adalah dalamrangka menjaga dan memelihara integritas politik bangsa Indonesia yangbaru merdeka sebagai fondasi bagi nation-building dan state-building. Disinilah Indonesia menentukan posisinya dalam kerangka Politik LuarNegeri Bebas-Aktif.Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia telah memprakarsaidan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting danmonumental, seperti Konferensi Meja Bundar, Konferensi Asia Afrika,Konferensi Irian barat dan Malaysia, dan politik poros-porosan JakartaPeking-Hanoi-Phnom Penh-Pyong Yang (Wuryandari, 2008). Kepentingannasional yang paling utama ketika itu tidak lain adalah untuk memperolehpengakuan internasional atas kedaulatan negara Indonesia yang sudahdiproklamasikan pada Agustus 1945 (Wuryandari, 2008). Konferensi dankebijakan tersebut merupakan wujud usaha yang dilakukan olehpemerintahan Soekarno untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain.Namun, ada yang menilai bahwa konferensi dan kebijakan tersebut tidakmurni untuk mencari dan mendapatkan pengakuan dari negara lain, tetapijuga memperlihatkan bahwa politik luar negeri Indonesia masih rapuh.Pemimpin-pemimpin Indonesia belum memberikan perhatian besar padapolitik luar negeri. Pada waktu kemerdekaan bangsa diproklamirkan,politik luar negeri merupakan suatu wilayah diskursus yang banyakdikenal, yang oleh Rosihan Anwar diistilahkan dengan sebutan “terraincognita” (Wuryandari, 2008).Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakangambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaiandunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalammembentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forumGerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement / NAM). Forum ini merupakanrefleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni blok8
barat (Amerika) dan blok timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeriyang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yangbelum terlepas dari belenggu penjajah. Selain itu pada masa ini, konseppolitik luar negeri Indonesia cenderung berlawanan dengan konsephegemoni negara-negara barat dalam bentuk kebijakan-kebijakan luarnegeri negara-negara tersebut, khususnya negara-negara jukanuntukmenentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk jugauntuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasiyang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian danketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya (Wuryandari, 2008).Usahadekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu manamempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikanpada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalammenentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia.Berkaitandenganpenggunaaninstrumenpolitik luar negeri,instrumen politik luar negeri yang dominan digunakan pada masapemerintahan Soekarno adalah diplomasi. Diplomasi ditempuh untukmemuluskan jalan Indonesia dalam mendapatkan pengakuan dari negaranegara di dunia akan kemerdekaannya. Selain itu, diplomasi juga dominandipilih karena sesuai dengan konteks pelaksanaan politik luar negeriIndonesia yang berprinsip bebas aktif. Pemerintah Indonesia menyadaribahwa cita-cita bangsa tidak mungkin dicapai tanpa diplomasi untukmemperoleh dukungan internasional (Wuryandari, 2008).Strategi ganda Indonesia dalam menjalankan kebijakan rtentumenunjukkan ambivalensi. Pada satu sisi, pendekatan pertama melaluiperjuangan fisik di atas jelas menunjukkan optimisme dan kepercayaanyang tinggi dari Indonesia bahwa Indonesia dengan kemampuannya9
sendiri bisa melawan kekuatan asing, khususnya dengan Belanda yangsecara militer lebih kuat. Pada sisi lain, pendekatan yang jugamenekankan pada diplomasi menggunakan bantuan pihak ketiga donesia(Wuryandari, 2008).D. Politik Luar Negeri Indonesia Masa PemerintahanPresiden SoehartoSetelah Presiden Soekarno lengser dari kursi pemerintahan,Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Presiden Soeharto adalah presidenyang paling lama berkuasa dan memerintah di Indonesia, yakni selamakurang lebih 32 tahun. Masa kepemimpinan Soeharto disebut era OrdeBaru. Era orde baru (Orba) merupakan era yang identik dengankepemimpinan Soeharto, yaitu ketika Soeharto menjadi Presiden RepublikIndonesia mulai tanggal 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998(Wuryandari, 2008).Masa orde baru merupakan salah satu bentuk peralihan kekuasaandari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Orde baru merupakansebutan pemisah bagi rezim yang berkuasa pada saat itu. Setelahlengsernya Soekarno pada tahun 1960an, terjadi perubahan pada polahubungan luar negeri Indonesia, yang mana pada masa orde lama terjalinhubungan diplomatik yang kurang baik dengan beberapa negara anganInternasional, apalagi dengan faktor power shift pasca Perang Dingin yangmenjadikan politik di masa itu sangat kuat dan tegas ketika berhadapandengan dunia luar. Dengan menunjukkan power sebagai negara yangkuat, hubungan dengan beberapa negara Asia Tenggara kurang baik,padahal kita sebagai bangsa yang berdaulat membutuhkan interaksidengan dunia luar dalam segala bidang.10
Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskanpada pembangunan sektor ekonomi. Keterikatan pada pola-pola ekonomimaupun politik internasional mempunyai signifikansi yang tinggi untukmemahami dinamika internal yang menjadi faktor determinan dalammempengaruhi polugri pada masa kepemimpinan Soeharto (Wuryandari,2008). rpengaruh tersebut adalah kondisi domestik, modalitas, struktur danproses penentuan politik luar negeri, agenda utama, isu-isu domestik yangdominan dan gaya serta pola kepemimpinan politik (Wuryandari, 2008).Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpaadanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkatregional. Pemikiran inilah yang mendasari Soeharto mengambil beberapalangkah kebijakan polugri, yaitu membangun hubungan yang baik denganpihak-pihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui AssociationSouth East Asian nation (ASEAN) (Wuryandari, 2008). Titik beratpembangunan jangka panjang kita adalah pembangunan ekonomi, untukmencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhanpokok rakyat, pada dasawarsa abad yang akan datang (Jusuf,1989). pan New Order (tatanan baru) adalah untuk memobilisasi sumberdana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara danpembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang amanyang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agendadomestiknya (Anwar, 2007). Keberhasilannya dalam hal pembangunanekonomi, Soeharto mendapatkan gelar Bapak Pembangunan bangsaIndonesia dan beberapa penghargaan internasional.Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeriIndonesia yang bebas aktif. “Bagi Indonesia, politik luar negerinya yangberprinsip non-blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulahalasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politikluar negeri yang bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak11
hampa, mati, atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalahbebas di mana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalamsecara militer, politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benarbenar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanyapengaruh dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secaraideologis.” (Kumar, 1997).Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luarnegeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatiankhusus terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadaripentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan onesiajugamempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkanpintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman. PresidenSoeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeranutama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, sepertihalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beberapa sikapIndonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya adalah (Jusuf,1989):1.Indonesia segera menghentikan konfrontasi dengan MalaysiaUpaya mengkahiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agarIndonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangunkembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihakasing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia ngagresif.Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabatsebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok padatanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatunegara.12
2.Pembentukan norganisasi ASEAN pada tanggal 31 Juli 1961. ASEAN merupakan wadahbagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN dipandang sebagaibagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada konvergensikepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitupembangunan ekonomi dan sikap non komunis. Dengan demikian,stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasionalIndonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utamapelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhanmasyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalamforum regional ini. Pemerintahan Soeharto coba membangun Indonesiasebagai salah satu negara Industri baru di kawasan Asia Tenggara,sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, danThailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping itu, poltik luarnegeri Indonesia dalam forum ASEAN, juga untuk membentuk citra positifIndonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangatlayak bagi investasi industri.3.Konsep ZOPFAN dan SEANWFZ27 November 1971 di Kuala Lumpur diadakan konferensi paramenteri luar negeri ASEAN. Konferensi menghasilkan sebuah konsepyang menghendaki agar kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan damai,bebas, dan netral. Konsep ini diberi nama ZOPFAN (Zone of kankonsepSEANWFZ (South East Asian Nuclear Weapons Free Zone) pada tahun1983 sebagai bagian dari ZOPFAN. Konsep SEANWFZ ini sebenarnyamerupakan refleksi dari hasrat Indonesia untuk memainkan peranan yangaktif di panggung regional.13
4.Pembentukan AFTAPada awalnya, AFTA merupakan usulan dari pihak Thailand.Indonesia awalnya menolak atas ide pembentukan AFTA, namun padaakhirnya Indonesia menyetujuinya. Atas dukungan Indonesia, AFTAkemudian menjadi usulan ASEAN, bukan lagi usulan Thailand. Denganterbentuknya AFTA, maka kawasan Asia Tenggara mulai memasuki eraperdagangan bebas. Bagi Indonesia, terbentuknya ACFTA membentukpeluang untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan tentunyamendukung proses pembangunan nasional.5.Normalisasi hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China(RRC)Hubungan antara Indonesia dengan RRC membeku sejak Oktober1967, karena RRC diyakini berada di belakang kudeta yang dilakukanoleh PKI pada tahun 1965. Indonesia akan menormalisasi berhentimemberikan bantuan dan fasilitas terhadap para mantan pimpinan PKI.Pada awal tahun 1989, Indonesia secara tiba-tiba mengumumkan bahwaada kemungkinan bagi Jakarta dan Beijing untuk membuka kembalihubungan diplomatik. Keputusan normalisasi hubungan Indonesia-Chinatampaknya memiliki kaitan erat dengan hasrat Presiden Soeharto dalammemainkan peranan dominan dalam politik dunia secara umum danwilayah Asia Pasifik secara khusus.6.Kerjasama Ekonomi Asia-PasifikPresiden Soeharto memakai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik(APEC) untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Padaawalnya Indonesia tidak setuju dengan APEC. Kekhawatiran itudidasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasiperdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapatmengikis kerja sama antara negara-negara ASEAN. Setelah berakhirnya14
Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC.Faktor pendorongnya antar lain adalah karena Indonesia menjadi ketuapertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia menjadi ketuapertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi Ketua GNB X padatahun 1992, setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalahsalah satu pemimpin internasional.7.Pasukan Indonesia ke BosniaIndonesia melakukan kunjungan dan mengirimkan pasukan penjagaperdamaian ke Bosnia ketika Yugoslavia pecah dan terjadi kericuhanantara masyarakat Kristen dan Islam di Bosnia. Dalam menghadapi kasusPerang Bosnia, Indonesia lebih menampilkan politik luar negeri yang bijak.Dengan kata lain, Indonesia tidak menampilkan sikap politik yang terlaluberlebihan dalam memandang persoalan internasional. Hal ini tentumenjadi posisi yang tepat dilakukan Indonesia selaku ketua GNB.8.Pembentukan OPECSelain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membetuk kondisiperekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkankepentingan nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negaranegara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadibarometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam halsta
Pada masa awal-awal kemerdekaan, arah kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia (Wuryandari, 2008). Agenda politik luar negeri Indonesia pada saat itu lebih banyak ditentukan oleh
menteri kelautan dan perikanan republik indonesia keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor : kep. 26 /sj-kkp/kp.430/vii/2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabata pengawas setara eselon iv dan eselon v di lingkungan direktorat jenderal perikanan tangkap kementerian kelautan dan perikanan
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.06/MEN/2010 TENTANG ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 /KEPMEN -KP /201 3 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA M ENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang a. b ahwa guna mendukung keber hasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, perlu dik embang k an .
NAUTIKA 2015 PERIKANAN LAUT PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015 NAUTIKA PERIKANAN LAUT MODUL MEL AKUKAN PEN AN G AN AN IKAN PEL A GIS KECIL DIKAP Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan AL A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to .
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 /KEPMEN -KP/2013 TENTANG PETA JALAN ( ROAD MAP ) INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN . dan Laut Lepas 600 2. Nilai tambah tuna, tongkol, cakalang . Pembinaan sertifikasi keahlian teknik/ nautika awak kapal perikanan 300 g. Pembinaan sertifikasi keterampilan penggunaan alat .
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 , sebagaimana telah diubah de ngan Keputusan Presiden Nomor 61 /P Tahun 201 2 ; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM
SUPM Teknika Perikanan Laut/SUPM Mesin Perikanan/SMK Teknika/ SMK Teknika Kapal Penangkap Ikan/ D-lll Mesin Dan Peralatan Perikanan/ Teknika SUPM Nautika Perikanan Laut/ SUPM Penangkapan Ikan/ SMK Nautika/ SMK Nautika Kapal Penangkap Ikan/ D-lll Teknologi Penangkapan Ikan/ Nautika S-2 Pariwisata/Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan/Kajian .
