BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN

BUPATI MALANGPROVINSI JAWA TIMURPERATURAN BUPATI MALANGNOMOR 175 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR HARGA SATUANTAHUN ANGGARAN 2020DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI MALANG,Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun entuk Peraturan Bupati tentang Standar Harga SatuanTahun Anggaran 2020;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);2. Undang-UndangNomor1Tahun2004tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);5. Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);7. Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan hunNegara2011NomorRepublik82,IndonesiaNomor 5234);8. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23Tahun(LembaranNegara2014 tentang PemerintahanRepublikIndonesiaTahunDaerah2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);11. Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);12. Peraturan Pemerintah NomorLaporandanEvaluasi13 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6323);

313. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);14. emerintah2018tentang(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun imana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman nesiaTahun 2011 Nomor 310);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 publik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan nPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan ngah Daerah, serta Tata Cara Perubahan ngunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KerjaPemerintahDaerah(BeritaTahun 2017 Nomor 1312);NegaraRepublikIndonesia

419. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 611);20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran ahun2018D),DaerahtentangPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran DaerahKabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016tentangPembentukandan SusunanPerangkatDaerah(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan han atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016tentangPembentukandan SusunanPerangkatDaerah(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1Seri C);MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUANTAHUN ANGGARAN 2020.Pasal 1Maksud penyusunan Standar Harga Satuan adalah sebagaiberikut:a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah; danb. harga paling tinggi dengan ketentuan sudah termasukbiaya pajak, keuntungan dan biaya overhead.

5Pasal 2Tujuan penyusunan Standar Harga Satuan adalah sebagaiberikut:a. memberikan keseragaman antar Perangkat Daerah untukpenetapan harga satuan bahan/barang dalam penyusunanRencana Kerja Anggaran; danb. menetapkan harga satuan bahan/barang sebagai acuanPerangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran.Pasal 3Rincian Standar Harga Satuan terdiri dari:a. Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagaimana tercantumdalam Lampiran I;b. Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan rincian sebagaimanatercantum dalam Lampiran II;c. Alat Pertanian dengan rincian sebagaimana tercantum dalamLampiran III;d. Alat Perkantoran dengan rincian sebagaimana tercantumdalam Lampiran IV;e. a tercantum dalam Lampiran V;f. Alat Kedokteran dengan rincian sebagaimana tercantumdalam Lampiran VI;g. Alat Laboratorium dengan rincian sebagaimana tercantumdalam Lampiran VII;h. Jasa, Sewa dan Pemeliharaan dengan rincian sebagaimanatercantum dalam Lampiran VIII;i. MonumendanRambudenganrinciansebagaimanatercantum dalam Lampiran IX;j. iansebagaimana tercantum dalam Lampiran X;k. HewanTernak,TanamandanObatsebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;l. Barang Habis Pakai dengan rincian sebagaimana tercantumdalam Lampiran XII; danm. Bahan Bangunan dan Upah dengan rincian sebagaimanatercantum dalam Lampiran XIII,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.

6Pasal 4Standar Harga Satuan yang bersumber dari e-katalog(electronic katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) dapat ditambahkan biaya tertentu antaralain biaya pengiriman barang.Pasal 5Dalam hal tidak terdapat harga satuan pada setiapunitbarang/jasadalamStandarHargaSatuanTahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,maka Perangkat Daerah mengusulkan kepada Tim PenyusunPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2020untuk dilakukan Verifikasi dan perubahan sesuai denganketentuan yang berlaku.Pasal 6Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal hkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Malang.Ditetapkan di Kepanjenpada tanggal 11 Oktober 2019BUPATI MALANG,ttd.SANUSIDiundangkan di Kepanjenpada tanggal 11 Oktober 2019SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,ttd.DIDIK BUDI MULJONOBerita Daerah Kabupaten MalangTahun 2019 Nomor 13 Seri ASalinan sesuai dengan aslinyaan. SEKRETARIS DAERAHAsisten Administrasi Pemerintahanub.Kepala Bagian HukumPRASETYANI ARUM A., SH., M.HumPembina Tingkat INIP. 19691028 199803 2 005

NOMOR 175 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020 . Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran . c. Alat Pertanian dengan rincian sebagaimana tercantum d