KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK(Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu–Jawa Timur)DISERTASIDiajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar DoktorOleh :SUTANTO HIDAYATNIM: 0930301035PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASIMINAT ADMINISTRASI PUBLIKFAKULTAS ILMU ADMINISTRASIUNIVERSITAS BRAWIJAYA2012
LEMBAR PENGESAHANJUDUL DISERTASI:KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK(Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu–Jawa Timur)Nama MahasiswaNIMProgram StudiMinat::::Sutanto Hidayat0930301035Ilmu AdministrasiAdministrasi PublikKOMISI PROMOTORPromotorKo-PromotorKo-Promotor: Prof. Dr. Yuli Andi Ghani, MS: Dr. Mardiyono, MPA: Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MTTIM DOSEN PENGUJIDosen Penguji 1Dosen Penguji 2Dosen Penguji 3Dosen Penguji 4Dosen Penguji 5Dosen Penguji 6::::::Tanggal Ujian AkhirDisertasi: 03 Juli 2012Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MSProf. Dr. Sjamsiar SjamsuddinProf. Dr. Abdul Hakim, M.SiProf. Dr. Hary Yuswadi, MSDr. Hamsinah, M.SiDr. Tjahjanulin Domain, MS1 – Ringkasan Hasil Penelitian Desertasi
DAFTAR ISIBAB I . 8PENDAHULUAN . 81.1Latar Belakang. 81.2Rumusan Masalah . 111.3Tujuan Penelitian . 121.4Manfaat Penelitian . 12BAB II . 13ANALISIS KRITIS TEORI . 132.1Kebijakan Publik: Formulasi dan Implementasi Kebijakan . 132.1.1Formulasi Kebijakan . 132.1.2Implementasi Kebijakan . 132.2Ekonomi Politik pada Kebijakan dan Strategi PembangunanInfrastruktur Fisik Daerah . 142.3Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Dimensi Kebijakan Pembangunan InfrastrukturFisik Daerah . 152.4Peran Penting Human Capital dan Social Capital dalam Pembangunan . 162.5Pembangunan Jembatan Suramadu: Skenario Gerbang Industrialisasi Berbasis Potensidi Madura . 172.6Penelitian Terdahulu . 17BAB III . 21METODE PENELITIAN . 213.1Jenis Penelitian. 213.2Fokus Penelitian . 213.3Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian (evaluating data site) . 223.3.1Lokasi Penelitian. 223.3.2Situs Penelitian . 223.4Teknik Pengumpulan Data . 223.4.1Memasuki Wilayah Penelitian (Getting in) . 223.4.2Menjalin Hubungan Dengan Subyek Penelitian (Getting along) . 223.4.3Pengumpulan Data (Logging the Data) . 223.4.4Instrumen Penelitian . 233.4.5Ketertarikan dalam Penelitian (Being Interested) . 233.5Keabsahan Data . 233.6Analisis Data . 23BAB IV . 25GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN . 254.1Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu . 254.1.1 Munculnya Ide Pembangunan Suramadu . 254.1.2 Menilai Kelayakan Pembangunan . 254.1.3 Pembangunan yang tertunda . 254.1.4 Peran Pemerintah Lokal Memulai Kembali Pembangunan . 264.2Kondisi Wilayah Suramadu . 264.2.1 Kondisi Fisik . 264.2.2 Kondisi Sumber Daya Alam . 264.2.3 Kondisi Potensi Ekonomi . 274.2.4 Kondisi Sosial dan Kependudukan . 27BAB V . 28HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN . 285.1Hasil Penelitian . 285.1.1 Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Masyarakat SurabayaMadura. 285.1.1.1 Aspek Pemanfaatan Lahan . 28a. Peningkatan Harga Lahan . 29b. Perubahan Peruntukan Lahan . 29c. Berkurangnya Lahan Budidaya . 295.1.1.2 Aspek Interaksi Sosial dan Konflik Sosial . 29Sutanto Hidayat 2
a. Kecemburuan sosial . 30b. Keresahan Nelayan . 30c. Kondisi Keamanan . 305.1.1.3 Aspek Perubahan Pola Hidup (Mobilitas Masyarakat) . 315.1.2Dampak Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Masyarakat SurabayaMadura 315.1.2.1 Aspek Tingkat Pendapatan Masyarakat . 315.1.2.2Aspek Produktivitas . 315.1.2.3Aspek Akses Lapangan Pekerjaan . 32a. Mobilasi Tenaga Kerja Saat Pembangunan Jembatan Suramadu . 32b. Mobilisasi Tenaga Kerja Akibat Pengoperasian Jembatan . 32c. Demobilisasi Tenaga Kerja . 325.1.3 Dampak Infrastruktur Fisik Sejak Pembangunan Jembatan Suramadu . 335.1.4Kebijakan Implementatif Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.335.1.4.1 Strategi Pengembangan Wilayah Suramadu oleh BPWS . 335.1.4.2 Rencana percepatan pengembangan wilayah Suramadu . 345.1.4.3 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu . 345.1.4.4 Kebijakan Tata Ruang Wilayah. 345.1.4.5 RPJMN dan RPJM Provinsi Jawa Timur. 355.1.4.6Kebijakan Pemerintah Daerah. 355.1.4.7Kebijakan Pengembangan Kawasan Khusus . 365.1.4.8Kegiatan dan Rencana Pengembangan Wilayah Suramadu . 375.2Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian . 395.2.1Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Masyarakat SurabayaMadura 395.2.1.1Pola Pemanfaatan Lahan di Sekitar Jembatan Suramadu . 395.2.1.2Konflik Sosial yang Berpotensi Muncul dalam Pembangunan Jembatan Suramadu405.2.1.3Potensi Perubahan Pola Hidup Masyarakat . 415.2.1.4Potensi Perubahan Pola Pikir dan Kapasitas Sumber Daya Manusia . 425.2.1.5Capaian Akses Pendidikan Sebelum dan Sesudah . 435.2.2Dampak Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Masyarakat SurabayaMadura 445.2.2.1Aspek Tingkat Pendapatan Masyarakat . 445.2.2.2Aspek Produktivitas . 455.2.2.3Keterbukaan Lapangan Kerja . 455.2.3Dampak Infrastruktur Fisik Sejak Pembangunan Jembatan Suramadu . 465.2.4Analisis Kebijakan Pembangunan Infrastrukur Fisik: Pengembangan WilayahSuramadu . 475.2.4.1Pelibatan Aktor/ Stakeholder . 485.2.4.2Potensi Kepentingan yang Saling Berseberangan (Konflik Kepentingan) . 485.2.4.3Prospek Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Potensial yang Sesuai denganKarakteristik Wilayah dan Nilai Lokal Daerah. . 495.2.4.4Pengembangan Potensi Sosial Ekonomi Pasca Beroperasinya JembatanSuramadu 505.2.5Rekonstruksi Model kebijakan pengembangan wilayah SuramaduError! Bookmark notdefined.BAB VI . 62PENUTUP. 626.1Kesimpulan . 626.2Implikasi. 635.2.6Implikasi Teoritis . 635.2.7Implikasi Praktis . 646.3Rekomendasi . 656.4Keterbatasan Penelitian . 66DAFTAR PUSTAKA . 673 – Ringkasan Hasil Penelitian Desertasi
RINGKASANSutanto Hidayat, NIM 0930301035, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Administrasi,Universitas Brawijaya, 2012. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Fisik (Analisis Dampak SosialEkonomi Pembangunan Jembatan Suramadu–Jawa Timur) Promotor: Prof. Dr. Yuli Andi Ghani,MS.; Co-Promotor Dr. Mardiyono, MPA dan Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT.Penelitian berawal dari latar belakang dibangunnya jembatan Suramadu yang merupakanpenghubung pulau Madura dengan Kota Surabaya. Alasan utama pembangunan jembatanterpanjang di Asia Tenggara ini adalah untuk memeratakan pembangunan di pulau Madura yangselama ini masih dianggap tertinggal dan terbatas dari perluasan pembangunan pulau Jawa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komperhensif dampak sosial dan ekonomi darikebijakan pengembangan wilayah Suramadu serta menganalisis kebijakan implementatif yangbisa dirumuskan dalam pengembangan wilayah Suramadu.Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa konsep tentangkebijakan publik baik konsep formulasi maupun konsep implementasi. Selanjutnya diperdalamdengan konsep ekonomi politik sebagai dasar dalam melihat sudut pandang kebijakan danperekonomian. Untuk mempertajam analisis, digunakan konsep analisis kebijakan dalam dimensikebijakan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya untuk mendasari aspek sosial, konsep humancapital dan social capital menjadi salah satu patokan teori dalam penelitian ini. Dasar teoritispenelitian ini juga didukung dengan beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Metode yangdigunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Diperkuat dengandata-data kuantitatif sebagai dasar penguatan analisis.Penelitian dilapangan banyak fakta-fakta menarik yang didapat. Dampak sosial yang muncullebih didasarkan akibat peraliahan fungsi lahan, konflik sosial, perubahan perilaku dan perubahanpola pikir masyarakat sekitar jembatan Suramadu. Poin penting yang perlu diperhatikan untukmasalah sosial adalah pola pengembangan wilayah Suramadu harus berbasis pada modal sosial,sehingga konflik sosial dapat diminimalisir. Sedangkan dampak ekonomi yang nampak adalahbesarnya investasi pengembangan ekonomi berasal dari kebijakan nasional dan mendapatkananggaran pemerintah pusat, ditambah investasi dari pemerintah daerah dan sektor swasta.Besarnya prediksi perkembangan perekonomian harus dibarengi dengan peningkatan kapasitasmasyarakat agar tidak kalah bersaing dengan pihak swasta. Dampak infrastruktur penunjangjembatan selama ini belum nampak dikarenakan timeline pembangunan baru dimulai pada tahun2012. Kebijakan implementatif dalam pengembangan wilayah Suramadu sangat komplek, hampirsemua pemerintah daerah di pulau Madura berperan. Namun semua kebijakan terkait denganpengembangan Suramadu harus melalui persetujuan BPWS dan sejalan dengan MasterplanPengembangan Wilayah Suramadu. Poin terpenting dari kebijakan ini adalah pemerintah harusmelalukan sosialisasi secara masif agar kegelisahan masyarakat terhadap lambannyapembangunan infrastruktur terjawab, serta masyarakat dapat mendukung segala bentuk kebijakanpengembangan tersebut.Penelitian ini menunjukkan beberapa simpulan diantaranya, pertama pembangunan danpengembangan jembatan Suramadu ternyata membawa dampak positif maupun negatif bagimasyarakat. Meskipun begitu, keberadaan jembatan Suramadu secara ekonomi telah membukapeluang masuknya para investor untuk berinvestasi di pulau Madura. Meningkatnya nilai investasitentu akan membawa pada peningkatan kualitas infrastuktur pendukung yang telah lebih dulumasuk dalam agenda Masterplan Pengembangan Wilayah Suramadu. Penelitian ini juga telahberhasil merekonstruksi kebijakan dalam sebuah model kebijakan pengembangan wilayahSuramadu.Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah model kebijakan infrastruktur fisik dapatmemetakan peran dan fungsi strategis policy subsystem dalam memanfaatkan policy instrumentsguna menghasilkan agenda kebijakan infrastruktur lanjutan berdasarkan kebutuhan dansumberdaya potensial lokal. Konstruksi model yang dibangun dengan melihat human capital dansocial capital sebagai pilar penting yang tidak boleh dilupakan dalam proses pembangunan danmerupakan input penting bagi pembuat kebijakan. Secara praktis, implikasi dari penelitian iniSutanto Hidayat 4
adalah bagaimana seting sosialiasi kebijakan pengembangan dapat dilakukan dengan konsepscenario planning, agar semua aktor yang terlibat mengetahui dan memahami langkah-langkahpengembangan selanjutnya. Ditambah pentingnya meningkatkan kapasitas masyarakat dalammenyambut dampak perubahan sosial ekonomi dari pengembangan tersebut.Kata Kunci: Kebijakan, Dampak Sosial Ekonomi, Kebijakan Infrastruktur Fisik, PengembanganSocial Capital dan Human Capital5 – Ringkasan Hasil Penelitian Desertasi
SUMMARYSutanto Hidayat, NIM 0930301035, Postgraduate Program, Faculty of AdministrativeScience, Brawijaya University, 2012. Physical Infrastructure Development Policy (The SocioEconomic Impact Analysis on The Building of Suramadu Bridge – East Java) Promotor: Prof. Dr.Yuli Andi Ghani, MS.; Co-Promotor Dr. Mardiyono, MPA dan Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT.This research is based on the latest built of Suramadu Bridge which is the connector ofMadura Island and city of Surabaya. The main reason of the building of this longest bridge onSoutheast Asia is to evenly distribute advancement of prosperity in Madura Island, which isconsidered left behind and under developed in the matter of expansion development of JavaIsland. This research is made to comprehensively analyzing the social and economic impact fromthe developmental policy of Suramadu area and also examining the implementation policy whichcan be formulated in the building of Suramadu region.Some of the theories which used in this research is several concept about public policy eitherformulation concept or implementation concept. Furthermore, this research is deepen with politicaleconomy concept as the basic policy and economical point of view to overlook. To exacerbate theanalysis, policy analysis concept is used within infrastructure development policy dimension.Henceforth to underlain the social aspect, human capital and social capital concepts become oneof the theories criterion in this research. The theories base of the research is also supported withseveral references from some preceding researches. The research method which is used in thisassignment is descriptive research with qualitative approach. Moreover, it is strengthening withquantitative data’s for analysis reinforcement.Field research can obtain many interesting facts about the research subject. The socialimpacts that occur is caused by the change of land function, social conflicts, behavioral changesand mindset alteration of communities surrounding Suramadu area. A significant point to overlookfor social problem is the pattern of Suramadu area development has to be based on social capital,so that the social conflicts can be minimized. As for the economic impact, the huge amount ofdevelopment investment is came from national policy and central government budget fund, addedwith investments from local government and provate sectors. The impacts from the building of thisbridge supporting infrastructures as far it goes hasn’t evidently visible because the bridgeconstruction timeline is just started in 2012. The complexity on Suramadu area developmentimplementation policy has all the local government in Madura Island participation. However, everypolicy concerned with the development of Suramadu have to pass through the approval of BPWSand in step with Suramadu Area Development Master Plan. The most important point of this policyis that the government has to carry out a massive socialization in order to overcome queasiness ofthe people concerning the slow progress on the building of infrastructure, and also the people cansupport every policy on those development programs.This research shows several conclusions, first, the construction an development ofSuramadu Bridge has bring both positive and negative impacts to the people. Nonetheless, theexistence of Suramadu Bridge economically has open many opportunities for the investors toinvest their capital in Madura Island. The increasing investment value surely will bring to theadvancing infrastructure quality prior in the agenda of Suramadu Area Development Master Plan.This research is also succeeding on reconstructing the policies into a Suramadu area developmentpolicy model.The theoretical implication from this research is that the physical infrastructure policy modelcan mapped the role and strategic function of policy subsystem in order to use policy instrumentsto produce continuation infrastructure policy agenda based on the necessity and the potentials oflocal resources. The model framework which is built by oversee human capital and social capitalas the significant pillars which can’t be discarded in the development process and form importantinput for the policy makers. Practically, this research implications is how the setting of developmentpolicy socializations can delivered with scenario planning concept, in order that every party ofinterest involve in the scenario can find out and understand the next development actions. Addedwith the importance of increasing people capacity in order to accept the impacts of socio economicchanges came from those developments.Sutanto Hidayat 6
Keywords: Policy, Socio Economic Impacts, Bridge Buildding Physical Infrastructure Policy, SocialCapital and Human Capital7 – Ringkasan Hasil Penelitian Desertasi
BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangDunia saat ini terbagi menjadi dua bagian, yakni negara maju dan negara berkembang,Negara maju lebih mapan dari sisi politik, ekonomi, budaya dan sosialnya, sedangkan negaraberkembang masih dalam masa transisi menuju good governance dalam berbagai hal (Muharam,2010). Situasi mendua ini juga tidak lepas dari kondisi dimana suatu negara melakukan semuakegiatan dalam rangka mencapai semua tujuan.Pemerintah mempunyai peran paling utama dalam mensejahterakan rakyatnya, semuakegiatan yang dilakukan pemerintah harus memiliki orientasi terhadap publik. Dengan adanyapergeseran makna ‟publik‟ sebagaimana dijelaskan di atas, maka ilmu administrasi publik telahmenemukan lokusnya secara lebih jelas. Intinya, semua aktivitas yang terjadi pada birokrasipemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahmenjadi bidang perhatian ilmuwan administrasi publik. Apabila lokus ilmu administrasi publikmenjadi semakin jelas, pertanyaan berikutnya adalah apa yang seharusnya menjadi fokusperhatian ilmuwan administrasi publik. Kegelisahan tersebut kemudian dijawab dengan munculnyastudi kebijakan publik sebagai pokok perhatian ilmuwan administrasi publik. Hal ini merupakanimplikasi yang sangat logis karena kebijakan publik merupakan output utama dari pemerintah(Dwiyanto, 2007).Pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk kegiatannya dalam membangunkehidupan rakyatnya untuk lebih sejahtera. Baik itu bangunan ekonomi sebagai penopangkehidupan rakyat, serta bangunan demokrasi sebagai tiang yang memperkuat pemerintah itusendiri. Namun ada juga yang berpendapat demokrasi bersifat indirect impact terhadappertumbuhan ekonomi. Demokrasi dianggap sebagai suatu metainstitution atau institusi indukyang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya institusi-institusi lain yangberkualitas, artinya efektif dan dengan tatakelola atau governance yang baik.Sikap suatu pemerintah dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan olehpemerintahan tersebut untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Kebijakan pembangunanekonomi adalah salah satunya. Meskipun demikian, fenomena pembangunan (ekonomi) diIndonesia tidak cukup dilakukan hanya dengan bersandar pada pendekatan ekonomi semata,melainkan perlu berangkat dari pendekatan ekonomi politik (political economy approach). Keynes(Hakim, 2009:4) pernah mengungkapkan bahwa intervensi pemerintah sangat relevan dalampembangunan perekonomian. Bagaimana seharusnya pemerintah memosisikan dirinya mbangkandinamikadankebutuhanperekonomian di masyarakat. Bagaimana pula relasi yang dibangun antara pemerintah danswasta dalam proses pembangunan ekonomi.Sutanto Hidayat 8
Berdasarkan hasil kajian dan laporan terbaru Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) bertajuk”Indonesia Critical Constraints”, ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi salah satu dari tigamasalah yang harus segera dibenahi pemerintah. Perbaikan dan pembangunan akses terhadappelayanan infrastruktur dasar adalah salah satu harapan yang berhak diperoleh masyarakat danwajib diselenggarakan oleh pemerintah.Itu sebabnya, pada Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 telahdipaparkan bahwa salah satu tantangan pembangunan nasional yang dipandang penting dariberbagai dimensi dan menjadi prioritas ke enam adalah pembangunan infrastruktur. Percepatanpertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitasinfrastruktur. Revilitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai,mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian.Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaanmemiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupunpengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa,baik di tingkat nasional maupun antardaerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harusmenjadi prioritas pembangunan.Perlu kita ketahui dan jadi pemikiran bersama, saat ini kondisi infrastruktur di Indonesiamasih tertinggal jauh dibanding negara-negara ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara.Padahal pada periode 1990-2005, Indonesia adalah salah satu Negara di Asia yang pernahmemeroleh investasi pembangunan infrastruktur senilai US 32.62M (68 proyek) melalui PublicPrivate Partnerships (PPI, World Bank, 2007). Pada saat itu Indonesia berada pada urutan ke 5(lima) setelah Cina, India, Malaysia dan Filipina dalam perolehan investasi. KKPPI ini bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur seperti transportasi, jalan, sanitasi danpersediaan air, kelistrikan, telekomunikasi serta transmisi dan distribusi minyak dan gas alam.Berbicara soal kinerja pembangunan infrastruktur, berdasarkan World Economic ForumReport 2010, kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan berada di peringkat ke-96 dari133 negara yang diteliti. Posisi itu jauh di belakang dua negara tetangga, Malaysia dan Thailand,yang masing-masing berada di peringkat 27 dan 41. Kendala kritis dalam pembangunaninfrastruktur adalah lantaran rendahnya investasi publik, lemahnya kemitraan pemerintah danswasta (KPS) dan minimnya investasi swasta, termasuk penanaman modal langsung oleh asing.Adapun faktor yang berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur di Indonesia antara lainsulitnya pembebasan lahan, kapasitas SDM dan kelembagaan yang masih lemah, tata kelolapemerintah yang buruk, dan minimnya pembiayaan.Masih tingginya peran pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di daerahmemunculkan dua persoalan yang mendesak. Pertama, dominasi tersebut bisa jadi salah satuindikasi bahwa di era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah masih belum memilikikemandirian dalam menelurkan kebijakan berbasis potensi daerahnya masing-masing. Atau justru9 – Ringkasan Hasil Penelitian Desertasi
sebaliknya, pemerintah pusat masih enggan untuk memberikan peluang bagi daerah untukberkembang secara mandiri. Kedua, masih adanya keraguan dari pihak swasta untukberpartisipasi dan berinvestasi dalam pembangunan bidang infrastruktur. Pembangunaninfrastruktur digalakkan di berbagai daerah maka bukan tidak mungkin gerbang perekonomianlambat laun akan terbuka lebar.Semakin baik keadaan infrastruktur suatu daerah, semakin baik pula pengaruhnya terhadapkeadaan ekonomi.Jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa dipastikan sebuah daerah memilikikeadaan ekonomi yang kuat. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negaratidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi,dan energi.Kota Surabaya dan pulau Madura adalah dua kawasan ekonomi potensial namunberkembang secara tidak berimbang. Kondisi kepulauan Madura sangat berbeda dengan kondisiKota Surabaya yang lebih
kebijakan publik baik konsep formulasi maupun konsep implementasi. Selanjutnya diperdalam dengan konsep ekonomi politik sebagai dasar dalam melihat sudut pandang kebijakan dan perekonomian. Untuk mempertajam analisis, digunakan konsep analisis kebijakan dalam dime
Dimana pembangunan infrastruktur seringkali menimbulkan pro dan kontra, seperti halnya pembangunan infrastruktur yang terjadi di pasar Pringsewu yang menimbulkan banyak sisi positif maupun negative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2013-2018 VII- 1. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 2025 adalah: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan .
kebijakan pembangunan ekonomi, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Materi yang dibahas adalah teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, teori-teori hambatan pembangunan, kebijakan-kebijakan pembangunan, pembangunan ekonomi di Indonesia, dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Capaian Pembelajaran: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu .
Saya hanya akan membatasi pembahasan kepada pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur permukiman. Pembangunan permukiman merupakan bidang kerja yang sangat luas mencakup pembangunan perkotaan, perdesaan, keterkaitan de
Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111
KERANGKA PAPARAN Slide - 2 RPJMN 2015 –2019 Visi –Misi dan 9 Agenda Prioritas –NAWA CITA Strategi Pembangunan Nasional Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DALAM RPJMN 2015-2019 Sasaran Pembangunan Desa Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa
1.1.1 Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Pembangunan Infrastruktur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi dan bahkan juga mampu memberikan kesejahteraan penduduk dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Peran penting dari infrastruktur publik ad
main idea of the rough paths theory is to introduce a much stronger topology than the convergence in p-variation. This topology, that we now explain, is related to the continuity of lifts of paths in free nilpotent Lie groups. Let G N(Rd) be the free N-step nilpotent Lie group with dgenerators X 1; ;X d. If x: [0;1] !Rd is continuous with bounded variation, the solution x of the equation x(t .
