20170331 Etika Pemerintahan - IPDN
ETIKA PEMERINTAHAN
Etika PemerintahanNorma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi PenyelenggaraPelayanan Pemerintahan(c) Dr. Drs. ISMAIL, M.SiEditor: M. Nasrudin, MHPenataletak: Tim LintangDesainer sampul: Nuria Indah, M.SnDiterbitkan olehLintang Rasi Aksara BooksKrapyak Wetan No 40 RT 02/54 Panggungharjo, Sewon, BantulDI Yogyakarta 55188 SMS Hotline 082 136 494 386Kantor Redaksi LampungBumiharjo No 39B Batanghari, Lampung Timur 34381redaksi@lintangpublishing.comSMS Hotline 081 542 036 039KATALOG DALAM TERBITAN: PERPUSTAKAAN NASIONALEtika Pemerintahan; Norma, Konsep dan Praktek Etika PemerintahanBagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan/IsmailYogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 201715,5 x 23 cm; viii halaman,Cetakan 1, April 2017ISBN: 978-602-7802-
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR. VIIBAB IKONSEP DAN PENGERTIAN ETIKA PEMERINTAHAN1.1 Pengertian Dasar Etika .11.2. Pengertian Pemerintahan.91.3 Pengertian Etika Pemerintahan . 111.4 Pentingnya Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan12Rangkuman. 15Latihan . 16BAB IIHAM, KEKUASAAN, DAN DEMOKRASI2.1 Konsep HAM dan Penerapannya . 172.2 Konsep Kekuasaan dan Legitimasi Pemerintahan. 202.3 Demokrasi dan Pemerintahan yang Etis . 24Rangkuman. 32Latihan . 33
BAB IIISUMBER-SUMBER ETIKA PEMERINTAHAN3.1 Relativitas Etika Pemerintahan . 353.2 Pancasila sebagai Sumber Etika Pemerintahan . 373.3 Nilai Agama sebagai Sumber Etika Pemerintahan. 413.4 Nilai Budaya Indonesia sebagai Sumber Etika . 42Rangkuman. 44Latihan . 45BAB IVASAS UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN4.1 Asas-asas Umum dalam Penyelenggaran Pemerintahan 474.2 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Bebas KKN52Rangkuman. 59Latihan. 60BAB VPATOLOGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN5.1 Jenis Korupsi dan Bahaya Korupsi . 635.2 Bentuk Kolusi dan Dampaknya dalam Pemerintahan . 685.3 Bentuk Nepotisme dan Dampaknya bagi Pemerintahan 71Rangkuman. 73Latihan. 75BAB VIPEMBINAAN ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA6.1 Hak dan Kewajiban PNS . 776.2 Larangan-larangan bagi PNS . 796.3 Penilaian Pekerjaan PNS . 82Rangkuman . 86Latihan . 87viDr. Drs. Ismail, M.Si
BAB VIIAKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN7.1 Konsep Akuntabilitas. 897.2 Dimensi Pertanggungjawaban. 92Rangkuman. 104Latihan. 104BAB VIIINETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA8.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Aparatur SipilNegara . 1058.2 Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Legislatifdan Pemilihan Kepala Daerah . 1078.3 Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Kepentingan/Konflik serta Netralitas Birokrasi dan Strategi MenumbuhkanNetralitas Birokrasi . 113BAB IXETIKA DALAM PELAYANAN PEMERINTAHAN9.1 Hak Dasar Warga Negara dalam Pelayanan Umum . 1259.2 Menjelaskan Etika dalam Pelayanan Umum. 1279.3 Model Kualitas Pelayanan untuk Membangun KepercayaanPublik . 136Rangkuman. 142Latihan. 144BAB XKODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA10.1 Pentingnya Kode Etik Aparatur Sipil Negara . 14510.2 Panca Prasetya Korpri sebagai Bagian Kode Etik AparaturSipil Negara. 149Rangkuman. 157Latihan . 159Etika Pemerintahanvii
DAFTAR PUSTAKA . 161BIOGRAFI . 165INDEKS . 1viiiDr. Drs. Ismail, M.Si
KATA PENGANTARPuji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yangtelah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulisan bukuEtika Pemerintahan ini dapat diselesaikan. Buku ini sengajaditulis untuk memberikan pemahaman kepada pembelajar kajianpemerintahan dan para praktisi pemerintahan mengenai konsep,norma etika pemerintahan serta prakteknya dalam penyelenggaraanpemerintahan di Indonesia.Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca reformasi 1998,Indonesia dihadapkan pada sebuah situasi yang dilematis. Padasatu sisi, demokratisasi telah memberikan kebebasan yangluas bagi setiap orang, termasuk para penyelenggara negara,untuk berekspresi dan mengaktualisasikan diri di ruang publik.Rekrutmen jabatan-jabatan publik telah terbuka untuk umum dandilaksanakan melalui sebuah proses yang demokratis dan tanpadiskriminasi. Struktur dan pola penyelenggaraan pemerintahanyang semula tertutup dan didominasi oleh birokrasi telah dirubah,dengan membuka seluas-luasnya kepada publik untuk terlibat.Pada akhirnya, hubungan kelembagaan antara birokrasi dan unsurnon-birokrasi tersebut menjadi semakin cair dan fleksibel.Etika Pemerintahanix
Namun demikian, perubahan sebagaimana tersebut di atasternyata tidak diiringi dengan sebuah pedoman tata berperilakuyang mengakar kepada nilai dan norma sosial, agama dan hukumyang berlaku di Indonesia. Pada akhirnya, muncullah fenomenafenomena baru berupa perilaku, tindakan dan bahkan kebijakanpemerintahan yang dipandang tidak sesuai dengan standar etikabangsa Indonesia yang seharusnya. Mereka telah menjadi bagiandari diskusi publik yang sangat menarik mengenai bagaimanaseharusnya para penyelenggara negara bersikap, atau bagaimanaseharusnya etika pemerintahan di Indonesia diterapkan.Tuntutan publik terhadap tampilan pemerintahan danpenyelenggara pemerintahan yang beretika dan melayani semakintinggi, karenanya pemahaman tata kelola pemerintahan yangberetika menjadi keniscayaan, institusi pemerintahan denganberbagai kelembagaannya yang diselenggarakan para praktisipemerintahan termasuk aparatur sipil negara perlu memahamikonsep, norma dan praktek etika pemerintahan.Buku ini bisa menjadi panduan bagi penyelenggarapemerintahan serta menjadi kajian bagi pembelajar pemerintahankhususnya mahasiswa yang menekuni kajian pemerintahan dan yangakan menjadi praktisi pemerintahan. Buku ini membahas konsepetika pemerintahan, moralitas, sumber etika, azas penyelenggaraanpemerintahan yang baik, kekuasaan dan demokratisasi, kodeetik pembinaan etika aparatur sipil negara, serta etika pelayananpemerintahan.Mengulas tema sentral mengenai etika pemerintahan dengancara yang mudah difahami. Buku ini sangat direkomendasikansebagai bahan bacaan bagi para kalangan akademik seperti dosen,peneliti dan mahasiswa, kalangan penyelenggara negara baik dijajaran eksekutif, legislatif maupun eksekutif, dan khalayak umumpada umumnya.Ucapan terima kasih kepada pembelajar kajian pemerintahanpara praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, karena materidalam buku ini merupakan bahasan dan diskusi yang dinamis kelasxDr. Drs. Ismail, M.Si
kuliah mata kuliah Etika Pemerintahan, dan tentunya buku inidapat selesai karena diskusi yang konstruktif dengan para kolegasesama dosen mata kuliah Etika Pemerintahan baik di IPDN kampusJatinangor maupun para pendidik di Kampus IPDN Bukittinggi, sertapara sahabat yang sudah menjadi keluarga besar pada FakultasPolitik Pemerintahan IPDN Kampus jatinangor.Tidak ada gading yang tak retak. Buku ini masih memiliki banyakkelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun bagipenyempurnaan penulisan akan diterima dengan senang hati olehpenulis. Tidak lupa terimakasih yang sebesar-besarnya penulissampaikan kepada semua fihak yang turut terlibat dalam penulisanbuku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.Jatinangor, September 2016Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.SiEtika Pemerintahanxi
xiiDr. Drs. Ismail, M.Si
BAB IKONSEP DAN PENGERTIANETIKA PEMERINTAHAN1.1Pengertian Dasar Etika1.1.1Arti Etika Secara Etimologis, Filosofis, danPerkembangannyaSecara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani “ethos”.Kata Y unani “ethos” dalam bentuk tunggal mempunyai banyak artiyaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan,adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentukjamak “ta etha” artinya adalah adat kebiasaan. Istilah lain yangidentik dengan etika, yaitu usila (Sanskerta), lebih menunjukkankepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su).Istilah selanjutnya adalah Akhlak (Arab), berarti moral, dan etikaberarti ilmu akhlak.Etika filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yangberasal dari kegiatan berfilsafat atau berfikir, yang dilakukan olehmanusia. Oleh sebab itu, etika merupakan bagian dari filsafat; etikalahir dari filsafat. Frankena dalam Sumaryadi (2010) mengemukakanbahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakupfilsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Sebagai salahEtika Pemerintahan1
satu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalanpersoalan dan pembenaran-pembenarannya. Moralitas sangatdiperlukan dalam masyarakat karena perannya sebagai panduanbertindak (action guides).Selanjutnya etika senantiasa dibicarakan, dipelajari sebagaiilmu, maka akan muncul berbagai rumusan definisi etika. Rumusandefinisi etika secara jelas dalam perkembangan sebagaimanadirumuskan oleh para etikawan (YP. Wisok, 2009: 15-16) yaitu:Ethics is the study of right and wrong. Etika adalah studi tentangyang benar dan yang salah, artinya bahwa yang dimaksudadalah benar atau salahnya tindakan manusia. Etika dalamstudi ini masih terlalu sempit karena terlalu legalistik atau etikahanya memperhatikan benar atau salahnya tindakan manusiamenurut peraturan yang berlaku.Ethics is the study of moral. Etika adalah studi tentangpandangan moral dan tindakan manusia. Definisi ini secaratepat menunjukkan objek material etika. Adapun secara objekformal etika bersama ilmu-ilmu yang lainnya, seperti sosiologisdan antropologi memberi pembatasan terhadap pandanganmoral.Ethics is not the study of what is, but of what ought be. Etikabukanlah studi tentang apa yang ada melainkan apa yangseharusnya.Berdasarkan pandangan tersebut, maka pengertian dan definisietika dari para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok perhatiannyaantara lain:1. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmutentang kebaikan dan sifat dari hak (The principles ofmorality, including the science of good and the nature of therights).2Dr. Drs. Ismail, M.Si
2.Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan denganmemperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia (Therules of conduct, recognize in respect to a particular class ofhuman actions).3.Ilmu mengenai watak manusia yang ideal, dan prinsipprinsip moral sebagai individual (The science of humancharacter in its ideal state, and moral principles as of anindividual).4.Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (The science ofduty).Pencapaian etika dalam usaha manusia untuk memakai akal budidan daya fikirannya dalam pemecahan masalah setiap kehidupan,tindakan yang terbaik mengarah kepada kebenaran, kebaikan, danketepatan. Etika secara lebih luas tidak hanya bicara baik dan buruktetapi lebih dari itu, yaitu bertindak secara “benar, baik, dan tepat”.Memang sesuatu yang susah dan berat, etika dapat mencapai ketigahal dimaksud, tetapi arah dan tujuan untuk selalu berbuat yangmenguntungkan semuanya sangat jelas dan memerlukan upayaupaya yang sangat keras dalam mencapai ketiga hal dimaksud.Untuk mencapai etika berbicara tentang apa yang “benar”, apayang “baik” dan apa yang “tepat” diperlukan suatu patokan untukberfikir secara etis. Menurut Dossy IP dan Bernanrd LT (2011: 1618) terdapat 3 (tiga) cara etika berfikir secara etis untuk mencapaibenar, baik, dan tepat, yaitu:1.Deontologis, adalah cara berfikir etis yang mendasarkandiri pada hukum, prinsip, atau norma objektif yangdianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apapun. Suatu tindakan yang dapat dikategorikan dalam etikadeontologis adalah melaksanakan kewajiban terhadaptugas dan fungsi yang didasarkan pada hukum dan normasosial yang dipergunakan.Etika Pemerintahan3
2.Tindakan ini perlu adanya sifat yang dapat merealisasikansuatu kewajiban yang didasarkan pada hukum, sifattersebut adalah kejujuran, bersikap adil, taat pada hokum,dan saling menghormati.3.Teleologis, teleos, artinya tujuan. Cara berfikir teleologis inibukan tidak mengacuhkan atau mengindahkan terhadaphukum. Lebih jauh berfikir teleologis tetap mengakuiprinsip-prinsip hukum, tetapi keberadaan hukum bukanmerupakan ukuran terakhir. Tujuan dan berikut akibatnyalebih penting dan lebih diprioritaskan daripada hukum,akan tetapi dilihat terlebih dahulu kapan etika teleologisini diterapkan.4.Pertanyaan selanjutnya yang lebih sentral dalam etikateleologis menurut Dossy IP dan Bernard LT (2011: 17)ialah “apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yangbaik? Dan apakah tindakan yang tujuannya baik, itu jugaberakibat baik?”. Cara berfikir teleologis, oleh karenanyatidak berfikir menurut kategori “benar” dan “salah”, tapimenurut kategori “baik” dan “jahat”. Betapapun “salah”nya,tapi kalau berangkat dari tujuan “baik” dan akibatnya“baik”, maka tindakan itu baik secara etis.5.Kontekstual. Etika dalam hal ini yang paling penting untukditanyakan sebelum melakukan sesuatu, bukanlah apayang secara universal “benar”, bukan pula apa yang secaraumum “baik” tetapi apa yang secara kontekstual palingpantas dan paling bisa dipertanggungjawabkan. Olehkarena itu, bukan yang “benar” dan “baik”, tetapi apa yangsecara kontekstual paling “tepat” untuk dilakukan saatitu. Etika ini memprioritaskan situasi dan kondisi sebagaipertimbangan pokok dalam melakukan keputusan etis.Berdasarkan ketiga cara berfikir secara etis dimaksud, maka untukdapat dicapai suatu etika yang mengandung kebenaran, kebaikandan ketepatan diperlukan upaya yang sangat keras dan mungkin4Dr. Drs. Ismail, M.Si
sulit untuk diwujudkan. Selalu berusaha dan mengarah kepadapencapaian yang baik, benar dan tepat dalam situasi dan kondisiapa pun dan berusaha untuk mengurangi tindakan yang merugikansemua pihak merupakan sebuah pedoman dalam melakukantindakan.1.1.2Moral dan EtikaEtika sering disamakan artinya dengan moral. Akan tetapi padaprinsipnya moral dan etika berbeda secara perspektif dan esensipengertiannya. Nugroho (2000) menyatakan bahwa moral adalahajaran tentang perilaku yang baik dan buruk, sedangkan etikaadalah cabang filsafat yang secara teoretik menyoroti, menganalisisdan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tanpa mengajukan sendirisuatu ajaran tentang mana perilaku yang baik dan mana perilakuyang buruk.Selain itu, Magnis Suseno dalam Sumaryadi (2010) menyatakanetika dibedakan dari ajaran moral. Ajaran moral sifatnya operasional,artinya langsung mengajarkan orang bagaimana harus hidup baik.Ajaran moral adalah rumusan sistematik terhadap anggapan apayang bernilai dan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukanmanusia. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang normanorma, nilai-nilai dan ajaran-ajaran moral, dengan kata lain etikaadalah ilmu yang kritis. Etika menyediakan sarana rasional untukmempertanyakan keabsahan norma-norma moral dan merumuskansyarat-syarat keabsahannya.Setiap perilaku manusia ditentukan oleh nilai-nilai yang dianutserta prinsip-prinsip moral yang dipegangnya. Dengan demikian,moral itu sendiri merupakan suatu sistem nilai yang menjadi dasarbagi dorongan atau kecenderungan bertindak. Nilai-nilai moralmenurut Kumorotomo (2007) mempunyai karakteristik berikut.1.PrimerEtika Pemerintahan5
Moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak danmerupakan landasan hasrat (appetitive basis) yang palingutama sehingga termasuk ke dalam nilai primer.2.RiilNilai moral bukan sekedar semu. Orang yang berwatakhipokrit sesungguhnya tidak mempercayai nilai moral yangbersangkutan.3.TerbukaCiri universalitas dari moral mengharuskan adanya lingkupyang terbuka sebab sekali nilai moral tertutup maka ia akankehilangan universalitasnya.4.Bisa bersifat positif maupun negatifSecara historis kita dapat menyaksikan perubahan-perubahanpenekanan dari nilai negatif menjadi positif ataupun sebaliknya.Moral bisa berciri larangan-larangan maupun anjuran-anjuran.5.Orde Tinggi atau ArsitektonikNilai-nilai yang ordenya rendah (terutama orde pertama) tidakmemiliki ciri intrinsik yang mengatur nilai-nilai yang lainnya.Suatu pengaturan yang melibatkan segala macam tindakanlainnya yang penting bagi moralitas, baik berupa ketaatan padaperaturan maupun pedoman-pedoman spiritual.6.AbsolutMoralitas pada manusia mestinya bebas dari sifat-sifatmementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendakkehendak relatif.Oleh karena itu, nilai-nilai yang terdapat pada moral sangatlahspesifik. Secara spiritual maupun behavioral ia mencerminkankeluhuran budi manusia dan menjadi pedoman paling asasidari tindakan-tindakannya. Sebagai nilai absolut dan riil, moralberkenaan dengan hasrat dan dorongan hakiki pada manusia yangdiciptakan dengan kelengkapan akal dan pikiran.6Dr. Drs. Ismail, M.Si
Pada umumnya kajian-kajian tentang moral atau moralitasdibagi 3 (tiga) kelompok bidang kajian menurut Supardi dan Romli(2003), yaitu kognisi, afeksi, dan perilaku/psikomotorik. Berturutturut unsur ini akan menentukan pemikiran, emosi, dan perilakumanusia.1.Unsur KognisiUnsur cipta sebagai salah satu bagian dari budi manusiamengarah pada terciptanya ilmu pengetahuan yang melahirkanmanusia mempunyai akal, menghasilkan ilmu pengetahuan.Et
etik pembinaan etika aparatur sipil negara, serta etika pelayanan pemerintahan. Mengulas tema sentral mengenai etika pemerintahan dengan cara yang mudah difahami. Buku ini sangat direkomendasikan sebagai bahan bacaan bagi para kalangan akademik seperti dosen, peneliti dan mahasiswa, kalangan penyelenggara negara baik di
Etika Bisnis Etika Etika Umum Etika Khusus Etika Individual Etika Sosial Etika Lingkungan Hidup Etika terhadap sesama Etika Keluarga Etika Politik Etika Profesi . Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius 2. Muslich. 1998. Etika Bisnis, Pendeka
Menganalisa Hasil Pemeriksaan Turnitin Untuk Dosen Pembimbing LA/Skripsi Praja IPDN By Kuncoro G. Pambayun (Admin e-Resources IPDN) Pusat Perpustakaan IPDN Jatinangor Tel (022) 7798252 Fax (022) 7798256 Jl. Ir. Soekarno Km 20 Jatinangor, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat. lib.pdn.ac.id perpustakaan@ipdn.ac.id
Jadi, filsafat etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Dasar filsafat etika yaitu etika individual sendiri. Menurut hukum etika, suatu perbuatan itu dinilai dari 3 tingkat, yaitu : a. Tingkat pertama: semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat. b.
etika politik, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Re-publik Indonesia, nilai-nilai Pancasila seba-gai sumber etika, dan tulisan akan diakhiri dengan pelaksanaan etika politik Pancasila. Pengertian Etika, Nilai, Moral, dan N. orma 1. Etika. Etika secara etimologi berasal dari kata Yu-nani . ethos. yang berarti watak .
BAB VI. PEMBELAJARAN ETIKA LINGKUNGAN 111 A. Rambu-Rambu Membelajarkan Etika Lingkungan 111 B. Pembelajaran Etika Lingkungan Melalui Model Pembelajaran OIDDE 121 C. Pengambilan Keputusan Etik dalam Kasus Etika Lingkungan 131 D. Pembelajaran Etika Lingkungan (Pengalaman di Beberapa Negara) 133 DAFTAR FUSTAKA 145 GLOSARIUM 159
Pemerintahan, Manajemen SDM, Pelayanan Pemerintahan, Manajemen Pemerintahan SubBahan Kajian: 1.Karakteristik dan Perilaku Birokrat 2.Organisasi Pemerintahan 3.Manajemen sumber daya manusia (SDM) 4.Pelayanan Pemerintahan 5.Manajemen Pemerintahan mencatat pokok-pokok materi 6. Presentasi Pen
Etika secara umum dibagi menjadi sebagai berikut: a. Etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moraldasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika
Accounting implications of the effects of coronavirus At a glance This In depth considers the impact of the new coronavirus (‘COVID-19’ or ‘the virus’) on the financial statements for periods ending after 31 December 2019 of entities whose business is affected by the virus. There are broad IFRS implications, including: non-financial assets; financial instruments and leases; revenue .
