TIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN .

TIGA TAHUN DIREKTORATJENDERAL PENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN2015 - 2017

TIGA TAHUN DIREKTORATJENDERAL PENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN2015 - 2017Disusun oleh Direktorat Jenderal Penegakan HukumLingkungan Hidup dan KehutananKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TATA KELOLA, TANTANGAN DANPELUANG GAKKUM LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANANKehadiran Gakkum LHK diharapkandapat memberikan rasa aman danmenjamin ketersediaan sumber dayaproduksi untuk menyejahterakanrakyat secara berkelanjutan.

02TUJUAN STRATEGIS PENEGAKAN HUKUMDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAMKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANANPenegakan Hukum LingkunganHidup dan dan KerusakanLingkunganPengendalian Daerah AliranSungai dan Hutan LindungKeamanan DanKetersediaanSumber DayaProduksiKementerianLingkungan Hidupdan KehutananProduksi LestariPlanologi danTata LingkunganHutan SosialPenelitian,Pengembangan danInovasiPenyuluhan danSumber DayaManusiaPengendalian danPerubahan IklimKonservasi SumberDaya Alam danEkosistemKesejahteraanRakyat yangBerkelanjutanKelola Sampah danLimbahINSPEKTORATJENDERAL

TIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKANHUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN03TANTANGAN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANKEJAHATAN LUAR BIASAIndividuAparat Negara/PemerintahanPencucian UangKorupsiKelompok TerorganisasiAktor TransnasionalKorporasiKEJAHATANTERKAITAKTORBENCANA EKOLOGIKEPUNAHAN BIODIVERSITASMEROSOTNYA WIBAWANEGARAPENDAPATAN NEGARAHILANGTIPOLOGIKASUSPerambahan KawasanHutanPembakaran Hutan danLahanPembalakan LiarMODUSOPERANDIKejahatan TSLMobilisasi KelompokMasyarakatJual Beli SKTKerusakan LingkunganPembentukanKelompok MasyarakatPenerbitan SKTPenerbitan SKTPerizinan Alih FungsiKawasanLimbah B3/Sampah/B3Pencemaran Industri

04KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANANPELUANG GAKKUMLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANPERATURANOPERASIONALUU No. 5/1990 tentangKonservasi SumberDaya Alam Hayati danEkosistemnyaUU No. 41/1999 tentangKehutananUU No. 32/2009 tentangPerlindungan danPengelolaan LingkunganHidupUU No. 18/2013tentang Pencegahandan PemberantasanPerusakan HutanNAWACITAUU No. 37/2014 tentangKonservasi Tanah dan AirMemperkuat KehadiranNegara dalam melakukanReformasi Sistem danPenegakan Hukumyang bebas Korupsi,Bermartabat danTerpercayaKONSTITUSI HIJAUPasal 28 H Ayat 1Pasal 33 Ayat 4KOMITMENPOLITIK NASIONAL“Tindak Tegas parapelaku illegal logging,illegal mining, danillegal fishing!”(Presiden Joko Widodo,Hari Lingkungan Hidup, 5Juni 2015)UU No. 18/2008 tentangPengelolaan SampahUU No. 8/2010 tentangTindak Pidana PencucianUangRENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHNASIONALPolitik Hukum,Pertahanan danKeamanan: KepastianHukum: PenegakanHukum yang Berkualitas

PENCEGAHANPENGUATANKEBIJAKAN,STANDAR OPERATINGPROCEDURE, SARANADAN PRASARANAPENGADUANPENGAMANANHUTANPENGUATANJARINGAN KERJAPENGAWASANDUKUNGAN STAF EAMANANLINGKUNGAN DANHUTAN UNTUKKETERSEDIAANSUMBER DAYAYANG BERKELANJUTANPENGUATANPPLH, POLHUTDAN PPNSPIDANAPROSES BISNIS GAKKUM KLHKTIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKANHUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN05

06KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANANORGANISASI GAKKUM LHKDirektur JenderalGakkum LHKRasio Ridho Sani,M.Com, MPMSekretaris Direktorat JenderalGakkum KLHKIr. Kemal Amas, M.ScDirektur Pengaduan, Pengawasan,dan Sanksi AdministrasiRosa Vivien Ratnawati SH., MSDBPPHLHKSUMATERADirektur Pencegahan danPengamanan HutanDrh. Indra ExploitasiaBPPHLHK JAWABALI NUSATENGGARADirektur Penyelesaian SengketaLingkungan HidupJasmin Ragil Utomo SH, MMBPPHLHKKALIMANTANBPPHLHKSULAWESIDirektur Penegakan HukumPidanaDrs. Muhammad Yunus, MSiBALAIMALUKUPAPUABPPHLHK :Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan

TIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKANHUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN07PRINSIP-PRINSIP KERJADAN NILAI-NILAI INTI GAKKUM IKONSISTENRESPONSIFPRINSIPNILAI

08KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANANINSTRUMEN GAKKUMLINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANANGakkum Lingkungan Hidup dan Kehutananmemberdayakan sumber daya manusia,mengembangkan jaringan yang kuat dan menggunakanpendekatan ilmiah dan teknologi untuk penanganankasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan secara utuh.

TIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKANHUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANINSTRUMEN DAN PENDEKATAN GAKKUM INSTRUMENPENGAWASANINSTRUMEN &PENDEKATANHUKUMPENGUATANJARINGANPERDATAMULTI REZIMHUKUM(MULTIDOOR)PIDANA09

Wilayah 3 : ManadoWilayah 1 : MakasarWilayah 2 : PaluWilayah 3 : JayapuraWilayah 2 : AmbonWilayah 1 : ManokwariBPPHLHK WILAYAHMALUKU PAPUAWilayah 3 : KupangWilayah 3 : PalembangBPPHLHK WILAYAHSULAWESIWilayah 1 : JakartaWilayah 2 : SurabayaBPPHLHK WILAYAHJAWA BALI NUSA TENGGARAWilayah 1 : MedanWilayah 2 : Pekan BaruBPPHLHK WILAYAHSUMATERABPPHLHKPUSAT20 PPNS15 PPLHBPPHLHKSUMATERA137 SPORC,44 PPNS,5 PPLHWilayah 2 : SamarindaWilayah 3 : PontianakWilayah 1 : PalangkarayaBPPHLHK WILAYAHKALIMANTANBPPHLHKJAWA BALINUSATENGGARA84 SPORC32 PPNS8 PPLHBPPHLHKKALIMANTAN125 SPORC34 PPNSPersonil526Brigade SPORC16BPPHLHKSULAWESI100 SPORC29 PPNS4 PPLHKAPASITAS KELEMBAGAANDAN APARAT GAKKUM1753219PPLHPPNSPos Pengaduan GakkumBPPHLHKMALUKUPAPUA80 SPORC16 PPNS10KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN

TIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKANHUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN11GAKKUM DALAM GAMBAR326145781012119123456Operasi TSL di Jakarta.Pengawasan Izin Lingkungan dalam Kerangka Kebakaran Hutandan Lahan.Kunjungan lapangan bersama TIM Kejaksaan kasus dumpinglimbah B3 ( FLY ASH, BOTTOM ASH ) di Tenggarong, KalimantanTimur.Operasi Pengamanan Hutan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil –Bukit Batu.Operasi Pengamanan Hutan di Ekosistem Tesso Nilo.Pengambilan sampel limbah b3 oleh ppns berupa spentbleaching earth, di tempat pembuangan akhir di Batam.789101112Persidangan Perdata untuk kebakaran hutan dan lahan diPengadilan Negeri Jakarta Pusat.Pembalakan liar, sumber kayu dari Sumatera tertangkap diSawmill di Serang.Petugas Gakkum Sulawesi Sita 64 Ekor Cenderawasih yangDiawetkan dan 84 ikat bulu kasuari.Penyegelan penghentian sementara seluruh kegiatanperusahaan di reklamasi pantura Jakarta.Penyegelan untuk proses pidana kebakaran hutan di Riau.Pelatihan satuan polisi hutan reaksi cepat gakkum LHK.

12KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANANINOVASI-INOVASI GAKKUM2015-2017PENEGAKAN HUKUMADMINISTRASI LAPISKEDUAPenerapan SanksiAdministrasi TerkaitReklamasiPENERAPANSTRICT LIABILITYCENTER OFINTELLIGENCEKasus Kebakaran Hutan PTWaimusi AgroindahPenerapan SanksiAdministrasi TerkaitKebakaran HutanPENERAPAN HUKUMMULTIDOORProgram Hakim Bersertifikat622 OrangPenyidik (PPNS & Polisi) &JaksaPenerapan RegistrasiPerkara Oleh MAPenambahan KewenanganPPNS LHK Sesuai UU TPPUKEBIJAKAN SIMBOLIKPENEGAKAN HUKUM

CAPAIAN 2015-2017Gakkum LHK memberikan layanan kepada masyarakatdalam hal penegakan hukum melalui penangananpengaduan, pengawasan perizinan dan pencegahandan pengamanan kawasan, serta penerapan instrumenpenegakan hukum yaitu sanksi administrasi, pidana dan perdata.

14KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANANCAPAIAN2015 - 2017Rp 35,4 Milyar untuk NilaiPengganti Kerugiandan Pemulihan di LuarPengadilan352 P21 PenegakanHukum PidanaRp 16,6 Trilyun untuk TotalPenegakanHukumPutusan PengadilanIncracht untuk PengantianKerugian dan Pemulihan(Perdata)127 Operasi PeredaranTumbuhan dan Satwa Liar71 Operasi PerambahanHutanOperasiPengamananKawasan Hutandan PeredaranHasil HutanSelesai DitanganiProses PenangananLiar/Hasil Hutan371 Pengawasan Langsung1.503 Pengaduan194 Pengaduan dalam91 Operasi Pembalakan112 Pengawasan TidakPenangananPengaduan,PengawasanLangsung369 Penerapan SanksiAdministrasi16 Brigade SPORC526 Personil33 PPLH175 PPNSPeningkatanKapasitas2759 Polhut*Data sampai Oktober 2017

TIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKANHUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDATA TIDAKLENGKAPTIDAK TERBUKTIPENYELESAIAN SENGKETALINGKUNGAN HIDUPPENEGAKANHUKUM PIDANAPENGAWASAN14882 LHKKASUS NON621415UNIT TERKAIT39364 PULBAKET484 PEMDAOPERASI/4712113PENERAPAN SANKSIADMINISTRASI82 BPPHLHK1.503SELESAI DITANGANIPENANGANANPENGADUAN1.697DALAM PROSES PENANGANAN194

16KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANANPENGAWASAN PERIZINAN DANPENERAPAN SANKSI n37TAAT(1447 196 23TEGURANTERTULIS115SURATPERINGATAN

TIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKANHUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN17OPERASI PENGAMANAN KAWASAN DANPEREDARAN HASIL HUTANJAWA, BALIDAN NUSATENGGARA1 Operasi400 m3 Kayu91SULAWESI59 Operasi1.351 m3 KayuOperasiILLEGALLOGGING7.439 m3Kayu71SUMATERA11 Operasi1.206 m3 KayuKALIMANTAN9 Operasi704 m3 KayuJAWA, BALIDAN NUSATENGGARA11 Operasi472.761,26 haMALUKU DANPAPUA11 Operasi3.778 m3 KayuSULAWESI12 Operasi466.405,65 haOperasiPERAMBAHANHUTAN4.609.199 ha127Operasi9.555TSL Hidup & OffsetPEREDARANTSL9.149Kulit Satwa Liar759Bagian TubuhSatwa LiarSUMATERA37 Operasi2.588.320,57 haKALIMANTAN3 Operasi1.057.243,40 haJAWA, BALI DANNUSA TENGGARA13 Operasi7.263 TSL Hidup &Offset9.091 Kulit SL460 Bagian TubuhSLSUMATERA45 Operasi1.405 TSL Hidup &Offset57 Kulit SatwaLiar/SL64 Bagian TubuhSLMALUKU DANPAPUA8 Operasi24.468,12 haSULAWESI3 Operasi194 TSL Hidup& Offset7 Bagian TubuhSLKALIMANTAN20 Operasi121 TSL Hidup &Offset1 Kulit SL228 Bagian TubuhSLMALUKU DANPAPUA46 Operasi572 TSL Hidup &Offset

18KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANANPENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUPDI LUAR PENGADILAN 2015 - 2017201572201722094201654TotalPENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUPMELALUI PENGADILAN 2015 - PUTUSAN PNBESARANGUGATANBESARANPUTUSAN32.2 Milyar32.2 MilyarTERGUGATKASUSPT. Selatnasik Indokwarsa danPT. Simpang Pesak IndokwarsaPerusakan Lingkungan HidupPT. Kallista AlamKebakaran Hutan dan Lahan366 Milyar366.06 MilyarPutusan Pengadilan (Incracht Van Gevijsde),Kerugian LH dan Biaya Pemulihan LHPT. Merbau Pelalawan LestariPenebangan Kayu Alam16.2 Trilyun16.2 TrilyunPutusan Pengadilan (Incracht Van Gewijsde),Kerugian LHPT. Surya Panen SuburKebakaran Hutan dan Lahan439 Milyar-Menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK)dari Mahkamah AgungPT. Jatim Jaya PerkasaKebakaran Hutan dan Lahan491.02 Milyar29.4 MilyarMenunggu Putusan Kasasi MAPT. Bumi Mekar HijauKebakaran Hutan dan Lahan7.9 Trilyun78 .5 MilyarPelacakan Relaas Putusan BandingPengadilan Tinggi PalembangPT. Nasional Sago PrimaKebakaran Hutan dan Lahan1.07 Trilyun1.07 TrilyunMenunggu Putusan Banding PengadilanTinggi DKI JakartaPT. Waringin Agro JayaKebakaran Hutan dan Lahan758.4 Milyar466.4 MilyarMenunggu Putusan Panding PengadilanTinggi DKI JakartaPT. Ricky KurniawanKertapersadaKebakaran Hutan dan Lahan191.8 Milyar-Menunggu Putusan Banding PengadilanTinggi JambiPT. Agro Tumbuh GemilangAbadiKebakaran Hutan dan Lahan539.5 Milyar-Menunggu Putusan Banding PengadilanTinggi DKI JakartaPT Waimusi AgroindahKebakaran Hutan dan Lahan209.2 Milyar29.6 MilyarMenunggu Relaas dari PN PalembangPT. Palmina UtamaKebakaran Hutan dan Lahan183.7 Milyar-Memasuki agenda sidang pemeriksaanketerangan ahli tergugatPT TEP MontaraPerusakan Lingkungan Hidup27 Trilyun-Memasuki agenda sidang ke-II di PNJakarta Pusat (pemeriksaan kelengkapanadministrasi tergugat).MV Caledoinan SkyPerusakan Lingkungan Hidup--Proses Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK)kepada Jaksa Agung RI- Putusan Pengadilan (Incracht Van Gewijsde),biaya pemulihan LH.- Telah sepakat untuk membayar biayapemulihan LH.PERSIDANGAN DI PNPROSESPENYUSUNANGUGATANKETERANGAN

19TIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKANHUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN1 KasusKebakaranHutan danLahan62 KasusPerambahanHutan130 KasusPeredaranIlegal TSL352Kasus P 2110 KasusPencemaranLingkunganHidup149 KasusPembalakanLiarPenegakanHukum PidanaTahun2015 - 201768 KasusKebakaranHutan danLahan12711 KasusPerambahanHutanKasus Pidana denganMemfasilitasi PenyidikKepolisian NegaraRepublik Indonesia1 KasusIzinLingkungan5 KasusKerusakanLingkungan36 KasusPencemaranLingkunganHidup6 KasusPembalakanLiar

20KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANANKAPASITAS PUBLIKMEDIASOSIALMEDIAMASSAGAKKUM KLHKDITJEN GAKKUMKLHK879.172Jangkauan rata-rataper bulan74.364Share link ratarata per bulan36.155Rata-ratakomentar (like)per bulan98Media cetakdan online100-180Rata2 beritaper bulan