BERITA RESMI STATISTIK - Kesbangpol.riau.go.id
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2017No. 41/09/14/Th. XXI, 3 September 2018BERITARESMISTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPROVINSI RIAUIndeks Demokrasi Indonesia (IDI)Provinsi Riau Tahun 2017IDI Provinsi RiauTahun 2017sebesar 73,41mengalamikenaikandibandingkanTahun 2016sebesar 71,89 IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkatperkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannyadiukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspekdemokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik(Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutionof Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub,dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancaramendalam. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau 2017 mencapaiangka 73,41 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalamikenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar71,89. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masihberada pada kategori “sedang”. *) Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ProvinsiRiau dari tahun 2016 ke tahun 2017 dipengaruhi oleh tiga aspekdemokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 10,25 poin (dari71,78 menjadi 82,03), (2) Hak-Hak Politik yang turun 11,41 poin(dari 77,98 menjadi 66,57), sedangkan (3) Lembaga-lembagaDemokrasi Naik 11,07 poin (dari 62,34 menjadi 73,41).*) Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks 80),“sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks 60).Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi RiauTahun 20171
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2016 Provinsi RiauIndeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau tahun 2017 mencapai 73,41 (dalamskala indeks 0 sampai 100). Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2016yang capaiannya sebesar 71,89. Meskipun cukup banyak mengalami perubahan, tingkatdemokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitungtahun 2009, capaian IDI Provinsi Riau sebesar 75,85 kemudian angka ini terus mengalamipenurunan hingga mencapai sebesar 67,00 di tahun 2012. IDI Provinsi Riau kemudianmengalami kenaikan hingga sebesar 68,40 pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 65,83 dan kemudian terus mengalamikenaikan dan menjadi sebesar 73,41 di tahun 2017.Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Riau. IDIsebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancanguntuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermatberdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksirealitas yang terjadi.Grafik 1Perkembangan IDI Provinsi Riau, 2009-20172. Perkembangan Indeks Aspek-aspek IDI Provinsi RiauAngka IDI 2017 Provinsi Riau merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tigaaspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 82,03; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai66,57; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 73,41.Pada tahun 2017, terdapat 5 indikator dalam aspek Kebebasan Sipil yang mengalamikenaikan dibandingkan tahun 2016. Meskipun mengalami kenaikan, aspek Kebebasan Sipilmenunjukkan kecenderungan trend yang semakin menurun. Sementara itu, aspek Hak Politikmengalami penurunan yang cukup tajam dengan nilai terendah sedangkan aspek LembagaDemokrasi mengalami peningkatan yang tertinggi dibandingkan aspek lainnya.2Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi RiauTahun 2017
Grafik 2Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi riu, 2009-2017Indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami kenaikan 10,25 poin dibandingkan tahun2016. sedangkan, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan 11,41 poindibandingkan tahun 2016, sementara itu nilai aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikansebesar 11,07 poin dibandingkan tahun 2016 yang merupakan kenaikan nilai tertinggi.Serupa dengan tahun 2016, pada tahun 2017 tidak ada indeks aspek yang berkategori“buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik masih tetap pada kategori“sedang”, sedangkan aspek Lembaga Demokrasi berubah menjadi kategori “baik”.3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi RiauPada tahun 2017 terdapat tujuh variabel yang mengalami kenaikan indeks, satuvariabel yang mengalami penurunan dan tiga variabel tidak mengalami perubahan. Daritujuh variabel yang mengalami kenaikan, tiga di antaranya mengalami kenaikan cukup tinggi,antara lain : Peran Kebebasan Berpendapat, Peran DPRD, dan Peran Birokrasi PemerintahDaerah.Variabel Peran Kebebasan Berpendapat mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar54,15 poin, dari 39,59 pada 2016 menjadi 93,74 pada 2017. Hal ini disebabkan tidak adanyakejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yangmenghambat kebebasan berpendapat di Provinsi Riau sepanjang tahun 2017.Kenaikan tertinggi kedua terjadi pada variabel Peran DPRD yang naik 29,10 poin, dari47,96 pada 2016 menjadi 77,06 pada 2017. Nilai alokasi anggaran pendidikan dan kesehatandalam APBD Provinsi Riau Tahun 2017 masing-masing sebesar 19,5 persen dan 9,15 persen.Hal ini sudah hampir mendekati persentase alokasi anggaran yang ditetapkan oleh olehUndang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 36Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa Pemerintah Provinsi harus mengalokasidana APBDnya sebesar 20 Persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. Selainitu, selama tahun 2017, DPRD Provinsi Riau telah mengeluarkan Rekomendasi kepadaeksekutif sebanyak 19 rekomendasi. Hal ini menunjukan bahwa DPRD telah menjalankantugas dan fungsinya dengan baik.Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi RiauTahun 20173
Selanjutnya kenaikan tertinggi ketiga sebesar 22,85 poin terjadi pada variabel PeranBirokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 58,70 pada 2017 dibandingkan tahun 2016yang hanya sebesar 35,85. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 jumlah kebijakan pejabatpemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN sebanyak 8 perkara yangdikabulkan. Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 14 perkara.Grafik 3Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Riau, 2016-2017Di sisi lain, variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasanmenurun cukup tajam sebesar 22,82 poin, dari 80,43 pada 2016 menjadi 57,61 pada 2017menurun dari kategori “baik” menjadi kategori “buruk”. Selama tahun 2017, di Provinsi Riaubanyak terjadi demonstrasi yang bersifat kekerasan. Warga Riau yang mengeluhkan karenajalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki, sehingga masyarakat berinisiatif untuk melakukandemonstrasi dengan menanam pisang dan atau menutupnya dengan timbunan sampah untukmenutup jalan yang rusak. Demonstrasi juga banyak dilakukan oleh mahasiswa terkait kebijakandi kampusnya atau terkait kinerja pemerintahan Provinsi Riau.Variabel lain yang tidak mengalami perubahan adalah variabel Hak Memilih dan Dipilih(kategori “sedang”), Pemilu yang Bebas dan Adil (kategori “baik”) dan Peran Peradilan yangIndependen (kategori “buruk”). Angka perkembangan variabel indeks IDI Provinsi Riau tahun2016 dan 2017 secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3.4. Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi RiauPada tahun 2017 dari 28 indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagaimanadapat dicermati pada keterangan berikut ini. Terdapat 14 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi:a. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yangMenghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat;4Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi RiauTahun 2017
b. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang MenghambatKebebasan Berkumpul dan Berserikat;c. Indikator 3, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yangMenghambat Kebebasan Berpendapat;d. Indikator 7, Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari satu Kelompok Masyarakatterhadap Kelompok Masyarakat Lain terkait dengan Ajaran Agama;e. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat Pemerintah Daerah yang Diskriminatifdalam Hal Gender, Etnis atau terhadap dan Kelompok Rentan lainnya;f. Indikator 11, Kejadian dimana Hak Memilih atau Dipilih Masyarakat Terhambat;g. Indikator 15, Persentase Anggota Perempuan DPRD Provinsi;h. Indikator 17, Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan;i. Indikator 18, Kejadian yang Menunjukkan Keberpihakan KPUD dalam PenyelenggaraanPemilu;j. Indikator 19, Kejadian atau Pelaporan tentang Kecurangan dalam PenghitunganSuara;k. Indikator 20, Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Total APBD;l. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan Parpol Peserta Pemilu;m. Indikator 24, Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi;n. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial. Terdapat 9 indikator yang berada pada kinerja kategori “sedang” (skor 60-80), meliputi:a. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh masyarakat yang MenghambatKebebasan Berpendapat;b. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan atau MengharuskanMasyarakat dalam Menjalankan Agamanya;c. Indikator 8, Aturan tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender Etnis, atau TerhadapKelompok Rentan lainnya;d. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat karena AlasanGender, Etnis atau terhadap Kelompok Rentan lainnya;e. Indikator 12, Kejadian yang Menunjukkan Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas SehinggaKelompok Penyandang Cacat tidak dapat Menggunakan Hak Memilih;f. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);g. Indikator 14, Persentase Penduduk yang Menggunakan Hak Pilih dibandingkandengan yang Memiliki Hak untuk Memilih dalam Pemilu (voters turnout);h. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif;i. Indikator 25, Jumlah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan Bersalaholeh Keputusan PTUN.Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi RiauTahun 20175
Terdapat 5 indikator yang berada pada kinerja kategori “buruk” (skor di bawah 60),meliputi:a. Indikator 6, Tindakan atau Pernyataan Pejabat Pemerintah yang MembatasiKebebasan atau mengharuskan Masyarakat untuk Menjalankan Ajaran Agamanya;b. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan;c. Indikator 21, Persentase Jumlah Perda yang Berasal dari Hak Inisiatif DPRD terhadapJumlah Total Perda yang dihasilkan;d. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah;e. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.Dari 5 Indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agarnilainya dapat membaik di tahun mendatang.5. Perkembangan IDI Menurut Provinsi Tahun 2017Terdapat empat provinsi yang berkategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DKIJakarta yang naik dari 70,85 pada 2016 menjadi 84,73 pada 2017. Tiga provinsi lainnyaadalah DI Yogyakarta sebesar 83,61, Kalimantan Utara sebesar 81,06, dan Kepulauan BangkaBelitung sebesar 80,11. Sementara 30 provinsi lainnya berada dalam kategori “sedang” (lihatLampiran 3).Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2016, nilai IDI di 16 provinsi mengalamipenurunan. Penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang turun 6,98poin dari 82,49 pada 2016 menjadi 75,51 pada 2017. Provinsi lainnya yang juga menuruncukup tajam adalah Provinsi Sumatera Selatan yang turun 6,91 poin dari 80,95 pada 2016menjadi 74,04 pada 2017.6Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi RiauTahun 2017
Penjelasan teknisPembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakanoleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupundi tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukandata empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusanstrategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangandemokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersamastakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan(KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof.Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar(Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasidi Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tigaaspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), danLembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi.Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspekyang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangandemokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambarandemokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, IDI juga melihatperkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partaipolitik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDImerupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.Tabel 1Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2017Aspek Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik LembagaDemokrasiVariabelIndikator*)1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat2. Kebebasan Berpendapat2 indikator2 indikator3. Kebebasan Berkeyakinan4. Kebebasan dari Diskriminasi5. Hak Memilih dan Dipilih6. Partisipasi Politik dalam PengambilanKeputusan dan Pengawasan Pemerintahan7. Pemilu yang Bebas dan Adil8.Peran DPRD9. Peran Partai Politik3 indikator3 indikator5 indikator2 indikator10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah2 indikator11. Peradilan yang Independen2 indikator2 indikator3 indikator2 indikatorCatatan : *) rincian indikator dapat dilihat pada Lampiran 2Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi RiauTahun 20177
Pengumpulan data IDI menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagaitahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan darikoding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusankepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebutkemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahappengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di kodingsurat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasimelalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasitentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolahdi BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhiruntuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indekskeseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yanglain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusidalam penghitungan indeks 11 variabel IDI. Selanjutnya indeks 11 variabel memberikankontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Indeks komposit ketiga aspek IDIinilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnyaindeks komposit provinsi menentukan IDI Nasional.Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100.Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalahtingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks 0) secara teoretik dapat terjadi bila semuaindikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilaiindeks 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skortertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan,skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks 60).Lampiran 1Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Riau, 2016 - 2017NoNama Variabel(1)(2)2016Selisih(3)(4)(5)1Kebebasan Berkumpul dan Berserikat97,66100,002,342Kebebasan Berpendapat39,5993,7454,153Kebebasan Berkeyakinan77,6978,961,274Kebebasan dari Diskriminasi60,8078,6817,885Hak Memilih dan Dipilih75,5375,5306Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan80,4357,61-22,827Pemilu yang Bebas dan Adil91,1491,1408Peran DPRD47,9677,0629,109Peran Partai Politik99,22100,000,7810Peran Birokrasi Pemerintah Daerah35,8558,7022,8511Peran Peradilan yang Independen50,0050,000Sumber : Diolah dari Data Survei Indeks Demokrasi Indonesia 201782017Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi RiauTahun 2017
Lampiran 2Perkembangan Skor Indikator 2016 dan 2017NomorIndikator20162017(1)(2)(3)(4)1Kebebasan SipilAncaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasanberkumpul dan berserikat100,00100,002Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasanberkumpul dan berserikat81,25100,003Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasanberpendapat37,50100,004Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasanberpendapat50,0062,505Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama78,2678,266Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama62,5050,007Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama85,00100,008Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok0,0066,679Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok100,00100,0010Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok100,0075,00Hak-Hak Politik11Hak memilih atau dipilih terhambat97,4497,4412Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih60,0060,0013Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)68,8268,8214Voters turnout69,4869,4815Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi92,3192,3116Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan60,8715,2217Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan100,00100,00Lembaga Demokrasi18Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu100,00100,0019Kecurangan dalam penghitungan suara82,2882,2820Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan66,8086,0521Perda yang merupakan inisiatif DPRD25,0050,0022Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif0,0067,8623Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu100,00100,0024Persentase perempuan pengurus partai politik92,15100,0025Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN28,9578,9526Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah41,6641,6627Keputusan hakim yang kontroversial100,00100,0028Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi0,000,00Sumber : Diolah dari Data Survei Indeks Demokrasi Indonesia 2017Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi RiauTahun 20179
Lampiran 3Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi,2016-2017IDI 2016IDI 72,4892,9263,9460,33Sumatera 083174,7562,29Sumatera mbi68,89Sumatera ,4959,3264,3172,012174,1267,2077,00Kep. Bangka Belitung83,0087,6581,0980,208
dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau 2017 mencapai angka 73,41 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 71,89. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”.
Dalam bahasa tulis bahasa resmi banyak digunakan dalam surat dinas, perundang-undangan, dokumentasi resmi, dan dan lain-lain. Situasi tidak resmi akan memunculkan suasana penggunaan bahasa tidak resmi juga. Kuantitas pemakian bahasa tidak resmi banyak tergantung pada tingkat keakraban pelaku yang terlibat dalam komunikasi.
Dua berita pada edisi ini merupakan liputan khusus yang fokus utamanya mengedepankan liputan berita investigasi. Secara lebih rinci, berita-berita yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: No. Majalah Judul Berita 1. Tempo Edisi 30 November – 6 Desember 2015 Gerilya Setya Menjaga Singgasana 2. Tempo Edisi 7 Desember – 13 Desember 2015 Balik Kanan Pendukung Komandan 3 .
pada Bank Riau Syariah Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru telah
Statistik Inferensial Statistika inferensial: statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Oleh karena itu terdapat nilai signifikansi (α). Statistik inferensial ada dua macam yaitu : 1. Statistik parametris: suatu uji yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu
1. Statistik dan Statistika Penelitian a. Statistik 1). Statistik adalah kumpyang bilangan maupun non bilangan yang disusun dalam table dan atau diagram, yang menggambarkan suatu persoalan. 2). Statistik adalah dalam arti sempit dapat di
Nasrul, S.Si Staf Pengembangan Standardisasi Statistik Shafa Rosea Surbakti, SST, M.Si. Staf Pengembangan Standardisasi Statistik Srie Pujiasmiati Staf Pengembangan Standardisasi Statistik Zelly Maylani Staf Pengembangan Standardisasi Statistik Yudhi Agustar Sanjaya, SST., M.Stat. Staf Pengembangan Klasifikasi Statistik
majalah Tempo edisi Juni-Juli 2014, di mana terdapat 9 edisi majalah yang diterbitkan. Kemudian dari 9 edisi itu diambil 7 sampel berita yang isinya lebih terfokus pada kedua pasangan capres-cawapres. Hasil dari penelitian ini, majalah Tempo mengonstruksi berita-berita Pilpres 2014 dengan lebih banyak mengulas dua tema besar, yaitu; pertama, tentang calon presiden Prabowo Subianto, koalisi .
Alfredo López Austin TEMARIO SEMESTRAL DEL CURSO V. LOS PRINCIPALES SISTEMAS DEL COMPLEJO, LAS FORMAS DE EXPRESIÓN Y LAS TÉCNICAS 11. La religión 11.1. El manejo de lo k’uyel. 11.1.1. La distinción entre religión, magia y manejo de lo k’uyel impersonal. Los ritos específicos. 11.2. Características generales de la religión mesoamericana. 11.3. La amplitud social del culto. 11.3.1 .
