PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN .
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN(Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu)Diajukan sebagai Salah Satu SyaratUntuk Memperoleh Gelar Sarjana Sarjana (S.Sy)Pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan IslamFakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati CirebonDisusun oleh :Merlian YulistrianiNIM: 59320148KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATICIREBON2013
ABSTRAKJudul :Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan KesejahteraanMasyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu)Desa Dadap merupakan salah satu desa pantai yang ada di KecamatanJuntinyuat Kabupaten Indramayu. Sebagai salah satu desa pantai dengan potensisumber daya laut yang besar di Kabupaten Indramayu, maka mayoritas pendudukDesa Dadap menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Melihat potensi yang besardari sektor perikanan di Indramayu, maka Pemerintah Daerah membangun saranaPelabuhan Perikanan yang terletak di Desa Dadap yang bertujuan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun dalam perkembangannyapelabuhan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para nelayan. Haltersebut dihadapkan oleh rendahnya kualitas SDM khususnya para nelayan setempat.Selain itu, masyarakat nelayan di Desa Dadap merupakan kelompok masyarakatdengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dari latar belakang tersebut, maka perluadanya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnelayan.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran tingkatkesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat KabupatenIndramayu, untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat nelayan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukanmasyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptifdengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke tempat penelitian,wawancara mendalam dengan beberapa responden inti, dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki perananyang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melaluipeningkatan derajat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kesejahteraani
KATA PENGANTARAssalamu’alaikumWr. Wb.Semesta bertasbih memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telahmelimpahkan berbagai nikmatnya bagi semesta alam termasuk bagipenulis hdalamPeningkatanKesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap - Indramayu)”,dapat terselesaikan tepat pada waktunya.Sholawat serta salam tak lupa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAWsebagai suri tauladan sepanjang zaman. Seorang Rasul yang menjiwai setiap aspekkehidupan. Seorang pemimpin yang amanah, pejuang yang gigih dan saudagar yangsukses. Semoga Allah senantiasa memberkahi Rasulullah SAW, beserta kelurga,sahabat, dan umatnya sepanjang zaman.Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruhpihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat danterimakasih penulis sampaikan kepada :1. Mamah dan Papah, atas doa yang akan senantiasa menyertai di setiapperjalananku meraih sukses.2. Bapak Dr. H. Maksum Mukhtar, MA selaku Rektor Institut Agama IslamNegeri (IAIN) SyekhNurjati Cirebon.ix
3. Bapak Dr. Achmad Kholik, MA selaku Dekan Fakultas Syariah InstitutAgama Islam Negeri (IAIN) SyekhNurjati Cirebon.4. Ibu Sri Rokhlinasari, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Muamalat EkonomiPerbankan Islam (MEPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh NurjatiCirebon.5. Bapak Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si selaku dosen pembimbing 1 yangtelah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dalampenyelesaian skripsi ini.6. IbuDewiFatmasariSE, M.SiselakuDosenPembimbing II yang juga senantiasamembimbing dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.7. Seluruh dosen Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) InstitutAgama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang telah mengajarkanbanyak hal baik ilmu, nasehat, maupun motivasi selama penulis menempuhpendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SyekhNurjati Cirebon.8. Bapak HD Sofa Nasman selaku Kepala Desa Dadap, Bapak Bukhori, sertaseluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.9. Bapak Kasiwan selaku manager TPI-Dadap, Bapak Fachrurrozi, BapakAsyriqin, serta masyarakat nelayan Desa Dadap yang banyak membantudalam penyelesaian skripsi ini.10. Om Kusno beserta keluarga besar yang senantiasa membantu, mendukung danmendoakan.x
11. Roziqi Hamdi S.Pd atas bantuan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsiini.12. Sahabat-sahabatku serta teman-teman MEPI 2 angkatan 2009.13. Seluruh teman-teman MEPI dan Mahasiswa-mahasiswi Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.14. Mas Dedi beserta seluruh staff tata usaha Fakultas Syariah IAIN SyekhNurjati Cirebon.15. Serta seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telahmembantu terselesainya skripsi ini.Atas bantuan serta partisipasi seluruh pihak dalam penyelesaian skripsi inipenulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Penulis hanya mampumemanjatkan do’a kehadirat Allah SWT, mudah-mudahan budi baik dan bantuansemua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.Akhirnya penulis berharap, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagisemuapihak.Wassalamu’alaikumWr. WbCirebon, Mei 2013Penulisxi
DAFTAR ISIABSTRAK . iLEMBAR PERSETUJUAN. iiNOTA DINAS . iiiPERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI . ivLEMBAR PENGESAHAN . vDAFTAR RIWAYAT HIDUP . viMOTO HIDUP . viiPERSEMBAHAN . viiiKATA PENGANTAR . ixDAFTAR ISI . xiiPEDOMAN TRANSLITERASI . xvBAB IPENDAHULUAN . 1A. Latar Belakang Masalah . 1B. Rumusan Masalah . 6C. Tujuan Penelitian . 6D. Manfaat Penelitian. 6E. Penelitian Terdahulu . 7F. Kerangka Pemikiran. 10G. Sistematika Penulisan. 14xii
ERAAN MASYARAKAT NELAYAN. 15A. Pemerintah Daerah . 15A.1. Pengertian Pemerintah Daerah . 15A.2. Sistem Otonomi daerah. 19A.3. Fingsi dan Peran Pemerintahan . 21B. Kesejahteraan. 25B.1. Pengertian Kesejahteraan . 25B.2. Konsep Kesejahteraan daslsm Kebijakan Sosial . 29B.3. Indikator Kesejahteraan . 34B.4. Kesejahteraan dan Kemiskinan . 35B.5. Pandangan Islam Mengenai Konsep Kesejahteraan Masyarakat. 37C. Pengertian Masyarakat Nelayan . 41C.1. Pengertian Masyarakat . 41C.2. Konsep Nelayan . 42C.3. Kehidupan Sosial Masyarakat nelayan . 45C.4. Strategi Perekonomian Keluarga Nelayan . 49C.5. Pembangunan Perekonomian Desa Nelayan . 53BAB III METODE PENELITIAN . 55A.Pendekatan Penelitian . 55B.Lokasi dan Waktu Penelitian . 56C.Teknik Pengumpulan Data . 57D.Teknik Analisis Data . 58E.Uji Keabsahan Data . 60xiii
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN . 62A.Gambaran Umum Tempat Penelitian . 62A.1. Keadaan Geografis. 62A.2. Kependudukan dan Pola Pemukiman . 64A.3. Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. 66B.Hasil dan Pembahasan . 73B.1. Gambaran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan . 73B.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan KesejahteraanMasyarakat Nelayan . 82B.3. Upaya Masyarakat Nelayan dalam Meningkatkan KesejahteraanKeluarga. 98BAB VPENUTUP . 100A.Kesimpulan . 100B.Saran . 103DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN - LAMPIRANxiv
1BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahTujuan sebuah Negara terbentuk adalah untuk menciptakan kesejahteraanbagi masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dijelaskan dalam pasal1 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah,terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, danmasyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiapwarga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaansosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, Kesejahteraan Sosial adalah kondisiterpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapathidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakanfungsi sosialnya.1Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhanekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat dari tingkatpendapatan masyarakatnya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatanperekonomian yang dilakukan masyarakatnya. Dalam lingkup masyarakat pesisirkegiatan perekonomiannya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya laut.Kebanyakan dari masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai mata1Dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 20121
2pencahariannyasebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sektorperikanan.Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensisumberdaya laut yang besar di Indonesia. Menurut data Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Indramayu memiliki panjang pantai 114 km dengankewenangan 4 mil laut (MSY/mean sustainable yield : 49.395 ton), memiliki 3gugusan pulau-pulau kecil (Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Candikian),Menurut LAPAN (2006) Areal yang sesuai untuk Tambak 39.911,60 Ha (ProdukPotensial 142.819 ton), Areal untuk Budidaya Air Tawar / Kolam 25.000 Ha(Produk potensial 125.000 ton), Areal untuk Mina Padi 16.000 Ha (Produkpotensial 52.000 ton), Perairan Umum 1.966 Ha (Produk potensial 6.000 ton), danAreal untuk budidaya laut 752,57 Ha di Pulau Biawak, P. Gosong dan PulauCandikian (Produk Potensial 13.116 ton). Potensi pertumbuhan ekonomi sektorperikanan dan kelautan di Kabupaten Indramayu berada pada 12 kecamatanwilayah pesisir, yang didukung oleh kegiatan pelelangan ikan di TPI/PPIsebanyak 14 TPI/PPI, dengan jumlah serapan tenaga kerja kegiatan perikanan dankelautan tahun 2011 sebanyak 86.895 orang yang terdiri dari 38.553 orangnelayan laut dan juragan, 4.760 orang pencari ikan di perairan umum, 18.632orang pembudidaya ikan di tambak, 10.407 orang pembudidaya ikan di kolam, 10orang pembudidaya di laut, 5.869 orang pengolah produk perikanan, dan 1.205orang bakul/pedagang ikan serta 7.459 orang penggarap garam rakyat.22Dikutip dari data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu tahun 2011
3Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu tahun 2010sebanyak 11.707 nelayan tersebar di wilayah Kec. Juntinyuat yang terdiri dari 861pemilik perahu dan 10.846 sebagai buruh atau nelayan kecil.3 Dari jumlah tersebutjika di bandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Indramayu, Kec.Juntinyuat merupakan wilayah dengan jumlah nelayan kecil terbesar diIndramayu. Hal tersebut didukung dengan wilayah yang dekat pantai yangmenjadi sumber mata pencaharian masyarakatnya khususnya di desa dadap yangmerupakan salah satu desa di kecamatan juntinyuat yang wilayahnya sebagianbesar merupakan kawasan pesisisir dengan mayoritas penduduknya sebagiannelayan.Tabel 1.1. Banyaknya Nelayan Menurut Status Nelayan di KabupatenIndramayu Tahun 2722794KARANGAMPEL3STATUS NELAYANPemilikBuruh(RTP)(RTBP)Dikutip dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, “Juntinyuat dalam Angka 2011”.
ROL121495616TAHUN 20104.72632.79237.484TAHUN 20084.83432.53837.372TAHUN 20094.28331.12435.047KANDANGHAURSumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten IndramayuMelihat potensi yang cukup besar dari sektor perikanan di KabupatenIndramayu akhirnya pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Indramayumembangun sarana infrastruktur berupa pelabuhan perikanan Dr. Ir. SoenarnoDipl HE yang didirikan di desa Dadap Kec. Juntinyuat yang diharapkan mampumenjadi sarana dalam mengembangkan potensi perikanan di KabupatenIndramayu di tingkat Jawa Barat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Indramayu khususnya masyarakat nelayan yang tinggal di desa Dadapyang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Namun dalamperkembangannya pelabuhan tersebut mengalami kemunduran yang signifikan.Bahkan dapat dikatakan mati suri sehingga pencapaian kesejahteraan bagimasyarakat di sekitar pelabuhan tersebut jauh dari harapan. Menurut data BPS
5Kabupaten Indramayu Tahun 2011 jumlah keluarga pra sejahtera di Desa Dadapmencapai 24,3 % dari 4861 keluarga yang ada atau sekitar 18,5 % dari totalkeluarga prasejahtera yang adadi kecamatan Juntinyuat. Jika dibandingkandengan desa lain yang ada di Kec. Juntinyuat, desa dadap memiliki tingkatkesejahteraan yang masih rendah.4Dari hasil pra observasi yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2013,mayoritas penduduk di DesaDadap bekerja sebagai nelayan yang tingkatkesejahteraannya masih rendah. Hal tersebut dihadapkan pada kondisi masyarakatnelayan yang mayoritas adalah nelayan perahu kecil yang kurang diberdayakan,keberadaan KUD yang tidak berjalan, serta kurangnya peran pemerintah daerahsebagai fasilitator dan mediator bagi masyarakat nelayan dalam mengembangkanpotensi perikanan di daerah tersebut.Menurut Fachrurrozi selaku tim asistensi TPI-Dadap, menjelaskan bahwa :Kondisi pantai yang mengalami pendangkalan yang cukup parahdikarenakan sudah cukup lama tidak dilakukan pengerukan. Hal tersebutmenghambat aktivitas melaut sehingga perahu besar sulit untuk merapatke dermaga, akibatnya kegiatan pelelangan di TPI tersebut kian sepi.Selain itu, tidak berjalannya KUD Ngupaya Mina menjadikan paranelayan beralih ke tengkulak untuk memperoleh pinjaman modal danmereka diharuskan menjual hasil tangkapan mereka ke tengkulak denganharga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang merekaperoleh jika dilelang di TPI. Keberadaan sarana dan prasarana dipelabuhan perikanan tersebut juga kurang mendapat perawatan daripihak pemerintah daerah sehingga kondisinya rusak. Padahal tempattersebut selain sebagai pelabuhan bisa dijadikan sebagai objek wisatayang mendatangkan sumber pendapatan daerah yang selayaknya mampu4Dikutip dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, “Juntinyuat dalam Angka 2012”.
6memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnyaterutama para nelayan.5Dengan demikian peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalammemfasilitasi akses informasi teknologi, modal dan pemasaran hasil tangkapanikan bagi para nelayan didaerah tersebut. Hal tersebut yang melatarbelakangipeneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: Peran Pemerintah Daerahdalam Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi kasus di DesaDadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu).B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitianini terdiri dari beberapa pertanyaan sebagai berikut :1. Bagaimana gambaran tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Dadap?2. Apa peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat nelayan?3. eningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya?C. Tujuan Penelitian1. Mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Dadap2. Mengetahui peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkankesejahteraan masyarakat nelayan.3. Mengetahuiupayayangdilakukanmasyarakatmeningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.5Hasil Wawancara dengan Bapak Fachrurozi, tanggal 5 Januari 2013.nelayanuntuk
7D. Manfaat PenelitianDari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihakyang terkait :1. Manfaat bagi lembaga, diantaranya :a. Dapat memperkenalkan potensi perikanan dan pola perekonomianmasyarakat Nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat KabupatenIndramayu.b. Memberikan wawasan mengenai peran Pemerintah Daerah KabupatenIndramayu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.2. Manfaat bagi akademik, diantaranya :a. Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran khususnya dalam halperekonomian berbasis kerakyatan.b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.3. Manfaat bagi peneliti, diantaranya :a. Peneliti dapat mengetahui tentang peran Pemerintah DaerahKabupaten Indramayu dalam upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat nelayan.b. Peneliti dapat mengetah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun dalam perkembangannya pelabuhan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para nelayan. Hal tersebut dihadapkan oleh rendahnya kualitas SDM khususnya para nelayan setempat. Selain itu, masyarakat nelayan di Desa Dadap merupakan kelompok masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hal.72.
SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH LOMBOK BARAT) TAHUN 2018 Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram OLEH:
Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 6 No Bidang Kerjasama Nama MoU/PKS SKPD Penyelenggara Kerjasama Jangka Waktu Maksud dan Tujuan 9 Kerjasama antar Pemerintah lain Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah
keuangan pemerintah daerah, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia
dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah dan pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan
Pemerintahan dan pembangunan, dimana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam semua aspek, sehingga pemerintah daerah kurang leluasa melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, padahal secara geografis dan geopolotik keadaan masing – masing daerah di Indonesia sangat variatif, efek pembangunan yang terlalu bersifat “
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya . 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin . penelitian dan pengembangan KLLAJ. Bagian Kedua . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10-Bagian Kedua
