PE NGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKANDAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKANTERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI(Studi di KPP Pratama Surabaya Krembangan)SKRIPSIOleh :APRIAN HENDY SETIA KUSUMA1612322089/FE/AKFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA2019
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKANDAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKANTERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI(Studi di KPP Pratama Surabaya Krembangan)SKRIPSIDiajukan Untuk Memenuhi Sebagian PersyaratanDalam Memperoleh Gelar Sarjana EkonomiProgram Studi Ekonomi Dan Bisnis AkuntansiOleh :APRIAN HENDY SETIA KUSUMA1612322089/FE/AKFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA2019
ii
iii
iv
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan ModernisasiSistem Adminitrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi (Studi di KPP Pratama Surabaya Krembangan)”Aprian Hendy Setia KusumaFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara SurabayaJalan A. Yani 114 SurabayaEmail : undahendy@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuanperpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem adminitrasi perpajakanterhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama SurabayaKrembangan. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapadokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linearberganda. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling yaituteknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secarasendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan untuk dipilih menjadianggota sampel. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS 24menunjukan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) membuktikan bahwavariabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakorang pribadi, modernisasi sistem adminitrasi perpajakanberpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan tidak berpengaruhterhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, ModernisasiSistem Adminitrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajakv
The Effect Taxpayer Knowledge, Penalties, and System AdminitrationModernization of the Individual Taxpayer Compliance in KPP PratamaSurabaya KrembanganAprian Hendy Setia KusumaFaculty of Economics and Business, Bhayangkara University, SurabayaJalan A. Yani 114 SurabayaEmail : undahendy@gmail.comABSTRACTThis study aims to determine the effect of taxpayer knowledge, penalties, andsystem adminitration modernization of the individual taxpayer compliance in theKPP Pratama Surabaya Krembangan. The research data obtained from thequestionnaire (primary) and some documentation. Model analysis of the dataused in this study is the multiple linear regression analysis. Sampling was done bythe method of random sampling is a sampling technique in which all individualsin the population either individually or jointly given the opportunity to be electedas members of the sample. Based on the results of data analys is using SPSS 24shows that the partial results of hypothesis testing (t-test) proves that taxpayerknowledge positive effect on individual tax compliance, system adminitrationmodernization has a positive effect on an individual taxpayer compliance.Penalties does not affect the individual taxpayer compliance.Keywords: Taxpayer Knowledge, Penalties, System Adminitration Modernization,Individual Taxpayer Compliancevi
KATA PENGANTARPuji dan syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis njudul“PengaruhPengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Modernisasi Sistem AdminitrasiPerpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi diKPP Pratama Surabaya Krembangan)”.Penyusunan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satupersyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ekonomidan Bisnis Jurusan Akuntansi. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baikberkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penelitimenggucapkan terima kasih kepada :1. Dosen Pembimbing 1 (Ibu Dra. Kusni Hidayat, M.Si., CA )2. Dosen Pembimbing 2 (Bapak Arief Rahman, SE., M.Si )3. Ayah dan Ibunda tercinta yang sudah membantu doa4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan baik moril maupunmateril, motivasi dan dukungan doa.5. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat dan doa6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang telahmemberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan akan menjadipanutan seumur hidup saya.vii
7. Segenap Karyawan KKP Pratama Surabaya Krembangan yang telah memberiijin untuk melakukan penelitian ini.8. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang gdalammenyelesaikan laporan penelitian ini.Walaupun demikian, dalam laporan penelitian ini, peneliti menyadari bahwamasih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritikdemi kesempurnaan penelitian ini. Namun demikian adanya, semoga proposalskripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya danbermanfaat bagi kita semua terutama bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis JurusanAkuntansi.Surabaya, 09 Juli 2019PenulisAprian Hendy S. K.viii
DAFTAR ISIHalamanHALAMAN SAMPUL . . iHALAMAN PERSETUJUAN . .iiHALAMAN PENGESAHAN iiiLEMBAR PERNYATAAN .ivABSTRAK . vKATA PENGANTAR . viiDAFTAR ISI . .ixDAFTAR TABEL . xiiiDAFTAR GAMBAR . xivDAFTAR LAMPIRAN . xvBAB I PENDAHULUAN . 11.1Latar Belakang . 11.2Rumusan Masalah . 61.3Tujuan Penelitian . 71.4Manfaat Penelitian . 71.5Sistematika Penelitian . 9BAB II TINJAUAN PUSTAKA . 112.1Penelitian Terdahulu . 112.2Landasan Teori . 132.2.1Kepatuhan Wajib Pajak . 13ix
2.2.2Pengetahuan Perpajakan . 152.2.3Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan . 172.2.3.1Pengertian Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan . 172.2.3.2Tujuan Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakn . 182.2.4Sanksi Perpajakan . 182.3Kerangka Konseptual . 222.4Hipotesi Penelitian . 232.4.1Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi . 232.4.2Pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi . 242.4.3Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakanterhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 25BAB III METODE PENELITIAN . 273.1Kerangka Proses Berfikir . 273.2Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel . 283.2.1Variabel Independen . 283.2.2Variabel Dependen . 293.3Teknik Penentuan Populasi, Besar Sempel Dan Waktu Penelitian . 293.3.1Teknik Penentuan Populasi . 293.3.2Besar Sampel . 303.3.3Teknik Pengambilan Sampel . 313.4Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian . 32x
3.5Teknik Pengumpulan Data . 323.6Pengujian Data . 343.6.1Uji Validitas . 343.6.2Uji Reabilitas . 343.7Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis . 353.7.1Teknik Analisis . 353.7.1.13.7.2Analisis Regresi Linear Sederhana . 35Uji Hipotesis . 363.7.2.1Uji Parsial (T-test). 36BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 374.1Deskripsi Objek Penelitian . 374.1. 1Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Surabaya Krembangan . 394.1.2Tugas dan Fungsi Pelayanan . 394.1.3Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Krembangan . 394.1.4Struktur Organisasi . 414.1.5Uraian Tugas atau Jabatan Unit Organisasi . 424.2Karateristik Data Responden. 454.3Penentuan Range . 484.4Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel X dan Y . 494.5Uji Kualitas Data . 554.5. 1Uji Validitas . 554.5.2Uji Reliabilitas . 574.6Uji Analisis . 58xi
4.6. 14.74.7. 14.8Analisis Regresi Linear Berganda . 58Pengujian Hipotesis . 60Uji Parsial (Ttest) . 60Pembahasan . 634.8. 1Pembahasan Hipotesis Pertama (H1) . 634.8.2Pembahasan Hipotesis Kedua (H2) . 644.8.3Pembahasan Hipotesis Ketiga (H3) . 65BAB V SIMPULAN DAN SARAN . 675.1Simpulan . 675.2Saran . 68DAFTAR PUSTAKA . 69LAMPIRAN . 73xii
DAFTAR TABELTabel 4.1 Demografi Responden berdasarkan Jenis Kelamin .45Tabel 4.2 Demografi Responden berdasarkan Umur. .46Tabel 4.3 Demografi Responden berdasarkan Pendidikan .47Tabel 4.4 Demografi Responden berdasarkan Pekerjaan .47Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan (X1) .49Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan (X2) .51Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Modernisasi Sistem AdminitrasiPerpajakan (X3).52Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y). .54Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas . .55Tabel 4.10 Hasil Uji Reabilitas. .57Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda . .58Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji t . .61xiii
DAFTAR GAMBARGambar 2.1 Kerangka Konseptual . 22Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir 27Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Krembangan .41xiv
DAFTAR LAMPIRANKartu Bimbingan Skripsi . .74Berita Acara Revisi Skripsi.75Kuesioner . .76Tabel Hasil Uji Validitas . .81Tabel Hasil Uji Reabilitas. .82Hasil Uji Regresi Linear Berganda . .85Tabel Hasil Perhitungan Uji t . .85Tabel Demografi Responden berdasarkan Jenis Kelamin .86Tabel Demografi Responden berdasarkan Umur. .86Tabel Demografi Responden berdasarkan Pendidikan .86Tabel Demografi Responden berdasarkan Pekerjaan .87Tabel Tabulasi. .88xv
BAB IPENDAHULUAN1.1Latar BelakangIndonesia sebagai negara berkembang dalam melakukan pembangunganmaupun perbaikan di berbagai bidang, Indonesia membutuhkan sumberpendanaan dalam pelaksanaannya. Secara umum, sumber pendanaan suatu negaramerupakan meliputi kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalti, retribusi,kontribusi, bea, cukai dan yang terakhir pajak.Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), “Pajak adalah suatu kontribusi WajibPajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapat imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat”.Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanyadigunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintahmelainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyaikaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum.Ketidakpatuhan Wajib Pajak secara tidak langsung menyebabkanberkurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Berkurangnya penerimaan pajakdapat menghambat jalannya roda pemerintahan karena sebagian besarpengeluaran negara dibiayai oleh penerimaan pajak. Selain berperan dalammembiayai pembangunan, pajak juga berperan dalam membiayai pengeluaran1
2rumah tangga pemerintahan serta sebagai alat untuk membuat kebijakan ekonomi(Poulson dan Kaplan, 2008).Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam halini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telahmelakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak.Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengandiberlakukannya self assesment system. Self assesment system merupakanpemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawabkepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010).Target tax ratio ditahun 2019 yang mencapai 16%, sedangkan realisasi2016 hanya 10,7% Rendahnya pencapaian rasio pajak jelas memiliki implikasiterhadap perekonomian Indonesia. Implikasi tersebut diantaranya karena pajakbelum mampu memainkan peran dalam mengefektifkan program defisit belanja.Untuk mengejar tax ratio, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajibpajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Aplikasi yang sudah disediakan oleh DitjenPajak belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pelaporan melaluielektronik akan memudahkan Ditjen Pajak dalam pengadministrasian dokumenwajib pajak. Sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPTTahunannya secara manual. Wajib pajak yang ada pembayaran ataupun adapelaporan di tahun sebelum menjadi target dalam kepatuhan pelaporan SPTTahunan.
3Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang belum 100% menyebabkanpajak belum sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan redistribusipendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajibanperpajakan yang hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok saja menjadikan rasiopajak tidak bagus. Belum semua rakyat yang mempunyai penghasilan di atasPTKP membayar pajak, sehingga belum semua masyarakat menikmati hasilpembangunan yang pembiayaannya diperoleh dari pajak.Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkatkepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki.Tahun 2016, ada sekitar 32 juta wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak yangwajib menyerahkan SPT ada 20 juta, tetapi realisasinya hanya 12 juta atau sekitar65%. Tahun 2017 sudah meningkat menjadi 70%, sedangkan di negara lain bisamencapai 75%-80% (Tjahono, 2018).Masalah yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupunWP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnyaSPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkaliDirektorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan- kebijakan baru yang kadangbelum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurangmemahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan haltersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhiwajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan dan membayarpajak terutangnya. Irmayani dan Mildawati (2015) melakukan penelitian iPerpajakanterhadap
4Kepatuhan Wajib Pajak.” Hasildari penelitiannya secara keseluruhanmenunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan tidakdapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Padapenelitian yang dilakukan Imam (2014) dengan judul “Pengaruh SanksiPerpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan System Administrasi PerpajakanModern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Hasil dari penelitiannya menunjukkanbahwa san
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sa nksi Perpajakan dan Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KP P Pratama Surabaya .UHPEDQJDQ Aprian Hendy S etia K usuma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Suraba
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak) Muhammad Nur Rizky NIM 1512321073 Email muhammad.nur.rizky096@gmail.com ABSTRAK
perpajakan dengan judul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Yang Terdaftar Pada KPP Pur
pelayanan, modernisasi sistem, serta benefit langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kepuasan pelayanan, modernisasi sistem administrasi perpajakan
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA A. Sanksi 1. Pengertian Sanksi Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam . Jenis sanksi uang paksa juga sangat sedikit dirumuskan dalam prodak hukum . 14 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, .
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN SANKSI PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ( Studi Kasus WP OP Non Karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang seberang Ulu) SKIPSI Nama : Mu
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK Putu Rara Susmita1 . dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebi
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpaja
ONLINE REGISTRATION: A STEP-BY-STEP GUIDE CONTENTS OVERVIEW 3 HOW TO LOG IN TO ONLINE REGISTRATION 6 PERSONAL DETAILS 7 1. Personal Information (Gender, Marital Status, Mobile Phone No.) 8 2. Social Background (Occupational Background, No. of Dependants). 9 3. Country of Origin/Domicile 9 4. Home Address 10 5. Term Time Address 11 6. Emergency Contact Details 12 7. Disabilities 14 8. Previous .
