KONDISI TEKTONIK INDONESIA - WordPress

KONDISI TEKTONIK INDONESIA2

Bencana GempabumiYogyakarta dan Jawa TengahMei 2006Bencana TsunamiAceh dan Sumatra UtaraDesember 2004Bencana Tsunami PangandaranJuli 2006UU No. 24 Tahun 2007 : Penanggulangan Bencana

Pra Bencana :– kurang diperhatikan,– kesiapsiagaan kurang, Bencana terjadi pada waktu kita tidak siap Pada saat kondisi darurat :–––––––––– Panik berkepanjanganTidak tahu apa yang harus diperbuatKoordinasi kacau, kewenangan tidak jelasStress (diri, famili/Keluarga, tetangga menjadi korban)Distribusi bantuan kacauKetidakpercayaan pada pemerintahTekanan MediaIsu yang menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggungjawabSemua ingin membantu tapi tidak banyak yang bisa diperbuatKeamanan tergangguKondisi Pasca Bencana:––––Pemulihan Fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan berjalan lambat, dan tidak menyeluruhBantuan hanya sebatas pada masa tanggap daruratBantuan tidak merataPsikososial tidak tertangani secara tuntas, menyisakan depresi yang mendalam

Kebijakan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana– Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur– Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktifmasyarakat dan lembaga usaha Platform Nasional– Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana– Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, padasaat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, terkoordinasi danterpadu– Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana– Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melaluiKelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai– Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D) Arahan Presiden–––––Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama saat terjadi bencanaGubernur merapat untuk pendampinganPemerintah mendukung dengan bantuan yang bersifat ekstrimPelibatan TNI dan PolriPenanggulangan secara dini

AN KAPASITASPENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Legislasi Nasional:– Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA–Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan PB (PP. No. 21/2007) Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana(PP. No. 22/2007) Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (PP. No. 23/2007)– Peraturan PresidenPembentukan BNPB (No. Perpres 8/2008)–Peraturan Kepala BNPB Perka No. 1 Tahun 2008 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Perka No. 3 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Perka No. 4 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA Perka No. 6 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI Perka No. 7 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR Perka No. 8 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA Perka No. 9 Tahun 2008 Tentang PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BANAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Perka No. 10 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA Perka No. 11 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA Perka No. 12 Tahun 2008 Tentang KAJIAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Perka No. 13 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA Perka No. 3 Tahun 2010 Tentang RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2010-2014 Perka No. 5 Tahun 2010 Tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA 2010-2012

Daerah:Pembentukan BPBD- Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ProvinsiNusa TenggaraTimur (16 Maret 2009)- Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentangBadan PenanggulanganBencana Daerah- Peraturan Walikota Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang BPBD KotaBengkulu- Peraturan Bupati Peraturan Bupati Kabupaten Muko-Muko Nomor 36 Tahun 2008 tentangBPBD KabupatenMuko-Muko- Qanun Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang BPBD Kabupaten Aceh Besar Penanggulangan Bencana di Daerah- Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah

FORMAL :– BNPB– BPBD Provinsio 28 BPBD sudah terbentuko 5 BPBD dalam proses(Papua, Kep. Riau, Riau, Banten,DKI)– BPBD Kabupaten/Kotao 91 BPBD sudah terbentuko 10 BPBD dalam prosesBNPBUnsur PengarahUnsur Pelaksana19 orang [10 unsur pemerintah dan 9 unsur profesional]BPBD ProvinsiUnsur PengarahUnsur Pelaksana11 orang [6 unsur pemerintah dan 5 unsur profesional]BPBD Kab./KotaUnsur Pengarah9 orang [5 unsur pemerintah dan 4 unsur profesional]Unsur Pelaksana

NON FORMAL– NATIONAL PLATFORM (PLANAS PRB) FORUM MASYARAKAT SIPILFORUM LEMBAGA USAHAFORUM PERGURUAN TINGGIFORUM MEDIAFORUM LEMBAGA INTERNASIONAL– LOCAL PLATFORM Forum PRB NTT Forum PRB Jogjakarta– PLATFORM TEMATIC Forum Merapi Forum Slamet Forum Bengawan Solo

Perencanaan PB Perencanaan Penanggulangan Bencana– Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan) yang dibuatberdasarkan analisis risiko bencanao Tingkat Nasional RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 20102014o Tingkat Provinsi/Kab./Kota RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.–oooo Rencana Tiap Jenis BencanaRencana Kedaruratan (Emergency Plan)Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)Rencana Operasi (Operation Plan)Rencana Pemulihan (Recovery Plan)Pemaduan PB dalam Perencanaan Pembangunan (Nasional / Daerah)– Penanggulangan Bencana dalam RPJP (N/D), RPJM (N/D) dan RKP (N/D)

Pendanaan Dana DIPA (APBN/APBD)– untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga/departementerutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana– DAK untuk pemda Provinsi/Kab./Kota diwujudkan dalam mata anggarankebencanaan, disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kemampuandaerah Dana Contingency– untuk penanganan kesiapsiagaan Dana Siap Pakai (on call)– untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada saat terjadi bencana Dana bantuan sosial yang berpola hibah Dana yang bersumber dari masyarakat

Pendidikan dan Pelatihan– Memasukkan pendidikankebencanaan dalam kurikulumsekolah– Membuka program studi “disastermanagement” di PT– Menyusun standar modul pelatihanmanajemen bencana– Melakukan pelatihan manajer danteknis PB– Mencetak tenaga profesional danahli PBPengembangan dan pembangunanFasilitas– Pusdalops– Pusat Depo dan pelatihan Regional– SRC PBPenelitian dan pengembangan IptekKebencanaan– Pemahaman karakteristikancaman/hazard dan teknologipenanganannya Penerapan Teknologi PB, contoh:– Risk Mapping, Tataruang(Bappenas, PU)– Deteksi dini/EWS (gunungapi,Tsunami, Banjir, Tanah Longsor,dll)(BMG, ESDM/Vulkanologi, PU)– Rumah Tahan Gempa/buildingcode (PU)– Teknologi untuk penanganandarurat (Depkes, Basarnas)– Teknologi Pangan untuk bantuandarurat (BPPT, Deptan, PerguruanTinggi)Kerjasama Internasional– SCDRR– JICA– AIFDR– UN ( OCHA, WFP, WHO, ISDR dll)– USPACOM– ASEAN

SASARANPENGEMBANGAN KAPASITAS Membangun masyarakat/bangsa yangtangguh terhadap ancaman bencanayang dicirikan oleh kapasitas untuk :– meredam tekanan atau kekuatankekuatan yang menghancurkan,melalui perlawanan atau adaptasi– mengelola, atau mempertahankanfungsi-fungsi dan struktur-strukturdasar tertentu, pada saat bencana– memulihkan diri atau “melentingbalik” setelah bencana

LINGKUP TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA1.TAHAPAN2. TUJUAN3. MANAJEMEN4.PENYELENGGARAAN5. KEGIATANPRA BENCANAPengurangan Risiko BencanaManajemen Risiko bencanaSituasi tidak terjadibencanaSituasi terdapatpotensi bencana- Perencanaan- Mitigasi- Pengurangan risiko- Sistem PeringatanbencanaDini- Pencegahan- Kesiapsiagaan- Pemaduan dlmrencana pembangunan- Persyaratan analisisrisiko- Perencanaan tataruang- Pendidikan &Pelatihan- Persyaratan standarteknis- Penelitian- Pemberdayaan/peningkatankemampuan6. PERENCANAANRencana MitigasiRencanaKontinjensiSAAT BENCANAPenangananDaruratManajemenDaruratPASCA BENCANAPemulihanManajemen Pasca BencanaTanggap daruratRehabilitasiRekonstruksi- Pengkajian cepat dantepat- Penentuan statuskeadaan darurat- Penyelamatan danevakuasi masyarakatterkena bencana- Pemenuhankebutuhan dasar- Perlindunganterhadap kelompokrentan- Pemulihan darurat- perbaikan lingkungan daerahbencana;- perbaikan prasarana dansarana umum;- pemberian bantuan perbaikanrumah masyarakat;- pemulihan sosial psikologis;- pelayanan kesehatan;- rekonsiliasi & resolusi konflik;- pemulihan sosial ekonomibudaya;- pemulihan keamanan danketertiban;- pemulihan fungsipemerintahan; dan- pemulihan fungsi pelayananpublik.- pembangunan kembali prasaranadan sarana;- pembangunan kembali sarana sosialmasyarakat;- pembangkitan kembali kehidupansosial budaya masyarakat;- penerapan rancang bangun yangtepat dan penggunaan peralatanyang lebih baik dan tahan bencana;- partisipasi dan peran serta lembagadan organisasi kemasyarakatan,dunia usaha, dan masyarakat;- peningkatan kondisi sosial,ekonomi, dan budaya;- peningkatan fungsi pelayananpublik; dan- peningkatan pelayanan utamadalam masyarakatRencana OperasiPenangananDaruratRencana PemulihanRencana Penanggulangan Bencana7. PENDANAAN8. PERAN BNPB &BPBDDIPADana Penanggulangan Bencana dari APBN/APBDDanaDIPA & DanaDIPA & Dana Bantuan Sosial berpola HibahKontinjensiSiap PakaiDana dari masyarakatKoordinasi & PelaksanaKoordinasi,Komando, danPelaksanaKoordinasi & Pelaksana

Terimakasih Direktorat Pengurangan Risiko BencanaDEPUTI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAANGraha 55, Jl. Tanah Abang II No. 55 Jakarta Pusatwww. bnpb.go.id

Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (PP. No. 23/2007) – Peraturan Presiden Pembentukan BNPB (No. Perpres 8/2008) – Peraturan Kepala BNPB Perka No. 1 Tahun 2008 Tentang ORGANI