BAB I PENDAHULUAN - Bappeda DKI Jakarta

Naskah Akademik Rencana Tata RuangKawasan Strategis Pantura JakartaBAB IPENDAHULUAN1.1.Latar BelakangJakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan salah satu kota Metropolitandi dunia memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan danperekonomian nasional serta tempat bermukim dan bertemunya beragam pendudukdari berbagai suku bangsa, ras dan agama. Pesatnya pertambahan penduduk danpeningkatan kegiatan sosial ekonomi yang menyertainya telah meningkatkankebutuhan akan lahan perkotaan di Jakarta terutama untuk menyediakan berbagaifasilitas dan kemudahan aksesibilitas bagi warga kotanya dan para migran perkotaanyang datang mencari penghidupan. Untuk mengatasi kebutuhan lahan perkotaan,sejak tahun 1992 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun konseppengembangan Pantai Utara Jakarta (Pantura) sebagai kawasan reklamasi yangmenghubungkan wilayah daratan dan laut di bagian utara kota Jakarta.Pantai Utara Jakarta adalah kawasan strategis yang berada di Provinsi DKI Jakartaseperti dinyatakan dalam dua rencana tata ruang berikut ini:1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang KawasanJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur menetapkan Panturasebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional.2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RencanaTata Ruang Wilayah 2030, menetapkan Pantura Jakarta sebagai KawasanStrategis Provinsi (KSP).Sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam rangka mencapai visi dan misipenataan ruang Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Rencana Tata RuangWilayah 2030 maka diperlukan suatu rencana detail tata ruanguntuk KawasanStrategis Pantura yang mendukung pelaksanaan program penataan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang yang komprehensif. Rencana detail tata ruangdiharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pembangunan dan1-1

Naskah Akademik Rencana Tata RuangKawasan Strategis Pantura Jakartapemanfataan ruang di Kawasan Strategis Pantura serta pengendalian pemanfaatanruang di kawasan tersebut.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harusdisertai dengan penyusunan naskah akademik sebagai landasan teoritis dan kajianpemikiran ilmiah terkait substansi yang disusun. Naskah akademis penyusunanRaperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura disusun berdasarkanamanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 14ayat (3) yang menyebutkan bahwa rencana rinci tata ruang termasuk di dalamnyaadalah Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kabupaten yang selanjutnya ditetapkansebagai peraturan daerah, sebagaimana tertuang pada pasal 27 ayat (1).Secara keseluruhan, naskah akademis ini merekomendasikan perlunya penyusunanPerda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta sebagaipedoman perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang serta pengendalianpemanfaatan ruang hingga tanhun 2030. Peraturan ini perlu segera ditetapkansebagai bagian penting dalam rangka mewujudkan visi Jakarta sebagai ibukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan,sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera.1.2. Identifikasi MasalahKawasan Pantai Utara Jakarta merupakan kawasan strategis bagi DKI Jakarta, baiksebagai ibukota provinsi sekaligus sebagai ibukota negara. Areal sepanjang pantaisekitar 32 km tersebut merupakan pintu gerbang dari arah laut, dengan berbagaiaktivitas masyarakat dan pembangunan yang sangat beragam, termasuk objek-objekvital yang ada di kawasan tersebut.Dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang PenyelenggaraanPenataan Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang PenataanRuang Kawasan Jabodetabekpunjur, maka Keputusan Presiden Nomor 52 tahun1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, khususnya yang terkait denganpenataan ruang dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini memberi efek pada peraturan di1-2

Naskah Akademik Rencana Tata RuangKawasan Strategis Pantura Jakartatingkat daerah, khususnya yang terkait dengan penataan kawasan Pantura Jakarta,yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 1995 tentangPenyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan ulang (penataanruang) kawasan Pantura Jakarta yang mencakup pulau reklamasi dan revitalisasidaratan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Pasal 10 Ayat 1,kawasan strategis provinsi perlu ditetapkan melalui suatu peraturan daerah dan olehkarenanya Kawasan Pantura Jakarta sebagai salah satu kawasan strategis provinsisebagaimana ditetapkan dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 perlu disusunlandasan hukumnya dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Panturasebagai revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 1995.Berbagai permasalahan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalampenyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta antara lain:1.Permasalahan Fisik Lingkungan antara lain: kualitas air tanah yang tercemar;sedimentasi dan pencemaran air sungai dan waduk; amblesan dan penurunantanah; banjir dan rob: erosi pantai/abrasi dan hilangnya kawasan-kawasanlingkungan.2.Permasalahan Sosial Budaya antara lain: pertumbuhan penduduk yang pesatdan tumbuhnya permukiman yang tidak terkendali; rendahnya kualitassumberdaya manusia; rendahnya penduduk yang bekerja dan masih tingginyapekerjaan di sektor informal; masih adanya kawasan permukiman kumuh disepanjang pesisir pantai; dan tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan.3.Permasalahan Ekonomi dan Sarana-Prasarana antara lain: angka kemiskinanyang tinggi dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat; terbatasnya cakupanpelayanan air bersih; belum adanya sistem pengendalian banjir yang struktural(tanggul laut dan sistem polder untuk mengatasi banjir dan rob); jaringandrainase yang tidak terawat; cakupan pelayanan jaringan limbah yang terbatas;prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai dan tingkat pelayanan jalanyang semakin menurun.4.Permasalahan Hukum Kelembagaan antara lain: belum adanya revisi dariperaturan perundangan sebagai dasar dalam pengembangan Pantura Jakarta;dan Tim care taker sebagai pengganti BP Pantura tidak dapat melaksanakatugasnya dengan optimal.1-3

Naskah Akademik Rencana Tata RuangKawasan Strategis Pantura Jakarta1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah AkademikBerdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan PeraturanDaerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keteranganatau penjelasan yang biasa disebut dengan naskah akademik.Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasilpenelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertangungjawabkansecara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RancanganUndang-Undang, Rancangan Perauran Daerah Provinsi, Rancangan PeraturanDaerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukummasyarakat.Sesuai dengan definisi diatas, naskah akademik Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta bertujuan untuk:1. Melakukan penelitian dan kajian atas permasalahan dalam pengembangankawasan strategis Pantura Jakarta dan solusi untuk mengatasi permasalahantersebut;2. Merumuskan permasalahan hukum dalam penyusunan rencana tata ruangkawasan Pantura Jakarta sebagai dasar dalam penyusunan RancanganPeraturan Daerah sebagai dasar hukum dan atau solusi;3. ogis,yuridispembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang kawasanstrategis Pantura Jakarta;4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentangrencana tata ruang kawasan strategis Pantura Jakarta.Kegunaan dari naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunandan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana rinci tata ruangkawasan strategis Pantura Jakarta.1-4

Naskah Akademik Rencana Tata RuangKawasan Strategis Pantura Jakarta1.4. Metode Penyusunan Naskah AkademikMetoda yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metodeyuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal dan metoda yuridisnormatif yang dilakukan melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder berupaperaturan perundangan, hasil penelitian dan referensi lainnya.Penelitian sosiolegal dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum dalamperaturan perundangan yang sudah ada secara normatif dilanjutkan dengan observasimendalam untuk mendapatkan data terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadapRancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan StrategisPantai Utara Jakarta. Metoda ini dilandasi konsep hukum yang menyatakan bahwahukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan juga pada kenyataan yang ada dimasyarakat, tidak saja ditentukan berdasarkan kehendak pemerintah. Dalam hal inipemahaman mengenai gambaran kondisi pada kawasan strategis Pantai UtaraJakarta yang menjadi lokus hukum yang diteliti menjadi sangat penting.Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian pustaka terhadapperaturan perundangan terkait penataan ruang, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,pemerintahan daerah, lingkungan hidup dan pembangunan perkotaan, serta kajianterhadap hasil penelitian dan referensi terkait lainnya.Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata RuangKawasan Strategis Pantai Utara Jakarta meliputi tiga tahapan sebagai berikut:1. Tahap Identifikasi PermasalahanTahap ini adalah tahap awal penyusunan naskah akademik dimulai kepentingan,baikpermasalahan hukum maupun permasalah non hukum terkait penataan ruangkawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Identifikasi permasalahan dilakukanmelalui metode kajian pustaka dan diskusi kelompok terbatas.2. Tahap Penyusunan Naskah AkademikBerdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kajian terhadap peraturanperundang-undangan, tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah akademiksesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomot 12 Tahun 2011 tentang1-5

Naskah Akademik Rencana Tata RuangKawasan Strategis Pantura JakartaPembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah akademik sangatdiperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai kajianyang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yangberkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akandibentuk.3. Tahap KonsultasiPada tahap ini dilakukan konsultasi sebagai salah satu cara untuk melaksanakanpartisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses konsultasiini merupakan upaya untuk menyampaikan materi Rancangan Peraturan Daerahkepada semua pemangku kepentingan agar memperoleh masukan dan saranpenyempurnaan sehingga penataan ruang kawasan strategis Pantura Jakartadapat dilaksanakan secara optimal.1-6