LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN .
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGANPADA SUB BAGIAN PENYALURAN DAN INVENTARISASIBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANCHINTYA FEBIYANTI8105123250Laporan Praktik kerja lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satupersyaratan mendapatkan Gelar Ahli Madya/Sarjana Pendidikan padaFakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMIKONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSIJURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASIFAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA2014
ABSTRAKChintya Febiyanti 8105123250. Laporan Praktik Kerja Lapanganpada Sub Bagian Penyaluran dan Inventarisasi (PIN) BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). KonsentrasiPendidikan Akuntansi. Program Studi Pendidikan Ekonomi. JurusanEkonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas NegeriJakarta, Agustus 2014.Praktikan melakukan praktik kerja lapangan di Sub BagianPenyaluran dan Inventarisasi, Bagian Perlengkapan, Biro Umum,Sekretariat Utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,jalan pramuka Nomor 33 Jakarta 13120.Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama satu bulan dimulai daritanggal 14 Juli 2014 s.d 15 Agustus 2014 dengan 5 hari kerja selamabulan ramadhan senin – jumat pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB dan harikerja biasa senin – jumat pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB. Kegiatanyang praktikan lakukan yaitu membuat memo permintaan barang,mencatat proses penyaluran barang kepada biro – biro yangmembutuhkan aset lancar, dan menginput pembelian barangpersediaan dan penyaluran barang pada aplikasi persediaan.Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat untuk memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan.
KATA PENGANTARPuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat danrahmatNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan PraktikKerja Lapangan Sub Bagian Penyaluran dan Inventarisasi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan ini sesuai dengan jadwal yangtelah ditetapkan.Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratanakademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi PendidikanAkuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi danAdministrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.Selama proses penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan,penulis mendapatkan banyak bimbingan,motivasi, arahan dan dorongankepada praktikan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkanterimakasih kepada :1. Tuhan Yang Maha Esa2. Orangtua yang telah mendoakan, memberikan dukungan dansemangat.3. Bapak Dedi Purwana M.Bus Dekan Fakultas Ekonomi4. Bapak Drs. Nurdin Hidayat.M,M.Si Ketua Jurusan Ekonomi danAdministrasi.5. Ibu Dr. Siti Nurjanah,SE,MSi Ketua Program Studi PendidikanEkonomi.v
6. Ibu Santi Susanti S.Pd M.Ak ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.7. Ibu Dra. Sri Zulaihati, M.Si dosen pembimbing yang telah memberikanarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan LaporanPKL8. Bapak Hari Eka Surjanta kepala sub bagian Penyaluran danInventarisasi.9. Pak aryo Fajar Gunarso pembimbing, pengarah dan pemberi informasiuntuk praktikan.10. Pak Irfan Rinaldi pembimbing, pengarah dan pemberi informasi untukpraktikan.11. Seluruh Karyawan dan CPNS sub bag penyaluran dan Inventarisasiyang telah membantu praktikan selama PKL.12. Seluruh teman-teman Pendidikan Akuntansi Reguler 2012 yang telahmemberi dukungan dan saran bagi praktikan.Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan laporanpraktik kerja lapangan ini, karena itu praktikan memerlukan kritik dansaran yang bersifat konstruktif. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagipara pembaca.Jakarta, 9 November 2014Penulisvi
DAFTAR ISILEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR. . .iiiLEMBAR PENGESAHAN .ivKATA PENGANTAR .vDAFTAR ISI . . . viiDAFTAR TABEL .viiiDAFTAR LAMPIRAN . .ixBAB I. PENDAHULUANA.B.C.D.E.LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN .MAKSUD DAN TUJUAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .KEGUNAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN . .TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN . JADWAL WAKTU PRAKTIK KERJA LAPANGAN .12344BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT PKLA. SEJARAH PERUSAHAAN . . 6B. STRUKTUR ORGANISASI . . . 11C. KEGIATAN UMUM PERUSAHAAN 13BAB III. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGANA.B.C.D.BIDANG KERJA . . .PELAKSANAAN KERJA . .KENDALA YANG DIHADAPI . . .CARA MENGATASI KENDALA .19232829BAB IV. KESIMPULANA. KESIMPULAN . B. SARAN – SARAN .3132DAFTAR PUSTAKA .34vii
DAFTAR TABEL 11TABEL II.2: Tabel Perwakilan BPKP Provinsi .12TABEL II.1: Profil Pimpinan BPKPviii
DAFTAR LAMPIRANLampiran 1 Surat Pengajuan permohonan PKL Kelompok 35Lampiran 2 Surat Permohonan PKL Individu .36Lampiran 3 Surat Jawaban dari BPKP .37Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai PKL .38Lampiran 5 Jadwal Kegiatan Harian 39Lampiran 6 Daftar Hadir PKL .46Lampiran 7 Daftar Nilai PKL .48Lampiran 8 Logo BPKP .49Lampiran 9 Kartu Gudang 49Lampiran 10 Nota Dinas Permintaan Barang 50Lampiran 11 Surat Penyerahan Barang 51Lampiran 12 Struktur Organisasi BPKP .52Lampiran 13 Struktur Organisasi Biro Umum 53Lampiran 14 Aplikasi Persediaan10 5414.1 Tampilan Awal Aplikasi Persediaan10 5414.2 Tampilan Pembelian Barang Persediaan .5414.3 Tampilan Persediaan Keluar .5514.4 Tampilan Buku Persediaan .55ix
BAB IPENDAHULUANA.Latar Belakang PKLKemajuan teknologi masa kini berkembang dengan sangat pesat, halini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi - inovasi yang telah dibuat,dariyang sederhana hingga yang menghebohkan dunia. Perkembanganilmu dan teknologi juga telah membawa perubahan pengetahuan yang lebihkompeks. Karena itu sebagai mahasiswa yang nantinya akan memasukidunia kerja harus memiliki bekal pengetahuan, pemahaman dan wawasanyang luas yang dapat digunakan sebagai bekal untuk mampu bersaing dalamdunia kerja. Salah satu bekal yang diperlukan oleh mahasiswa adalahPraktik kerja lapangan yang membuat mahasiswa dapat mengetahui secaralangsung apa saja yang terjadi didalam dunia kerja.Universitas Negeri Jakarta adalah salah satu lembaga pendidikan yangmempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bermasyarakat dan mampubersaing di dunia kerja, khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajariselama mengikuti perkuliahan yaitu disiplin ilmu akuntansi. Dalam duniapendidikan hubungan antara teori dan praktek merupakan hal penting untuk1
2dibandingkan serta untuk membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalamteori yang diterima di perkuliahan dengan keadaan sebenarnya dilapangan.Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, mahasiswa diberikankesempatan untuk dapat mengaplikasikan teori – teori yang telahditerimanya dan menghubungkannya dengan praktek secara nyata diperusahaan atau instansi pemerintah tempat mahasiswa melaksanakanPraktek Kerja Lapangan. Dengan pelaksanaan praktek kerja lapangan ini,mahasiswa mampu beradapatasi secara langsung dengan dunia kerja,mengenal persaingan dunia kerja dan permasalahan yang dihadapi saatmahasiswa memasuki dunia kerja. Selain pengenalan untuk mahasiswadalam mengahadapi dunia kerja, praktek kerja lapangan juga diharapkanmampu untuk menghasilkan hubungan kerja sama yang baik antaraperusahaan atau instansi dengan Universitas Negeri Jakarta.Praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan secara individu diBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).B.Maksud dan Tujuan PKLBerdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maksud dantujuan dilaksanakannya praktik kerja lapangan yaitu :1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu khususnya unit kerjapraktikan saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.2. elaksanakan tugas sehingga diharapkan dapat menjadi lulusanyang siap berkompetensi didunia kerja.
3C.Kegunaan PKLPraktik kerja lapangan memberikan manfaat yang diperoleh masing –masing pihak yang terkait, yaitu:1.Bagi Mahasiswa :- Sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja setelah lulus dariperguruan tinggi.- Mengembangkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah denganmelakukan praktik nyata yang terjadi di dunia kerja.- Melatih mahasiswa untuk menjadi pekerja yang professional yaitumelatih kedisiplinan, dan memiliki rasa tanggung jawab dalammelaksanakan pekerjaannya selama praktik kerja lapangan.2. Bagi Fakultas Ekonomi :- Menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi dan mampubersaing dalam dunia kerja.- likasikan ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan3. Bagi Instansi Pemerintah :-Menjalin hubungan baik antara instansi dengan lembaga perguruantinggi, serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang salingmenguntungkan dan bermanfaat.
4D.Tempat PKLPraktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di kantor instansipemerintahan. Informasi mengenai tempat praktik kerja lapangan adalahsebagai berikut :Nama Instansi: Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanAlamat: Jl. Pramuka No.33, Jakarta, 13120No. Telpon: 021-85910031Website: www.bpkp.go.idBagian tempat PKL: Sub Bagian Penyaluran dan Inventarisasi, bagianperlengkapan, Biro Umum, sekretariat utama, Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP).E.Jadwal Waktu PKLPraktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan Pengawasankeuangan dan pembangunan selama satu bulan terhitung sejak tanggal 14Juli 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014.Rincian dalam tiap tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :1.Tahap PersiapanPada tahap persiapan, Praktikan mencari informasi tentang tempatinstansi atau perusahaan yang menerima Praktikan untuk melakukanpraktik kerja lapangan, yang sesuai dengan bidang yang praktikantekuni di perkuliahan. Sebelum melaksanakan praktik kerja lapanganpraktikan membuat surat izin PKL di BAAK (Biro Administrasi
5Akademik dan Kemahasiswaan). Pengajuan tersebut dibuat padabulan Juni 2014. Praktikan memberikan surat izin PKL kepada BiroKepegawaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP). Biro kepegawaian memberi penempatan yang sesuai denganbidang praktikan, praktikan ditempatkan pada Biro Umum bagianPerlengkapan Sub bagian Penyaluran dan Inventarisasi, kemudianpraktikan diijinkan PKL pada tanggal 14 Juli 2014.2.Tahap PelaksanaanPraktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama satu bulanterhitung sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Agustus, dalammelaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan mengikuti jadwalwaktu yang telah ditetapkan oleh instansi yaitu senin –kamis jam08.00 WIB – 15.00 WIB dan hari jumat jam 08.00 WIB– 15.30 WIBselama bulan Ramadhan dan pada hari kerja biasa senin – jumat pukul08.00 WIB – 17.00 WIB.3.Tahap PelaporanPraktikan memulai penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan untukmendapatkan gelar sarjana pendidikan pada bulan Agustus sampaidengan November tahun 2014.
BAB IITINJAUAN UMUM TEMPAT PKLA.Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembagapengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa DjawatanAkuntan Negara (Regering Accountants dienst) bertugas melakukanpenelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara danjawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasanpertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secarastruktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negaraberada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksibagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepasdari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawahMenteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugasmelakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semuadepartemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itufungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal.6
7Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN)pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian anbadanusaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruhpelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha miliknegara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini,khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidangpengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuahlembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah danbertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangandikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKPadalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapatmelaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami gmenjadiobyekpemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebutmenunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKPsesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintahyang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua
8departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinyasecara lebih baik dan obyektif.Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan TataKerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapakali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. DalamPasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventifatau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatansosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatanyang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalammembantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangannegara.Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum ofUnderstanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dandepartemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut padaumumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalamrangka mencapai good governance.Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKPmelakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi danrevitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi
9BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif danTerpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan MenujuPemerintahan yang Baik dan Bersih".Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya padapengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan)dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifatpre-emptive. Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapatindikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif nonjustisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untukmembangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegahmoral hazard atau potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepadapenyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK, sebagai amanah untuk menuntaskanpenanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehinggajuga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapatmengoptimalkan pengembalian keuangan negara.Visi BPKP:"Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untukmewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas."Misi BPKP:
bilitaskeuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yangbaik dan bebas KKN.2.Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.3.Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten.4.Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yangandal bagi presiden/pemerintah.Nilai-Nilai BPKP (PIONIR):1. Profesional2. Integritas3. Orientasi Pengguna4. Nurani dan Akal Sehat5. Independen6. ResponsibelMOTTO:"Membangun Good Governance dan Clean Government"
11B. Struktur OrganisasiStruktur Organisasi “terlampir”Tabel II.1 Profil Pimpinan BPKPKepala BPKPProf. Mardiasmo Ak, MBA, PhdSekretariat UtamaDr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, MScDeputi PerekonomianArdan Adiperdana,Ak.,MBADeputi PolsoskamDR.Binsar H. SimanjuntakDeputi Keuangan DaerahDadang Kurnia, Ak, MBADeputi Akuntan NegaraDrs. Gatot Darmasto, Ak, MBA, CFrADeputi InvestigasiProf, DR. Eddy Mulyadi Soepardi,MMDalam menjalankan fungsinya, BPKP memiliki susunan organisasisebagaimana terlihat dalam bagan Struktur Organisasi. BPKP dipimpin olehseorang Kepala yang dibantu oleh satu Sekretaris Utama dan lima Deputiyang membawahi bidangnya masing-masing, yaitu Deputi PengawasanInstansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Pengawasan InstansiPemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Deputi PengawasanBidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang AkuntanNegara, dan Deputi Bidang Investigasi. Selain itu, terdapat empat PusatyaituPusatPendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan
12Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, dan PusatPembinaan Jabatan Fungsional Auditor.BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya mempunyai KantorPerwakilan di 33 Provinsi seluruh Indonesia.Tabel II.2 Tabel Perwakilan BPKP Provinsi1.Nangroe Aceh Darussalam18Bali2.Sumatera Utara19NTT3.Sumatera Barat20Sulawesi Selatan4.Riau21Sulawesi Tengah5.Jambi22Sulawesi Utara6.Sumatera Selatan23Sulawesi angka Belitung10.Banten27Kepulauan Riau11.Jawa Barat28Kalimantan Tengah12.Jawa Tengah29NTB13.D.I Yogyakarta30Gorontalo14.Jawa Timur31Sulawesi Barat15.Kalimantan Barat32Maluku Utara16.Kalimantan Timur33Papua Barat17.Kalimantan Selatan
13C.Kegiatan Umum PerusahaanSesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga akantugasPemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :a.pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan;b.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan;c.koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;d.pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatanpengawasan keuangan dan pembangunan;e.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapandan rumah tangga.Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan :a.penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
14b.perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunansecara makro;c.penetapan sistem informasi di bidangnya;d.pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerahyang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dansupervisi di bidangnya;e.penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasitenaga profesional/a
perlengkapan, Biro Umum, sekretariat utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). E. Jadwal Waktu PKL Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan selama satu bulan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014.
Jakarta, yang dilaksanakan pada PT Pos Indonesia (pe rsero). Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berisi tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama lebih kurang 30 hari kerja di PT Pos Indonesia (p ersero) serta pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan (P KL)
Kerja Lapangan karena pada saat itu tidak ada mata kuliah yang diambil oleh praktikan. Adapun jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: Tabel I 1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Hari Jam Kerja Keterangan Senin s.d Jumat 08.00-12.00 12.00-13.00 Istirahat 13.00-16.00
Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk (PT SMART TBK) Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. selama 53 hari pada Finance Administration Department. Selama melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan beberapa
serta dapat terjun langsung ke lapangan. Sehingga praktikan merasa yakin untuk mencoba hal tersebut. Praktikan percaya bahwa, dalam pelaksanaanPraktik Kerja Lapangan walaupun dalam kurun waktu yang tidak lama akan memberikan pengalaman yang bermanfaat. 2. Aplikasi ilmu Dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Wisma Perumnas,
sebuah Laporan Kerja Praktek (LKP) yang berjudul “ Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon”. 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna Pada Kantor PT.
memberikan arahan sebaik mungkin saat Praktek Kerja Lapangan maupun penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan. 3. Mas Yona Sumiratsana selaku Project Manager PT. Trancent Telekom Indonesia sekaligus pembimbing lapangan dan semua team engineer PT. Trancent Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 4.
17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 18. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) 19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 21. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 23. Badan Pusat Statistik (BPS) 24. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN .
GENERAL MARKING ADVICE: Accounting Higher Solutions. The marking schemes are written to assist in determining the “minimal acceptable answer” rather than listing every possible correct and incorrect answer. The following notes are offered to support Markers in making judgements on candidates’ evidence, and apply to marking both end of unit assessments and course assessments. Page 3 .
