PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP .
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSITERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHSURVEY PADA PEMERINTAH KABIJPATEN DI SELURUH JAWA BARATSilvianaFakultas Ekonomi Universitas Widyatama BandungErwin AntoniBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)AbstractThe government has then performed reforms infinancial management area, but the reality isstill minimal government financial statements that get unqualiJied opinion ( WDP ). Thisstudy was conducted to analyze the effect of application ofAccounting Information System onthe Quality of Local Government Financial Statements. The method used is explanatoly.Data collection was conducted using a questionnaire distributed to Auditors Audit Board ofthe Republic of Indonesia - West Java Provincial OfJice. Analysis tools using simple linearregression. This research resulted in findings of the application of the accountinginformation system have an influence on the quality of local government financial reports. Itwas found that there are factors that are still less than optimal like information systemcomputerize not yet intergration with other division, competencies include human resourceaccounting educational background is still minimal in finance department. In other wordsaccounting system have to integration with all division to accelerate process makingfinancial statement, and thus accounting for personnel knowledge is a factor that must beconsidered in improving the quality of local government financial statement.PENDAHULUANMenurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 kepemerintahan yang baikmerupakan kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsipprofesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas,supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. Good governmentgovernancetercermin dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan sertaakuntabilitas keuangan pemerintah. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangkamewujudkan good governance, diantaranya; pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputiyaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagaiwujud dari kehendak untuk melaksanakan refonnasi di bidang keuangan negara sekaligusmenuntut suatu perubahanmendasar di bidang pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan negara. (Anwar, 2009).Reformasi Keuangan Negara tahun 2003 tersebut, telah menuntut profesionalitaspengelolaan keuangan negara, yang akan mengingatkan adanya suatu keharusan bahwalaporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, sesuai Standar AkuntansiPemerintah (SAP), yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dandisampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (I Gde, 2005).Hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 201 1 atas Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga buku, buku pertama mengenai opini, buku
PROFXTAVOL,'CIME 6.NO.I.APRII, 2014kedua mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan buku ketiga kepatuhan terhadapketentuan perundang-undangan, menunjukkan saat ini perkembangan kualitas laporankeuangan atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan, ha1 ini terlihat dari opini atasLKPD yang diberikan oleh BPK R1 masih ada yang mendapatkan opini disclaimer atau tidakmemberikan pendapat (TMP). Perkembangan Opini LKPD pada Kabupaten di Jawa Baratpada Tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 3. Pada tahun 2010,menunjukkan fenomena laporan keuangan pemerintah daerah semuanya masih mendapatkanopini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasiakuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada inputyang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu danberkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. (Kurniawan,201 l).Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatuorganisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan gunamembantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuahorganisasi memerlukan informasi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab danwewenang yang dimilikinya. Semakin rendah tingkat manajemen memerlukan informasiyang rinci mengenai operasi dan kegiatan yang akan dilakukan, semakin tinggi tingkatmanajemen membutuhkan informasi yang lebih ringkas.Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapatdigunakan dalam pengambilan keputusan. Bagianakuntansi dituntut untuk dapatmenghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Apabila semua faktor telahdipertimbangkan maka manajemen mempunyai risiko yang lebih kecil dalam membuatkesalahan di dalam pengambilan keputusan.Menurut Machfudz (2000) semua faktor pentinguntuk mendukung manajemen mengambil keputusan yang tepat adalah denganmemanfaatkan inforrnasi akuntansi yang tersedia dan disajikan dengan baik.Fenomena yang menggambarkan kelemahan SPI berkaitan dengan penerapan sisteminformasi akuntansi di pemda, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 ditemukansebanyak 1.401 kasus kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan, diantaranya disebabkanoleh pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat; proses penyusunan tidak sesuaiketentuan; entitas terlambat menyerahkan laporan; sistem informasi akuntansi dan pelaporantidak memadai; sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung Sumber DayaManusia (SDM) yang memadai. Tabel lengkap mengenai kelemahan sistem informasiakuntansi dapat dilihat pada tabel 1 menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansimasih belum optimal pelaksanaannya.Tabel 2Rekapitulasi Hasil Temuan BPK RIberkaitan dengan Kelemahan Sistem Akuntansi dan PelaporanKelemahan sistem akuntansi dan pelaporanJumlah kasusPencatatan tidakhelum dilakukan secara akurat784Proses penyusunan tidak sesuai ketentuan371Entitas terlambat menyerahkan laporan24Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai204I Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung I17SDM yang memadaiLain-lain1Sumber; IHF'S BPK RJ semester I TA 201 1III
Hasil pemeriksaan BPK tahun 201 1 atas LKPD Jawa Barat, mengenai penerapan sisteminformasi akuntansi, sebagai berikut:Tabel 3Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Kabupaten di JabarKelemahan sistemJumlahKelemahan sistem akuntansiJumlahakuntansi dankasusdan pelaporankasuspelaporan12Kab. Bandung BaratKab. Bekasi6Kab. Cirebon5Kab. Bandung Barat12Kab. IndramayuKab. Bandung66Kab. Subang5Kab. Indramayu10Kab. Tasikmalaya7Kab. Garut105Kab. SumedangKab. Cirebon5Kab. Sukabumi8Kab. Cianjur5Kab. Subang11Kab. Ciamis7Kab. Punvakarta3Kab. Bogor6Kab. Majalengka5Kab. Karawang6Kab. Kuningan6Sumber: BPK-RI, IHPS semester I tahun 201 1,Menurut Solikin (201 I), berbagai upaya telah dilakukan pemda untuk meningkatkankualitas LKPD, seperti yang dilakukan oleh pemda provinsi (pemprov) Jawa Barat dalamrangka menyajikan laporan keuangan yang andal, pemprov telah melakukan penertiban aset,terutama eksistensi aset, hak kepemilikan aset, kelengkapan, penilaian dan pengungkapanaset.Upaya ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi teknologiinformasi siklus barang daerah, dan diimplementasikan juga sistem informasi pengelolaankeuangan daerah, dalam upaya penyajian laporan keuangan yang andal dan kecepatan dalampenyajiannya (tepat waktu) paianpertanggungjawaban APBD kepada legislatif sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukansetahun sekali.Pemanfaatan laporan keuangan sebagai bahan untuk diperiksa oleh BPK RI,hasilnya pada bulan Juni tahun berikutnya. Penyajian laporan keuangan yang belum realtime(masih bersifat tahunanloutput diakhir tahun) dan bersifat angka-angka historis,mengakibatkan laporan keuangan belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan dalam prosespengambilan kebijakanlkeputusan manajemen pemerintahan sehari-hari. Laporan keuangan(terutama yang WTP) belum digunakan sebagai persyaratan dalam pengambilan kebijakanmenyangkut alokasi pendanaan ke daerah.Tujuan laporan sektor publik lebih rumit dibandingkan sektor swasta, karenamenyangkut aspek ekonomi, serta aspek sosial dan politik dan ketaatan pada peraturanperundang-undangan.Laporan keuangan cenderung hanya bisa menyajikan aspek ekonomi(melalui jenis belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi) sedangkan aspek sosial dan politiktentunya sulit untuk disajikan dalam laporan keuangan.Sulit untuk menilai atau mengukurdari laporan keuangan apakah sektor publik telah memberikan pelayanan secara efisien danefektif kepada rakyatnya.Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD kabupaten di Jawa Barat menggambarkansalah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah masih lemahnyapenerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terpadu dan berkesinambungan sebagaipondasi sistem pelaporan keuangan yang baik.
Berdasarkan latar belakang penelitian dan masih ada pertentangan hasil penelitianterkait topic penelitian ini, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalahapakah penerapan sistem informasi akuntasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuanganpemerintah daerah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sisteminformasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerahKAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESISTeori KontigensiPerkembangan terbaru penelitian teori kontingensi termasuk apa yang kemudiandikenal sebagai pendekatan "sistem". Pendekatan sistem holistik mempertimbangkanbeberapa efek kontinjensi dan mungkin saling bertentangan pada kinerja unit -kerja dalamrangka mempromosikan pemahaman yang lebih lengkap dari desain unit -kerja. Otley (1980)menyatakan tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruhorganisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktorsituasional dalam organisasi.Decision Usefullness TheoryTeori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teorinormatif.Teori kegunaan-keputusan (decision-usefullness theory) dari informasi akuntansidikemukakan dalam disertasi Staubus untuk pertama kalinya pada tahun 1954. Pendekatanmodel keputusan ditujukan untuk mengetahui informasi apa yang diperlukan untuk membuatkeputusan. Teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasiakuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Kegunaankeputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perludipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapatmemenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.Premis dari teori kegunaan-keputusan adalah: Tujuan akuntansi untuk menyediakaninformasi keuangan mengenai organisasi guna pengambilan keputusan; Tujuan akuntansidikaitkan dengan stakeholder adalah menyediakan informasi keuangan mengenai suatuorganisasi yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan.Sikap manajemen terhadappenerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadappengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentukpelaporan keuangan.Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentukka)dah- kaidah yang h a m dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agardapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.Pengelompokkan usersdalam konsep decision-usefulness terbagi dalam tiga kelompokyaitu kelompok masyarakat, kelompok legislatif dan kelompok dewan pengawas. Kelompokmasyarakat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi keefesienan dankeefektifan kegiatan yang dilakukan pemerintah, membandingkan hasil program yang sedangberjalan dengan tahun sebelumnya, menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan,dan untuk menentukan terlaksananya anggaran yang dibuat. Kelompok dewan pengawasmenggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi pendanaan dan pengeluaranyang dilakukan oleh eksekutif, membandingkan antara anggaran yang telah dibuat denganrealisasi anggaran yang terjadi, pengawasan aktivitas dana dan posisi keuangan untukmenganalisis keseimbangan dana.
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)Akuntansi dan sistem infomasi akuntansi bertitik tolak dari suatu landasan yangterdiri dari berbagai konsep, yaitu konsep mengenai akuntansi itu sendiri, konsep sistem,konsep informasi, konsep organisasi dan konsep pengambilan keputusan. (Nunuy, 2009).Akuntansimerupakan fungsi pelayanan yang bertujuan untuk menyediakan penggunainformasi kuantitatif, di sisi lain SIA dirancang untuk mengumpulkan, memasukkan,memproses, dan melaporkan data dan informasi. SIA dapat berupa sistem manual atau sistemkomputerisasi menggunakan komputer. (Mahdi et. al 20 10)Romney, et. a1 (2003); W. Wilkinson (2000) mendefinisikan sistem sebagai suatukelompok yang terdiri atas komponen-komponen (fungsi, manusia, aktifitas,'dan lain-lain)yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk mencapai satu atau lebih tujuan yangtelah ditetapkan sebelumnya. Informasi merupakan data yang sudah dimanifestasikan dalambentuk tertentu, sehingga bagi yang memerlukannya merupakan sesuatu yang berguna,mempunyai atau diharapkan akan mempunyai nilai nyata sebagai sarana dalam prosespengolahan data menjadi informasi. (Bodnar,2010; Jeffrey L Whitten, 2004)Wilkonson (2000) menekankan fungsi sistem informasi dalam transformasi datamenjadi informasi yang akan digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan olehorganisasi, dengan mengetengahkan dimensi pelaksana, data, proses, dan teknologi informasi.Sistem informasi berfungsi untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang dijalankan sistembisnis (organisasi). Konsekuensinya, sistem informasi dalam ha1 ini dipandang sebagaisubsistem dari sistem bisnis (organisasi).Sistem informasimengumpulkan informasiyangdiinginkan untukpengambilan keputusan.Perubahanlatar belakang bisniskomprehensif denganmunculnyakomputerdan internet, untuk itu struktur bisnis memerlukanpembahan informasi,dan daya saing sebagai faktor utamabagi kehidupanorganisasi. Informasidiperlukan untukmenghadapi tantangan perubahan teknologi informasi dan sebagai alatstrategis organisasi.(Mohammed et. al, 20 11)Karakteristik yang menonjol dari kerangka sistem informasi diantaranya dimensisumberdaya, meliputi: data, pelaksana atau personalia, perlengkapan, peralatan, dan dana;dimensi tugas, meliputi: pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendaliandata, pengadaaan informasi; dimensi tujuan, meliputi: dukungan terhadap pengambilankeputusan, dukungan terhadap operasi harian, dukungan terhadap kewajiban kepengurusan;dimensi pemakai informasi, meliputi: manajer, pegawai, pemilik dan pemakai eksternallainnya; dimensi tahapan, meliputi: masukan, pemrosesan, keluaran. (Nunuy, 2009).SIA merupakan sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya,seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan- dan datalainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuatkeputusan.(Bodnar &Hopwood, 2007). Barry (2003) menambahkan modal dalam organisasi,sedangkan Romney & Paul (2004) menyatakan sistem informasi akuntansi merupakanserangkaian dari satu atau lebih komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untukmencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologiinformasi.Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah DaerahPada sistem akuntansi pemerintah, ada beberapa ciri terpentingatau persyaratan yangdiperlukan, diantaranya: sistem akuntansi pemerintah hams dirancang sesuai dengankonstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistemakuntansi pemerintah hams dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkandan diaudit.Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuanganyang diperlukan untuk penyusunan rencanalprogram dan evaluasi pelaksanaan secara fisikdan keuangan. (Sonny Loho & Sugiyanto, 2004),
Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusatdan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi KeuanganDaerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkantransparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem informasi akuntansipada pemerintahan daerah lebih dikenal dengan nama sistem informasi keuangan daerah(SIKD). SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan sertamengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasiyang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangkaperencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. (PP 65 12010). Pemerintahan Daerah sebagai organisasi sektor publik, agar dapat 'berjalan efektif,efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yangmemadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan danpengendalian keputusan.SIKD yang diterapkan di pemda sesudah periode 2005 berbasis desentralisasi,pengguna SIKD adalah Kepala Daerah, bahkan memungkinkan dan mengharuskan paramanajer pemerintah (perangkat) daerah (Kepala Badan, Kantor, Dinas dan Unit lainnya)untuk menggunakan SIKD, sebab Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil keputusanpenganggaran, namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah Fakta empirismenggambarkan kewenangan formal dimiliki oleh Kepala (Syafruddin, 2006). Tujuanpenyelenggaraan SIKD, diantaranya membantu kepala daerah menyusun anggaran danlaporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasikinerja keuangan, menyediakan kebutuhan statistik keuangan, menyajikan informasi secaraterbuka kepada masyarakat dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yangdibutuhkan dalam SIKD nasional. (PP 651 2010)Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP 58 / 2005 dan Pemendagri 13 1 2006Pasal 3 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaankeuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansikeuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan,pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaanserta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. PP 2412005 dalam penyusunan pelaporankeuangan daerah, diperlukan sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran,dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi.Beberapa penelitian mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah,Diana (2005), menemukan kendala-kendala yang dihadapi Pemda dalam rangka penerapansistem akuntansi keuangan daerah dari yang berbasis kas menjadi kas modifikasi akrual,Tuasikal, (2007). Informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dihasilkan dari laporankeuangan yang disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaankeuangan daerah dan sistem akuntansi. Mahdavi dan Funnel (2003) melakukan penelitianmengenai implementasi SIA pada Republik lslamik Iran. Kesimpulanpenelitianmenyatakan 29 ystem informasi pemerintah yang ada sekarang ini belum memadaimemberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengendalian yang efektif atasdana pemerintah. Flynn (1992)dalam penelitiannya mengemukakan hanya 20% sisteminformasi berhasil digunakan, argumen ini menunjukkan penting untuk mengevaluasikeefektifan SIA. Gelinas (2000) menganggap efektivitas SIA sebagai ukuran keberhasilanuntuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Nunuy (2009), meneliti kompetensi aparaturpemda terhadap pelaksanaan 29 ystem informasi akuntansi di pemda. Hasil penelit
informasi siklus barang daerah, dan diimplementasikan juga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya penyajian laporan keuangan yang andal dan kecepatan dalam penyaj iannya (tepat waktu) . Pemanfaatan laporan keuangan dilakukan pada saat penyampaian
KONSEP DASAR PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI Sub Pokok bahasan : 1) Perlunya pengembangan sistem akuntansi 2) Prinsip pengembangan sistem Akuntansi 3) Siklus hidup pengembangan sistem akuntansi 4) Pendekatan pengembangan sistem akuntansi 5) Metodologi pengembangan sistem akuntansi 6) Alat dan teknik
bagaimanakah penerapan sistem informasi pemasaran yang dijalankan oleh Bank Nagari dalam melakukan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, penulis memilih judul laporan,"Penerapan Sistem Informasi Pemasaran Pada Bank Nagari". 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana penerapan sistem informasi pemasaran pada Bank Nagari dalam memajukan perusahaan? 2.
perusahaan, sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Bukopin Cabang Manado. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi dalam mend
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS MICROSOFT EXCEL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus pada CV. Rahmat Jaya Jember) Rendy Robiyanto Sasmi . memberikan saran untuk perancangan sistem informasi akuntansi berbasis microsoft excel CV. Rahmat Jaya. Kata Kunc
Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berikut lima macam penggunaan informasi akuntansi: Aplikasi dan Piranti Lunak Akuntansi ada umumnya aplikasi-aplikasi akuntansi dikelompokkan menurut siklus transaksi. Aplikasi-aplikasi tersebut memiliki fitur, fungsi dan peran yang sangat penting seperti
1. Konsep Dasar Sistem Informasi 6-7 2. Komponen Sistem Informasi 7-9 3. Elemen Sistem Informasi 9-11 4. Klasifikasi Sistem Informasi 11-13 5. Pengelola Sistem Informasi 13-14 6. Pengembangan Sistem Informasi 14-15 7.
ridho dan hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini yang berjudul "Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai Menggunakan Visual Basic 2015 pada Aisyah Bakery And . Untuk itu di perlukan sebuah sistem informasi akuntansi penjualan yang terkomputerisasi untuk mengatur siklus akuntansi .
Akuntansi. 41 42 4.1. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Di Dalam Akuntansi 4.2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan 44 Ringkasan 48 Latihan Soal 51 Bab. 5 Konsep Dasar Akuntansi 53 Pemerintah Daerah. 5.1. Siklus Akuntansi 54 5.2. Konsep Dasar akuntansi 57 67 5.3. Pengguna Laporan Keuangan Dan Kebutuhan Inf
