Pengelolaan Keuangan BLU - Ristekdikti

Pengelolaan Keuangan BLUDirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

PROSES BISNIS2

DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANGPERBENDAHARAAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKANTINGGI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANGPENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANGPERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.05/2016TENTANG PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENERAPAN POLAPENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA SATUANKERJA INSTANSI PEMERINTAH3

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUPENGERTIAN BLUBadan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakanmencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.KARAKTERISTIK BLU1. akankekayaan negara yangtidak dipisahkan)2. Menghasilkan barang/jasayangseluruh/sebagiandijual kepada masyarakat3. Tidakmengutamakanmencari keuntungan4. Dikelola secara otonomdengan prinsip efisiensidan produktivitas alakorporasiFLEKSIBILITAS BLU, a.l.:1. ngesahan ke KPPN2. Flexible budget dengan ambang batas3. Investasi jangka pendek untukpengelolaan kas4. Melakukan utang jangka pendek5. Menghapuskan barang inventarisdenganalasanefisiensidanefektivitas6. Surplus digunakan pada tahunanggaran berikutnya dan defisitdimintakan dari APBNTUJUAN BLUMeningkatkanpelayanankepadamasyarakatdalam idupanbangsa4

Karakteristik Kelembagaan Sumber pendapatan dari jasalayanan/PNBP fungsional. Seluruh pendapatan harusdisetor ke Kas Negara. Dapat menggunakan PNBPfungsional atas ijin Menkeu. Tidak mempunyai fleksibilitaspengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban dg SPM. Sisa anggaran lebih di akhirtahun tdk dpt digunakan lagi. Kekayaannegaratidakdipisahkan. Motif: not-for-profit. Memberikanlayananquasipublic goods, tidak internalservice dan bukan administratif. Mempunyai PNBP yang signifikan( Rp 15 miliar). DapatmenggunakanPNBPsecara langsung. Mempunyaifleksibilitaspengelolaan keuangan negara. Pertanggungjawaban dg SP3B. Surplus dapat digunakan padatahun anggaran berikutnya. Kekayaannegaratidakdipisahkan. Motif: Profit. Memberikan layanan private goods(rivalry dan excludability). Seluruh pendapatan operasionalmampu menutupi seluruh biayaoperasional dan investasi. Pendapatanusahabukanmerupakan PNBP. Mempunyaiotonomi/fleksibilitasmanajerial yang luas. Surplus dapat digunakan dan untukinvestasi langsung. Mampu berkontribusi terhadapPNBP laba pemerintah. Kekayaan negara yang dipisahkan.

Asas BLUKementerian Negara/LembagaBLU1. Unit kerja K/L untuk tujuan pemberian ya.2. Bagian perangkat pencapaian tujuan K/Lsehingga status hukum BLU tidak terpisah dariK/L.3. Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawabatas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraanpelayanan umum yang didelegasikan kepadaBLU dari segi manfaat layanan.4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUbertanggung jawab atas pelaksanaan . BLUmenyelenggarakankegiatantanpamengutamakan mencari keuntungan.6. RKA serta LK dan kinerja BLU disusun dandisajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkandari RKA serta LK dan kinerja K/L.7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umumsejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Persyaratan, Penetapan, & Pencabutan1. PersyaratanSubstantifTeknisAdministratif2. PenetapanPenuh /BertahapPengusulanMenteri/pim.lembagaMenkeu3. PencabutanPenerapan PPK- BLU berakhir apabila: Dicabut oleh Menkeu sesuai kewenangannya; Dicabut oleh Menkeu berdasarkan usul dari menteri/pimlembaga, sesuai kewenangannya. Berubah statusya menjadi Badan Hukum dengankekayaan negara yg dipisahkan.

Implementasi PPK BLUMeliputi:1. Penganggaran2. Pelaksanaan3. Akuntabilitas8

Penganggaran9

Tahapan PenganggaranRenstra K/L Tahunan; Disertai prakiraanRBA tahunberikutnya.Ketentuan:RSB BLU PMK-92/PMK.05/2011 PER-20/PB/20125 th anRBA BLUMemuat seluruh program,kegiatan, belanja,estimasi saldo awal kas,dan estimasi saldo akhirkas BLU, basis akrual,ambang batas, polaflexible budgetRKA-K/LDIPA BLU10

Perencanaan dan PenganggaranBLURSBRBA disusunberdasarkan basiskinerja dan perhitunganakuntansi biaya menurutjenis layanannya.RBA BLU disusunberdasarkan kebutuhandan kemempuanpendapatan yangdiperkirakan akanditerima darimasyarakat, badan lain,dan APBNPaling sedikit mencakupseluruh pendapatan danbelanja, seluruh arus kas,serta jumlah dan kualitasjasa dan/atau barang(5 tahunan)RBA BLU(1 tahunan)Menteri/pimlembagaMenkeuRENSTRA-K/LRKA K/LDisertai dngn usulan SPM & biayadr keluaran yg akan dihasilkanRKA K/LdanRBA BLUDikaji kembali standarbiaya dan anggaran BLURBA BLUDefinitifDok PA BLUAPBNMengesahkanDok PA (max) 31 DesJika 31 Desbelum disahkan,BLU dapatmelakukanpengeluaran maxangka dok PA thnlalu Mjd lampiran dari perjanjian kinerja yg ditandatangani olehmenteri/pim lembaga dgn pim BLU. Mjd dasar penarikan dana yg bersumber dr APBN oleh BLU.

Standar dan Tarif LayananStandarSPMStandarPelayananMinimum BLU menggunakan SPM yang ditetapkan oleh menteri/ pim lembaga.SPM dapat diusulkan oleh BLU.SPM harus mempertimbangkan : kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan,biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.Ketentuan: PMK-100/PMK.05/2016Tarif Layanan Atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.Mempertimbangkan aspek: Kontinuitas dan pengembangan layanan; Daya beli masyarakat; Asas keadilan dan kepatutan; dan Kompetisi yang sehat1. Pengusulan TarifPemimpinBLU2. Penyapaian Usulan TarifMenteri/pimlembaga3. Penetapan TarifMenkeu

Pelaksanaan13

Penarikan dana dengan SPM keKPPNAlokasi APBNJasa layanan BLUHasil Kerjasama denganPihak LainHibah Terikat/ Hibah tidakterikat

Rupiah Murni(RM) :BelanjaPegawai (51)BelanjaBarang (52)BelanjaModal (53)SumberPendanaanPNBP BLU:BelanjaBarang (52)BelanjaModal (53)

PENERAPAN FLEXIBLE BUDGETBUDGETREALISASI% Ambang ELANJAPENDAPATANBELANJA

Pendapatan dan BelanjaPendapatan Rupiah Murni (APBN) PNBP Pendapatan jasa layanan Hibah tidak terikat Hibah terikat Hasil kerjasama BLU Hasil usaha lainnyaBelanjaa.b.c.d.e.f.Belanja BLU tediri dari unsur biaya yang sesuai denganstruktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.Fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volumekegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaranmengikuti praktik bisnis yang sehat.Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dlm ambangbatas sesuai dgn yang ditetapkan dlm RBA.Belanja BLU yang melampaui ambang batasfleksibilitas harus mendapat persetujuan Menkeu atasusulan menteri/pim lembaga.Dalam hal kekurangan anggaran, BLU dapatmengajukan usulan tambahan anggaran dari APBNkepada Menkeu melalui menteri/pim lembaga.Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang danjasa K/L.

Pengelolaan KasMemanfaatkan surplus kasjangka pendek untukmemperoleh pendapatantabahan. Dilakukan sebagaiinvestasi jangka pendek padainstrumen keuangan denganrisiko rendah (instrumenDeposito)Merencanakanpenerimaan danpengeluaran kasPENGELOLAANMendapatkan sumberdana untuk menutupdefisit jangka pendekMelakukan pemungutanpendapatan/tagihanKAS KasPengelolaanMelakukan pembayaran.Penarikan dana yangbersumber dari APBNdengan menerbitkan SPMMenyimpan kas danmengelola rekening bank

Pengelolaan Piutang dan UtangPiutanga.b.c.BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atautransaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnisyang sehat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.Piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang,yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.Utanga.b.c.d.e.f.g.BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatanpeminjaman dengan pihak lain.Utang BLU di kelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukanhanya untuk belanja operasional.Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukanhanya untuk belanja modal.Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjangberdasarkan nilai pinjaman.Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLU.Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuhtempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang

InvestasiKeuntungan yangdiperoleh dari investasijangka panjangmerupakan pendapatanBLU.BLU tidak dapat melakukan investasijangka panjang, kecuali atas persetujuanMenkeu.

Pengelolaan AsetKetentuan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 TentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;PeraturanMenteriKeuanganNomor136/PMK.05/2016 Tentang Pengelolaan Aset PadaBadan Layanan Umum;Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tarif Layananbagi masing-masing BLU.

KETENTUAN UMUM, OBJEK, ASAS, DAN PRINSIPKetentuan UmumPrinsipBLU bertugas mengelola aset pada BLU.Hasil pengelolaan aset BLU digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatanBLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.ObjekPengelolaan aset pada BLU meliputi: pelaksanaan pengelolaan Aset BLU; dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain.AsasPengelolaan aset pada BLU dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.PelaksanaanPelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan,pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan.Pelaksanaan pengelolaan aset berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan barang milik negara sepanjang tidak diatur dalam PeraturanMenteri ini. tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayananumum kepada masyarakat; biaya dalam rangka pelaksanaan kerjasama tidakdapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN; Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitansurat berharga setelah mendapatkan izin dariMenteri Keuangan; dan tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLUkepada pihak lain.Pelaksanaan pengelolaan aset dapatdilakukan dengan mekanisme KSOatau KSM.Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaanKSO atau KSM dapat dibebankan pada Rupiah MurniAPBN.

KSO/KSM (1)Tujuan meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat; mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU; dan meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untukmembiayai belanja BLU sesuai RBA.Perencanaan Pemimpin BLU menyusun rencana KSO dan/atau KSM yang palingsedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan,bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspekkeuangan, dan aspek hukum. Analisis dan evaluasi dari aspek teknis termasuk berupa spesifikasiteknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO dan/atau KSM. Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan termasuk proyeksipendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO dan/atauKSM. Analisis dan evaluasi dari aspek hukum termasuk kelengkapan buktikepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra. Rencana KSO dan/atau KSM dicantumkan dalam RBA.Pelaksanaan Pemimpin BLU melakukan KSO dan/atau KSM dalam rangka Tugasdan Fungsi pada BLU.KSO dan/atau KSM dilaksanakan dengan melibatkan pihak lainsebagai Mitra.KSO dan/atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian antarapemimpin BLU dengan Mitra.Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yangdihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan oleh pemimpin BLUsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaipengelolaan keuangan BLU.Mitra pemerintah daerah;badan usaha milik negara;badan usaha milik daerah;BLU;BLU daerah;perusahaan swasta;yayasan;koperasi; dan/atauperorangan.