TUGAS PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN .
Tugas IndividuTUGAS PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKATDALAM MEMBANGUN GOOD GOVERNANCEMENURUT PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIALDisusun sebagai Pelaksanaan Tugas untuk:Mata Kuliah: Pekerjaan Sosial dengan KemiskinanDosen:Dra. ANAH KUNYATI, M.SiOleh:HERU SUNOTONRP: 13.01.003PROGRAM PASCASARJANA SPESIALIS-1 PEKERJAAN SOSIALSEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS)BANDUNG2014i
KATA PENGANTAR. وبعد ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، والصالة والسالم على رسوله األمني ، رب العاملني ّ احلمد هلل Alam semesta beserta isinya, sejak pertama kali diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasahingga kini semuanya stabil, seimbang, normal, dan berjalan sesuai sunnah kauniyah-nya.Keseimbangan alam selalu terjaga sehingga manusia bisa hidup dengan baik di bumi. Iniadalah karena good governance Tuhan. Tata kelola alam yang baik. Maha Suci Allah yangMaha Mengatur lagi Maha Bijaksana.Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, seharusnya nce.Output-nyaadalahkesejahteraan sosial manusia dan menjaga keseimbangan alam yang sudah disediakanTuhan. Manusia memiliki fikiran, perasaan, harapan, dan cita-cita. Ini semua tidak dimilikioleh makhluk manapun. Namun, fakta justeru menggambarkan kepada kita bahwamanusialah biang kerusakan alam, biang penindasan kepada sesama manusia, sehinggahilanglah kata “kesejahteraan sosial” dari diri manusia. Kata “kesejahteraan sosial” hanyadimiliki oleh mereka yang berkuasa dan yang berduit.Makalah ini penulis buat sebagai telaahan singkat. Semoga bermanfaat. Terakhir, kamiberharap ada masukan dan penyempurnaan dari sesama teman-teman Sp-1, dan lebihkhusus lagi dosen kami.Bandung,April 2014Heru Sunotoii
DAFTAR ISIKata PengantariDaftar IsiiiBAB I. PENDAHULUAN1BAB II.PEMBAHASAN2Definisi Good GovernancePeran PemerintahPeran SwastaPerspektif Pekerjaan Sosial dalam Kajian KemiskinanDAFTAR PUSTAKAiii
BAB IPENDAHULUANSetiap jam 06.00 pagi matahari terbit dari ufuk timur, jam 12.00 tepat di atas kepala kita, danjam 18.00 terbenam di ufuk barat. Setiap fajar pula ayam jantan kukuluruk atau kukuruyukmengawali hari, burung berkicau di pepohonan, air laut mulai surut setelah pada malam haripasang. Bila akan hujan, langit mendung, mulai gerimis, kemudian hujan. Pernahkah kitamelihat matahari terbit jam 09.00 pagi? terbit dari ufuk selatan dan terbenam di ufuk utara?Pernahkah kita mengalami hujan yang tidak sesuai kebiasaannya, air hujan bukan jatuh dariatas tapi dari samping, air hujan tidak dingin tapi panas? Ayam jantan tidak ber-kukuruyuk dipagi hari, dan seterusnya?Gambaran di atas adalah good governance yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak bisadibayangkan apabila Tuhan berbuat sesuka-Nya meskipun Dia mampu untuk itu. inimemberi pelajaran kepada kita akan pentingnya good governance.Manusia sebagai makhluksempurna yang diberi wewenangoleh Tuhan untukmemakmurkan bumi, seharusnya mampu menerapkan good governance. Konsep triparthide Montesque bahwa manusia dalam hidup bersama menerapkan sistem negara; adapembuat aturan; pelaksana aturan; dan pengawas. Tujuannya adalah agar semua sistemkenegaraan berjalan normal, tidak ada pemusatan kekuasaan. Karena kekuasaan yangterpusat berpeluang untuk terciptanya kezaliman. Dan kezaliman adalah bad gorvernance.Bagaimana good governance? Apa peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalammenciptakan good governance? Bagaimana perspektif pekerjaan sosial dalam KajianKemiskinan terkait good governance? Pertanyaan-pertanyaan ini yang hendak kita jawabmelalui kajian ilmiah ini.***1
BAB IITUGAS PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUNGOOD GOVERNANCE MENURUT PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIALA. GOOD GOVERNANCE1. DefinisiIstilah Good Governance (GG) atau yang diterjemahkan menjadi tata-kelolapemerintahan yang baik biasanya berkaitan dengan gaya manajemen yangdemokratis, isu hak asasi manusia (HAM), dan beragam pelayanan publik. GoodGovernance juga erat kaitannya dengan manajemen pada sektor dunia usaha danberbagai organisasi nirlaba yang berkiprah untuk pelayanan publik.Eric Neumeyer (2005: 8) mendefinisikan GG sebagai berikut:Governance is defined as the way in which policy makers areempowered to make decisions, the way in which policydecisions are formulated and implemented and the extent towhich governmental intervention is allowed to encroach into therights of citizens. GG respects the political, civil and humanrights of citizens, is in accordance with the rule of law, provideseffective and non-corrupted public services to the people andutilises public resources in an accountable and transparent wayand with the aim of promoting the general social welfare. (Tatakelola pemerintahan didefinisikan sebagai cara dimana parapembuat kebijakan diberdayakan untuk membuat keputusan;cara dimana keputusan politik dirumuskan dan diimplementasikan dengan mengedepankan hak warga negara; GGmenghargai aspek politik, aspek sipil dan HAM warga negara,searah dengan rule of law, memberikan pelayanan publik yangefektif dan tidak koruptif, pemanfaatan berbagai sumber secaraakuntabel dan transparan, dan ditujukan untuk mencapaikesejahteraan sosial secara luas).Berdasarkan definisi di atas, GG terkait dengan tata-kelola dalam pemerintahan,tentan cara membuat kebijakan, oleh siapa, dampaknya kepada publik, ditujukanagar pelayanan publik berjalan efektif, bebas korupsi, transparan, dan akuntabel.Sarfraz Khawaja (2011:12) mendefinisikan GG sebagai berikut:The concept of governance is concerned directly with themanagement of the development process, involving both thepublic and the private sectors. It encompasses the functioningand capability of the public sector, as well as the rules andinstitutions that create the framework for the conduct of bothpublic and private business, including accountability foreconomic and financial performance, and regulatoryframeworks relating to companies, corporations, andpartnerships. (Konsep tentang tata-kelola pemerintahan secaralangsung fokus pada manajemen proses pembangunan,2
ian dan kapabilitas sektor publik; selaras denganaturan dan institusi yang bisa mencipta kerangka kerja perilakuurusan publik maupun swasta, termasuk akuntabilitas performaekonomi dan finansial, regulasi kerangka kerja terkaitperusahaan dan kemitraan).Berdasarkan definisi di atas, GG adalah berlaku untuk pemerintah, swasta,sektor publik, pemerintahan, perusahaan, ekonomi, dan hubungan kemitraan,sebagai proses manajemen definisikangoodgovernance defined as the exercise of authority through political and institutionalprocesses that are transparent and accountable, and encourage public participation.(GG didefinisikan sebagaai mengimplementasikan otoritas melalui proses politik daninstitusional secara transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi publik).Definisi dari PBB ini menjelaskan bahwa GG adalah domainnyapemerintah sebagai penyelenggara negara, membuat kebijakan terkait arena publik,dilaksanakan melalui jalur politik dan institusi dengan membuka partisipasimasyarakat secara transparan dan akuntabel.GG (www.goodgovernance.org.au) adalah tentang seperangkat prosesuntuk membuat dan mengimplementasikan keputusan; GG bukan sekedarbagaimana membuat keputusan secara benar, melainkan bagaimana yang terbaikdari proses-proses yang mungkin bisa diambil untuk membuat keputusan tersebut.Berdasarkan beberapa definisi di atas, GG adalah bicara tentang prosesdan hasil;proses yang melibatkan semua stakeholders dan masyarakat,transparansi, akuntabilitas, responsif, efektif dan efisien, dan hasil yang optimal demikesejahteraan sosial secara menyeluruh.2. Karakteristik good governanceGG mempersyaratkan sejumlah hal agar bisa terlaksana dengan baik. Bank Duniadalam Sarfraz Khawaja (2011: 13) menyebutkan ada empat karakteristik dari GG,yaitu: Public Sector Management (Manajemen sektor publik) Accountability (Akuntabilitas) nan) Transparancy and information (Transparansi dan informasi).3yanglegaluntuk
Menurut Asian Development Bank (ADB) dalam Sarfraz Khawaja (2011: 14), adaempat karakteristik dari GG, yaitu: Accountability (Akuntabilitas) Participation (Partisipasi) Predictability (Mampu diprediksi) Transparency (Keterbukaan)Apabila kita rinci keempat karakteristik di atas, kita bisa gambarkan (SarfrazKhawaja, 2011: 15) sebagai berikut:KARAKTERISTIKAkuntabilitasBIDANG GOOD GOVERNANCE Manajemen sektor publik Manajemen perusahaan publik Manajemen keuangan publik Reformasi layanan sipilPartisipasi Partisipasi penerima layanan dan kelompok yang terkenadampak Sektor publik atau swasta Desentralisasi fungsi layanan publik Kerjasama dengan NGOPrediktabilitas Hukum dan pembangunan Kerangka legal untuk pembangunan sektor swasta Aksesibilitas dan kualitas layanan Kemitraan publik dan swastaTransparansi Transparasi informasi Kemudahan akses informasi Menghindari dis-informasi dan perkara hukum denganmedia massa Reliabilitas/Keabsahan informasi.Menurut the Local Goverment Act 1989, (www.goodgovernance.org.au) ada tujuhkarakteristik GG, yaitu: Accountable (Akuntabel) Transparent (Transparansi/keterbukaan) the rule of law (Pemerintahan yang berdasarkan aturan/hukum) Responsive (Responsif) Equitable and inclusive (Pemerataan dan Menjangkau semua)4
Effective and efficient (Efektif dan Efisien) Participatory (Partisipasi).Deepa Narayan (2002) menyatakan bahwa GG memiliki karakteristik yang sangat luas,namun ada tiga hal yang fundamental yaitu rule of law, empowerment, dan anticorruption. Dengan rule of law, maka tercipta kepastikan hukum, stabilitas politik,ekonomi, sosial, budaya, keamanan yang tinggi; dengan empowerment maka potensimasyarakat bisa di-explore dengan maksimal untuk kesejahteraan serta terbukanyaruang partisipasi secara luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilankebijakan yang terkait dengan mereka;dan anti-korupsi mengindikasikan adanya efektifdan efisien, transparansi dan akuntabilitas, serta perbaikan layanan sektor publik.B. PERAN PEMERINTAHApabila mengacu kepada penjelasan dari PBB (UN: 2007), ada empat peran pemerintahdi dalam pelaksanaan GG, yaitu: Strengthening democratic institutions (Penguatan lembaga-lembaga demokratis) Improving service delivery (Perbaikan layanan kepada masyarakat) The rule of law (Pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum) Combating corruption (Memerangi korupsi).Keempat peran di atas dapat dilakukan dengan menggunakan karakteristik-karakteristikGG sebagaimana sudah kami kemukakan di atas.Dalam GG, terdapat perubahan paradigma tentang pemerintah dan tata-kelolapemerintahan (UN, 2007: 5 - 6), yaitu: Strategi inovasi pemerintah, termasuk di dalamnya redefinisi peran pemerintah:reformasi regulasi, privatisasi dan outsourcing, pengembangan sistem manajemenberbasis kinerja, manajemen SDM, manajemen finansial dan evaluasi kebijakan:memperluas ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan melaluipembukaan jalur komunikasi, penguatan kemitraan dengan civil society, danpengubahan manajemen. Kepercayaan kepada pemerintah dan etika pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah mempromosikan etika pelayanan publik, mengurangi kolusi bisnisnegara, menekan korupsi melalui reformasi institusional, regulasi, dan memperbaikisistem pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayananpublik melalui akses informasi, transparansi manajemen SDM, akuntansi dan sistemlelang, verifikasi identitas pembuat kebijakan, perbaikan manajemen arsip nasional,prosedur online dalam sistem aplikasi pelayanan dan kontrol, serta membuatmekanisme Ombudsman.5
Transparansi dan partisipasi e-government, termasuk di dalamnya membukaruang diskusi dalam perbaikan proses kerja melalui aplikasi teknologi informasi danproses-proses administrasi, pembagian informasi dan manajemen sumber informasiyang terintegrasi, perbaikan sistem pelayanan publik melalui online dalam seluruhproses, peningkatan pelayanan berbasis elektronik.C. PERAN SWASTA/DUNIA USAHAGood corporate governance (UN, 2007: 58) mulai diterima dan diikuti oleh banyakperusahaan multi nasional sejak krisis Asia pada tahun 1997-1998. Globalisasi telahmenyebabkan perubahan ekonomi di satu negara berdampak begitu cepat kepadanegara lain.Good Corporate Governance (GCG) dalam sebuah sistem yang kapitalistik (Zastrow,2007) akan penyebab meningkatnya angka kemiskinan karena dua hal, yaitu: Upah buruh yang rendah Pengangguran yang semakin tinggi karena penggunaan teknologi tinggi yangmemicu pengurangan tenaga kerja dengan jargon cost-benefit analysis.Globalisasi juga (Jim Ife, 2008) menjadi penyebab negara kehilangan perannya sebagaipenjamin kesejahteraan warganya. Hal ini karena dalam sistem globalisasi, parakapitalis hanya loyal dengan modal usahanya; ia akan memindahkan dan menanamkanmodalnya di negara manapun yang “ramah” kepada kepentingannya. Maka, negarayang “kalah” adalah yang menjadi alat bagi para kapitalis untuk semakin memperkayadiri dan memperdaya segala sumber sebagai modalnya. Maka, negara harus kuat danmenjadi alat kontrol bagi seluruh kepentingan kapitalis untuk kesejahteraan rakyat.Maka, untuk menghindari kemungkinan buruknya globalisasi dan kapitalisme di atas,sehingga ada GCG (UN, 2007: 59), pemerintah harus: Pertama, menggunakan power dan otoritasnya untuk membuat regulasi yang“memaksa” kalangan usaha mengikuti regulasi yang pro-poor and effected groups. Kedua, pemerintah bisa secara langsung berpartisipasi dalam urusan perusahaansebagai stakeholders atau salah satu pemangku kepentingan.D. PERAN CIVIL SOCIETYPeran masyarakat (civil society) dalam GG adalah sangat strategis. Apabila minasikemiskinandanmeningkatkan kesejahteraan sosial. Civil society sebagai salah satu stakeholderspembangunan memiliki sejumlah peran strategis (Fredian Tonny Nasdian: 2014, hal 145- 147), yaitu:6
Sebagai fasilitator Sebagai pendidik Sebagai utusan atau wakil dari beneficiarisBanyak teknik yang bisa digunakan untuk bekerja bersama masyarakat dalammendapatkan hak-hak sipilnya terhadap kekuasaan. Peran advokasi sangat pentingapabila berkaitan dengan perjuangan hak-hak orang yang tertindas dan terkenadampak negatif kebijakan. Brager dkk (1987) dan sneider dkk (2001) dalam Netting(2004) menyebutkan ada tiga strategi civil society dalam bekerja bersama masyarakat,yaitu (i) kolaborasi, (ii) kampanye, dan (iii) kontes. Strategi kolaborasi digunakan apabilapara stakeholder kooperatif, menyepakati perubahan dan pencapaian tujuan bersama;kampanye digunakan apabila secara umum semua agenda disepakati oleh parastakeholders namun ada sejumlah kendala yang harus diselaraskan dan sepahamkan;dan kampanye adalah strategi yang digunakan kepada pemilik kekuasaan yangmenindas, tidak mau bekerja sama dan bersifat menentang perubahan.E. PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL DALAM KAJIAN kantigapilarprofesionalisme: knowledge, skills, and value untuk membantu keberfungsian sosialindividu, kelompok, komunitas, masyarakat.National Association of Socal Workers (NASW) mendefinisikan pekerjaansosial dalam Zastrow (2010: 5) sebagai berikut:Social work is the professional activity of helping individual, group,or communities to enhance or restore their capacity for socialfunctioning and to create societal condition favorable to their goals;Social work practice consist of the professional application ofsocial work values, principles, and techniques to one or more offollowing ends: helping people obtain tangible services, providingcounseling and psychotherapy for individuals, families, and groupprovide or improve social and health services, and participating inrelevant legislative processes; The practice of social work requiresknowledge of human development and behavior, of social,economic, and cultural institutions, and of the interaction of allthese factors. (Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesinal eningkatkan atau mengembalikan aktivitas mereka sehinggaberfungsi sosial kembali dan mencipta kondisi sosial yangmendukung pencapaian tujuan mereka; Praktik pekerjaan sosialterdiri atas aplikasi nilai, prinsip, dan teknik terhadap satu ataulebih tujuan akhir: membantu manusia untuk mendapatkanpelayanan yang dibutuhkan, penyediaan konseling dan psikoterapi7
an/pembuatan keputusan yang sesuai; ngperkembangan dan perilaku manusia, ilmu sosial, ekonomi, daninstitusi budaya, dan interaksi dari semua faktor tersebut).Dari definisi pekerjaan sosial dari NASW di atas, kita mengetahui bahwa corepekerjaan sosial pada tiga domain kehidupan manusia, yaitu individu, kelompok, dankomunitas atau masyarakat; tujuannya peningkatan atau pemulihan keberfungsiansosial untuk kesejahteraan sosial.Di dalam domain komunitas, maka pekerjaan sosial dalam sektor ini disebutpekerjaan sosial makro atau macro practice social work.F. ELLEN NETTING dkk (2004) menyebutkan bahwa peran pekerjaan sosialdalam praktik makro adalah: It’s professionally guided intervention designed to bring about planned change inorganizations and communities (Merupakan petunjuk profesional dalam intervensiyang didesain untuk perubahan perencanaan organisasi dan masyarakat) It’s based on a variety of practice models (merupakan satu jenis model praktikpekerjaan sosial); Macro-level activities engage in organizational, community, and policy arenas(aktivitas level makro berkiprah di organisasi, komunitas/masyarakat, dan kebijakan) It’s beyond individual interventions (Melampaui intervensi individual).Rotman, Erlich, dan Tropman dalam bukunya Strategies of Community Intervention(2001) dalam Netting (2004) menyebutkan bahwa praktik pekerjaan sosial makro masukpada tiga domain, yaitu komunitas, organisasi, dan kelompok yang erat (closed group).Netting (2004: 6 – 7) menjelaskan bahwa Macro practice adalah sebuah intervensiprofesional, didasarkan pada kaidah pengetahuan, nilai etika, dan ketrampilanyang didesain untuk perubahan kebijakan pada organisasi dan komunitas.Output-nya adalah pengembangan teori baru dan pembuatan kebijakan untukranah publik.Perspektif kajian kemiskinan melihat GG sebagai suatu modal sosial untuk tercapainyakeberfungsian sosial masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakatluas. John Field (2008: 1 - 12) menyebutkan ada tiga poin utama modal sosial, yaitukepercayaan, norma, dan jejaring. Apabila tiga pilar modal sosial ini bagus maka akantercapai kesejahteraan masyarakat.8
Zastrow (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi selama ini disebabkanoleh delapan faktor, yaitu sebagaimana tergambar di bawah ini:MenganggurRetardasimentalTidak sehatSalah aPendidikanrendahOscar Lewis dalam the Culture of Poverty (1966) menyebutkan bahwa kemiskinan yangselama ini ada lebih banyak terjadi karena kemiskinan struktural, atau salah urusnegara dalam bahasanya Zastrow. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatifsebagai paradigma baru pembangunan sehingga mampu mensejahterakan.John W. Vincet II dalam Ronda Phillip (2009: 60) menyatakan ada delapanalasan mengapa partisipasi masyarakat adalah keharusan dan merupakanfaktor penting dalam Community Development:1) Masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam keputusan yang akanberdampak kepada kehidupan mereka;2) Masyarakat memiliki hak menentukan warna dan model masyarakat yangmereka inginkan;3) Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang keputusan,menerima atau menolak atau bahkan mengubah keputusan yang dibuat olehpihak lain terkait dengan masyarakatnya;4) Demokrasi partisipasi adalah metode terbaik yang bisa menyambungkankepentingan masyarakat bersama;9
5) Memaksimalkaninteraksi sosial di dalam masyarakat akan mampumendongkrak potensi
pemerintah sebagai penyelenggara negara, membuat kebijakan terkait arena publik, dilaksanakan melalui jalur politik dan institusi dengan membuka partisipasi masyarakat secara transparan dan akuntabel. GG (www.goodgovernance.org.au) adalah tentang seperangkat proses
Dari analisis komparatif persepsi masyarakat Urban (Kelurahan Pelabuhan Baru) dan masyarakat Rural (Desa Kayu Mani) terhadap Perbankan Syariah dari segi persamaan di mana ke 2 masyarakat ada keinginan untuk menabung di Bank Syariah, dan perbedaan terletak pada pengetahuan masyarakat Urban dan masyarakat Rural terhadap Perbankan Syariah (B ank .
Tugas Akhir dalam ujian lisan di hadapan tim dosen penguji 1.3. Bentuk Tugas Akhir Bentuk tugas akhir bisa berupa penelitian atau perancangan, yang terdiri atas proposal tugas akhir dan laporan tugas akhir. 1.3.1. Tugas Akhir yang berupa penelitian Tugas akhir yang berupa penelitian harus mengandung
Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 6 No Bidang Kerjasama Nama MoU/PKS SKPD Penyelenggara Kerjasama Jangka Waktu Maksud dan Tujuan 9 Kerjasama antar Pemerintah lain Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah
SKS) dan mata kuliah Tugas Akhir (4 SKS) dan setiap bagian Tugas Akhir ini harus diseminarkan. Luaran dari mata kuliah Proposal Tugas Akhir dan Tugas Akhir masing-masing adalah proposal penelitian dan laporan hasil penelitian. 1.2. BENTUK TUGAS AKHIR Bentuk TA mahasiswa dapat dilaksanakan melalui penelitian empiris atau
6.10 Berita acara hasil seminar skripsi/laporan tugas akhir 7. Mekanisme/Alur Prosedur 7.1 Tugas Akhir terdiri dari dua tahap, yaitu 7.1.1 Proyek 1 (seminar proposal tugas akhir) 7.1.2 Proyek 2 (seminar tugas akhir dan laporan tugas akhir) 7.1.3 Ujian Tugas Akhir 7.2 Syarat-syarat Tugas Akhir
2. Tujuan e-Tugas Akhir 4 3. Persyaratan Mengikuti e-Tugas Akhir 5 4. Bentuk e-Tugas Akhir 5 5. Penelitian Tindakan Kelas 6 6. E-Portofolio 12 7. Strategi Pleaksanaan Penelitian Tindakan Kelas untuk e-Tugas Akhir 13 8. Penyusunan e-Portofolio sebagai Laporan Penelitian Bab 3 Pengelolaan e-Tugas Akhir 19 1. Mekanisme Pelaksanaan Tugas Akhir 19 2.
ketentuan umum penyusunan Laporan Tugas Akhir, struktur isi Laporan Tugas Akhir, tata tulis Laporan Tugas Akhir dan prosedur ujian. Pedoman Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi STIE Putra Bangsa yang akan menyusun Laporan Tugas Akhir dan dosen pembimbingnya.
FEMINIST CRITICISM: AN INTRODUCTION SANDEEP KUMAR SHARMA Research Scholar Department of English Punjabi University, Patiala (Punjab) INDIA Feminist criticism began as a kind of revolution against the traditional literary criticism which was male-centred that considered women's writing as inferior. A feeling prevailed among the traditional literary critics that women were incapable of any .
